Home
Undang-Undang
2007

2007

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU 14 thn 2007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan
Kabupaten Muna pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Muna, dipandang perlu membentuk Kabupaten Buton
Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Buton Utara
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : . . .
-2-

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran . . .
-3-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah . . .
-4-

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor
47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
4. Kabupaten Muna adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822), yang merupakan
kabupaten asal Kabupaten Buton Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Buton
Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 . . .
-5-

Pasal 3

Kabupaten Buton Utara berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Muna yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Kulisusu;
b. Kecamatan Kambowa;
c. Kecamatan Bonegunu;
d. Kecamatan Kulisusu Barat;
e. Kecamatan Wakorumba Utara; dan
f. Kecamatan Kulisusu Utara.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Muna dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Buton Utara mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Wawonii;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Lasalimu dan Kecamatan Kapontori Kabupaten
Buton; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pasir
Putih, Kecamatan Wakorumba Selatan dan
Kecamatan Maligano Kabupaten Muna.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan . . .
-6-

(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Buton Utara
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas
tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Buton Utara
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Buton Utara
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Buton Utara menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara serta memperhatikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga . . .
-7-

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di
Buranga.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Buton Utara mencakup
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;

m. pelayanan . . .
-8-

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Buton Utara dan pelantikan
Penjabat Bupati Buton Utara dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buton Utara untuk pertama kali
dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan
perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Muna.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota . . .
-9-

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muna yang asal daerah pemilihannya
pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton
Utara sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang
bersangkutan dapat memilih untuk mengisi
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buton Utara atau tetap pada keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Muna.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dilaksanakan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan
Penjabat Bupati Buton Utara.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Buton Utara dipilih dan disahkan Bupati
dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Buton Utara.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Sulawesi Tenggara untuk melantik Penjabat Bupati
Buton Utara.

(4) Pegawai . . .
- 10 -

(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muna dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Buton Utara dibentuk perangkat daerah
yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat . . .
- 11 -

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Muna bersama Penjabat Bupati Buton Utara
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Buton
Utara.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak pelantikan penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh
Kabupaten Buton Utara.
(5) Gubernur Sulawesi Tenggara memfasilitasi
pemindahan personel, penyerahan aset, dan
dokumen kepada Kabupaten Buton Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Buton Utara dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja
personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Muna yang berada dalam wilayah
Kabupaten Buton Utara;

b. Badan . . .
- 12 -

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Muna yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Buton Utara;
c. utang piutang Kabupaten Muna yang
kegunaannya untuk Kabupaten Buton Utara
menjadi tanggung jawab Kabupaten Buton Utara;
dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Buton Utara.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Muna, Gubernur Sulawesi
Tenggara selaku wakil Pemerintah wajib
menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi
Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Buton Utara berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai dana perimbangan
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Muna wajib memberikan
hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton

Utara . . .
- 13 -

Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-
turut.
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buton
Utara sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-
turut.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Buton Utara.
(4) Apabila Kabupaten Muna tidak memenuhi
kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari
Kabupaten Muna untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton
Utara.
(6) Penjabat Bupati Buton Utara menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Muna.
(7) Penjabat Bupati Buton Utara menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi
Tenggara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Buton Utara berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB VII . . .
- 14 -

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pembinaan
dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten
Buton Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Buton Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Buton Utara menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton
Utara untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Buton Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20 . . .
- 15 -

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Buton Utara menetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Muna tetap berlaku
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton
Utara.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Muna,
Peraturan dan Keputusan Bupati Muna yang selama
ini berlaku di Kabupaten Buton Utara harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Buton Utara disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid
- 17 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
Menjadi Undang-Undang. Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai
luas wilayah � 36.757,45 km2, secara geografis, geopolitik dan
ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting
dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem
pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi
Sulawesi Tenggara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki
makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan
nasional dan daerah.
Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan
dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan
Indonesia Timur, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh
karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Muna melalui
pembentukan daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara
formal dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muna Nomor 07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober
2003 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buton Utara
sebagai Pemekaran Kabupaten Muna, Surat Bupati Muna Nomor
126/3492 tanggal 7 November 2003 Perihal Penyampaian Usulan
Rencana Pembentukan Kabupaten Buton Utara, Keputusan DPRD
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/DPRD/2003 tentang
Persetujuan Terhadap Pemekaran Kabupaten Muna dengan

membentuk . . .
-2-

membentuk Kabupaten Buton Utara, Surat Usulan Gubernur
Sulawesi Tenggara Nomor 136/5686 tanggal 15 Desember 2003
perihal Usul Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Muna Nomor
07/DPRD/X/KPTS/2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Penetapan
Ibu Kota Calon Kabupaten Buton Utara dan Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 3
Februari 2004 tentang Pemberian Bantuan Dana Awal Kepada
Pemerintah Kabupaten baru hasil Pemekaran Kabupaten Muna.
Kabupaten Muna mempunyai luas wilayah � 4.809,96 km2,
dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten
Muna sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Buton Utara sebagai
kabupaten pemekaran.
Calon Kabupaten Buton Utara mempunyai luas wilayah + 1.864,91
km2, terdiri dari Kecamatan Kulisusu, Kecamatan Kambowa,
Kecamatan Bonegunu, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan
Wakorumba Utara, dan Kecamatan Kulisusu Utara.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan
tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang
didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah,
pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan,
tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali
penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan
meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan
rakyat, Kabupaten Muna ditata dan dimekarkan dengan membentuk
kabupaten baru.
Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Utara sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah
Kabupaten Muna, berkewajiban membina dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan,
pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan
pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru
dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang
pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan
dengan kerja sama antardaerah.

Dalam . . .
-3-

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta,
dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan
kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas
pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi,
transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala
1:50.000.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .
-4-

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Buton Utara
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara harus benar-benar
serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan
sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan
Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Buranga sebagai ibu kota Kabupaten Buton Utara berada di
Kecamatan Bonegunu.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu
kota kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .
-5-

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Buton Utara diusulkan oleh Gubernur
Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Muna.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Buton Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara
dan APBD Kabupaten Muna dilaksanakan secara proporsional
sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
-6-

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Muna dalam wilayah calon
Kabupaten Buton Utara.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen
dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah
Kabupaten Buton Utara.
Demikian pula BUMD Kabupaten Muna yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Buton Utara, untuk mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada
Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,
pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja
sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk
Kabupaten Buton Utara diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Muna kepada Pemerintah Kabupaten Buton
Utara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,
dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6) . . .
-7-

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah
pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Gubernur No. 525/2006 tanggal 18 September 2006.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten
Muna yang belum dibayarkan.

Ayat (5) . . .
-8-

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4690

Silahkan download versi PDF nya sbb:

pembentukan_kabupaten_buton_utara_di_provinsi_sul_14.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Tehnik kpud muna paska penempatan pemekaran buton utara. Peraturan penempatan kabupaten buton utara. Contoh undang undang perda kabupaten buton tengah. Sk gub sultra thn 2004 tentang pegawai buton ke wakatobi.