- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (UU 38 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (UU 38 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_dharmasraya,_kabupaten_solo_38.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten
Pasaman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman perlu
dimekarkan;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman
Barat;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1646);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA,
KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI
PROVINSI SUMATERA BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 75) sebagai Undang-undang.
3. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten
Pasaman adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12
Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Dharmasraya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sawahlunto/
Sijunjung yang terdiri atas:
a. Kecamatan Sitiung;
b. Kecamatan Koto Baru;
c. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
d. Kecamatan Pulau Punjung.
Pasal 4
Kabupaten Solok Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Solok yang
terdiri atas:
a. Kecamatan Sangir Batang Hari;
b. Kecamatan Sangir Jujuan;
c. Kecamatan Sangir;
d. Kecamatan Sungai Pagu; dan
e. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
Pasal 5
Kabupaten Pasaman Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pasaman
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Talamau;
b. Kecamatan Kinali;
c. Kecamatan Pasaman;
d. Kecamatan Gunung Tuleh;
e. Kecamatan Lembah Melintang;
f. Kecamatan Sei Beremas; dan
g. Kecamatan Ranah Batahan.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Solok dikurangi dengan wilayah Kabupaten Solok
Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pasaman dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
Kabupaten Dharmasraya mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Kuantan
Singingi Provinsi Riau;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir
Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, dan
Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.
Pasal 8
Kabupaten Solok Selatan mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan
Hiliran Gumanti, Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Punjung dan
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Sutera, dan
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
Pasal 9
Kabupaten Pasaman Barat mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi
Sumatera Utara;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Panti,
Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan
Tanjung Mutiara Kabupaten Agam; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Pasal 10
(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9,
digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
(2) Penentuan batas wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,
dan Kabupaten Pasaman Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.
Pasal 11
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masing-masing menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 12
(1) Ibu kota Kabupaten Dharmasraya berkedudukan di Pulau Punjung.
(2) Ibu kota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro.
(3) Ibu kota Kabupaten Pasaman Barat berkedudukan di Simpang Empat.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 13
Kewenangan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN DAERAH
Pasal 14
(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan memfasilitasi
secara khusus terhadap Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,
dan Kabupaten Pasaman Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan
untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 15
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk pertama kali dibentuk melalui
hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Solok Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pasaman Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 16
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan,
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua)
tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
Pasal 17
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat, Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati
Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat diangkat oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
Gubernur Sumatera Barat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai
negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4) Peresmian Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini
diundangkan.
(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Barat untuk
melantik Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan
Penjabat Bupati Pasaman Barat.
(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Barat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,
dan Kabupaten Pasaman Barat dan dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya,
Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan,
dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memfasilitasi pembentukan
instansi vertikal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Bupati Sawahlunto/Sijunjung menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Bupati Solok menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan
Bupati Pasaman menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat hal-hal sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berada dalam wilayah
Kabupaten Dharmasraya; barang milik/kekayaan daerah yang berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang berada
dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan; dan barang milik/kekayaan
daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang
dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pasaman yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Dharmasraya;
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Solok yang kedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Solok Selatan; dan Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Pasaman yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Pasaman Barat;
d. utang piutang Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang kegunaannya
untuk Kabupaten Dharmasraya; utang piutang Kabupaten Solok yang
kegunaannya untuk Kabupaten Solok Selatan; dan utang piutang
Kabupaten Pasaman yang kegunaannya untuk Kabupaten Pasaman
Barat; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Sumatera Barat dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati
Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat.
(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 20
(1) Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman
Barat memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak
terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman
Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman
wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat selama 3 (tiga) tahun berturut-
turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan
pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran biaya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk
menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman
Barat.
(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman
Barat menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai
dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Penjabat Bupati.
(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Sumatera Barat.
(7) Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat
Bupati Pasaman Barat melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan
menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Sumatera Barat.
(8) Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat
Bupati Pasaman Barat menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana
Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati
sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur
Sumatera Barat.
Pasal 21
(1) Sebelum Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan
Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Bupati Solok, dan Bupati Pasaman
tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.
(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Bupati
Solok, dan Bupati Pasaman yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, harus disesuaikan
dengan Undang-undang ini.
Pasal 22
(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum
di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Solok, dan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum
terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman Barat
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan setelah
pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat
6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Dharmasraya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Solok Selatan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pasaman Barat.
(3) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dharmasraya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,
pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok
Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Solok, dan pengajuan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 153
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT
I. UMUM
2
Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah ? 42.297 km dengan penduduk pada
tahun 2002 berjumlah 4.367.964 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang mempunyai luas wilayah ? 6.091,53 km 2 dengan
penduduk pada tahun 2001 berjumlah 313.809 jiwa memiliki potensi daerah dan
kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
2
Kabupaten Solok yang mempunyai luas wilayah ? 7.084,2 km dengan penduduk pada
tahun 2001 berjumlah 563.068 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.
Kabupaten Pasaman yang mempunyai luas wilayah ? 7.835,40 km 2 dengan penduduk pada
tahun 2001 berjumlah 506.944 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di Provinsi
Sumatera Barat, dengan membentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,
dan Kabupaten Pasaman Barat.
Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sitiung,
Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Pulau Punjung memiliki
luas wilayah keseluruhan ? 2.961,13 km 2.
Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sangir Batang
Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu, dan
2
Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh memiliki luas wilayah keseluruhan ? 3.346,2 km .
Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Talamau,
Kecamatan Kinali, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah
Melintang, Kecamatan Sei Beremas, dan Kecamatan Ranah Batahan memiliki luas wilayah
keseluruhan ? 3.887,77 km 2.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 15/SB/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Dua Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21/KPTS/DPRD-2002 tanggal 5
September 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Menjadi Dua Kabupaten, dipandang perlu membentuk Kabupaten Solok Selatan,
Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya; Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/SB/2002 tanggal 22 Agustus 2002
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap
Pemekaran Daerah Kabupaten Solok Menjadi Dua Kabupaten dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002
tentang Persetujuan Pemekaran Daerah Kabupaten Solok Menjadi Dua Kabupaten; dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/SB/2002
tanggal 5 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten Pasaman Menjadi Dua
Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Nomor
09/KPTS/DPRD/PAS/2002 tanggal 9 Agustus 2002 tentang Persetujuan Dewan Terhadap
Pemekaran Daerah Kabupaten Pasaman sebagai Daerah Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Solok, dan Pemerintah Kabupaten
Pasaman berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan
dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat.
Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah
Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat, antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati
Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat.
Meskipun Gubernur Sumatera Barat memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati
Dharmasraya dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati
Sawahlunto/Sijunjung, Penjabat Bupati Solok Selatan, dalam proses pengusulannya dapat
meminta pertimbangan dari Bupati Solok, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat dalam
proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Pasaman.
Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan
kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan
peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dalam
bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (2)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta
batas daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan
titik koordinat dan tanda batas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan,
dan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa
yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan
wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud Pulau Punjung sebagai ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di
Kecamatan Pulau Punjung.
Ayat (2)
Yang dimaksud Padang Aro sebagai ibu kota Kabupaten Solok Selatan berada di
Kecamatan Sangir.
Ayat (3)
Yang dimaksud Simpang Empat sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat berada
di Kecamatan Pasaman.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu
dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari kabupaten induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok dengan
Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman
Barat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4348
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_dharmasraya,_kabupaten_solo_38.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
