- Home »
- Undang-Undang »
- 2001 » Undang-Undang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (UU 5 thn 2001)
2001
Undang-Undang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (UU 5 thn 2001)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_tanjung_pinang_(uu_5_thn_2001)_5.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan
Kabupaten Kepulauan Riau pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus
rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan
kemajuan pada masa yang akan datang;
b. bahwa memperhatikan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kemajuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah,
dan pertimbangan lainnya di Kota Administratif Tanjung Pinang Kabupaten Kepulauan
Riau, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, serta
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah di Kabupaten Kepulauan Riau, perlu membentuk Kota Tanjung Pinang
sebagai daerah otonom;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Tanjung Pinang untuk
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota
Administratif Tanjung Pinang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat
I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi,
dan Riau.
3. Kabupaten Kepulauan Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kota Administratif Tanjung Pinang adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota
Administratif Tanjung Pinang.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Tanjung Pinang di wilayah Provinsi Riau dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
(1) Kota Tanjung Pinang berasal dari sebagian Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas:
a. Kecamatan Tanjung Pinang Barat; dan
b. Kecamatan Tanjung Pinang Timur.
(2) Kota Tanjung Pinang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditata dan ditetapkan sehingga
terdiri dari kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
a. Kecamatan Tanjung Pinang Barat;
b. Kecamatan Tanjung Pinang Kota;
c. Kecamatan Tanjung Pinang Timur; dan
d. Kecamatan Bukit Bestari.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Tanjung Pinang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Kepulauan Riau dikurangi dengan wilayah Kota Tanjung Pinang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kota Tanjung Pinang, Kota Administratif Tanjung Pinang dalam wilayah
Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.
Pasal 6
(1) Kota Tanjung Pinang mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara dengan Teluk Bintan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau;
c. sebelah selatan dengan Selat Karas, Kecamatan Galang Kota Batam; dan
d. sebelah barat dengan Selat Karas, Kecamatan Galang Kota Batam.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Kepulauan Riau secara pasti
di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kota Tanjung Pinang menetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Pinang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Pinang, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
(1) Kewenangan Kota Tanjung Pinang sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Tanjung Pinang.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dilakukan
dengan cara :
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung
Pinang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kota Tanjung Pinang, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Riau tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, yang
keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Tanjung Pinang
dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Riau ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Tanjung
Pinang.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Tanjung Pinang, dipilih dan disahkan seorang
Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pada saat terbentuknya Kota Tanjung Pinang, penjabat Walikota Tanjung Pinang diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
(2) Walikota Administratif Tanjung Pinang diangkat sebagai penjabat Walikota Tanjung Pinang.
Bagian Ketiga
Perangkat Pemerintahan Daerah
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Tanjung Pinang, dibentuk Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjung Pinang, Menteri/Kepala
Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Riau, dan Bupati Kepulauan Riau
sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota
Tanjung Pinang hal-hal yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak
dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah, Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang berada di Kota Tanjung
Pinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Tanjung Pinang;
d. utang-piutang Kabupaten Kepulauan Riau yang kegunaannya untuk Kota Tanjung
Pinang; dan
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Tanjung Pinang.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) selambat-lambatnya
diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Tanjung
Pinang.
(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Tanjung Pinang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Tanjung Pinang, pembiayaan
yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tanjung Pinang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kota Tanjung
Pinang.
Pasal 16
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Riau
tetap berlaku bagi Kota Tanjung Pinang sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud
diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 85
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG
I. UMUM
Kota Administratif Tanjung Pinang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 239,5
Km2, yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, telah menunjukkan
perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan
peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 86.736 jiwa dan pada
tahun 2000 meningkat menjadi 134.940 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 5,6 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota
Administratif Tanjung Pinang Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif
Tanjung Pinang.
Secara geografis wilayah Kota Administratif Tanjung Pinang mempunyai kedudukan
strategis, baik dari segi ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun sosial budaya. Dari
segi potensi pertanian, kelautan, industri dan perdagangan, perhubungan serta
pariwisata, Kota Administratif Tanjung Pinang mempunyai prospek yang baik bagi
pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang, wilayah Kota Administratif yang meliputi Kecamatan Tanjung Pinang Barat
dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur perlu dibentuk menjadi Kota Tanjung Pinang.
Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Tanjung Pinang
serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal
peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah,
maka sistem Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung Pinang harus dioptimalkan penataannya
serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan
pengembangan terpadu dengan Provinsi Riau dan kabupaten lainnya di Riau, khususnya
Kabupaten Kepulauan Riau.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota
Tanjung Pinang dalam bentuk lampiran undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten
Tanjung Pinang dan Kota Tanjung Pinang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul
Bupati Tanjung Pinang dan Walikota Tanjung Pinang yang didasarkan
atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Tanjung Pinang sesuai dengan
potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan
pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjung
Pinang harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Riau, Kabupaten, dan
Kota di sekitarnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain adalah kewenangan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi kebijakan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya
alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi
nasional.
Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah
kewenangan lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan yang tidak
atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan
Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dan Kecamatan Bestari.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
penjabat Walikota Tanjung Pinang melaksanakan tugas sampai dengan
pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Pinang hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang.
Pasal 13
Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan Kota.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan
bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan
kantor, sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4112
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_tanjung_pinang_(uu_5_thn_2001)_5.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
