- Home »
- Undang-Undang »
- 2001 » Undang-Undang Pembentukan Kota Singkawang (UU 12 thn 2001)
2001
Undang-Undang Pembentukan Kota Singkawang (UU 12 thn 2001)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_singkawang_(uu_12_thn_2001)_12.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya
dan Kabupaten Bengkayang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus
rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan
kemajuan pada masa yang akan datang;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kemajuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan
lainnya di Kota Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, meningkatnya beban
tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah di Kabupaten
Bengkayang, perlu membentuk Kota Singkawang sebagai daerah otonom;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Singkawang untuk mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif
Singkawang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom
Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra
Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 83) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106 dan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 23 Tahun 1953 tentang
4. Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Kalimantan Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom
Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958.
3. Kabupaten Bengkayang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bengkayang.
4. Kota Administratif Singkawang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Singkawang di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kota Singkawang berasal dari sebagian daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri atas:
a. Kecamatan Pasiran;
b. Kecamatan Roban; dan
c. Kecamatan Tujuhbelas.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Bengkayang dikurangi dengan wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Kota Administratif Singkawang dalam wilayah
Kabupaten Bengkayang dihapus.
Pasal 6
(1) Kota Singkawang mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara dengan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang;
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang ; dan
d. sebelah barat dengan Laut Natuna.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kota Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
(1) Kewenangan Kota Singkawang sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Singkawang.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dilakukan
dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Singkawang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kota Singkawang, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Singkawang dengan sendirinya menjadi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Singkawang.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Singkawang, dipilih dan disahkan seorang
Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pada saat terbentuknya Kota Singkawang, penjabat Walikota Singkawang diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
(2) Walikota Administratif Singkawang diangkat sebagai penjabat Walikota Singkawang.
Bagian Ketiga
Perangkat Pemerintahan Daerah
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Singkawang, dibentuk Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang, menteri/kepala lembaga
pemerintah nondepartemen yang terkait, Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati Bengkayang
sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota
Singkawang hal-hal yang meliputi :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Singkawang;
b. barang milik/kekayaan negara/ daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak
dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
c. Pemerintah, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kota
Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang yang
kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Singkawang;
e. utang-piutang Kabupaten Bengkayang yang kegunaannya untuk Kota Singkawang; dan
f. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Singkawang.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya
diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Singkawang.
(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Singkawang, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Singkawang,
pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Singkawang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kota
Singkawang.
Pasal 16
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Bengkayang tetap
berlaku bagi Kota Singkawang sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah,
diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 92
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
1. UMUM
Kota Administratif Singkawang dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 50.400 ha,
yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, telah menunjukkan perkembangan yang
pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah
penduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah 161.725 jiwa dan pada tahun 2000
meningkat menjadi 163.541 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,52 % per tahun. Hal ini
mengakibatkan bertambahnya beban tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota
Administratif Singkawang Kabupaten Bengkayang, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang.
Secara geografis wilayah Kota Administratif Singkawang mempunyai kedudukan
strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, serta pariwisata, Kota Administratif Singkawang
mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di dalam dan luar
negeri.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang, wilayah Kota Administratif Singkawang yang meliputi Kecamatan Pasiran,
Kecamatan Roban, dan Kecamatan Tujuhbelas perlu dibentuk menjadi Kota
Singkawang.
Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Singkawang serta
memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal peningkatan
sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah, maka
sistem Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang harus dioptimalkan penataannya serta
dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan
pengembangan terpadu dengan Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten lainnya di
Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota Singkawang dalam bentuk
lampiran undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten Bengkayang dan Kota
Singkawang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah setelah
mempertimbangkan usul Bupati Bengkayang dan Walikota Singkawang yang didasarkan atas
hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Singkawang sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna
perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang
akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Singkawang harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu kesatuan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten, dan Kota di
sekitarnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain adalah kewenangan sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang meliputi kebijakan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,
konservasi, dan standarisasi nasional.
Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah kewenangan lintas Kabupaten
dan Kota serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan daerah tersebut adalah Kecamatan Pasiran, Kecamatan Roban, dan
Kecamatan Tujuhbelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, penjabat Walikota Singkawang
melaksanakan tugas sampai dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang hasil
pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
Pasal 13
Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan Kota.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan bagi pembangunan
gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mobilitas, serta biaya
operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4119
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_singkawang_(uu_12_thn_2001)_12.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
