- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (UU 9 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (UU 9 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_nias_selatan,_kabupaten_pak_9.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada
umumnya, serta Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten
Tapanuli Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan
pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi
Sumatera Utara;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1103);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang
Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2689);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3959);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3811);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS
SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Nias dan Kabupaten Tapanuli Utara adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat
Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera
Utara.
4. Kabupaten Dairi adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Nias Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Nias, yang terdiri atas:
a. Kecamatan Lolomatua;
b. Kecamatan Gomo;
c. Kecamatan Lahusa;
d. Kecamatan Hibala;
e. Kecamatan Pulau-pulau Batu;
f. Kecamatan Teluk Dalam;
g. Kecamatan Amandraya; dan
h. Kecamatan Lolowa?u.
Pasal 4
Kabupaten Pakpak Bharat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Dairi, yang terdiri atas:
a. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
b. Kecamatan Kerajaan; dan
c. Kecamatan Salak.
Pasal 5
Kabupaten Humbang Hasundutan berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas:
a. Kecamatan Parlilitan;
b. Kecamatan Pollung;
c. Kecamatan Baktiraja;
d. Kecamatan Paranginan;
e. Kecamatan Lintong Nihuta;
f. Kecamatan Dolok Sanggul;
g. Kecamatan Sijama Polang;
h. Kecamatan Onan Ganjang;
i. Kecamatan Pakkat; dan
j. Kecamatan Tarabintang.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Nias Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Nias dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabu-paten Dairi dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dengan terbentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Tapanuli Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Humbang
Hasundutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1) Kabupaten Nias Selatan mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sirombu,
Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lolofitu Moi, Kecamatan
Idanogawo, dan Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan
Mentawai Provinsi Sumatera Barat dan Samudera Hindia;
dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(2) Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Silima
Pungga Pungga, Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan
Sidikalang Kabupaten Dairi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parbuluan
Kabupaten Dairi, Kecamatan Harian Kabupaten Toba
Samosir dan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang
Hasundutan;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dan
Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(3) Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sianjur Mula
Mula dan Kecamatan Harian, Kecamatan Palipi Kabupaten
Toba Samosir;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara,
Kecamatan Siborong-borong, dan Kecamatan Pagaran
Kabupaten Tapanuli Utara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara serta Kecamatan
Sorkam, Kecamatan Barus, dan Kecamatan Manduamas
Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manduamas
Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kecamatan Salak
Kabupaten Pakpak Bharat.
(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), digambarkan dalam peta wila-yah administrasi yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan masing-masing
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabu-paten Humbang
Hasundutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
(1) Ibu kota Kabupaten Nias Selatan berkedudukan di Teluk Dalam.
(2) Ibu kota Kabupaten Pakpak Bharat berkedudukan di Salak.
(3) Ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan berkedudukan di Dolok
Sanggul.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10
Kewenangan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat,
dan Kabupaten Humbang Hasundutan mencakup seluruh
kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 11
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun
2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 12
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6
(enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Pasal 13
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasun dutan, Penjabat Bupati
Nias Selatan, Penjabat Bupati Pakpak Bharat, dan Penjabat
Bupati Humbang Hasundutan diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Sumatera
Utara dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
(2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul
Gubernur Sumatera Utara dapat mengangkat penjabat bupati
untuk masa jabatan berikutnya.
(3) Peresmian Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat,
dan Kabupaten Humbang Hasundutan ser ta pelantikan Penjabat
Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini
diundangkan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Utara
untuk melantik Penjabat Bupati Nias Se-latan, Penjabat Bupati
Pakpak Bharat, dan Penjabat Bupati Humbang Hasundutan.
(5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Utara
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi
terhadap kinerja penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Pasal 14
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan
Lembaga Teknis Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten
Humbang Hasundutan, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Nias,
Bupati Dairi dan Bupati Tapanuli Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan menginventarisasi, mengatur dan
melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Nias
Selatan, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan hal-hal sebagai berikut:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias,
Kabupaten Dairi dan Kabupaten Tapanuli Utara yang
berada dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nias, Kabupaten
Dairi, dan Kabupaten Tapanuli Utara yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang
Hasundutan;
d. utang piutang Kabupaten Nias yang kegunaannya untuk
Kabupaten Nias Selatan, utang piutang Kabupaten Dairi
yang kegunaannya untuk Kabupaten Pakpak Bharat dan
utang piutang Kabupaten Tapanuli Utara yang
kegunaannya untuk Kabupaten Humbang Hasundutan;
serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat
Bupati Nias Selatan, Penjabat Bupati Pakpak Bharat dan
Penjabat Bupati Humbang Hasundutan.
(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Pe-merintah Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan dapat melakukan upaya hukum.
Pasal 16
(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Nias,
Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Tapanuli Utara,
serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Nias,
Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Tapanuli Utara yang diterima
dari Pemerintah dan Provinsi.
