- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (UU 40 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (UU 40 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_seram_bagian_timur,_kabupat_40.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DI PROVINSI MALUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Maluku Tengah dan
Kabupaten Maluku Tenggara perlu dimekarkan;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat,
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Kepulauan Aru;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN
TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN
ARU DI PROVINSI MALUKU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Maluku adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku yang
wilayahnya telah dikurangi dengan Provinsi Maluku Utara berdasarkan
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara adalah
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
menjadi Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku
Tengah yang terdiri atas :
a. Kecamatan Bula;
b. Kecamatan Pulau Gorom;
c. Kecamatan Seram Timur; dan
d. Kecamatan Werinama.
Pasal 4
Kabupaten Seram Bagian Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku
Tengah yang terdiri atas :
a. Kecamatan Taniwel;
b. Kecamatan Kairatu;
c. Kecamatan Seram Barat; dan
d. Kecamatan Huamual Belakang.
Pasal 5
Kabupaten Kepulauan Aru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku
Tenggara yang terdiri atas :
a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
b. Kecamatan Aru Tengah; dan
c. Kecamatan Aru Selatan.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram
Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan
Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1) Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Seram;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan
Kecamatan Tehuru Kabupaten Maluku Tengah.
(2) Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Buru.
(3) Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Aru;
b sebelah timur berbatasan dengan Laut Aru;
c sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura.
(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
(1) Ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur berkedudukan di Dataran
Hunimoa.
(2)
Ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat berkedudukan di Dataran Hunipopu.
(3)
Ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 10
Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian
Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang
diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN DAERAH
Pasal 11
(1) Pemerintah Provinsi Maluku, melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian
Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
daerah.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Maluku melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian
Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, untuk pertama kali
dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 13
Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Bupati dan Wakil Bupati Seram
Bagian Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dipilih dan disahkan
paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 14
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Penjabat Bupati Seram Bagian
Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan
Aru diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai
Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur Maluku untuk masa jabatan paling lama 1
(satu) tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu
(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
(4) Peresmian Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat,
dan Kabupaten Kepulauan Aru serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini
diundangkan.
(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku untuk melantik
Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat,
dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru.
(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Maluku melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dan dilantiknya Penjabat Bupati
Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat
Bupati Kepulauan Aru dibentuk perangkat daerah yang meliputi
Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
(2) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemerintah Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memfasilitasi
pembentukan instansi vertikal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Bupati Maluku Tengah menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Bupati Maluku Tenggara menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru hal-hal
sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten
Kepulauan Aru;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang berada dalam wilayah
Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang
tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang berada dalam wilayah
Kabupaten Kepulauan Aru;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Seram Bagian
Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Aru;
d. utang piutang Kabupaten Maluku Tengah yang kegunaannya untuk
Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat; dan
utang piutang Kabupaten Maluku Tenggara yang kegunaannya untuk
Kabupaten Kepulauan Aru; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten
Kepulauan Aru.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Maluku dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak pelantikan Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram
Bagian Barat, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru.
(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 17
(1) Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan
retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Kepulauan Aru berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara wajib
memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan
untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
(4) Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku untuk menunjang kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram
Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, dan Penjabat
Bupati Kepulauan Aru menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten
(RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Penjabat Bupati.
(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Maluku.
(7) Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat,
dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru melaksanakan penatausahaan keuangan
daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan
Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Maluku.
(8) Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat,
dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru menyusun dan menetapkan perhitungan
Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan
Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada
Gubernur Maluku.
Pasal 18
(1) Sebelum Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat,
dan Kabupaten Kepulauan Aru dapat menetapkan Peraturan Daerah dan
membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Maluku Tengah dan Bupati Maluku
Tenggara tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Maluku Tengah dan Bupati
Maluku Tenggara yang berlaku di Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal 19
(1) Untuk mempersiapkan infrastruktur di ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur
yang berkedudukan di Dataran Hunimoa di Kecamatan Seram Timur, maka
penentuan tempat pelaksanaan pemerintahan sehari-hari untuk sementara
ditetapkan oleh Penjabat Bupati.
