- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (UU 37 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (UU 37 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_ogan_komering_ulu_timur,_ka_37.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN,
DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan
Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dimekarkan;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang
Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1814);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TIMUR, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN
OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang
Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang, yang
wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Ogan Komering Ulu yang terdiri atas:
a. Kecamatan Cempaka;
b. Kecamatan Semendawai Suku III;
c. Kecamatan Belitang II;
d. Kecamatan Belitang III;
e. Kecamatan Belitang;
f. Kecamatan Buay Madang;
g. Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
h. Kecamatan Martapura;
i. Kecamatan Madang Suku II; dan
j. Kecamatan Madang Suku I.
Pasal 4
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Ogan Komering Ulu yang terdiri atas:
a. Kecamatan Kisam Tinggi;
b. Kecamatan Buay Runjung;
c. Kecamatan Buay Sandang Aji;
d. Kecamatan Muaradua;
e. Kecamatan Simpang;
f. Kecamatan Buay Pemaca;
g. Kecamatan Banding Agung;
h. Kecamatan Mekakau Ilir;
i. Kecamatan Pulau Beringin; dan
j. Kecamatan Muaradua Kisam.
Pasal 5
Kabupaten Ogan Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Indralaya;
b. Kecamatan Pemulutan;
c. Kecamatan Tanjung Raja;
d. Kecamatan Rantau Alai;
e. Kecamatan Muara Kuang ; dan
f. Kecamatan Tanjung Batu.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu dikurangi dengan wilayah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lubuk dan
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lempuing dan Kecamatan
Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi
Lampung serta Kecamatan Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Sosoh
Buay Rayap, Kecamatan Baturaja Timur, dan Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kecamatan Muarakuang Kabupaten
Ogan Ilir.
(2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan
Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
Provinsi Lampung; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara
Enim.
(3) Kabupaten Ogan Ilir mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan
Kertapati, dan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin, Kecamatan Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang,
Kecamatan Kota Kayuagung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan
Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir; serta Kecamatan
Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Lubai dan
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Banyuasin
III Kabupaten Banyuasin.
(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
(1) Ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkedudukan di Martapura.
(2) Ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkedudukan di Muaradua.
(3) Ibu kota Kabupaten Ogan Ilir berkedudukan di Indralaya.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10
Kewenangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir mencakup kewenangan, tugas dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan
sejalan kepada kabupaten induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN DAERAH
Pasal 11
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan
memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dalam
waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, untuk mengefektifkan penyelenggaraan
fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk pertama kali
dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 13
Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, dipilih dan disahkan
paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 14
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir, Penjabat Bupati Ogan
Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan
Penjabat Bupati Ogan Ilir, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Sumatera
Selatan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4) Peresmian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir serta pelantikan Penjabat Bupati
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-
undang ini diundangkan.
(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Selatan untuk
melantik Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Selatan melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dan dilantiknya Penjabat
Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu
Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir, dibentuk perangkat daerah yang
meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan
unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Bupati Ogan Komering Ulu menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Bupati Ogan Komering Ilir menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan hal-hal
sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada dalam wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dan barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang
berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Ogan Ilir;
d. utang piutang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kegunaannya
untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan; dan utang piutang Kabupaten Ogan Komering Ilir
yang kegunaannya untuk Kabupaten Ogan Ilir; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan
Kabupaten Ogan Ilir.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Sumatera Selatan dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat
Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 17
(1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
dan Kabupaten Ogan Ilir memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan
retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
dan Kabupaten Ogan Ilir berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib
memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir selama 3
(tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan
untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran biaya
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan
Penjabat Bupati Ogan Ilir menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.
(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Sumatera Selatan.
(7) Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering
Ulu Selatan, Penjabat Bupati Ogan Ilir melaksanakan penatausahaan
keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana
Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur
Sumatera Selatan.
(8) Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering
Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir menyusun dan menetapkan
perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan
keputusan penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan
daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan.
Pasal 18
(1) Sebelum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir dapat menetapkan Peraturan Daerah
dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu dan
Bupati Ogan Komering Ilir tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir.
(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu yang
berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan; dan semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Ogan Komering Ilir yang berlaku di Kabupaten Ogan Ilir harus disesuaikan
dengan Undang-undang ini.
Pasal 19
(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Ilir
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir
dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
(3) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur dan pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Pemilihan Umum Tahun
2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di
Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan pengajuan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada Pemilihan Umum Tahun
2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 152
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN
KABUPATEN OGAN ILIR,
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
I. UMUM
2
Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah ? 97.257,72 km dengan penduduk
pada Tahun 2002 berjumlah 6.614.777 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mempunyai luas wilayah ? 13.661 km 2 dengan
penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 1.159.719 jiwa dan Kabupaten Ogan Komering Ilir
2
yang mempunyai luas wilayah ? 21.025,49 km dengan penduduk pada Tahun 2003
berjumlah 366.377 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dengan membentuk Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu
Kecamatan Cempaka, Kecamatan Semendawai Suku III, Kecamatan Belitang II,
Kecamatan Belitang III, Kecamatan Belitang, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay
Pemuka Peliung, Kecamatan Martapura, Kecamatan Madang Suku II, dan Kecamatan
Madang Suku I dengan luas wilayah keseluruhan ? 3.370 km 2; dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kisam Tinggi,
Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Muaradua,
Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan
Mekakau Ilir, Kecamatan Pulau Beringin; dan Kecamatan Muaradua Kisam, dengan luas
wilayah keseluruhan + 5.493,94 km 2.
2
Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai luas ? 21.691,58 km perlu dibentuk
Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Indralaya,
Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan
Muara Kuang, dan Kecamatan Tanjung Batu dengan luas wilayah keseluruhan ? 2.666,09
km 2.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 23 Agustus 2002 tentang Dukungan Dan Persetujuan
Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Menjadi 3 (Tiga) Kabupaten
Yaitu Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Selatan, Dan Kabupaten OKU Timur Di Propinsi
Sumatera Selatan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 29 April 2003 tentang Pemekaran Wilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu, dipandang perlu membentuk Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Kabupaten Ogan Komering Selatan; dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12
September 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan Terhadap
Rencana Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12
Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan Atas Usul Pemekaran
Kabupaten Ogan Komering Ilir Untuk Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera
Selatan sebagai Daerah Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ilir berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan
dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir.
Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir,
antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu
Timur, Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
Meskipun Gubernur Sumatera Selatan memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati
Ogan Komering Ulu Timur, dan Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, dalam
proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Ogan Komering Ulu,
Penjabat Bupati Ogan Ilir, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari
Bupati Ogan Komering Ilir.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir perlu melakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan,
pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan
Ilir dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir secara pasti di lapangan, ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil
pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu
kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud Martapura sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
berada di Kecamatan Martapura.
Ayat (2)
Yang dimaksud Muaradua sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
berada di Kecamatan Muaradua.
Ayat (3)
Yang dimaksud Indralaya sebagai ibu kota Kabupaten Ogan Ilir berada di
Kecamatan Indralaya.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Ogan
Komering Ulu dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan
Ilir.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4347
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_ogan_komering_ulu_timur,_ka_37.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
