- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU 29 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (UU 29 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bombana,_kabupaten_wakatobi_29.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,
KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka perlu
dimekarkan;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas berdasarkan kriteria
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial
politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten
Kolaka Utara;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 874, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA,
KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tenggara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi
Undang-undang.
3. Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, yang wilayahnya telah dikurangi
dengan Kota Bau-Bau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Bau-Bau.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Bombana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri
atas :
a. Kecamatan Rarowatu;
b. Kecamatan Rumbia;
c. Kecamatan Kabaena Timur;
d. Kecamatan Kabaena;
e. Kecamatan Poleang Timur; dan
f. Kecamatan Poleang.
Pasal 4
Kabupaten Wakatobi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri
atas :
a. Kecamatan Wangi-Wangi;
b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;
c. Kecamatan Kaledupa;
d. Kecamatan Tomia; dan
e. Kecamatan Binongko.
Pasal 5
Kabupaten Kolaka Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka yang
terdiri atas :
a. Kecamatan Batu Putih;
b. Kecamatan Pakue;
c. Kecamatan Ngapa;
d. Kecamatan Kodeoha;
e. Kecamatan Lasusua; dan
f. Kecamatan Rante Angin.
Pasal 6
(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Buton dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dan wilayah Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Kolaka dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1)Kabupaten Bombana mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wundulako Kabupaten
Kolaka dan Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Tiworo dan Selat Muna;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Telaga Raya
Kabupaten Buton; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores dan Teluk Bone.
(2)Kabupaten Wakatobi mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
b sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
c sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores.
(3)Kabupaten Kolaka Utara mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi
Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Asera Kabupaten Kendari
serta Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
(4)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5)Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan
Kabupaten Kolaka Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan
Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Pemerintah
Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
(1)Ibu kota Kabupaten Bombana berkedudukan di Rumbia.
(2)Ibu kota Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Wangi-Wangi.
(3)Ibu kota Kabupaten Kolaka Utara berkedudukan di Lasusua.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10
Kewenangan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
Utara mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten
Induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN DAERAH
Pasal 11
(1)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan pembinaan dan
memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
daerah.
(2)Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai
bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan
Umum Tahun 2004.
(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 13
Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, dan Bupati
dan Wakil Bupati Kolaka Utara dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun
setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 14
(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan
Kabupaten Kolaka Utara, Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati
Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur
Sulawesi Tenggara untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
(3)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4)Peresmian Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
Utara serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.
(5)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Tenggara untuk
melantik Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat
Bupati Kolaka Utara.
(6)Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1)Dengan diresmikannya Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan
Kabupaten Kolaka Utara dan dilantiknya Penjabat Bupati Bombana, Penjabat
Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara dibentuk perangkat daerah
yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan
dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2)Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memfasilitasi pembentukan instansi
vertikal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1)Bupati Buton menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten
Bombana dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dan Bupati Kolaka
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
hal-hal sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Buton yang berada dalam wilayah Kabupaten
Bombana dan Kabupaten Wakatobi; dan barang milik/kekayaan daerah
yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang
dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kolaka yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Bombana dan Kabupaten
Wakatobi; dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kolaka Utara;
d. utang piutang Kabupaten Buton yang kegunaannya untuk Kabupaten
Bombana dan Kabupaten Wakatobi; dan utang piutang Kabupaten Kolaka
yang kegunaannya untuk Kabupaten Kolaka Utara; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
(2)Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati
Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara.
(3)Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 17
(1)Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara
memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak
terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara
berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3)Kabupaten Buton wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten
Bombana dan Kabupaten Wakatobi; Kabupaten Kolaka wajib memberikan
bantuan dana kepada Kabupaten Kolaka Utara selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan
pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran biaya
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten
Kolaka Utara.
(5)Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati Kolaka Utara
menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar
pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat
Bupati.
(6)Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Sulawesi Tenggara.
(7)Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati
Kolaka Utara melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan
menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
(8)Penjabat Bupati Bombana, Penjabat Bupati Wakatobi, dan Penjabat Bupati
Kolaka Utara menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan
Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar
pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
Pasal 18
(1)Sebelum Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
Utara dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati
sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati Buton, dan Bupati Kolaka berlaku dan dilaksanakan di
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara.
(2)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Buton yang berlaku di
Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi, serta semua Peraturan Daerah
dan Keputusan Bupati Kolaka yang berlaku di Kabupaten Kolaka Utara, harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal 19
(1)Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
(2)Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dilakukan setelah pelaksanaan
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bombana, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
Utara.
(3)Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum di Kabupaten Buton, dan pengajuan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara pada Pemilihan Umum
Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di
Kabupaten Kolaka.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 144
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bombana,_kabupaten_wakatobi_29.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Uu no 7 tahun 1964 tata busana.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
