- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan (UU 6 thn 2002)
2002
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan (UU 6 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_banyuasin_di_provinsi_sumat_6.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan
pada umumnya, dan Kabupaten Musi Banyuasin pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk,
luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk
Kabupaten Banyuasin sebagai pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Banyuasin akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Banyuasin;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang
Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3811);
7. 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950.
3. Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daerah Otonom, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-
undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Banyuasin di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Banyuasin berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin yang terdiri atas:
a. a. Kecamatan Banyuasin II;
b. b. Kecamatan Pulau Rimau;
c. c. Kecamatan Betung;
d. d. Kecamatan Rantau Bayur;
e. e. Kecamatan Banyuasin III;
f. f. Kecamatan Talang Kelapa;
g. g. Kecamatan Muara Telang;
h. h. Kecamatan Makarti Jaya;
i. i. Kecamatan Muara Padang;
j. j. Kecamatan Banyuasin I; dan
k. k. Kecamatan Rambutan.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Kabupaten Banyuasin mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi Provinsi
Jambi dan Selat Bangka;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Air Sugihan dan
Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sirah Pulau Padang
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan
Gelumbang dan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim;
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lais, Kecamatan
Sungai Lilin, dan Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi
Banyuasin.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Banyuasin secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, Pemerintah
Kabupaten Banyuasin menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyuasin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Banyuasin berkedudukan di Pangkalan Balai.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
Kewenangan Kabupaten Banyuasin mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dibentuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peresmian Kabupaten
Banyuasin.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di
daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, jumlah dan komposisi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai hasil pemilihan umum
berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam daerah
Kabupaten Banyuasin dengan sendirinya menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan berdasarkan jumlah dan
komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Banyuasin.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyuasin
dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Banyuasin.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, Penjabat Bupati Banyuasin
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan
usul Gubernur Sumatera Selatan.
(2) Peresmian Kabupaten Banyuasin serta pelantikan Penjabat Bupati
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat
1 (satu) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan, di tempat dan
pada waktu yang sama.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan
Kabupaten Banyuasin dan/atau melantik Penjabat Bupati.
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kabupaten Banyuasin dibentuk
Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan Lembaga Teknis Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Banyuasin, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondeparte-men yang
terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Musi Banyuasin sesuai
dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan
kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuasin;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin yang berada dalam wilayah
Kabupaten Banyuasin;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan
Kabupaten Musi Banyuasin yang kedudukan dan kegiatannya
berada di Kabupaten Banyuasin;
d. utang-piutang Kabupaten Musi Banyuasin yang kegunaannya untuk
Kabupaten Banyuasin; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Banyuasin.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Banyuasin.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh
Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
terhitung sejak peresmian Kabupaten Banyuasin sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyuasin.
Pasal 16
(1) (1) Sebelum Kabupaten Banyuasin menetapkan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yang berlaku di daerah Kabupaten Banyuasin tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah
dan keputusan kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah ditetapkannya peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Banyuasin.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 19
Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
I. UMUM
Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah 92.920 km 2 pada umumnya dan
Kabupaten Musi Banyuasin pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi
daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai luas wilayah 26.099,25 km 2. Dalam rangka
membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Banyuasin yang terdiri atas 11 (sebelas)
kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Betung,
Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Talang Kelapa,
Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang,
Kecamatan Banyuasin I, dan Kecamatan Rambutan dengan luas wilayah keseluruhan
11.832,99 km 2.
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten tersebut di atas mempunyai
kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup
pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, serta diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu
penyesuaian struktur pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk kecamatan-kecamatan tersebut berjumlah 631.033 jiwa dan
pada tahun 2000 berjumlah 654.286 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata
1,04 % per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin
bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kecamatan-
kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 7 Juni 2000 Nomor 04
Tahun 2000 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten
Musi Banyuasin dan Kabupaten Bangka serta Peningkatan Status Kota Administratif
Prabumulih, Lubuk Linggau, Baturaja dan Pagar Alam menjadi Kota Prabumulih, Lubuk
Linggau, Baturaja dan Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan, dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Februari 1999 Nomor
670/SK/IV/199 tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin,
untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih
meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin ditata menjadi 2 (dua) daerah otonom dengan membentuk Kabupaten
Banyuasin sebagai pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin.
Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
berkurang seluas Kabupaten Banyuasin.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten
Banyuasin dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Banyuasin yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan peta batas daerah Kabupaten Banyuasin hasil pengukuran di
lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Banyuasin sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang,
serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin harus benar-benar serasi dan
terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang
Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin
berada di Kecamatan Banyuasin III.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan
hasil perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun
1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyuasin diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum
Tahun 1999 dengan berpedoman pada daftar calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin
ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Banyuasin diusulkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dengan
pertimbangan Bupati Musi Banyuasin dari pegawai negeri sipil yang memiliki
kemampuan dan memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Banyuasin melaksanakan tugas dan kewajiban sampai
dengan dilantiknya bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat
pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota
kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan dukungan penyediaan lahan untuk
pembangunan fasilitas intansi vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan
sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin, untuk mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum
yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan
Banyuasin II, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Betung, Kecamatan
Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Talang Kelapa,
Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara
Padang, Kecamatan Banyuasin I, dan Kecamatan Rambutan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa
penyerahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Demikian pula halnya badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Sumatera
Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin yang kedudukan dan kegiatannya
berada di Kabupaten Banyuasin, untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraanya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai
dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten
Banyuasin.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Banyuasin
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Jangka waktu dukungan Kabupaten Musi Banyuasin paling lama 3 (tiga) tahun,
sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Banyuasin.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4181
LAMPIRAN
UNDANG-
UNDANG
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6
TAHUN 2002
TANGGAL 10
APRIL 2002
PETA KABUPATEN BANYUASIN
skala 1 : 150.000
KETERANGAN :
+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_banyuasin_di_provinsi_sumat_6.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Pemerintah banyuasin. Pemekaran kabupaten banyuasin.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
