- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 30 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 30 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bolaang_mongondow_selatan_d_30.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten
Bolaang Mongondow pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang
perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang
Mongondow, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi
Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di
bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran . . .
-2-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah . . .
-3-
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI
UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) yang
wilayahnya . . .
-4-
wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Gorontalo
berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo.
4. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822), yang wilayahnya telah dikurangi
dengan Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu
di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara, yang
merupakan kabupaten asal Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berasal dari
sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang
terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Bolaang Uki;
b. Kecamatan Posigadan;
c. Kecamatan Pinolosian;
d. Kecamatan Pinolosian Tengah; dan
e. Kecamatan Pinolosian Timur.
(2) Cakupan . . .
-5-
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai batas-
batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bintauna,
Kecamatan Sangkup Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, dan Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan
Sangtombolang, Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang
Mongondow;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Modayag
Barat, Kecamatan Modayag, dan Kecamatan Nuangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone
Bolango Provinsi Gorontalo.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten
Bolaang . . .
-6-
Bolaang Mongondow Selatan menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkedudukan
di Kecamatan Bolaang Uki.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencakup urusan
wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian . . .
-7-
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan
pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling
lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dipilih dan
disahkan seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling . . .
-8-
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi
Utara untuk melantik Penjabat Bupati Bolaang Mongondow
Selatan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Utara.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, dibentuk perangkat daerah yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat . . .
-9-
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU
Kabupaten Bolaang Mongondow.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Bolaang Mongondow bersama Penjabat Bupati Bolaang
Mongondow Selatan menginventarisasi, mengatur, dan
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.
(3) Penyerahan . . .
- 10 -
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan difasilitasi
dan dikoordinasikan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan yang berada dalam wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bolaang
Mongondow yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. utang piutang Kabupaten Bolaang Mongondow yang
kegunaannya untuk Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Bolaang Mongondow, Gubernur Sulawesi Utara
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri
Dalam Negeri.
BAB VI . . .
- 11 -
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhak
mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun
pertama dan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah) pada tahun kedua serta untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Selatan pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) pada tahun pertama dan sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada tahun kedua
serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bolaang Mongondow Selatan pertama kali sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Bolaang
Mongondow Selatan.
(4) Apabila Kabupaten Bolaang Mongondow tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi . . .
- 12 -
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Bolaang Mongondow untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Sulawesi Utara untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(6) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan
laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Bolaang Mongondow.
(7) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Utara.
Pasal 17
Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam waktu 3 (tiga)
tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur . . .
- 13 -
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20
Sebelum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 14 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 103
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
I. UMUM
Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ± 13.851,64 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 2.199.701 jiwa terdiri atas
9 (sembilan) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai luas wilayah
± 5.397,69 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 492.786 jiwa
terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang
Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Desa
Molibagu menjadi Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa
Inobonto II Menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi
Kecamatan Bolaang Uki sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Selatan dan
Kecamatan Nuangan sebagai Ibukota Bolaang Mongondow Timur,
Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/556/Sekr tanggal 28 Februari
2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dan Kabupaten Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, Surat
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/291/Sekr tanggal 8 Februari 2007
perihal Usulan Perubahan Ibu Kota Calon Daerah Pemekaran Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/DPRD/02/26/I/2007 tanggal
11 Januari 2007 . . .
-2-
11 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembentukan Daerah Otonom Baru,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang
Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui
APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk selama
2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow
Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Bantuan Dana
Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Bupati
Bolaang Mongondow Nomor 01a Tahun 2008 tanggal 10 Januari 2008
tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
melalui APBD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten
Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2008
tanggal 5 Februari 2008 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Daerah
Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Kabupaten Bolaang
Mongondow, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18a Tahun 2008
tanggal 5 Februari 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bolaang
Mongondow Nomor 22 Tahun tentang Bantuan Kepada Daerah Pemekaran
Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14a Tahun 2008 tanggal
7 April 2008 tentang penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang
Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 152 Tahun 2008 tanggal
30 Mei 2008 tentang penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang
Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
dan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2008 tanggal
24 Maret 2008 tentang Dukungan Dana Selama 2 (dua) tahun Berturut-
Turut terhadap Pemekaran Daerah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan dan Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi
Sulawesi Utara.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas
5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian
Tengah, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Bolaang Uki, dan
Kecamatan Posigadan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki
luas wilayah keseluruhan ± 1.615,86 km2 dengan penduduk ± 54.751 jiwa
pada tahun 2007.
Dengan . . .
-3-
Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai
daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban membantu
dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala
1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada saat dilakukan
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-4-
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan
sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang
wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki, antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pariwisata.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan paling lama
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada
bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan diusulkan oleh
Gubernur Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Bolaang
Mongondow.
Ayat (3) . . .
-5-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bolaang Mongondow Selatan kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan
APBD Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan secara proporsional
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengaturan tentang jumlah, mekanisme,
dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah" antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-6-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow dalam wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.
Demikian pula BUMD Kabupaten Bolaang Mongondow yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, untuk mencapai daya guna dan hasil
guna dalam penyelenggaraannya diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16 . . .
-7-
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18a Tahun 2008
tanggal 5 Februari 2008.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan
pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2008
tanggal 24 Maret 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 . . .
-8-
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4876
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bolaang_mongondow_selatan_d_30.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Sejarah dppkad kabupaten bolaang mongondow. Undang2 nomor 28 tahun 2009 tenteng peresmian kantor dppkad dan peresmian kabupaten bolaang mongondow timur. Sejarah pembentukan kantor dppkad kabupaten bolaang mongondow. Undang undang no 28 tahun 2009 tentang pembentukan dppkad kabupaten bolaang mongondow. Kumpulan perda kabupaten bolaang mongondow.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