(3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati Nias atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nias pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias, Bupati Dairi atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi, dan Bupati
Tapanuli Utara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
(4) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran
biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan
pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten-kabupaten yang baru
dibentuk.
Pasal 17
(1) Sebelum Kabupaten Nias Selatan, menetapkan Peraturan Daerah
dan Keputusan Bupati sebagai pelaksa-naan Undang-undang ini,
semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Nias, tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias
Selatan.
(2) Sebelum Kabupaten Pakpak Bharat, menetapkan Peraturan
Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelak-sanaan Undang-
undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Dairi,
tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat.
(3) Sebelum Kabupaten Humbang Hasundutan, menetapkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan
Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati Tapanuli Utara, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
(4) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan
Daerah dan Keputusan Bupati Nias, Bupati Dairi dan Bupati
Tapanuli Utara harus disesuaikan dengan undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-
undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 29
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
I. UMUM
Provinsi Sumatera Utara mempunyai luas wilayah ? 71.680 km2 dengan
jumlah penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 11.549.680 jiwa telah
menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kepada kemasyarakatan yang dalam
perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas
wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Nias mempunyai
luas wilayah ? 5.625 km2 perlu dibentuk Kabupaten Nias Selatan yang terdiri
atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Gomo,
Kecamatan Lahusa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Pulau-pulau Batu,
Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Amandraya, dan Kecamatan Lolowa?u
dengan luas wilayah keseluruhan ? 1.825,2 km2.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Dairi mempunyai
luas wilayah ? 3.146,10 km2 perlu dibentuk Kabupaten Pakpak Bharat yang
terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe,
Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Salak dengan luas wilayah keseluruhan
? 1.218,30 km2.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Tapanuli Utara
mempunyai luas wilayah ? 6.126,97 km2 perlu dibentuk Kabupaten Humbang
Hasundutan yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan
Parlilitan, Kecamatan Pollung, Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Paranginan,
Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Sijama
Polang, Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Pakkat, dan Kecamatan
Tarabintang dengan luas wilayah keseluruhan ? 2.335,33 km2.
Dengan luas wilayah, persebaran penduduk dan kondisi geografis, maka
sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nias Nomor 02/KPTS/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Persetujuan
Usul Pemekaran Kabupaten Nias Menjadi 2 (dua) Kabupaten dan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1986/2/KA
tanggal 11 Agustus 1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Nias
menjadi 2 (dua) Kabupaten untuk diusulkan ke Pemerintah.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 48/K-
DPRD/2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dairi dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9/K/2002 tanggal 20 Juni 2002
tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dairi.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Persetujuan Pemekaran
Kabupaten Tapanuli Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara.
Dengan terbentuknya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat,
Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai daerah otonom, Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten
Dairi dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD, perangkat daerah yang
efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan
penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah
dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat
Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Tapanuli Utara serta
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta
wilayah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat,
dan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk
lampiran Undang-undang.
Ayat (5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten
Humbang Hasundutan berdasarkan hasil pengukuran di
lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna
perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang,
serta pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan
dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat,
dan Kabupaten Humbang Hasundutan harus benar-benar
serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan
sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi,
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Teluk Dalam sebagai ibu kota
Kabupaten Nias Selatan berada di Kecamatan Teluk Dalam.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Salak sebagai ibu kota Kabupaten
Pakpak Bharat berada di Kecamatan Salak.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Dolok Sanggul sebagai ibu kota
Kabupaten Humbang Hasundutan berada di Kecamatan
Dolok Sanggul.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Penjabat Bupati Nias Selatan, Penjabat Bupati Pakpak
Bharat dan Penjabat Bupati Humbang Hasundutan diusulkan
oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri
Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Bupati
Nias, Bupati Dairi dan Bupati Tapanuli Utara, dari pegawai
negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di
bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan
kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat bupati dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam
Negeri berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan
evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati dapat
diangkat kembali atau diganti penjabat lain.
Ayat (3)
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya
dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota
kabupaten.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Pembentukan dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan
dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi
vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan
kemampuan daerah.
Pasal 15
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,
digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan
perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-
kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dan Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan; Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dan Pemerintah Kabupaten Dairi kepada Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat; Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang
pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup Kabupaten
Nias dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Dairi dan
Kabupaten Pakpak Bharat, serta Kabupaten Tapanuli Utara
dan Kabupaten Humbang Hasundutan, pemerintah daerah
yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh
Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.
Pasal 16
Ayat (1)
Jangka waktu dukungan Kabupaten Nias, Kabupaten Dairi,
dan Kabupaten Tapanuli Utara paling lama 3 (tiga) tahun,
sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada
kesepakatan antara Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat,
dan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Apabila dalam pembagian secara
proporsional belum mencapai kesepakatan antara
Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten
Tapanuli Utara dengan Kabupaten Humbang Hasundutan,
maka Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
memfasilitasi penyelesaiannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4272
LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN NIAS SELATAN
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_nias_selatan,_kabupaten_pak_9.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
