Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau (UU 31 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA

DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Kepulauan Riau, untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
Kabupaten Kepulauan Riau perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di dan atas berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Lingga;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237 );

8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan
Riau.

3. Kabupaten Kepulauan Riau adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan
Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Lingga berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau
yang terdiri atas:

a. Kecamatan Senayang;
b. Kecamatan Lingga Utara;

c. Kecamatan Lingga;

d. Kecamatan Singkep; dan

e. Kecamatan Singkep Barat.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lingga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
(1) Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam dan Laut
Cina Selatan;

b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Indragiri .

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta
wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pemerintah Kabupaten Lingga menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota di
sekitarnya.
Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Lingga mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan
kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 9

(1) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan
memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Lingga dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lingga.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga untuk pertama kali
dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati dan Wakil Bupati Lingga dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua)
tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga, Penjabat Bupati Lingga diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil
yang diusulkan Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan paling lama 1
(satu) tahun.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian Kabupaten Lingga serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini
diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepulauan Riau untuk
melantik Penjabat Bupati Lingga.
(6)
Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kepulauan Riau melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lingga dan dilantiknya Penjabat Bupati
Lingga dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertim-bangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten Lingga memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Bupati Kepulauan Riau menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten Lingga hal-hal sebagai berikut :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Lingga;

b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau yang berada dalam wilayah
Kabupaten Lingga;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lingga;

d. utang piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk
Kabupaten Lingga; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Lingga.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Kepulauan Riau dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lingga.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 15

(1) Kabupaten Lingga memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi
daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Lingga sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kabupaten Lingga berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kabupaten Kepulauan Riau wajib memberikan bantuan dana kepada
Kabupaten Lingga selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya
sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah
pemekaran selama belum dimekarkan.

(4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran biaya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk
menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lingga.

(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Lingga menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai
dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Penjabat Bupati.

(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Kepulauan Riau.

(7) Penjabat Bupati Lingga melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan
menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

(8) Penjabat Bupati Lingga menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana
Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan penjabat Bupati
sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur
Kepulauan Riau.

Pasal 16

(1) Sebelum Kabupaten Lingga dapat menetapkan Peraturan Daerah dan
membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau tetap berlaku dan
dilaksanakan di Kabupaten Lingga.

(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepulauan Riau yang
berlaku di Kabupaten Lingga harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Riau.

(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lingga dilakukan setelah
pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat
6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lingga.

(3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Riau.

Pasal 18

Sebelum berlaku efektif, penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan
Riau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 146
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM
2
Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah ? 329.867,61 km dengan penduduk
pada tahun 2002 berjumlah 5.255.205 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2
Kabupaten Kepulauan Riau yang mempunyai luas wilayah ? 413.385 km dengan penduduk
pada tahun 2003 berjumlah 79.426 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi
untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di Provinsi
Kepulauan Riau, dengan membentuk Kabupaten Lingga.
Kabupaten Lingga terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Senayang, Kecamatan
Lingga Utara, Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Singkep Barat
2
memiliki luas wilayah keseluruhan ? 211.772 km .
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor
08/KPTS/DPRD/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Riau Terhadap Pemekaran Wilayah Pembentukan Kabupaten Lingga
Provinsi Riau dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau
Nomor 14/KPTS/DPRD/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Persetujuan Pemekaran
Kepulauan Riau, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lingga sebagai Daerah Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Lingga sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat
daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta
penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah
dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten
Lingga.
Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten
Lingga antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Lingga.
Meskipun Gubernur Kepulauan Riau memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati
Lingga, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Kepulauan
Riau.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lingga perlu melakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan,
pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Lingga
dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Lingga secara pasti di lapangan, ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pengukuran
di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Lingga sesuai dengan potensi daerah,
khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lingga harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan
sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7
Yang dimaksud Daik Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga berada di Kecamatan
Lingga.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Kepulauan
Riau dengan Kabupaten Lingga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4341

Silahkan download versi PDF nya sbb: