Home
Undang-Undang
2002

2002

Undang-Undang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (UU 12 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Barat pada
umumnya, dan Kabupaten Padang Pariaman pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna
menjamin kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu meningkatkan
status Kota Administratif Pariaman menjadi Kota Pariaman;
c. c. bahwa peningkatan status Kota Administratif Pariaman menjadi Kota
Pariaman akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. 3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
4. 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501);
5. 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3959);
6. 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7. 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
8. 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
3. Kabupaten Padang Pariaman adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kota Administratif Pariaman adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif
Pariaman.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kota Pariaman di wilayah Provinsi Sumatera
Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kota Pariaman berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri
atas:
a. Kecamatan Pariaman Utara;
b. Kecamatan Pariaman Tengah; dan
c. c. Kecamatan Pariaman Selatan.

Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Padang Pariaman dikurangi dengan wilayah Kota Pariaman, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
(1) (1) Kota Pariaman mempunyai batas-batas wilayah:
a. a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam
Kabupaten Padang Pariaman;
b. b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik
Kabupaten Padang Pariaman;
c. c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten
Padang Pariaman; dan
d. d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Pariaman secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6
(1) (1) Dengan terbentuknya Kota Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman menetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 7
Kewenangan Kota Pariaman mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 8
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dibentuk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah peresmian Kota Pariaman.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman untuk
pertama kali dilakukan dengan cara:
a. a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut;
dan
b. b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pariaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
(1) (1) Dengan terbentuknya Kota Pariaman, jumlah dan komposisi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak berubah sampai
dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang
Pariaman sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman,
yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota
Pariaman dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Pariaman.
(3) (3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang
Pariaman ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah
ke Kota Pariaman.
(4) (4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah
pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pariaman.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman, dipilih dan
disahkan seorang walikota dan wakil walikota, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kota Pariaman.

Pasal 11
(1) (1) Dengan terbentuknya Kota Pariaman, Walikota Administratif Pariaman
diangkat sebagai penjabat Walikota Pariaman oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Sumatera Barat.
(2) (2) Peresmian Kota Pariaman serta pelantikan Penjabat Walikota dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Undang-undang ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
(3) (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kota
Pariaman dan/atau melantik Penjabat Walikota.
Pasal 12
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Pariaman dibentuk Sekretariat Kota,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis
Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
(1) (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman,
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur
Sumatera Barat, dan Bupati Padang Pariaman sesuai dengan kewenangannya
menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Pariaman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a. a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota
Pariaman;
b. b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan,
barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten
Padang Pariaman yang berada dalam wilayah Kota Pariaman;
c. c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten
Padang Pariaman yang kedudukan dan kegiatan-nya berada di Kota
Pariaman;
d. d. utang-piutang Kabupaten Padang Pariaman yang kegunaan-nya untuk
Kota Pariaman; serta
e. e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Pariaman.
(2) (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian
kota dan pelantikan Penjabat Walikota.
(3) (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur
Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman terhitung sejak peresmian Kota
Pariaman sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pariaman.

Pasal 15
(1) (1) Sebelum Kota Pariaman menetapkan peraturan daerah dan keputusan kepala
daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berlaku di wilayah
Kota Pariaman tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.
(2) (2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman harus disesuaikan dengan
Undang-undang ini setelah ditetapkannya peraturan daerah dan keputusan kepala
daerah Kota Pariaman.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

II. I. UMUM
2
Kota Administratif Pariaman dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 79,22 km , yang merupakan
bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1996 berjumlah 70.982 jiwa dan
pada tahun 2000 menjadi 73.762 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,2 % per tahun. Hal ini
mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Administratif Pariaman Kabupaten Padang Pariaman,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota
Administratif Pariaman.
Secara geografis wilayah Kota Administratif Pariaman mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi
ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, perhubungan, industri dan
perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Pariaman mempunyai prospek yang baik bagi
pemenuhan kebutuhan pasar di dalam negeri.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan
selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman tanggal 16 Mei 2001 Nomor 03/SK.D/DPRD.V/2001 tentang Status
Kota Adminisratif Pariaman dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 09/SB/2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Sumatera Barat terhadap Peningkatan Status Kota Administratif Pariaman Menjadi Kota
Otonom, wilayah Kota Administratif Pariaman yang meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan
Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan perlu dibentuk menjadi Kota Pariaman.
Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Pariaman serta memenuhi
kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan sarana dan prasarana
serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka Sistem Tata Ruang Wilayah Kota
Pariaman harus dioptimalkan penataannya, serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya
dalam satu sistem kesatuan pengembangan terpadu dengan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten
lainnya di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman.

I. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota Pariaman dalam
bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah kota Pariaman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri dengan peta batas
daerah Kota Pariaman hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik
koordinat batas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Pariaman sesuai dengan potensi daerah, khususnya
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman harus benar-
benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata
Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan hasil
perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang
dilaksanakan di daerah tersebut.

Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman diajukan oleh
pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 dengan berpedoman pada
daftar calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman ditetapkan
berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Apabila terjadi kekosongan jabatan Walikota Administratif Pariaman Gubernur Sumatera
Barat dapat mengusulkan pejabat lain.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya
dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten, atau Kota
Pariaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Pembentukan dinas kota dan lembaga teknis kota harus disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan kota.
Pemerintah Kota memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas
instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan
daerah

Pasal 13
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kota Pariaman, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta
perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada dan dipakai selama ini
dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah,
dan Kecamatan Pariaman Selatan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
kepada Pemerintah Kota Pariaman. Demikian pula halnya dengan badan usaha milik
daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Pariaman, untuk mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kota Pariaman.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kota Pariaman diserahkan kepada
Pemerintah Kota Pariaman.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Jangka waktu dukungan Kabupaten Padang Pariaman paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan
besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Padang Pariaman
dengan Kota Pariaman.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4187
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002
PETA KOTA PARIAMAN
KETERANGAN :
skala 1 : 150.000
+-+-+-+ : Batas Kota
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

Silahkan download versi PDF nya sbb: