- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 10 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 10 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bolaang_mongondow_utara_di_10.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten
Bolaang Mongondow pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Bolaang Mongondow, dipandang perlu membentuk
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di wilayah
Provinsi Sulawesi Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi
Sulawesi Utara;
Mengingat ...
-2-
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana ...
-3-
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI
PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas ...
-4-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687).
4. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3 ...
-5-
Pasal 3
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berasal dari
sebagian wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang
terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Sangkub;
b. Kecamatan Bintauna;
c. Kecamatan Bolang Itang Timur;
d. Kecamatan Bolang Itang Barat;
e. Kecamatan Kaidipang; dan
f. Kecamatan Pinogaluman.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow dikurangi dengan
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai
batas-batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sang
Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Posigadaan, Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan ...
-6-
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas
tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran
Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Bagian ...
-7-
Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
berkedudukan di Boroko.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
mencakup urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan ...
-8-
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan
pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini
diundangkan.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk
pertama kali dilakukan dengan cara penetapan
berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara
partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004
yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow ...
-9-
Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow yang asal daerah pemilihannya
pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai akibat
dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat
memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara atau tetap pada keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bolaang Mongondow.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow
Utara.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipilih dan
disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu)
tahun sejak terbentuknya Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Menteri ...
- 10 -
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Bupati
Bolaang Mongondow Utara.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Pasal 12
Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Pasal 13
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara dibentuk perangkat daerah
yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat ...
- 11 -
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Bolaang Mongondow bersama Penjabat Bupati
Bolaang Mongondow Utara menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel,
penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara.
(5) Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan
kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), meliputi:
a. barang ...
- 12 -
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow yang berada dalam
wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Bolaang Mongondow yang kedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara;
c. utang piutang Kabupaten Bolaang Mongondow
yang kegunaannya untuk Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara menjadi tanggung jawab
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Bolaang Mongondow,
Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil Pemerintah
wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada
Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN,
ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhak
mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai
dana perimbangan antara Pemerintah dan
pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 ...
- 13 -
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-
turut.
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun
kedua.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara.
(4) Apabila Kabupaten Bolaang Mongondow tidak
memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Kabupaten Bolaang Mongondow untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara.
(6) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara
menyampaikan realisasi penggunaan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
Bolaang Mongondow.
(7) Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara
menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan ...
- 14 -
penggunaan dana hibah dan dana bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Gubernur Sulawesi Utara.
Pasal 17
Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2) Rancangan ...
- 15 -
(2) Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur
Sulawesi Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow, Peraturan dan Keputusan Bupati
Bolaang Mongondow yang selama ini berlaku di
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 12
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bolaang_mongondow_utara_di_10.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Bupati bolaang mongondow tahun 1964.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
