Home
Undang-Undang
1958

1958

Undang-Undang Penetapan "undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai (UU 61 thn 1958)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan "undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (lembaran-negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai :

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 61 TAHUN 1958 (61/1958)

Tanggal: 25 JULI 1958 (JAKARTA)

Sumber: LN 1958/112; TLN NO. 1646

Tentang: PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1957 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN
RIAU" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 75), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Indeks: SUMATERA BARAT, JAMBI, RIAU, PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA
TINGKAT I. PENETAPAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan
Undang-undang Darurat REFR DOCNM="57uut019">No. 19, tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 No. 75);
b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan
sebagai undang-undang;

Mengingat:
a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang REFR DOCNM="57uu001">No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah
daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REFR
DOCNM="57uut019">No. 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957
No. 75), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang
pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
tahun 1957 No. 75), ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950, dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi tiga bahagian,
untuk mana dibentuk tiga daerah swatantra tingkat I, masing-masing dengan nama dan batas-batas
sebagai berikut:

a. Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II:
1. Agam;
2. Padang/Pariaman;
3. Solok;
4. Pasaman;
5. Sawahlunto/Sijunjung;
6. Limapuluh Kota;
7. Pesisir Selatan/Kerinci, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan;
1. Kerinci Hulu,
2. Kerinci Tengah dan,
3. Kerinci Hilir dan,
8. Tanah Datar, kesemuanya termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara
tahun 1956 No. 25); Kotapraja-kotapraja:
9. Bukit Tinggi dan
10. Padang, termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 20);
11. Sawahlunto;
12. Padang panjang;
13. Solok dan,
14. Payakumbuh, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956
No. 19);

b. Daerah Swatantra Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II:
1. Batanghari dan
2.Merangin, termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.
25);
3. wilayah Kecamatan-kecamatan;
1. Kerinci Hulu
2. Kerinci Tengah dan
3. Kerinci Hilir, dan
4. Kotapraja Jambi termaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956
No. 20);

c. Daerah Swatantra Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi wilayah-wilayah Daerah-daerah Swatantra
Tingkat II:

1. Bengkalis
2. Kampar
3.Inderagiri dan
4. Kepulauan Riau, termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956
No. 25),
5. Kotapraja Pakanbaru, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun
1956 No. 19).
(2) Apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini selanjutnya tidak ditegaskan nama daerah
yang bersangkutan, maka yang dimaksud dengan istilah "Daerah" ialah "Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat", "Daerah Swatantra Tingkat I Jambi" dan/atau "Daerah Swatantra Tingkat I Riau".

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, Daerah
Swatantra Tingkat I Jambi di Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat di Bukittinggi.

(2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam
ayat 1 dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah
daerahnya.

(3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu oleh Dewan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Riau masing-masing terdiri
dari 20 orang anggota.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat terdiri dari 28 orang
anggota.

(2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Riau, Jambi dan
Sumatera Barat masing-masing terdiri dari 5 orang, dalam jumlah mana tidak termasuk Kepala
Daerahnya.

BAB II.
TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH.

Pasal 4.

(1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan penambahan kewenangan pangkal dari daerah, Pemerintah
Daerah mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah tentang
pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Tengah yang sesudah mulai berlakunya undang-undang ini masih berlaku terus,
dengan ketentuan bahwa di mana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi"
atau "Propinsi Sumatera Tengah" harus diartikan "Daerah Swatantra Tingkat I Riau", "Daerah Swatantra
Tingkat I Jambi" atau "Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat".

(2) Penambahan kewenangan pangkal dari Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
pasal 31 ayat 3 dan 4 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Pasal 5.

A. Urusan tata usaha daerah,
(1) Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala
sesuatu yang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain:
a. menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang diperlukan;
b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan,
pemeliharaan harta dan milik daerah serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
(2) Penyusunan urusan-urusan daerah termaksud dalam undang-undang ini dilakukan menurut petunjuk-
petunjuk yang diberikan oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.
(3) Guna melancarkan jalannya pekerjaan, maka daerah menjalankan atau mengusahakan supaya
dijalankan semua petunjuk-petunjuk tehnis yang diberikan oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.
(4) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan dapat mengetahui
jalannya hal-hal yang dijalankan oleh daerah, dengan mengirimkan laporan berkala kepada Menteri yang
bersangkutan tentang hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah.
(5) Dewan Pemerintah Daerah mengusahakan supaya kepala atau pemimpin dinas-dinas tehnis masing-
masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama
tentang urusan-urusan tehnis yang termasuk pekerjaan kepala atau pemimpin urusan daerah itu masing-
masing.

B. Pengambilan benda tambang tidak tersebut dalam pasal 1 "Indische Mijnwet".

(1) Pemerintah Daerah diberi hak menguasai benda-benda tambang (delfstoffen) yang tidak disebut
dalam pasal 3 ayat 1 "Indische Mijnwet", Staatsblad 1899 No. 214 jo. Staatsblad 1919 No. 4 yang
terdapat di tanah-tanah Negeri bebas (Vrij Landsdomein).

(2) Dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas berlaku mutatis mutandis
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan tentang syarat-syarat umum mengenai pemberian
izin mengambil benda-benda tambang dimaksud, yang dimuat dalam Staatsblad 1926 No. 219 (sejak
beberapa kali diubah dan ditambah).
(3) Semua surat-surat izin tentang pengambilan benda-benda tambang yang telah dikeluarkan
sebelumnya berlaku undang-undang ini, sepanjang dapat dipandang masih berlaku, sesudah mulai
berlakunya undang-undang ini tetap berlaku dan dapat ditarik kembali atau diganti dengan surat izin baru
oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Dewan Pemerintah Daerah tidak memberi izin tentang pengambilan benda-benda tambang dimaksud
dalam ayat 1 pasal ini kepada siapa saja, atau menarik kembali izin yang lama, apabila tentang hal-hal itu
belum diperoleh pertimbangan dari Kepala Jawatan Pertambangan, kecuali mengenai izin yang diberikan
kepada penduduk asli untuk mengambil benda-benda tabang itu dari tempat-tempat yang luasnya tidak
lebih dari 3 hektare, yang dikerjakan dengan kekuatan tenaga manusia dan dipakai untuk keperluannya
sendiri.

(5) Pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, maka bagi Daerah tidak berlaku lagi ketentuan-
ketentuan tentang hal penyerahan hak-hak kekuasaan pemberian izin pengambilan benda-benda
tambang dimaksud kepada "Hoofden van gewestelijk Bestuur" di luar Jawa yang dimaksud dalam
Staatsblad 1926 No. 137 dan sepanjang mengenai keputusan Gubernur Jenderal dahulu tanggal 26
Januari 1935 No. 21, dimuat dalam Staatsblad 1935 No. 42, maka peraturan ini tidak berlaku lagi bagi
Daerah yang bersangkutan, sesudah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut diganti
dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh Daerah itu.
C. Penangkapan ikan dipantai.
Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai penangkapan ikan di
pantai yang menurut ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 dari "Kustvisscherij-ordonnatie" Staatsblad 1927 No.
144, sejak telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1940 No. 25, dahulu dapat diatur
dengan "gewestelijke keuren".

D. Izin perusahaan yang menimbulkan gangguan.
Dewan Pemerintah Daerah menjalankan kekuasaan yang menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 sub b
"Hinder-ordonnantie" (Staatsblad 1926), sejak telah diubah dan ditambah, dahulu dijalankan oleh
"Gouverneur".

E. Hal sumur-bor.
(1) Daerah diberi hak untuk mengatur hal-hal tentang pembikinan subur-bor oleh fihak lain dari Negara
yang ditetapkan dalam ordonnantie tanggal 10 Agustus 1912 Staatsblad No. 430 yang sejak telah
ditambah dan diubah.
(2) Pada waktu mulai berlakunya peraturan-daerah dimaksud dalam ayat 1, maka ordonnantie tahun
1912 Staasblad No. 430 tersebut, berhenti berkekuatan bagi wilayah Daerah yang bersangkutan.
(3) Dewan Pemerintah Daerah tidak memberikan izin untuk pembikinan subur-bor, dengan tiada
pertimbangan dari Jawatan Geologie.

F. Hal penguburan mayat.
(1) Dengan sidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah tingkat bawahan
dalam wilayah daerahnya, Daerah diberi hak mengatur hal-hal yang dahulu telah diatur dalam
ordonnnantie tentang penguburan mayat, tanggal 15 Desember 1864 (Staatsblad 1864 No. 196)
sebagaimana bunyinya ordonnantie ini sesudah diubah dan ditambah.
(2) Jika Daerah mempergunakan haknya yang tercantum dalam ayat 1, maka bagi Daerah yang
bersangkutan itu, ordonnantie tersebut berhenti berkekuatan pada waktu peraturan-daerah yang
ditetapkan oleh Daerah itu, mulai berlaku.

BAB III.
TENTANG HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENYERAHAN, KEKUASAAN,CAMPUR
TANGAN DAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH.

Pasal 6.
Tentang pegawai-pegawai daerah.

(1) Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Daerah termaksud dalam pasal 53
Undang-undang No. 1 tahun 1957, maka untuk menyelenggarakan hal-hal.yang termasuk urusan rumah
tangga dan kewajiban Daerah, setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah yang
berkepentingan, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:

a. diserahkan pegawai Negeri untuk diangkat menjadi pegawai Daerah,
b. diperbantukan pegawai Negeri untuk dipekerjakan kepada Daerah.

(2) Dengan mengingat peraturan-peraturan yang ada mengenai pegawai Negeri, maka dengan
keputusan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai
Negeri yang diserahkan atau diperbantukan kepada Daerah.

(3) Pemindahan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah ke daerah Swatanra lain, diatur
oleh Menteri yang bersangkutan sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

(4) Pemindahan pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah di dalam wilayah Daerahnya, diatur
oleh Dewan Pemerintah Daerah dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ketentuan dalat
ayat 1 sub b di atas diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah.

(6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat
karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan ke- pada Daerah
diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri
dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Pasal 7.

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah, yang
dibutuhkan oleh Daerah untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut undang-undang ini, diserahkan
kepada Daerah dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna
keperluannya.

(2) Barang-barang inpentaris, dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan
urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, diserahkan kepada Daerah dalam hak milik.

(3) Segala hutang piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Daerah, mulai
saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Daerah, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal
yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
(4) Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Daerah, Kementrian yang bersangkutan menyerahkan
kepada Daerah sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan, sekedar
perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Daerah termasuk dalam anggaran
belanja Kementerian yang bersangkutan itu.

BAB IV.
TENTANG KEUANGAN DAERAH.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengatur keuangan daerahnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-
pasal 56 sampai dengan 61 Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan
daerah dan menurut Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aturan-aturan kelanjutan dan pelaksanaannya.

BAB V.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 9.

Semua peraturan daerah termasuk pula "Keuren en reglementen van politic" sebagai dimaksud dalam
Staatsblad 1938 No. 168 jo. Staatsblad 1938 No. 652 yang masih belum diubah, ditambah atau diganti
oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan yang masih berlaku sampai saat
mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang
berdasarkan undang-undang ini termasuk tugas kewajiban Daerah, berlaku terus dalam daerah
hukumnya semula sebagai peraturan daeri daerah yang bersangkutan, dan dapat dicabut, ditambah atau
diubah oleh Daerah itu.

Pasal 10.

(1) Peraturan-peraturan daerah dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang No. 4 tahun 1950 yang sejak telah diubah dan ditambah
dan yang masih berlaku pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terus dalam daerah
hukumnya semula sebagai peraturan-peraturan dari Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra
Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat dan dapat diubah, ditambah atau
dicabut oleh pemerintah-pemerintah Daerah itu masing-masing untuk wilayahnya sendiri-sendiri.

(2) Keputusan-keputusan lain dari Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sepanjang
mengenai ketiga daerah-daerah Swatantra Tingkat I dimaksud dalam ayat 1 mulai pada waktu
berlakunya undang-undang ini dijalankan terus oleh masing-masing Pemerintah Daerah itu hingga
keputusan-keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau diganti dengan keputusan lain.
Pasal 11.

(1) Pegawai-pegawai Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang hingga saat mulai berlakunya
undang-undang ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Daerah Swatantra
Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, untuk
sementara waktu menjadi pegawai daerah yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa belanja untuk
pegawai-pegawai tersebut harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah-daerah yang bersangkutan, hingga
tentang hal status pegawai-pegawai itu dapat ditentukan oleh Pemerintah-pemerintah Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Daerah Swatantra Tingkat I Riau dan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi
bersama-sama.

(2) Pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
dan sampai pada saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan di bagian wilayah yang
termasuk Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, sesudah berlakunya undang-undang ini diperbantukan terus kepada Daerah
Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat.

(3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat 1 diputus
oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat 2 oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 12.

(1) Barang-barang milik Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang berada dalam wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-
kewajiban lain dari Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sepanjang mengenai daerah Daerah
Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, setelah mulai berlakunya undang-undang ini menjadi milik, penghasilan dan beban-beban Daerah
Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya Pemerintah Daerah masing-masing ini wajib dan
harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Tengah dahulu belum dapat dilunasi.

(2) Barang-barang bergerak milik Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah termasuk barang-barang
inpentaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Daerah Swatantra Tingkat
I Jambi dan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-
masing yang bersangkutan.

(3) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam
ayat 1 dan 2 diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah
dan pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi ini, diselesaikan
oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau".

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 1958,
Presiden Republik Indonesia,
ttd.

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Juli 1958,
Menteri Kehakiman,
ttd.

G.A. MAENGKOM.

Menteri Dalam Negeri,
ttd.

SANOESI HARDJADINATA.

Silahkan download versi PDF nya sbb: