Home
Undang-Undang
2007

2007

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (UU 1 thn 2007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan
Kabupaten Lahat pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Lahat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Empat
Lawang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Empat Lawang
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera
Selatan;

Mengingat : . . .
-2-

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan
Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-
Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang . . .
-3-

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAB I . . .
-4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat
Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang, yang
wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Bengkulu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828) dan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033).

4. Kabupaten Lahat . . .
-5-

4. Kabupaten Lahat adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang,
dikurangi dengan Wilayah Kota Pagar Alam
sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4115), yang merupakan kabupaten asal
Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Empat
Lawang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Empat Lawang berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Lahat yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Pasemah Air Keruh;

b. Kecamatan . . .
-6-

b. Kecamatan Ulu Musi;
c. Kecamatan Talang Padang;
d. Kecamatan Tebing Tinggi;
e. Kecamatan Pendopo;
f. Kecamatan Muara Pinang; dan
g. Kecamatan Lintang Kanan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Lahat dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Empat Lawang mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Muara Beliti dan Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah,
Kecamatan Kikim Selatan, dan Kecamatan Jarai
Kabupaten Lahat;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Tanjung Sakti Kabupaten Lahat dan Kabupaten
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten
Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu.

(2) Batas wilayah . . .
-7-

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Empat Lawang
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas
tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Empat Lawang
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Empat Lawang
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Selatan serta memperhatikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga . . .
-8-

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Empat Lawang berkedudukan di
Tebing Tinggi.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Empat Lawang mencakup
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan . . .
-9-

n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Empat Lawang dan pelantikan
Penjabat Bupati Empat Lawang dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk pertama
kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan
perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Lahat.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat
Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota . . .
- 10 -

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lahat yang asal daerah pemilihannya
pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat
Lawang sebagai akibat dari Undang-Undang ini,
yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Empat Lawang atau tetap pada
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lahat.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Lahat.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
pelantikan Penjabat Bupati Empat Lawang.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Empat Lawang dipilih dan disahkan
Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Empat Lawang.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati
definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai
negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1
(satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Sumatera Selatan untuk melantik Penjabat Bupati
Empat Lawang.

(4) Pegawai . . .
- 11 -

(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan
itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lahat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Empat Lawang dibentuk perangkat
daerah yang meliputi Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur
perangkat daerah yang lain dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Perangkat . . .
- 12 -

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama
6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Lahat bersama Penjabat Bupati Empat
Lawang menginventarisasi, mengatur, dan
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan
aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten
Empat Lawang.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak pelantikan penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh
Kabupaten Empat Lawang.
(5) Gubernur Sumatera Selatan memfasilitasi
pemindahan personel, penyerahan aset, dan
dokumen kepada Kabupaten Empat Lawang.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Empat Lawang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan
kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(7) Aset . . .
- 13 -

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Lahat yang berada dalam
wilayah Kabupaten Empat Lawang;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Lahat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Empat Lawang;
c. utang piutang Kabupaten Lahat yang
kegunaannya untuk Kabupaten Empat Lawang
menjadi tanggung jawab Kabupaten Empat
Lawang; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Empat Lawang.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Lahat, Gubernur
Sumatera Selatan selaku wakil Pemerintah wajib
menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sumatera
Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Empat Lawang berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai dana perimbangan
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 . . .
- 14 -

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Lahat sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap
tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Empat
Lawang sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun
berturut-turut.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Empat Lawang.
(4) Apabila Kabupaten Lahat tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Kabupaten Lahat untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
(5) Apabila Provinsi Sumatera Selatan tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Sumatera Selatan untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang.
(6) Penjabat Bupati Empat Lawang menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Lahat.
(7) Penjabat Bupati Empat Lawang menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 17 . . .
- 15 -

Pasal 17

Penjabat Bupati Empat Lawang berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan
dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten
Empat Lawang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sumatera Selatan melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Empat Lawang.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Sumatera Selatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Empat Lawang menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat
Lawang untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Empat Lawang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.

(3) Proses . . .
- 16 -

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Empat Lawang menetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Lahat tetap berlaku
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Empat Lawang.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Lahat,
Peraturan dan Keputusan Bupati Lahat yang selama
ini berlaku di Kabupaten Empat Lawang harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Empat Lawang disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid
PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. UMUM

Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah � 86.517,86
km2 dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah � 6.798.189 jiwa
terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu
memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Lahat yang mempunyai luas wilayah � 7.568,18 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 570.557 jiwa
terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki
potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut
di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat
ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 07 Tahun 2004 tanggal 8 Mei 2004 tentang
Persetujuan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Lahat dan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lahat Nomor 07 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang
Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Kepada Pemerintah
Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Lahat, Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Nomor
08 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Persetujuan Pemberian
Bantuan Pembiayaan Operasional Persiapan dan Pelaksanaan
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 09

Tahun . . .
-2-

Tahun 2004 tanggal 31 Juli 2004 tentang Dukungan Dan
Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Lahat di
Provinsi Sumatera Selatan, serta Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2006 tanggal 11
Mei 2006 tentang Persetujuan Revisi Terhadap Keputusan DPRD
Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2004 tentang Persetujuan
Pembentukan Pemekaran Kabupaten Lahat.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk
Kabupaten Empat Lawang.
Pembentukan Kabupaten Empat Lawang yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Lahat terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan,
yaitu Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi,
Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan
Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Lintang
Kanan. Kabupaten Empat Lawang memiliki luas wilayah
keseluruhan � 2.256,44 km2 dengan jumlah penduduk � 222.274

jiwa pada tahun 2005.
Dengan terbentuknya Kabupaten Empat Lawang sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban
membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan
efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu
dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan
dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Empat Lawang
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya
alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .
-3-

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala
1:50.000.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
-4-

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Empat Lawang
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang harus benar-
benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu
kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu
dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Tebing Tinggi sebagai ibu kota Kabupaten Empat Lawang berada
di Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu
kota kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Empat Lawang diusulkan oleh Gubernur
Sumatera Selatan dengan pertimbangan Bupati Lahat.

Ayat (3) . . .
-5-

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Empat Lawang kepada APBD Provinsi Sumatera Selatan
dan APBD Kabupaten Lahat dilaksanakan secara proporsional
sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
-6-

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Lahat dalam wilayah calon
Kabupaten Empat Lawang.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen
dari Pemerintah Kabupaten Lahat kepada Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang.
Demikian pula BUMD Kabupaten Lahat yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Empat Lawang, untuk mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat kepada
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,
pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja
sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk
Kabupaten Empat Lawang diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lahat kepada Pemerintah Kabupaten Empat
Lawang. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan
tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9) . . .
-7-

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah
uang yang besarnya didasarkan pada Perda Kabupaten
Lahat Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 11 Februari 2006 dan
Keputusan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 1
Juni 2004.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah
pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 461/KPTS/11/04
tanggal 24 Agustus 2004.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten
Lahat yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7) . . .
-8-

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4677

Silahkan download versi PDF nya sbb: