- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (UU 3 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (UU 3 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_mukomuko,_kabupaten_seluma,_3.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN
KAUR
DI PROVINSI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya,
serta Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma,
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
c. bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b,
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten
Kaur;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI
BENGKULU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan
Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Mukomuko berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara yang terdiri atas:
a. Kecamatan Lubuk Pinang;
b. Kecamatan Teras Terunjam;
c. Kecamatan Pondok Suguh;
d. Kecamatan Mukomuko Selatan; dan
e. Kecamatan Mukomuko Utara.
Pasal 4
Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
yang terdiri atas :
a. Kecamatan Sukaraja;
b. Kecamatan Seluma;
c. Kecamatan Talo;
d. Kecamatan Semidang Alas; dan
e. Kecamatan Semidang Alas Maras.
Pasal 5
Kabupaten Kaur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Kaur Utara;
b. Kecamatan Kinal;
c. Kecamatan Kaur Tengah;
d. Kecamatan Kaur Selatan;
e. Kecamatan Maje;
f. Kecamatan Nasal; dan
g. Kecamatan Tanjung Kemuning.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dan wilayah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1) Kabupaten Mukomuko mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Putri Hijau
Kabupaten Bengkulu Utara; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(2) Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(3) Kabupaten Kaur mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering
Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
Provinsi Lampung; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
(1) Dengan terbentuknya kabupaten-kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma, dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
(1) Ibu kota Kabupaten Mukomuko berkedudukan di Mukomuko.
(2) Ibu kota Kabupaten Seluma berkedudukan di Tais.
(3) Ibu kota Kabupaten Kaur berkedudukan di Bintuhan.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10
Kewenangan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 11
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kaur, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mukomuko, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kaur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 12
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dipilih dan disahkan seorang Bupati
dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat
6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Pasal 13
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur, Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat Bupati Seluma, dan
Penjabat Bupati Kaur diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur Bengkulu dengan masa jabatan 1
(satu) tahun.
(2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Bengkulu dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan
berikutnya.
(3) Peresmian Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten
Kaur serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah undang-
undang ini diundangkan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik
Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat Bupati Seluma, dan Penjabat Bupati
Kaur.
(5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Pasal 14
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di masing-masing Kabupaten dibentuk
Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, Gubernur Bengkulu, Bupati
Bengkulu Utara, dan Bupati Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Pemerintah
Kabupaten Seluma, dan Pemerintah Kabupaten Kaur hal-hal sebagai
berikut:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Mukomuko, Pemerintah Kabupaten Seluma, dan
Pemerintah Kabupaten Kaur;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan,
barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu,
Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang
berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma,
dan Kabupaten Kaur;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan
Kabupaten Bengkulu Selatan yang kedudukan, kegiatan dan
lokasinya berada di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur;
d. utang piutang Kabupaten Bengkulu Utara yang kegunaannya untuk
Kabupaten Mukomuko; dan utang piutang Kabupaten Bengkulu
Selatan yang kegunaannya untuk Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur; serta
e. dokumen, dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat
Bupati Seluma, dan Penjabat Bupati Kaur.
(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dapat melakukan upaya hukum.
Pasal 16
(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan
kepada Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bengkulu
Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang
diterima dari pemerintah Provinsi dan Pusat.
(3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
Bengkulu Utara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara dan Bupati Bengkulu Selatan atas persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
(4) Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk
menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.
Pasal 17
(1) Sebelum Kabupaten Mukomuko menetapkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara, tetap berlaku dan
dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mukomuko.
(2) Sebelum Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur menetapkan Peraturan
Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dan
Pemerintah Kabupaten Kaur.
(3) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati Bengkulu Utara dan Bupati Bengkulu Selatan harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 23
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN
KAUR
DI PROVINSI BENGKULU
I. UMUM
Provinsi Bengkulu yang mempunyai luas wilayah ? 19.780,7 km 2 dengan jumlah penduduk
pada Tahun 2002 berjumlah 1.563.622 jiwa telah menunjukan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada
kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi
daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai luas
2
wilayah ? 9.585,24 km perlu dibentuk Kabupaten Mukomuko yang terdiri atas 5 (lima)
kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Teras Terunjam, Kecamatan
Pondok Suguh, Kecamatan Mukomuko Selatan, dan Kecamatan Mukomuko Utara dengan
2
luas wilayah keseluruhan ? 4.036,70 km .
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai luas
wilayah ? 5.955,59 km 2 perlu dibentuk Kabupaten Seluma yang terdiri atas 5 (lima)
kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas,
2
dan Kecamatan Semidang Alas Maras dengan luas wilayah ? 2.400,44 km ; dan
Kabupaten Kaur yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu, Kecamatan Kaur Utara,
Kecamatan Kinal, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje,
Kecamatan Nasal, dan Kecamatan Tanjung Kemuning dengan luas wilayah keseluruhan ?
2,
2.369,05 km .
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek
rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang
Persetujuan/Pengesahan Pemekaran Wilayah Eks Kawedanaan Mukomuko menjadi
Kabupaten Mukomuko, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 26 Agustus 2000 tentang Persetujuan
Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dengan terbentuknya Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Utara dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat
daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan
dan penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam
semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bengkulu
Utara dan Kabupaten Mukomuko serta Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten
Kaur secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur berdasarkan hasil pengukuran di
lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan
Kabupaten Kaur sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan pembangunan,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur harus
benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Mukomuko sebagai ibu kota Kabupaten Mukomuko berada di
Kecamatan Mukomuko Utara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma berada di Kecamatan
Seluma.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Bintuhan sebagai ibu kota Kabupaten Kaur berada di Kecamatan
Kaur Selatan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Penjabat Bupati Mukomuko, Penjabat Bupati Seluma, dan Penjabat Bupati Kaur
diusulkan oleh Gubernur Bengkulu kepada Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan
pertimbangan Bupati Bengkulu Utara dan Bupati Bengkulu Selatan, dari pegawai negeri
sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil
pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati dapat diangkat kembali atau diganti
penjabat lain.
Ayat (3)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di Ibu kota Negara, atau Ibu kota Provinsi,
atau Ibu kota Kabupaten.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Pembentukan dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur
memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di
bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 15
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai,
tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum
yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan dalam
wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma dan
Pemerintah Kabupaten Kaur.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup
Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko serta Kabupaten Bengkulu
Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerja sama.
Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.
Pasal 16
Ayat (1)
Jangka waktu dukungan Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan
paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada
kesepakatan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko, dan
Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila
dalam pembagian secara proporsional belum mencapai kesepakatan antara Kabupaten
Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko serta Kabupaten Bengkulu Selatan
dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, maka Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah memfasilitasi penyelesaiannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4266
LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN MUKOMUKO
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN SELUMA
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN KAUR
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_mukomuko,_kabupaten_seluma,_3.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Tanggal peresmian kabupaten mukomuko.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
