Home
Undang-Undang
2008

2008

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara (UU 22 thn 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten
Labuhanbatu pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Labuhanbatu, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Labuhanbatu Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara . . .
-3-
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .
-4-
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 40).

4. Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) yang
merupakan kabupaten asal Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Labuhanbatu
Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3
(1) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri atas cakupan
wilayah:
a. Kecamatan Kota Pinang;
b. Kecamatan Kampung Rakyat;
c. Kecamatan Torgamba;
d. Kecamatan Sei Kanan; dan
e. Kecamatan Silangkitang.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .
-5-

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Labuhanbatu dikurangi dengan wilayah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan Kecamatan Bilah Hulu,
Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Bilah Hilir, dan
Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
Provinsi Riau;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau, dan Kecamatan Simangambat Kabupaten
Padang Lawas Utara; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Holonganan
dan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak
terbentuknya kabupaten ini.

(2) Penetapan . . .
-6-
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkedudukan di
Kecamatan Kota Pinang.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencakup urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

m. pelayanan . . .
-7-
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.

(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pelantikan
Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dipilih dan disahkan
seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling
lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai . . .
-8-
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera
Utara untuk melantik Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, dibentuk perangkat daerah yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal pelantikan.

Bagian . . .
-9-

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten
Labuhanbatu.

(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Labuhanbatu bersama Penjabat Bupati Labuhanbatu
Selatan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
penjabat bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan

kemampuannya . . .
- 10 -
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Labuhanbatu Selatan difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Sumatera Utara.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan yang berada dalam wilayah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Labuhanbatu yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
c. utang piutang Kabupaten Labuhanbatu yang kegunaannya
untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Labuhanbatu, Gubernur Sumatera Utara selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam . . .
- 11 -

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pada tahun pertama
sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pada
tahun kedua dan tahun ketiga masing-masing sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), termasuk untuk
pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu
Selatan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan
pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati
Labuhanbatu Selatan.

(4) Apabila Kabupaten Labuhanbatu tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi
penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Labuhanbatu
untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

(5) Apabila Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Sumatera Utara untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(6) Penjabat . . .
- 12 -

(6) Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan menyampaikan laporan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Labuhanbatu.

(7) Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak diresmikan.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan menyusun Rancangan

Peraturan . . .
- 13 -
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun
anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Labuhanbatu sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM
Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah � 72.981,23 km2 dengan
penduduk pada Tahun 2007 berjumlah � 13.319.525 jiwa terdiri atas
21 (dua puluh satu) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, perlu memacu
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai luas wilayah � 9.323,00 km2
dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 956.692 jiwa terdiri atas
22 (dua puluh dua) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 63 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Labuhanbatu Terhadap Pembentukan Kabupaten
Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 63 a Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang
Penetapan Ibukota Labuhanbatu Selatan, Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 63 b Tahun 2005
tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Dari
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Induk) Untuk Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Keputusan
Bupati Labuhanbatu Nomor 135/226/PEM/2005 tanggal 10 Maret 2005
tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Surat Bupati Labuhanbatu
Nomor 135/2698/Pem/2005 tanggal 1 November 2005 perihal Mohon

Persetujuan . . .
-2-
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi Kabupaten
Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 1/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Persetujuan
Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu, Surat Gubernur Sumatera Utara
Nomor 135/731 tanggal 26 Januari 2006 perihal Usul Pemekaran
Kabupaten Labuhanbatu, Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 903/035.K/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Bantuan Dana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
bagi Calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu
Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2008 tanggal
5 Mei 2008 tentang Dukungan Dana Dalam Angaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Induk) Bagi Calon Kabupaten
Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten
Labuhanbatu, Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 903/452/PEM/2007
tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Induk) bagi Calon
Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di
Kabupaten Labuhanbatu, dan Surat Gubernur Sumatera Utara
Nomor 135/6191 tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon
Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang merupakan pemekaran
dari Kabupaten Labuhanbatu, terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu
Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sei Kanan,
Kecamatan Silangkitang, dan Kecamatan Kampung Rakyat. Kabupaten
Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah keseluruhan � 3.596 km2
dengan penduduk � 250.173 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Labuhanbatu Selatan
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan

peningkatan . . .
-3-
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara pada saat
dilakukan peresmian sebagai daerah otonom baru.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
khususnya, guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada masa
yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus benar-benar
serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem
Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan tata ruang
nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
-4-

Pasal 7 Pasal 7 . . .
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pariwisata.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan paling lama 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan
Januari sampai dengan bulan Juli 2009.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan diusulkan oleh Gubernur
Sumatera Utara dengan pertimbangan Bupati Labuhanbatu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .
-5-

Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD
Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengaturan tentang jumlah, mekanisme,
dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah" antara lain penetapan daerah pemilihan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam . . .
-6-
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.
Demikian pula BUMD Kabupaten Labuhanbatu yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna
dalam penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten
Labuhanbatu Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan
daftar inventaris.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Surat
Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 903/452/PEM/2007
tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 Tahun 2008
tanggal 5 Mei 2008.

Ayat (2) . . .
-7-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang
didasarkan pada Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/6191
tanggal 24 Juni 2008.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4868

Silahkan download versi PDF nya sbb:

pembentukan_kabupaten_labuhanbatu_selatan_di_prov_22.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Mekanisme pengakatan bupati labuhan batu selatan. Labuhan batu utara cakupan wilayahnya. Peraturan bupati labuhanbatu selatan tentang pemakian baju. Undang undang bantuan dana pendidikan kabupaten labusel. Kabupaten labuhan batu selatan mencakup.