Home
Undang-Undang
2008

2008

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (UU 28 thn 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten
Tana Toraja pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tana
Toraja, dipandang perlu membentuk Kabupaten Toraja
Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Toraja Utara bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Toraja
Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat: . . .
-2-
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang . . .
-3-
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah . . .
-4-
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687) yang wilayahnya telah dikurangi
dengan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat.
4. Kabupaten Tana Toraja adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Toraja Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Toraja Utara di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Bagian Kedua . . .
-5-

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Toraja Utara berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Tana Toraja yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Rantepao;
b. Kecamatan Sesean;
c. Kecamatan Nanggala;
d. Kecamatan Rindingallo;
e. Kecamatan Buntao;
f. Kecamatan Sa'dan;
g. Kecamatan Sanggalangi;
h. Kecamatan Sopai;
i. Kecamatan Tikala;
j. Kecamatan Balusu;
k. Kecamatan Tallunglipu;
l. Kecamatan Dende' Piongan Napo;
m. Kecamatan Buntu Pepasan;
n. Kecamatan Baruppu;
o. Kecamatan Kesu;
p. Kecamatan Tondon;
q. Kecamatan Bangkelekila;
r. Kecamatan Rantebua;
s. Kecamatan Sesean Suloara;
t. Kecamatan Kapala Pitu; dan
u. Kecamatan Awan Rante Karua.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .
-6-

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tana Toraja
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Toraja Utara mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat, Kecamatan Limbong dan
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lamasi,
Kecamatan Walerang, Kecamatan Wana Barat, dan
Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangalla
Selatan, Kecamatan Sangalla Utara, Kecamatan Makale
Utara, dan Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja;
dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurra,
Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Toraja Utara secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama
5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 6 . . .
-7-

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling
lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja
Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta dilakukan
dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara berkedudukan di Kecamatan
Rantepao.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Toraja Utara mencakup urusan wajib dan urusan
pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan . . .
-8-

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Toraja Utara dan pelantikan Penjabat
Bupati Toraja Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-
Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua . . .
-9-

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Toraja Utara, dipilih dan disahkan seorang bupati
dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya
Kabupaten Toraja Utara.

(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi
Selatan untuk melantik Penjabat Bupati Toraja Utara.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.
Pasal 11 . . .
- 10 -

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Toraja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Toraja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Toraja
Utara, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah
yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toraja Utara dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan . . .
- 11 -

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Tana Toraja bersama Penjabat Bupati Toraja Utara
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Toraja Utara.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Toraja Utara difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja
Utara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset . . .
- 12 -

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten Toraja
Utara;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tana
Toraja yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Toraja Utara;
c. utang piutang Kabupaten Tana Toraja yang kegunaannya
untuk Kabupaten Toraja Utara; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Toraja Utara.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Tana Toraja, Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh Gubernur Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam
Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Toraja Utara berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16 . . .
- 13 -
Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Toraja Utara pertama kali sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Toraja Utara sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara pertama kali
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Toraja
Utara.
(4) Apabila Kabupaten Tana Toraja tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Tana Toraja untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara.
(5) Apabila Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Sulawesi Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara.
(6) Penjabat Bupati Toraja Utara menyampaikan laporan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Tana Toraja.

(7) Penjabat . . .
- 14 -
(7) Penjabat Bupati Toraja Utara menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Pasal 17

Penjabat Bupati Toraja Utara berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Toraja Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Sulawesi Selatan melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur
Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Toraja Utara menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk tahun anggaran
berikutnya.

(2) Rancangan . . .
- 15 -

(2) Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Sulawesi Selatan.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Toraja
Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan
Bupati Tana Toraja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Toraja Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Toraja Utara harus disesuaikan dengan Undang-
Undang ini.
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. UMUM
Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah � 46.717,48 km2
dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah � 7.606.500 jiwa terdiri atas
20 (dua puluh) kabupaten dan 3 (tiga) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai luas wilayah � 3.205,77 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 468.035 jiwa terdiri
atas 40 (empat puluh) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor
11/KEP/DPRD/IX/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pemekaran
Kabupaten Tana Toraja, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 6/KEP/DPRD/IV/2003 tanggal 28 April 2003
tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Tana Toraja, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor
5/KEP/DPRD/IV/2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara, Surat Bupati Tana Toraja Nomor
136/1063/Pem.Um tanggal 26 September 2002 perihal Usul Pemekaran
Kabupaten Tana Toraja, Surat Bupati Tana Toraja Nomor
125/0502/Pem.Umum tanggal 22 Juni 2004 perihal Tindak Lanjut Usulan
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Pemekaran Kabupaten Tana Toraja),
Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 721/IV/2006 tanggal 5 April 2006
tentang Pembinaan dan Pengalokasian dana untuk Kabupaten Toraja Utara,
Surat Bupati Tana Toraja Nomor 137/0698/Pem.Um tanggal 4 Oktober 2006
perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Dewan

Perwakilan . . .
-2-
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2006
tanggal 12 April 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Toraja
Utara, Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135/3382/SET tanggal 11
Agustus 2004 perihal Permintaan Persetujuan Pembentukan Kabupaten
Toraja Utara, Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 546/IV/Tahun
2006 tanggal 27 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tana
Toraja dan Pengalokasian Dana Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi Sulawesi Selatan,
Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 136/3712/SET tanggal 3 Juni
2006 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Bupati
Tana Toraja Nomor 3258/II/2007 tanggal 4 September 2007 tentang
Penetapan Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah yang menjadi Wilayah
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 /I Tahun 2008
tanggal 25 Januari 2008 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan
kepada Kabupaten Toraja Utara Sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi
Sulawesi Selatan, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
546/IV/Tahun 2006 tanggal 27 April 2006 tentang Persetujuan Pemekaran
Kabupaten Tana Toraja dan Pengalokasian Dana Bantuan kepada
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai Daerah Otonom Baru di Provinsi
Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Toraja
Utara.
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu
Kecamatan Sesean, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Rindingallo,
Kecamatan Buntao, Kecamatan Sa'dan, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan
Rantepao, Kecamatan Sopai, Kecamatan Tikala, Kecamatan Balusu,
Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Dende' Piongan Napo, Kecamatan Buntu
Pepasan, Kecamatan Baruppu, Kecamatan Kesu, Kecamatan Tondon,
Kecamatan Bangkelekila, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Sesean Suloara,
Kecamatan Kapala Pitu, dan Kecamatan Awan Rante Karua. Kabupaten
Toraja Utara memiliki luas wilayah keseluruhan � 1.215,55 km2 dengan
penduduk � 219.428 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Toraja Utara.
Dalam . . .
-3-
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Toraja Utara perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada saat dilakukan
peresmian sebagai daerah otonom baru.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Toraja Utara, khususnya
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Toraja Utara harus disusun secara serasi dan terpadu
dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah yang
terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 7 . . .
-4-

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain,
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pariwisata.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Toraja Utara dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari sampai dengan
bulan Juli 2009.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Toraja Utara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi
Selatan dengan pertimbangan Bupati Tana Toraja.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11 . . .
-5-

Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Toraja Utara kepada APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD
Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan
tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
antara lain penetapan daerah pemilihan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada
selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara.
Dalam . . .
-6-
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Demikian pula BUMD Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Toraja Utara
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah
yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten
Toraja Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Berkenaan dengan
pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan
pada Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 3251/IX/2007
tanggal 4 September 2007.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan
pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1858/V/TAHUN
2008 tanggal 5 Mei 2008 dan Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 135/3396/OTODA tanggal 23 Juni 2008.

Ayat (3) . . .
-7-
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4874

Silahkan download versi PDF nya sbb: