- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (UU 5 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (UU 5 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bangka_selatan,_kabupaten_b_5.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH,
KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pada umumnya, serta Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung
pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan
pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial
politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur
di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
c. bahwa pembentukan kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b,
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
4. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang
Darurat Nomor 16 Tahun 1956 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1814);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3811);
10.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
11.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
12.Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA
SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT,
DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal
Pinang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-
undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 3
Wilayah Kabupaten Bangka Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Bangka yang terdiri atas:
a. Kecamatan Simpang Rimba;
b. Kecamatan Payung;
c. Kecamatan Air Gegas;
d. Kecamatan Toboali; dan
e. Kecamatan Lepar Pongok.
Pasal 4
Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Bangka yang terdiri atas:
a. Kecamatan Pangkalan Baru;
b. Kecamatan Koba;
c. Kecamatan Sungai Selan; dan
d. Kecamatan Simpang Katis.
Pasal 5
Wilayah Kabupaten Bangka Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Bangka yang terdiri atas:
a. Kecamatan Jebus;
b. Kecamatan Kelapa;
c. Kecamatan Tempilang;
d. Kecamatan Simpang Teritip; dan
e. Kecamatan Mentok.
Pasal 6
Wilayah Kabupaten Belitung Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Belitung yang terdiri atas :
a. Kecamatan Kelapa Kampit;
b. Kecamatan Manggar;
c. Kecamatan Gantung; dan
d. Kecamatan Dendang.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka
Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Bangka dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Kabupaten
Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan wilayah
Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Belitung dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 8
(1) Kabupaten Bangka Selatan mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Selan dan
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Bangka;
dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
(2) Kabupaten Bangka Tengah mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Toboali,
Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Simpang
Rimba Kabupaten Bangka Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
(3) Kabupaten Bangka Barat mempunyai batas wilayah :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan
Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
(4) Kabupaten Belitung Timur mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sijuk, Kecamatan
Badau, dan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung.
(5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(6) Penentuan batas wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 9
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur masing-masing
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 10
(1) Ibu kota Kabupaten Bangka Selatan berkedudukan di Toboali.
(2) Ibu kota Kabupaten Bangka Tengah berkedudukan di Koba.
(3) Ibu kota Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Mentok.
(4) Ibu kota Kabupaten Belitung Timur berkedudukan di Manggar.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 11
Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur mencakup seluruh
kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 12
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa- ten Bangka Tengah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Belitung Timur, dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum
Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung
Timur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 13
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung
Timur dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Pasal 14
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur,
Penjabat Bupati Bangka Selatan, Penjabat Bupati Bangka Tengah, Penjabat
Bupati Bangka Barat, dan Penjabat Bupati Belitung Timur diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
(2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa
jabatan berikutnya.
(3) Peresmian Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur, serta pelantikan
Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
untuk melantik Penjabat Bupati Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.
(5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap
kinerja penjabat bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses
pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan bupati
dan wakil bupati.
Pasal 15
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung
Timur di masing-masing Kabupaten dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga
Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat,
dan Kabupaten Belitung Timur, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
Bupati Bangka, dan Bupati Belitung sesuai dengan peraturan perundang-
undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan
kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur hal-hal sebagai berikut :
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan,
barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung yang berada di
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka, dan Kabupaten
Belitung yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur;
d. utang piutang Kabupaten Bangka yang kegunaannya untuk
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan
Kabupaten Bangka Barat, utang piutang Kabupaten Belitung yang
kegunaannya untuk Kabupaten Belitung Timur; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Bangka Selatan,
Penjabat Bupati Bangka Tengah, Penjabat Bupati Bangka Barat, dan
Penjabat Bupati Belitung Timur.
(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dilaksanakan, peme- rintah Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur dapat melakukan upaya hukum.
Pasal 17
(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
dibebankan kepada Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung sampai
dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka
Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Bangka dan
Kabupaten Belitung, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten
Bangka dan Kabupaten Belitung yang diterima dari Pemerintah dan
Provinsi.
(3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
Bangka atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka dan Bupati Belitung atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Belitung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Belitung.
(4) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan anggaran
biaya melalui Anggaran Penda- patan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan
pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.
Pasal 18
(1) Sebelum Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan
Kabupaten Bangka Barat menetap- kan Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah
dan Keputusan Bupati Bangka, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
(2) Sebelum Kabupaten Belitung Timur menetapkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati sebagai pelaksa- naan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Belitung, tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
(3) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati Bangka dan Bupati Belitung harus disesuaikan dengan
Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 25
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH,
KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
I. UMUM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah ? 16.423,54 km 2
dengan jumlah penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 926.252 jiwa telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai
dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Bangka mempunyai luas
2
wilayah ? 11.534,14 km perlu dibentuk Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri atas 5
(lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Payung, Kecamatan Air
Gegas, Kecamatan Toboali, dan Kecamatan Lepar Pongok dengan luas wilayah
2
keseluruhan ? 3.607,08 km ; Kabupaten Bangka Tengah yang terdiri atas 4 (empat)
kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Koba, Kecamatan Sungai
Selan, dan Kecamatan Simpang Katis dengan luas wilayah keseluruhan ? 2.155,77
km 2; dan Kabupaten Bangka Barat yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan
Jebus, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Simpang Teritip, dan
Kecamatan Mentok dengan luas wilayah keseluruhan ? 2.820,61 km 2.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Belitung yang mempunyai
2
luas wilayah ? 4.800,60 km perlu dibentuk Kabupaten Belitung Timur yang terdiri atas 4
(empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Manggar, Kecamatan
Gantung, dan Kecamatan Dendang dengan luas wilayah keseluruhan ? 2.5506,91 km 2.
Dengan luas wilayah, persebaran dan pertumbuhan penduduk serta dinamika
kehidupan masyarakat sebuah provinsi baru, perlu diatasi dengan memperpendek
rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Persetujuan terhadap Usul
Pemekaran Kabupaten Bangka, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 9 Maret 2002 tentang Persetujuan
terhadap Usul Pemekaran Kabupaten Belitung, dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 37 Tahun 2002 tanggal 13
Maret 2002 tentang Dukungan Pemekaran Wilayah Kabupaten Bangka dan Kabupaten
Belitung.
Dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka, dan
Pemerintah Kabupaten Belitung berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang
efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan penyelesaian aset
daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling
membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka dan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat serta
Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Bangka
Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung
Timur dalam bentuk lampiran undang-undang.
Ayat (6)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur secara pasti di lapangan
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung berdasarkan hasil
pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan
prasarana Pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur
harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Toboali sebagai ibu kota Kabupaten Bangka Selatan berada
di Kecamatan Toboali.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Koba sebagai ibu kota Kabupaten Bangka Tengah berada di
Kecamatan Koba.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Mentok sebagai ibu kota Kabupaten Bangka Barat berada di
Kecamatan Mentok.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Manggar sebagai ibu kota Kabupaten Belitung Timur berada
di Kecamatan Manggar.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Penjabat Bupati Bangka Tengah, Penjabat Bupati Bangka Barat, dan Penjabat Bupati
Belitung Timur diusulkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada
Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan pertimbangan Bupati Bangka dan Bupati
Belitung, dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil
pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati dapat diangkat kembali atau diganti
penjabat lain.
Ayat (3)
Peresmian dan pelantikan dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat
pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15
Pembentukan dinas Kabupaten dan lembaga teknis Kabupaten harus disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di
bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 16
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, digunakan pegawai,
tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang
telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka
kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup
Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan
kerja sama.
Dalam rangka inventaris dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.
Pasal 17
Ayat (1)
Jangka waktu dukungan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung paling lama 3 (tiga)
tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara
Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila
dalam pembagian secara proporsional belum mencapai kesepakatan antara Kabupaten
Induk dengan Kabupaten Pemekaran, maka Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
memfasilitasi penyelesaiannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4268
LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETERANGAN :
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
........
--------- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETERANGAN :
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten/Kota
........
--------- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN BANGKA BARAT
KETERANGAN :
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
........
--------- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 4
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETERANGAN :
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
........
--------- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_bangka_selatan,_kabupaten_b_5.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
No hp kec mendo barat kab bangka. No hp kec jebus kab bangka barat.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
