- Home »
- Undang-Undang »
- 2001 » Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih (UU 6 thn 2001)
2001
Undang-Undang Pembentukan Kota Prabumulih (UU 6 thn 2001)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_prabumulih_(uu_6_thn_2001)_6.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya
dan Kabupaten Muara Enim pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus
rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan
kemajuan pada masa yang akan datang;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kemajuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan
lainnya di Kota Administratif Prabumulih Kabupaten Muara Enim, meningkatnya beban
tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah di Kabupaten
Muara Enim, perlu membentuk Kota Prabumulih sebagai daerah otonom;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Prabumulih untuk mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif
Prabumulih;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Muara Enim adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota
Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
4. Kota Administratif Prabumulih adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif
Prabumulih.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Prabumulih di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kota Prabumulih berasal dari sebagian daerah Kabupaten Muara Enim yang terdiri atas:
a. Kecamatan Prabumulih Barat;
b. Kecamatan Prabumulih Timur;
c. Kecamatan Cambai; dan
d. Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Prabumulih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Muara Enim dikurangi dengan wilayah Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kota Prabumulih, Kota Administratif Prabumulih dalam wilayah Kabupaten
Muara Enim dihapus.
Pasal 6
(1) Kota Prabumulih mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten
Muara Enim;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten
Muara Enim;
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim; dan
d. sebelah barat dengan Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
(1) Kewenangan Kota Prabumulih sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Prabumulih.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dilakukan
dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Prabumulih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kota Prabumulih, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muara Enim tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Prabumulih dengan sendirinya menjadi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Prabumulih.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih, dipilih dan disahkan seorang
Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pada saat terbentuknya Kota Prabumulih, penjabat Walikota Prabumulih diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
(2) Walikota Administratif Prabumulih diangkat sebagai penjabat Walikota Prabumulih.
Bagian Ketiga
Perangkat Pemerintahan Daerah
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Prabumulih, dibentuk Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Prabumulih, Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan, dan Bupati Muara Enim
sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota
Prabumulih hal-hal yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Prabumulih;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak
dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang berada di Kota
Prabumulih sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muara Enim yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Prabumulih;
d. utang-piutang Kabupaten Muara Enim yang kegunaannya untuk Kota Prabumulih; dan
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Prabumulih.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya
diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Prabumulih.
(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Prabumulih, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muara Enim.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Prabumulih,
pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Prabumulih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muara Enim berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kota Prabumulih.
Pasal 16
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Muara Enim tetap
berlaku bagi Kota Prabumulih sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah, diganti,
atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 86
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH
I. UMUM
Kota Administratif Prabumulih dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 25.194 ha,
yang merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, telah
menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1994 berjumlah
79.233 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 112.405 jiwa dengan pertumbuhan
rata-rata 2,25 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota
Administratif Prabumulih Kabupaten Muara Enim, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih.
Secara geografis wilayah Kota Administratif Prabumulih mempunyai kedudukan strategis,
baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan
perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Prabumulih mempunyai prospek yang
baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang, wilayah Kota Administratif Prabumulih yang meliputi Kecamatan
Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Cambai, dan Kecamatan
Rambang Kapak Tengah perlu dibentuk menjadi Kota Prabumulih.
Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Prabumulih serta
memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan
sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka
sistem Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih harus dioptimalkan penataannya serta
dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan
pengembangan terpadu dengan Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten lainnya di
Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Enim.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota
Prabumulih dalam bentuk lampiran undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten
Muara Enim dan Kota Prabumulih ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul Bupati Muara
Enim dan Walikota Prabumulih yang didasarkan atas hasil penelitian,
pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Prabumulih sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan
pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Prabumulih harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu
kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Sumatera
Selatan, Kabupaten, dan Kota di sekitarnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain adalah kewenangan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi kebijakan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya
alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi
nasional.
Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah
kewenangan lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan yang tidak
atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah Kecamatan
Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan
Cambai, dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
penjabat Walikota Prabumulih melaksanakan tugas sampai dengan
pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
Pasal 13
Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan Kota.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan
bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan
kantor, sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4113
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_prabumulih_(uu_6_thn_2001)_6.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Http://carapedia.com/pembentukan_kota_prabumulih_thn_2001_info1555.html. Bispak cambai. Cewek abg panggilan kota prabumulih. Cewek panggilan muara enim. No cewek jablay prabumulih. Cewek panggilan prabumulih. No hp cewek bispak prabumulih sumsel.
No hp cewek bispak prabumulih sumsel baru. Nomor telepon cewek prabumulih sumsel. Lunte cambai. Jual lonte di prabumulih. Poto abg rambang dangku. Cewek lunte prabumuli. Daftar no hp cewek bispak daerah prabumulih sumatera selatan.
Lonte cambai. Cewek prabumulih bispak. Wanita panggilan daerah prabumulih sumsel. Cwe bispak kota prabumulih. Cewek prabumulih. Nomor hp cewek panggilan kota prabumulih.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
