Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 33 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara Di Provinsi Sulawesi Utara :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang
berkembang di Kabupaten Minahasa, untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, Kabupaten Minahasa perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara;

c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Minahasa Utara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 874,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang, yang
wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-
undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.

3. Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi, yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Bitung
berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.
BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi
Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Wilayah Kabupaten Minahasa Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Minahasa yang terdiri atas :

a. Kecamatan Wori;

b. Kecamatan Likupang Barat;

c. Kecamatan Likupang Timur;

d. Kecamatan Dimembe;

e. Kecamatan Kauditan;

f. Kecamatan Kema;

g. Kecamatan Air Madidi; dan

h. Kecamatan Kalawat.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Minahasa dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Minahasa Utara mempunyai batas wilayah :

a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;...

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bitung Utara dan Kecamatan
Bitung Barat Kota Bitung dan Laut Maluku;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kombi dan Kecamatan
Tondano Utara Kabupaten Minahasa; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tombulu Kabupaten
Minahasa, Kecamatan Tikala, Kecamatan Mapanget, dan Kecamatan
Bunaken Kota Manado.

(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta
wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.

(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Utara secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan di Airmadidi.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Minahasa Utara mencakup kewenangan, tugas dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan
sejalan kepada Kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dan memfasilitasi
secara khusus terhadap Kabupaten Minahasa Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak diresmikan, untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah.

(2)Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.

(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai
bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara untuk pertama kali
dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara dipilih dan disahkan paling lambat 2
(dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara, Penjabat Bupati Minahasa
Utara diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai
Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Sulawesi Utara untuk masa jabatan paling
lama 1 (satu) tahun.

(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4)Peresmian Kabupaten Minahasa Utara serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini
diundangkan.

(5)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Utara untuk melantik
Penjabat Bupati Minahasa Utara.

(6)Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sulawesi Utara melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Dengan diresmikannya Kabupaten Minahasa Utara dan dilantiknya Penjabat
Bupati Minahasa Utara dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah
yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memfasilitasi pembentukan instansi
vertikal.
BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1)Bupati Minahasa menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara hal-hal sebagai berikut :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Minahasa Utara;

b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang
tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Minahasa yang berada dalam wilayah Kabupaten
Minahasa Utara;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Minahasa yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Minahasa Utara;

d. utang piutang Kabupaten Minahasa yang kegunaannya untuk Kabupaten
Minahasa Utara; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Minahasa Utara.

(2)Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh
Gubernur Sulawesi Utara dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak pelantikan Penjabat Bupati Minahasa Utara.

(3)Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1)Kabupaten Minahasa Utara memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan
retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Kabupaten Minahasa Utara berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Kabupaten Minahasa wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten
Minahasa Utara selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar
dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran
selama belum dimekarkan.

(4)Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan anggaran biaya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk
menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai
dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Minahasa Utara.

(5)Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Minahasa Utara menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)
sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Penjabat Bupati.

(6)Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Sulawesi Utara.

(7)Penjabat Bupati Minahasa Utara melaksanakan penatausahaan keuangan daerah
dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Sulawesi Utara.

(8)Penjabat Bupati Minahasa Utara menyusun dan menetapkan perhitungan
Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan penjabat
Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur
Sulawesi Utara.

Pasal 16

(1)Sebelum Kabupaten Minahasa Utara dapat menetapkan Peraturan Daerah dan
membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Minahasa tetap berlaku dan
dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara.

(2)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Minahasa yang berlaku di
Kabupaten Minahasa Utara harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 17

(1)Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

(2)Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan
setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

(3)Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 148
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ? 15.272,18 km 2 dengan penduduk pada
Tahun 2002 berjumlah 1.964.671 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2
Kabupaten Minahasa yang mempunyai luas wilayah ? 1.932,87 km dengan jumlah
penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 409.821 jiwa memiliki potensi daerah dan
kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dengan membentuk Kabupaten Minahasa Utara.

Kabupaten Minahasa Utara terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wori,
Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan
Kauditan, Kecamatan Kema, Kecamatan Air Madidi, dan Kecamatan Kalawat memiliki luas
wilayah keseluruhan ? 918,49 km 2.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7
Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang
Persetujuan Prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Rangka
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Minahasa Utara sebagai Daerah Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara sebagai Daerah Otonom, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat
daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta
penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah
dalam semangat saling membantu serta pembenahan dalam rangka optimalisasi
pengelolaan luas wilayah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Minahasa
Utara.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten
Minahasa Utara antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati
Minahasa Utara. Meskipun Gubernur Sulawesi Utara memiliki kewenangan mengusulkan
Penjabat Bupati Minahasa Utara, dalam proses pengusulannya dapat meminta
pertimbangan dari Bupati Minahasa.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Minahasa Utara perlu melakukan
berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana
pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten
Minahasa Utara sebagai lampiran Undang-undang.

Ayat (3)

Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Utara secara pasti di lapangan,
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan
hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda
batas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Minahasa Utara harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu
kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud Airmadidi sebagai ibu kota Kabupaten Minahasa Utara berada di
Kecamatan Airmadidi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.
Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) .

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau di ibu kota
provinsi, atau di ibu kota kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Minahasa
dengan Kabupaten Minahasa Utara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan RPKK/Laporan Akhir Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4343

Silahkan download versi PDF nya sbb: