- Home »
- Undang-Undang »
- 2001 » Undang-Undang Pembentukan Kota Lhokseumawe (UU 2 thn 2001)
2001
Undang-Undang Pembentukan Kota Lhokseumawe (UU 2 thn 2001)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_lhokseumawe_(uu_2_thn_2001)_2.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada
umumnya, dan Kabupaten Aceh Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur
dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna
menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan kemajuan ekonomi, potensi
daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan
lainnya di Kota Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, serta meningkatnya
beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten
Aceh Utara, perlu membentuk Kota Lhokseumawe sebagai daerah otonom;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk undang-undang tentang pembentukan Kota Lhokseumawe untuk mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif
Lhokseumawe;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
4. Kota Administratif Lhokseumawe adalah Kota Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota
Administratif Lhokseumawe.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Lhokseumawe di wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kota Lhokseumawe berasal dari sebagian Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas:
a. Kecamatan Muara Dua;
b. Kecamatan Banda Sakti; dan
c. Kecamatan Blang Mangat.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Aceh Utara dikurangi dengan wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3.
Pasal 5
Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, Kota Administratif Lhokseumawe dalam wilayah
Kabupaten Aceh Utara dihapus.
Pasal 6
(1) Kota Lhokseumawe mempunyai batas-batas wilayah :
a. sebelah utara dengan Selat Malaka;
b. sebelah timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
c. sebelah selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara; dan
d. sebelah barat dengan Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara secara pasti di
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
(1) Kewenangan Kota Lhokseumawe sebagai daerah otonom mencakup seluruh kewenangan
bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmian Kota Lhokseumawe.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dilakukan
dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Lhokseumawe, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kota Lhokseumawe, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Utara tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Lhokseumawe dengan sendirinya
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Lhokseumawe.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah peresmian anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kota Lhokseumawe, dipilih dan disahkan seorang
Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pada saat terbentuknya Kota Lhokseumawe, penjabat Walikota Lhokseumawe diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden.
(2) Walikota Administratif Lhokseumawe diangkat sebagai penjabat Walikota Lhokseumawe.
Bagian Ketiga
Perangkat Pemerintahan Daerah
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kota Lhokseumawe, dibentuk Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lembaga Teknis Kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Lhokseumawe, Menteri/Kepala
Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Daerah Istimewa Aceh, dan
Bupati Aceh Utara sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan menyerahkan kepada
Pemerintah Kota Lhokseumawe hal-hal yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak
dan barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang berada di
Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Utara
yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Lhokseumawe;
d. utang-piutang Kabupaten Aceh Utara yang kegunaannya untuk Kota Lhokseumawe; dan
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Lhokseumawe.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya
diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota
Lhokseumawe.
(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Kota Lhokseumawe, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kota Lhokseumawe,
pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kota
Lhokseumawe.
Pasal 16
Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Aceh Utara tetap
berlaku bagi Kota Lhokseumawe sebelum peraturan perundang-undangan dimaksud diubah,
diganti, atau dicabut berdasarkan undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan undang-undang ini diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku secara efektif
selambat-lambatnya satu tahun setelah diundangkannya undang-undang ini melalui Peraturan
Pemerintah.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 82
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE
I. UMUM
Kota Administratif Lhokseumawe dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 181,06
Km2, yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, telah
menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1995 berjumlah
138.678 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 141.042 jiwa dengan
pertumbuhan rata-rata 0,3 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban
tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam
rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota
Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif
Lhokseumawe.
Secara geografis wilayah Kota Administratif Lhokseumawe mempunyai kedudukan
strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian,
industri dan perdagangan, pertambangan serta pariwisata, Kota Administratif
Lhokseumawe mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar di
dalam dan luar negeri.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang, wilayah Kota Administratif yang meliputi Kecamatan Muara Dua,
Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat perlu dibentuk menjadi Kota
Lhokseumawe.
Dalam rangka mengembangkan wilayah dan potensi yang dimiliki Kota Lhokseumawe
serta memenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang, terutama dalam hal
peningkatan sarana dan prasarana serta kesatuan perencanaan dan pembinaan wilayah,
maka sistem Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe harus dioptimalkan penataannya
serta dikonsolidasikan jaringan sarana dan prasarananya dalam satu sistem kesatuan
pengembangan terpadu dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten lainnya
di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kota
Lhokseumawe dalam bentuk lampiran undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan antara Kabupaten
Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan usul Bupati
Aceh Utara dan Walikota Lhokseumawe yang didasarkan atas hasil
penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kota Lhokseumawe sesuai dengan
potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan
pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Lhokseumawe harus serasi dan terpadu penyusunannya dalam suatu
kesatuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Daerah
Istimewa Aceh, Kabupaten, dan Kota di sekitarnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain adalah kewenangan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi kebijakan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya
alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi
nasional.
Selain itu, yang termasuk pengecualian kewenangan wajib adalah
kewenangan lintas Kabupaten dan Kota serta kewenangan yang tidak
atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penetapan keanggotaan DPRD didasarkan pada perimbangan
hasil perolehan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun
1999 yang
dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, karena
Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kabupaten Aceh Utara tidak
terlaksana.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan,
penjabat Walikota Lhokseumawe melaksanakan tugas sampai dengan
pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe.
Pasal 13
Pembentukan Dinas Kota dan Lembaga Teknis Kota harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan Kota.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya yang diperuntukkan
bagi pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan
kantor, sarana mobilitas, serta biaya operasional bagi kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanaan kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4109
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kota_lhokseumawe_(uu_2_thn_2001)_2.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
