Home
Undang-Undang
1959
1959

Undang-Undang Penetapan Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat (UU 13 thn 1959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat :
                         UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                 NOMOR 13 TAHUN 1959
                                         TENTANG
           PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957
                                         TENTANG
    PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT
                        (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82)
                               SEBAGAI UNDANG-UNDANG
                            PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwaPemerintahberdasarkanpasal 96 ayat 1 Undang-undangDasar
        SementaraRepublik Indonesia telahmenetapkanUndang-undangDarurat
         No. 25 tahun 1957 tentangpenghapusanmonopoligaramdanpembikinan
                    garamrakyat (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82);
      b. bahwaperaturan-peraturan yang termaktubdalamUndang- undangDarurat
                      tersebutperluditetapkansebagaiUndang- undang;
  Mengingat : 1. pasal-pasal 97 dan 89 Undang-undangDasarSementaraRepublik
                                         Indonesia;
  2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);
                        DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat;
                                        Memutuskan:
Menetapkan :Undang-undangtentangpenepatan "Undang-undangDarurat No. 25 tahun
                                            1957
            tentangpenghapusanmonopoligaramdanpembikinangaramrakyat"
              (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82).sebagaiUndang-undang
                                           Pasal I.
       Peraturan-peraturan yang termaktubdalamUndang-undangDarurat No. 25
     tahun 1957 tentangpenghapusanmonopoligaramdanpembikinangaramrakyat
  (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 82) ditetapkansebagaiUndang-undang yang
                                  berbunyisebagaiberikut:
                                          Pasal 1.
    "Zoutmonopoli-Ordonnantie1941" sebagaimanatermuatdalamStaatsbladtahun
       1941" No. 357 dan No. 388, dansegalaUndang-undangdanperaturan yang
                       bertentangandenganUndang-undanginidicabut.
                                          Pasal 2.
      Di samping Perusahaan Garamdan Soda Negara, pembikinangaramhanya
  dapatdilakukanolehwarganegaraRepublik Indonesia denganketentuanketentuan
                                       sebagaiberikut:
               (1) Pembikinangaramrakyathanyadapatdilakukansetelah yang
          berkepentinganmendapatsuratijindariKepala Daerah Swatantratingkat
          I/ataupenjabat yang dikuasakanolehnya, yang jugadapatmenetapkan
           syarat-syaratmengenailuastanahpegaraman, carapembikinangaram,
              kesehatandansyarat-syarat lain berdasarkankepentinganumum.
     (2) Kepala Daerah termaksuddalamayat 1 dapatmenetapkan, bahwasuratizin
            tidakberlaku, apabilaperusahaandijalankanolehpihak lain daripada
                                pemegangsuratizintersebut.
    (3) Letaknyapegaramanrakyatharus di luarjarak 3 km daripegaraman Negara.
   (4) Perselisihan yang mungkintimbulantara Perusahaan garam Negara dengan
         mereka yang padawaktuberlakunyaUndang-undanginitelahmempunyai
        kepentingandalamdaerahperusahaangaramtersebutdiselesaikandengan
                       bantuanPemerintah Daerah setempat.
    (5) Penguasa yang berhakmemberiizintersebutpadaayat 1 mengadakan
                                     daftarizin.
                                       Pasal 3
          (1) Pemegangizinmembikingaramdiwajibkanmembayarbiayaizin
    perusahaansebesarjumlah yang ditentukanolehPemerintah Daerah yang
                                   bersangkutan.
       (2) BiayaizintersebutdiperuntukkanpadaKasPemerintah Daerah yang
                                   bersangkutan.
                                       Pasal 4
 Pasal 2 sub 1 b dari "IndonesicheTariefwet" (Staatsbladtahun 1924 No. 487
          sebagaimanasemenjakitutelahdirubahdanditambah) dihapuskan.
