Undang-Undang Penetapan "undang Undang Darurat (UU 10 thn 1956)

                    UU 10/1956, PENETAPAN "UNDANG UNDANG DARURAT

Tentang:PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASAR HUKUM
   KEPUTUSAN KEPALA DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS
    KEWAJIBANNYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG DAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN
 KEKUASAAN DALAM KEADAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH
      DAERAH TIDAK ADA ATAU TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA *)

                                  Presiden Republik Indonesia,

                                          Menimbang:

a.bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 96 ayat 1 Undang-undang
   Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954
  tentang dasar hukum keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat
    Daerah/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
 b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan
  sebagai undang-undang, akan tetapi berpendapat, bahwa mulai berlakunya undang-undang ini perlu
 diadakan peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan
           Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;

    Mengingat: pasal-pasal 97, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

                          Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

                                          Memutuskan:

                                          Menetapkan:

 Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954 tentang dasar hukum
     keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan
Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya sebagai undang-undang
dan tentang peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan
           Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

  BAB I.*1147 Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1954
   (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 54) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-
                          perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

                                            Pasal 1.

Bilamana berhubung dengan sesuatu hal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dapat dibentuk, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta atau tidak beserta Dewan Pemerintah Daerahnya tidak dapat
    menjalankan tugas kewajibannya, maka sambil menunggu dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah kembali menjalankan
       tugas kewajibannya, hak kekuasaan pemerintah daerah untuk sementara di jalankan oleh:

           a.Kepala Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dibentuk;
  b.Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjalankan
                                        tugas kewajibannya,
    c.Kepala Daerah, apabila dalam hal tersebut sub b juga Dewan Pemerintah Daerah tidak dapat
                                 menjalankan tugas kewajibannya.
                                               Pasal 2.

  Segala keputusan Kepala Daerah Otonom termaksud dalam pasal 1 yang ditetapkan sebelum mulai
 berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sebagai keputusan Daerah Otonom yang bersangkutan,
   hingga ditambah, diubah atau dicabut dengan keputusan Pemerintah Daerah Otonom termaksud.

                                               BAB II.

                                               Pasal 3.

Mulai berlakunya undang-undang ini, maka dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hak
           kekuasaan pemerintah daerah untuk sementara waktu dijalankan sebagai berikut:

  a.kekuasaan membuat Peraturan dan Anggaran Daerah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   setingkat lebih atas, atau kalau ini tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, oleh
 Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas; kalau ini juga tidak ada atau tidak dapat menjalankan
tugas kewajibannya, oleh Kepala Daerah, Swatantra atau bukan, yang setingkat lebih atas;Bagi daerah
 tingkat pertama maka kekuasaan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri; b.kekuasaan pengawasan,
   yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-undang No. 22 tahun 1948, dilakukan oleh Kepala Daerah,
                    Swatantra atau bukan, yang setingkat lebih atas c.q. oleh Presiden;
        c.kekuasaan kecuali yang tersebut dalam sub a dan b dijalankan oleh Kepala Daerah yang
                                                bersangkutan.

                                               Pasal 4.

                      Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan *1148 pengundangan undang-undang
                ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Repubyik Indonesia.

            Disahkan di Djakartapada tanggal 19 Maret 1956Presiden Republik Indonesia,

                                            SOEKARNO.

                    Diundangkanpada tanggal 26 Maret 1956Menteri Kehakiman.

                                     LOEKMAN WIRIADINATA.

                                      Menteri Dalam Negeri a.i.,

                                              SUROSO

    MEMORI PENJELASAN.UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1956TENTANGPENETAPAN
"UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1954 TENTANG DASARHUKUM KEPUTUSAN KEPALA
     DAERAH OTONOM DALAM KEADAAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN
 PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA ATAUTIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA"
   SEBAGAI UNDANG-UNDANGDAN TENTANG PERATURAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM
  KEADAAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH/DEWAN PEMERINTAH DAERAH TIDAK ADA
               ATAUTIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA

Dalam beberapa daerah otonom antara lain yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang N.I.T. No. 44 tahun 1950. ternyata bahwa berhubung
 dengan sesuatu hal (misalnya: dibekukannya Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 ) belum dapat
 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang sangat diperlukan untuk
 dapat memutarkan roda pemerintahan didaerah menurut Undang-undang pemerintahan daerah yang
                                        bersangkutan itu.

 Selain dari pada itu ada kalanya pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah itu
   sudah terbentuk berdasarkan peraturan yang berlaku didaerah itu,akan tetapi karena sesuatu hal
  (misalnya lebih dari separoh mengundurkan diri atau non-aktif, atau seperti telah terjadi dibeberapa
 daerah, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu menyatakan diri bubar) tidak dapat menjalankan
                                         tugas kewajibannya.

  Keadaan seperti tersebut diatas dengan sendirinya tidak hanya akan merugikan daerah-daerah yang
   bersangkutan saja, melainkan juga Negara, karena dengan demikian segala urusan rumah-tangga
   daerah tidak dapat diselenggarakan dengan baik, berhubung dengan terdapatnya "vacuum" dalam
                                       pemerintahan daerah.

 Berhubung dengan itu Pmerintah berpendapat bahwa perlu segera mengatur masalah ini dengan tidak
 menunggu sampai dikeluarkan Undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah yang baru, karena
keadaan dibeberapa daerah sudah sangat mendesaknya. Bahkan ada beberapa daerah seperti Propinsi
Jawa Timur dan Sumatera Utara *1149 dimana karena desakan keadaan Gubernur, Kepala Daerah telah
 menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah dengan menetapkan
juga peraturan-peraturan daerah, hal mana telah mendapat persetujuan Pemerintah. Untuk memberikan
dasar hukum, dan memberi legalisasi pada keadaan tersebut diatas, maka masalah tersebut telah diatur
   oleh Pemerintah dengan suatu Undang-undang Darurat, yaitu Undang-undang Darurat No. 7 tahun
1954.Berdasarkan pasal 97 ayat 4 Undang-undang Dasar Sementara, maka dengan ini Undang-undang
                         Darurat tersebut ditetapkan sebagai undang-undang.

                             Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa:

 a.apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu belum dapat dibentuk seperti misalnya di Propinsi Jawa
Timur, Sumatera Utara dan lain-lain, maka hak tugas dan kewajiban pemerintah daerah untuk sementara
                                 dilakukan oleh Kepala Daerah, sedang
   b.apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sudah dibentuk, akan tetapi karena sesuatu hal tidak
  dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintah daerah ini untuk sementara
 terpaksa dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari derah yang bersangkutan (seperti telah pernah
  terjadi misalnya dibeberapa daerah). Akan tetapi apabila Dewan Pemerintah Daerah inipun tidak dapat
       menjalankan tugas kewajibannya, maka berlakulah ketentuan termaksud dalam pasal I sub c.

 Ketentuan tersebut dalam sub a dan b diatas dengan sendirinya hanya berlaku untuk sementara waktu
 yaitu selama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah yang diperlukan itu belum
                                           dapat dibentuk.

Perlu juga disini dijelaskan, bahwa apabila Dewan Pemerintah Daerah berhubung dengan keadaan tidak
  dapat menjalankan tugas kewajibannya, adalah kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
 segera mengadakan "voorziening"nya. Ketentuan dalam pasal 2 bermaksud untuk memberikan dasar
 hukum kepada keputusan-keputusan Kepala Daerah, yang sebelum mulai berlakunya Undang-undang
           Darurat tersebut diatas telah melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut diatas.

                           Termasuk Lembaran-Negara No. 22 tahun 1956.

                                       --------------------------------

                                               CATATAN
*)Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-25 pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 1956,
                                        P.36/1955-1956

                                     DICETAK ULANG

Contoh uu darurat. Sebutkan contoh uu. Sebutkan contoh undang undang. Sebutkan 10 undang undang. Sebutkan contoh peraturan daerah yg ada di daerahmu!!. Sebutkan 10 contoh undang undang. Contoh penetapan hukum darurat.

Sebutkan 44 uu tentang peraturan pemerintah. Http://carapedia.com/penetapan_undang_undang_darurat_thn_1956_info1037.html. Contoh peraturan yg pernah ada di daerahmu. Contoh uud darurat. Sebutkan uu mengenai pemerintah daerah. Contoh undang undang yang pernah di keluarkan oleh pemerintah indonesia. Sebutkan nama propinsi thn 1956.

Conto penetapan undang undang terbaru.