(2) Untuk mempersiapkan infrastruktur di ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat
yang berkedudukan di Dataran Hunipopu di Kecamatan Seram Barat, maka
penentuan tempat pelaksanaan pemerintahan sehari-hari untuk sementara
ditetapkan oleh Penjabat Bupati.
Pasal 20
(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram
Bagian Barat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum
terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Aru
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.
(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dilakukan
setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
(3) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Seram Bagian Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Maluku Tengah, dan
pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Maluku Tenggara.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 155
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DI PROVINSI MALUKU
I. UMUM
Provinsi Maluku yang memiliki luas wilayah ? 581.376 km 2 dengan penduduk pada Tahun
2002 berjumlah 1.277.587 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2
Kabupaten Maluku Tengah yang mempunyai luas wilayah ? 283.931 km dengan penduduk
pada Tahun 2003 berjumlah 640.030 jiwa dan Kabupaten Maluku Tenggara yang
2
mempunyai luas wilayah ? 214.958 km dengan penduduk pada Tahun 2003 berjumlah
205.962 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan.
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
khususnya di Provinsi Maluku, dengan membentuk Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bulla,
Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Seram Timur, dan Kecamatan Werinama dengan
2
luas wilayah keseluruhan ? 3.925 km , dan Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas 4
(empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Belakang,
Kecamatan Taniwel, dan Kecamatan Kairatu dengan luas wilayah keseluruhan ? 4.099
km 2.
Kabupaten Kepulauan Aru terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau-pulau
Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan dengan luas wilayah keseluruhan
? 6.325 km 2.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 08
Tahun 2003 tanggal 28 April 2003 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten
Seram Bagian Timur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Nomor 08/KPTS/DPRD-MT/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 tentang Dukungan
Tehadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur; dan Berdasarkan hal tersebut di
atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2002
tanggal 7 Oktober 2002 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Aru dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor
13/DPRD.K.MT/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Pemberian Dukungan Terhadap
Pembentukan Kabupaten Pulau-Pulau Aru, dipandang perlu membentuk Kabupaten Seram
Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah
Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Kepulauan Aru sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Maluku,
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan, serta penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan
musyawarah dalam semangat saling membantu serta pembenahan dalam rangka
optimalisasi pengelolaan luas wilayah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten
Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara serta Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten
Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru antara lain tergambar dalam mekanisme
pengusulan Penjabat Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Seram Bagian Barat,
dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru. Meskipun Gubernur Maluku memiliki kewenangan
mengusulkan Penjabat Bupati Seram Bagian Timur dan Penjabat Bupati Seram Bagian
Barat, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Maluku
Tengah, dan Penjabat Bupati Kepulauan Aru dalam proses pengusulannya dapat meminta
pertimbangan dari Bupati Maluku Tenggara.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru perlu melakukan berbagai upaya peningkatan
kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan
peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Seram
Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru
dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (5)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten
Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil pengukuran
di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram
Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan potensi daerah,
khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan wilayah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru harus benar-benar
serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud Dataran Hunimoa sebagai ibu kota Kabupaten Seram Bagian Timur
berada di Kecamatan Seram Timur.
Ayat (2)
Yang dimaksud Dataran Hunipopu sebagai ibu kota Kabupaten Seram Bagian
Barat berada di Kecamatan Seram Barat.
Ayat (3)
Yang dimaksud Dobo sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru berada di
Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Maluku
Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian
Barat, dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan Kabupaten Kepulauan Aru.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1) dan Ayat (2)
Penetapan tempat pelaksanaan pemerintahan sehari-hari untuk sementara
dilakukan oleh Penjabat Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur Maluku.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4350
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_seram_bagian_timur,_kabupat_40.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
