- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 10 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 10 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_minahasa_selatan_kota_tomoh_10.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada
umumnya, Kabupaten Minahasa pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan
pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan
perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi
sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas
daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu
membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon
di Provinsi Sulawesi Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di
bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-
undang tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan
dan Kota Tomohon;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan
Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 874, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI
SULAWESI UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
3. Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Minahasa Selatan
dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Minahasa yang terdiri atas:
a. Kecamatan Tumpaan;
b. Kecamatan Tareran;
c.Kecamatan Tombasian;
d. Kecamatan Tombatu;
e. Kecamatan Ratahan;
f. Kecamatan Belang;
g. Kecamatan Touluaan;
h. Kecamatan Ranoyapo;
i. Kecamatan Tompaso Baru;
j. Kecamatan Modoinding;
k.Kecamatan Motoling;
l. Kecamatan Sinonsayang; dan
m. Kecamatan Tenga.
Pasal 4
Kota Tomohon berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Minahasa yang terdiri atas:
a. Kecamatan Tomohon Utara;
b. Kecamatan Tomohon Tengah; dan
c. Kecamatan Tomohon Selatan.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Minahasa dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
wilayah Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 6
(1) Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tombariri
dan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sonder,
Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Tompaso, dan
Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut
Maluku;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Kotabunan, Kecamatan Modayag, Kecamatan Passi, dan
Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
(2) Kota Tomohon mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pineleng,
Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tombulu
dan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Remboken, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tombariri
Kabupaten Minahasa.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan
Kota Tomohon secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten dan Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan dan Pemerintah Kota Tomohon, masing-masing
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 8
Ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan berkedudukan di Amurang.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 9
Kewenangan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon
mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon
dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon dipilih dan disahkan
seorang Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam)
bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon, Penjabat Bupati Minahasa Selatan dan Penjabat
Walikota Kota Tomohon diangkat oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Sulawesi
Utara dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
(2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul
Gubernur Sulawesi Utara dapat mengangkat penjabat
bupati/penjabat walikota untuk masa jabatan berikutnya.
(3) Peresmian Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon
serta pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini
diundangkan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi
Utara untuk melantik Penjabat Bupati Minahasa Selatan dan
Penjabat Walikota Tomohon.
(5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sulawesi Utara
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi
terhadap kinerja penjabat Bupati/penjabat Walikota dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di masing-masing
kabupaten/kota dibentuk Sekretariat Kabupaten/Kota, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dinas
Kabupaten/Kota dan Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur
Sulawesi Utara, dan Bupati Minahasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur,
dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kota Tomohon
hal-hal sebagai berikut:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah
Kota Tomohon;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten
Minahasa yang berada dalam wilayah Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Minahasa yang
kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon;
d. utang piutang Kabupaten Minahasa yang kegunaannya
untuk Kabupaten Minahasa Selatan dan utang piutang
yang kegunaannya untuk Kota Tomohon; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten/Kota dan
pelantikan Penjabat Bupati Minahasa Selatan dan Penjabat
Walikota Tomohon.
(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon dapat
melakukan upaya hukum.
Pasal 15
(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat dibebankan kepada Kabupaten Minahasa
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
sebagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Minahasa, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Kabupaten Minahasa yang diterima dari Pemerintah dan
Provinsi.
(3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari
Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati Minahasa atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Minahasa.
(4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalokasikan
anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menunjang kegiatan
pemerintahan dan pembangunan sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tomohon.
Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon
menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati/Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Undang-
undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Minahasa, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Minahasa harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang
ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan
Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
I. UMUM
2
Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah 15.272,18 km dengan jumlah
penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 1.964.671 jiwa telah menunjukkan kemajuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan
potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa yang
mempunyai luas wilayah ? 4.167,87 km 2 perlu dibentuk Kabupaten Minahasa Selatan
yang terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Tumpaan, Kecamatan
Tareran, Kecamatan Tombasian, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Ratahan,
Kecamatan Belang, Kecamatan Touluaan, Kecamatan Ranoyapo, Kecamatan
Tompaso Baru, Kecamatan Modoinding, Kecamatan Motoling, Kecamatan
Sinonsayang, dan Kecamatan Tenga, dengan luas wilayah keseluruhan ?
2
2.120,80 km .
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan perlu dibentuk Kota Tomohon yang
terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tomohon Utara, Kecamatan
Tomohon Tengah, dan Kecamatan Tomohon Selatan dengan luas wilayah
2
keseluruhan ? 114,20 km .
Dengan luas wilayah, persebaran dan pertumbuhan penduduk serta dinamika
kehidupan masyarakat, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan
daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka
percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi
Sulawesi Utara.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001
tentang Persetujuan Prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa
dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 23 Tahun 2001 tanggal 5
Desember 2001 tentang Persetujuan Prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Minahasa Dalam Rangka Pembentukan Daerah Kota Tomohon dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6
Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Persetujuan Dukungan terhadap
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon sebagai
daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten
Minahasa berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah yang
dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa
Selatan dan Kota Tomohon.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Minahasa
Selatan dan Kota Tomohon dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (4)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon secara
pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Minahasa Selatan
dan Kota Tomohon berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan
titik koordinat batas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon
sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon harus benar-benar serasi
dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan Amurang sebagai ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan
berada di Kecamatan Tombasian.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Minahasa Selatan dan Penjabat Walikota Tomohon diusulkan oleh
Gubernur Sulawesi Utara kepada Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan
pertimbangan Bupati Minahasa, dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan
dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepangkatan
untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati/Penjabat Walikota dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan
hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Ayat (2)
Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati/Penjabat Walikota dapat diangkat
kembali atau diganti Penjabat lain.
Ayat (3)
Peresmian kabupaten/kota dan pelantikan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota dapat
dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara,
atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Pembentukan dinas Kabupaten/Kota dan lembaga teknis Kabupaten/Kota harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten/Kota.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon memberikan dukungan
penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan
hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai,
tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang
telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Pemerintah Kota Tomohon.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan serta Pemerintah
Kota Tomohon, pemerintah daerah bersangkutan melakukan kerja sama.
Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.
Pasal 15
Ayat (1)
Jangka waktu dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa paling lama 3 (tiga) tahun,
sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara
Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam pembagian secara proporsional belum mencapai kesepakatan antara
Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, maka
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah memfasilitasi penyelesaiannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4273
LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN MINAHASA SELATAN
KETERANGAN :
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
........
--------- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KOTA TOMOHON
KETERANGAN :
+-+-+-+-+-+- : Batas Kota
........
--------- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_minahasa_selatan_kota_tomoh_10.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Tahun berapa nama konawe selatan diubah.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
