Home
Undang-Undang
2007

2007

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 15 thn 2007)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Di Provinsi Sulawesi Utara :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten
Kepulauan Sangihe Talaud pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Kepulauan Sangihe Talaud, dipandang perlu
membentuk Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro diharapkan akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di
Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : . . .
-2-

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawasi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran . . .
-3-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah . . .
-4-

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687).
4. Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud adalah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822) yang merupakan kabupaten asal
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di wilayah Provinsi
Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 3 . . .
-5-

Pasal 3

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berasal
dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Talaud yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Siau Timur;
b. Kecamatan Siau Barat;
c. Kecamatan Tagulandang;
d. Kecamatan Siau Timur Selatan;
e. Kecamatan Siau Barat Selatan;
f. Kecamatan Tagulandang Utara;
g. Kecamatan Biaro;
h. Kecamatan Siau Barat Utara;
i. Kecamatan Siau Tengah; dan
j. Kecamatan Tagulandang Selatan;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan
Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Laut Pasifik dan Laut Maluku;

c. sebelah selatan . . .
-6-

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam
lampiran Undang-Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam
batas-batas tersebut digambarkan dalam peta
wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana
tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penetapan . . .
-7-

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
berkedudukan di Ondong Siau.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro mencakup urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan . . .
-8-

g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro dan pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua . . .
-9-

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro untuk pertama kali dilakukan dengan cara
penetapan berdasarkan perimbangan hasil
perolehan suara partai politik peserta pemilihan
umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten
Kepulauan Sangihe Talaud.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud yang asal
daerah pemilihannya pada pemilihan umum tahun
2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Talaud dan Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai akibat
dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat
memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro atau tetap pada
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro dilaksanakan paling lambat 6
(enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bagian Ketiga . . .
- 10 -

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati
definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai
negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1
(satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Sulawesi Utara untuk melantik Penjabat Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan
itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12 . . .
- 11 -

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Utara.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
dibentuk perangkat daerah yang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama
6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Kepulauan Sangihe Talaud bersama Penjabat
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro.

(2) Pemindahan . . .
- 12 -

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan
sejak pelantikan penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(5) Gubernur Sulawesi Utara memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja dari asal satuan kerja personel yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3), meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Talaud yang berada dalam wilayah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Kepulauan Sangihe Talaud yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
c. utang piutang Kabupaten Kepulauan Sangihe
Talaud yang kegunaannya untuk Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menjadi
tanggung jawab Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro; dan

d. dokumen . . .
- 13 -

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Sangihe
Talaud, Gubernur Sulawesi Utara selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Utara
kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan
pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud
wajib memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) pada tahun pertama dan
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada
tahun kedua.

(2) Pemerintah . . .
- 14 -

(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebesar
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) pada tahun pertama dan
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada
tahun kedua.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(4) Apabila Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud tidak
memenuhi kewajibannya memberikan hibah sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud
untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Sulawesi Utara untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro.
(6) Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
menyampaikan realisasi penggunaan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
Kepulauan Sangihe Talaud.
(7) Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 17

Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan
daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .
- 15 -

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan
fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sulawesi Utara melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro menyusun Rancangan Peraturan
Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Sulawesi Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .
- 16 -

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini,
semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Talaud tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Talaud, Peraturan dan Keputusan Bupati
Kepulauan Sangihe Talaud yang selama ini berlaku
di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro disesuaikan dengan Undang-Undang
ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Utara adalah Provinsi yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
Menjadi Undang-Undang. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai luas +
13.930,73 km�, secara geografis, geopolitik dan ketahanan
keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu
kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem
pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi
Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki
makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan
nasional dan daerah.
Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan
dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh
karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Kepulauan
Sangihe Talaud melalui pembentukan daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara
formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud Nomor 12/KPTS/DPRD/IX-2002 tanggal 7 September 2002
tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro; Surat Bupati Kepulauan Sangihe dan
Talaud Nomor 130/I/2811 tanggal 6 September 2002 perihal Usul
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 15

Nopember . . .
-2-

Nopember 2003 tentang Persetujuan Dukungan terhadap
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Surat
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/I/664 tanggal 7 Nopember
2003 perihal Rekomendasi atas Persetujuan Usul Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi
Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
Nomor 17/KPTS/DPRD/XI-2005 tanggal 22 Nopember 2005 tentang
Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mempunyai luas wilayah
+ 736,97 km�. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Talaud sebagai kabupaten induk dan
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai kabupaten
pemekaran.
Calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mempunyai
luas wilayah + 275,86 km�, terdiri dari Kecamatan Siau Timur,
Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Siau
Timur Selatan, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan
Tagulandang Utara, Kecamatan Biaro, Kecamatan Siau Barat Utara,
Kecamatan Siau Tengah, dan Kecamatan Tagulandang Selatan.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan
tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang
didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah,
pertahanan, kemanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat
kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan
pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, serta
mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk
kesejahteraan rakyat, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud ditata
dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, berkewajiban
membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif
sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah
dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten
yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya
yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat
dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

II. PASAL . . .
-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala
1:50.000.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .
-4-

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro khususnya guna perencanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang,
serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata
Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Ondong Siau sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro berada di Kecamatan Siau Barat.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu
kota kabupaten.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .
-5-

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dengan
pertimbangan Bupati Kepulauan Sangihe Talaud.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada APBD
Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Kepulauan
Sangihe Talaud dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
-6-

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud dalam
wilayah calon Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang
Biaro.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen
dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud
kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.
Demikian pula BUMD Kabupaten Kepulauan Sangihe
Talaud yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada
di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud kepada
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,
pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja
sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diserahkan
oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud

kepada . . .
-7-

kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Pemberian hibah diberikan sebesar Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) pada tahun pertama dan sebesar
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun
kedua, sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan
Sangihe Talaud No. 187 Tahun 2006 tanggal 6 November
2006.

Ayat (2)
Pemberian bantuan dana diberikan sebesar
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
pada tahun pertama dan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan
Gubernur Sulawesi Utara No. 221 Tahun 2006 tanggal 29
September 2006.

Ayat (3) . . .
-8-

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Talaud yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 . . .
-9-

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4691