- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau (UU 33 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau (UU 33 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_kepulauan_anambas_di_provin_33.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan Kabupaten
Natuna pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Natuna,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan
Anambas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
4. Kabupaten Natuna adalah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten
Kepulauan Anambas.
BAB II . . .
-4-
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan
Anambas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas cakupan
wilayah:
a. Kecamatan Siantan;
b. Kecamatan Palmatak;
c. Kecamatan Siantan Timur;
d. Kecamatan Siantan Selatan;
e. Kecamatan Jemaja Timur; dan
f. Kecamatan Jemaja.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Natuna dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan
Anambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
c. sebelah . . .
-5-
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan;
dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Kepulauan Anambas.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak
terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan
Riau serta dilakukan dengan memperhatikan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas berkedudukan di
Tarempa Kecamatan Siantan.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Kepulauan Anambas mencakup urusan wajib dan
urusan . . .
-6-
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Kepulauan Anambas dan pelantikan
Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dilakukan oleh Menteri
Dalam . . .
-7-
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Kepulauan Anambas, dipilih dan disahkan
seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas.
(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepulauan
Riau untuk melantik Penjabat Bupati Kepulauan Anambas.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan
bupati/wakil bupati.
Pasal 11 . . .
-8-
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Natuna dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Kepulauan Anambas, dibentuk perangkat daerah yang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan
unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten
Natuna.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V . . .
-9-
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Natuna bersama Penjabat Bupati Kepulauan Anambas
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan
personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Kepulauan
Anambas.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Kepulauan Anambas difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas yang berada dalam wilayah
Kabupaten Kepulauan Anambas;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Natuna
yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Kepulauan Anambas;
c. utang piutang Kabupaten Natuna yang kegunaannya
untuk Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
d. dokumen . . .
- 10 -
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Kepulauan Anambas.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Natuna, Gubernur Kepulauan Riau selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Kepulauan Riau kepada Menteri
Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Kepulauan Anambas berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai kesanggupannya
memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan
Anambas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Kepulauan
Anambas.
(4) Apabila . . .
- 11 -
(4) Apabila Kabupaten Natuna tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Natuna untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas.
(5) Apabila Provinsi Kepulauan Riau tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Kepulauan Riau untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas.
(6) Penjabat Bupati Kepulauan Anambas menyampaikan
laporan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Natuna.
(7) Penjabat Bupati Kepulauan Anambas menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Kepulauan Riau.
Pasal 17
Penjabat Bupati Kepulauan Anambas berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Kepulauan Anambas dalam waktu
3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Anambas.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur . . .
- 12 -
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Kepulauan Anambas menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun
anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20
Sebelum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Natuna sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Kepulauan Anambas harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 106
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
I. UMUM
Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah ± 251.810,71 km2
dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 1.393.897 jiwa terdiri atas
4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Natuna yang mempunyai luas wilayah ± 2.599,18 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah 92.671 jiwa terdiri atas 17 (tujuh
belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan
untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor
KPTS.05/DPRD/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna terhadap Pembentukan
Kabupaten Anambas, Surat Bupati Natuna Nomor 125/PEM/22/2006
tanggal 27 Januari 2006 perihal Persetujuan Pembentukan Kabupaten
Anambas, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 04/Kpts-DPRD/160/II/2007 tanggal
9 Februari 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Anambas, Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 0040/Kdhkepri.135/02.07 tanggal 5 Pebruari 2007 perihal Usulan
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, Surat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25/DPRD/II/2007 tanggal
8 Februari 2007 Perihal Penetapan Ibu Kota Kabupaten Kepulauan
Anambas, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor . . .
-2-
Nomor 21/SID-RIS/DPRD/2007 tanggal 3 Februari 2007 Perihal Penyiapan
Alokasi Dana untuk Kabupaten Pemekaran Kepulauan Anambas, Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14/DPRD/07
tanggal 25 Juni 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna Terhadap Penetapan Ibukota Kabupaten Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor KPTS.31/DPRD/07
tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten
bagi Calon Kabupaten Kepulauan Anambas, Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 65.b Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang
Pemberian Bantuan Dana bagi Daerah Pemekaran Kabupaten Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau Nomor 0275/Kdhkepri/05/08 tanggal 27 Mei 2008 perihal Dukungan
Penetapan Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas, yang merupakan pemekaran
dari Kabupaten Natuna, terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan
Siantan, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja
Timur, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Siantan Timur.
Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah keseluruhan
± 590,14 km2 dengan jumlah penduduk ± 41.341 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Kepulauan Anambas.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-3-
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala
1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada saat dilakukan
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Kepulauan Anambas,
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada masa
yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas harus disusun
secara serasi dan terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
-4-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pariwisata.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan paling lama
2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada
bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Kepulauan Anambas diusulkan oleh Gubernur
Kepulauan Riau dengan pertimbangan Bupati Natuna.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Anambas kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD
Kabupaten Natuna dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-5-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengaturan tentang jumlah, mekanisme,
dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah" antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Natuna dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Natuna kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Demikian pula BUMD Kabupaten Natuna yang berkedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepulauan Anambas
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas.
Dalam . . .
-6-
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk
Kabupaten Kepulauan Anambas diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Natuna kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,
dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan
pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65.b
Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Natuna
yang belum dibayarkan.
Ayat (5) . . .
-7-
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4879
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_kepulauan_anambas_di_provin_33.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