                                       Pasal 5
   Di daerah-daerahdimanasampaipadasaatUndang-undanginimulaiberlaku
         sudahadapembikinangaramrakyat, diberikanizinkepadapenguasa
         pegaramanrakyat yang bersangkutanuntukmembikingaramrakyat
 berdasarkanketentuan-ketentuandalamUndang-undanginisetelahmembayar
   biayaizinmenurutpasal 3 ayat 1 denganketentuan, bahwapengusaha yang
berkepentinganselambat-lambatnyadalamwaktu 6 bulansetelahUndangundang
       iniberlaku, harussudahmenyampaikanpermohonanuntukmeneruskan
    pembikinangaramkepada yang berhakmemberikanizinmenurutketentuan
                                 Undang-undangini.
                                       Pasal 6
  (1) Dihukumdenganhukumandendasetinggi-tingginyaRp. 10.000,- (sepuluh
   ribu rupiah) atauhukumankurunganselama-lamanyatigabulanbarangsiapa
                         melanggarketentuandalampasal 2.
     (2) Pengusaha yang tidakmemenuhikewajibantermaksuddalampasal 5
   dihukumdenganhukumandendasebanyak-banyaknyaRp. 2.500,- (duaribu
      limaratus rupiah) atauhukumankurungansetinggi-tingginyatigaminggu.
   (3) Perbuatan-perbuatan Yang diancamdenganhukumantermaksuddalam
                          pasalinimerupakanpelanggaran.
     (4) Garam Yang diperolehkarenapelanggarantersebutpadaayat 1 disita
                            sebagaibuktiataudirampas.
                                       Pasal 7
    Di sampingalat-alatkekuasaan Negara Yang padaumumnya di-wajibkan
   melakukanpenyelidikandanpengusutanpelanggaran-pelanggaran, Kepala
        Daerah Swatantratingkat I termaksudpadapasal 2 danpejabat Yang
         dikuasakanolehnya, wajibmengawasijalannyaUndang-undangini.
                                       Pasal 8
 Segalasesuatu Yang tidakdiatur di dalamUndang-undanginidiselenggarakan
      olehKepalaDareahSwatantratingkat Yang bersangkutan, jikaperluatas
                           petunjukMenteriPerindustrian.
                                       Pasal II
               Undang-undanginimulaiberlakupadaharidiundangkan.
Agar supayasetiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkanpengundangan
    Undang-undanginidenganpenempatandalamLembaran Negara Republik
                                     Indonesia.
                   Disahkan di Jakarta padatanggal 26 Mei 1959.
                        PejabatPresidenRepublik Indonesia,
                                        ttd
                                   SARTONO
               Diundangkanpadatanggal 9 Juni 1959.MenteriKehakiman,
                                        ttd
                               G. A. MAENGKOM
                                MenteriKeuangan,
                                        ttd
                              SOETIKNO SLAMET
                              MenteriDalamNegeri,
                                        ttd
                           SANOESI HARDJADINATA
                              MenteriPerindustrian,
                                        ttd
                                F.J. INKIRIWANG

                                 MEMORI PENJELASAN
                          MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG
                                       TENTANG
       PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 25 TAHUN 1957 TENTANG
       PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT"
                      (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 No. 82),
                             SEBAGAI UNDANG-UNDANG.
  Sebagaimanadiketahui, makapadawaktutahun-tahunbelakanganini,olehkarenaburuknya
   keadaaniklim, produksigaram Perusahaan Garam Negara dan Soda Negara tidakdapat
    memenuhikebutuhandalamdaerahregi. Jugadaerahluarmonopoli, yang biasanyadapat
     memenuhikebutuhannyasendiri, padawaktubelakanganinitidakdapatmembikingaram
 secukupnyasehinggaterpaksaterus-menerusmemintabantuanberibu-ribu ton tiap-tiapbulan
  kepada Perusahaan Garamdan Soda Negara. Berhubungdengankeadaantersebutdiatas,
       makauntuksekedarmemperbesarproduksigarampadaumumnya, dianggapperlu
        menghapuskan "Zoutmonopolie-Ordonnantie1941 ", karenadengandemikian,
                                    rakyatdimanapun
dalamdaerah Negara iniakanmendapatkesempatanturutberusahamembikinbaram. Jalanini
 terpakaiditempuholehPemerintahsetelahternyatadaripenyelidikanJawatanGeologi, bahwa
  didalamtanah Negara initidakterdapatlapisan-lapisangaram yang cukupbanyaknya yang
 memugnkinkancarapembikinangaram lain daripada yang lazimsekarangini. Penghapusan
  monopoliPemerintahatasgaramitu, tidakberartibahwatugas Perusahaan Garamdan Soda
  Negara sebagaiprodusengaramakandikurangkan; hanyadenganhapusnyamonopolimaka
                    Perusahaan itusebagaipelaksana "Zoutmonopolie-
                         Ordonnantietersebutakanberubahsifatnya
 danmerupakan Perusahaan Negara yang padahakekatnyabekerjaatasdasarkomersieldan
   tidaklagimerupakansatu-satunyabadan yang berkewajibanbertanggung-jawabterhadap
  pembikinandanpembagiangaramsepertihalnyaselamawaktuberlakunya "Zoutmonopolie-
     Ordonnantie1941", melainkanusahanyadisertaiolehusaharakyatseumumnya.Dengan
    demikianakanmaksud yang utamadaripenghapusanmonopoligaramituialahmenambah
               jumlahprodusengaramdisamping yang sudahadapadasaatini.
PelaksanaanUndang-undanginipadahakekatnyadiserahkankepadaPemerintah Daerah, oleh
    karenapengawasandancaramengaturnyapembikinangaramrakyattergantungsekalidari
keadaansetempat, jikaperluataspetunjukMenteriPerindustrian. Penambahansuatuayatbaru
        setelahpasal 2 ayat 3 yang menjadiayat 4 barudidasarkankepadakenyataan,
                                       bahwasebelum
   Undang-undanginiberlaku, dilingkunganjarak 3 km menurutpasal 2 ayat 3 diatassudah
terdapatpegaramanrakyat, hinggaberdasarkanpasal 2 ayat 3 itupegaramanrakyat yang ada
dalamdaerahtersebutataudekatpegaramanPemerintahakandikeluarkan. Berhubungdengan
                                              itu
                  untukmenghindarkantimbulnyahal-hal yang tidakdiinginkan,
                               makadiadakanpenambahanayat
4 barutersebut.Menurut "Zoutmonopolie-Ordonnantie1941", pasal 2 ayat 1 daerahmonopoli
   dahulumeliputiPulau-pulauJawadan Madura, bagian-bagiandariPulau Sumatera seperti
Karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat (kecualikepulauan-kepulauannya),
 Jambi. Bengkulu, Palembang, Lampung, Bangka danBilitonsertasebagiandariKaresidenan
 Riau yaknidaerahBengkalisdan Indragiri danKecamatanKatemar; seluruh Kalimantan yang
    termasukwilayahRepublik Indonesia; bekasKaresidenanMenado (Sulawesi Utara dan
                                           Tengah).
                Dalamdaerah, yang beradadiluardaerahmonopolitersebutdiatas,
                                 semenjakdahulupembikinan
garamolehrakyatadalahbebasdantelahmenjaditradisi. Untukmenghindarkantimbulnyahalhal
      yangtidakdiinginkandalampelaksanaanUndang-undanginididaerah-daerahtersebut
  terakhirini, dipandangperludiadakantambahanpenjelasan, yaitubahwaUndang-undangini
 hanyaberlakubagidaerahberlakunya "Zoutmonopolie-Ordonnantie1941" dahulu. Termasuk
                            Lembaran-Negara No. 38 tahun 1959.
                                Diketahui: MenteriKehakiman,
                                     G.A. MAENGKOM.
                                          CATATAN
            *)Disetujui D.P.R. dalamrapatplenoterbuka ke-20 tanggal 18 Pebruari
                              1959 padahariSenin, P. 244/1959
                                      DICETAK ULANG
      _________________________________________________________________
Silahkan download versi PDF nya sbb: