- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 8 thn 2002)
2002
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara (UU 8 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_kepulauan_talaud_di_provins_8.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara
pada umumnya, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin
kesejahteraan masyarakat;
b.
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan
perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya,
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai
pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3959);
6.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);
9.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Utara adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor
47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang.
3. Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud adalah Daerah Otonom,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Talaud di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Kepulauan Talaud berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Talaud yang terdiri atas:
a. Kecamatan Nanusa;
b. Kecamatan Essang;
c. Kecamatan Rainis;
d. Kecamatan Beo;
e. Kecamatan Melonguane;
f. Kecamatan Lirung; dan
g. Kecamatan Kaburuan.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Philipina;
b. sebelah timur berbatasan dengan Lautan Pasifik;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Sangihe; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
(2) Batas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud berkedudukan di Melonguane.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
Kewenangan Kabupaten Kepulauan Talaud mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian
Kabupaten Kepulauan Talaud.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di
daerah tersebut; dan
b. b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia.
(3) (3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, jumlah dan
(1)
komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Talaud tidak berubah sampai dengan
terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe dan Talaud sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe dan Talaud, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang
termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan
sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud ditetapkan berdasarkan
jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Kepulauan
Talaud.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji
anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan
Talaud dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, Penjabat Bupati
Kepulauan Talaud diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur Sulawesi Utara.
(2) Peresmian Kabupaten Kepulauan Talaud serta pelantikan Penjabat
Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan, di tempat
dan pada waktu yang sama.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan
Kabupaten Kepulauan Talaud dan/atau melantik Penjabat Bupati.
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud
dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Kepulauan Talaud, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
Nondepartemen yang terkait, Gubernur Sulawesi Utara, dan Bupati
Kepulauan Sangihe dan Talaud sesuai dengan kewenangannya
menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi
Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang berada
dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten
Kepulauan Talaud yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. utang-piutang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang
kegunaannya untuk Kabupaten Kepulauan Talaud; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Kepulauan Talaud.
(2) (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan
Talaud.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(3)
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh
Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
dan Talaud terhitung sejak peresmian Kabupaten Kepulauan Talaud sampai
dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan peraturan
(1)
daerah dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-
undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang berlaku di wilayah
Kabupaten Kepulauan Talaud tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah
dan keputusan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Talaud harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah
ditetapkannya peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 21
Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
I. UMUM
2
Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai luas wilayah 15.272,18 km pada umumnya dan
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi
daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
2
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mempunyai luas wilayah 2.263,93 km . Dalam
rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Kepulauan Talaud yang terdiri atas 7 (tujuh)
kecamatan, yaitu Kecamatan Nanusa, Kecamatan Essang, Kecamatan Rainis, Kecamatan
Beo, Kecamatan Melonguane, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kabaruan dengan luas
wilayah keseluruhan 1.240,40 km 2.
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten tersebut di atas mempunyai
kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup
pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, serta diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu
penyesuaian struktur pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut berjumlah 70.764 jiwa dan
pada tahun 2000 berjumlah 72.399 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,20
% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin
bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kecamatan-
kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud tanggal 23 Mei
1996 Nomor 04/KPTS/DPRD/V-1996 tentang Aspirasi Pembentukan Kabupaten Dati II
Kepulauan Talaud dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara tanggal 20 Agustus 1999 Nomor 19 Tahun 1999 tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang
perlu wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud ditata menjadi 2 (dua) daerah
otonom dengan membentuk Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pemekaran Kabupaten
Kepulauan Sangihe dan Talaud.
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, wilayah Kabupaten Kepulauan
Sangihe dan Talaud berkurang seluas Kabupaten Kepulauan Talaud.
II. II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten
Kepulauan Talaud dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
yang dilampiri dengan peta batas daerah Kabupaten Kepulauan Talaud hasil
pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan
potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang,
serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud harus benar-benar serasi
dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata
Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Melonguane sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud
berada di Kecamatan Melonguane.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan
hasil perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun
1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 1999 dengan berpedoman pada daftar calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang
bersangkutan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Kepulauan Talaud diusulkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi
Utara dengan pertimbangan Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud dari
pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat
kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Kepulauan Talaud melaksanakan tugas dan kewajiban sampai
dengan dilantiknya bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat
pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota
kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan dukungan penyediaan lahan
untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan
keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mencapai daya
guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum
yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan
Nanusa, Kecamatan Essang, Kecamatan Rainis, Kecamatan Beo, Kecamatan
Melonguane, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kabaruan.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa
penyerahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud kepada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Talaud. Demikian pula halnya badan usaha milik daerah (BUMD)
Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraanya, jika dianggap
perlu, diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, sesuai dengan wewenang dan
lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Kepulauan
Talaud diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Jangka waktu dukungan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud paling lama 3
(tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada
kesepakatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dengan Kabupaten
Kepulauan Talaud.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4183
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002
PETA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
KETERANGAN :
skala 1 : 160.000
+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_kepulauan_talaud_di_provins_8.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
