- Home »
- Undang-Undang »
- 2003 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (UU 7 thn 2003)
2003
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (UU 7 thn 2003)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_luwu_timur_kabupaten_mamuju_7.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan pada
umumnya, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial
politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dipandang perlu membentuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
c. bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b,
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 874, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7)
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara menjadi Undang-undang.
3. Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Luwu Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Luwu Utara
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Mangkutana;
b. Kecamatan Nuha;
c. Kecamatan Towuti;
d. Kecamatan Malili;
e. Kecamatan Angkona;
f. Kecamatan Wotu;
g. Kecamatan Burau; dan
h. Kecamatan Tomoni.
Pasal 4
Kabupaten Mamuju Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Mamuju
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Bambalamotu;
b. Kecamatan Pasangkayu;
c. Kecamatan Baras; dan
d. Kecamatan Sarudu.
Pasal 5
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Luwu Utara dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupa-ten Mamuju dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 6
(1) Kabupaten Luwu Timur mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi
Sulawesi Tengah;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kendari dan
Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone; dan
d. sebelah barat Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju,
Kecamatan Masamba, dan Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara.
(2) Kabupaten Mamuju Utara mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi
Sulawesi Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi
Sulawesi Tengah;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karossa
Kabupaten Mamuju; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
digambarkan dalam peta wilayah admi- nistrasi yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju
Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Mamuju
Utara, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara sebagai- mana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 8
(1) Ibu kota Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Malili.
(2) Ibu kota Kabupaten Mamuju Utara berkedudukan di Pasangkayu.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 9
Kewenangan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara mencakup
seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-ten Mamuju Utara, dibentuk melalui hasil
Pemilihan Umum Tahun 2004.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Timur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan
setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan
Umum Tahun 2004.
Pasal 12
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara,
Penjabat Bupati Luwu Timur dan Penjabat Bupati Mamuju Utara diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Sulawesi Selatan dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
(2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur
Sulawesi Selatan dapat mengangkat penjabat bupati untuk masa jabatan
berikutnya.
(3) Peresmian Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara serta
pelantikan Penjabat Bupati dilaku-kan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-undang ini
diundangkan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sulawesi Selatan untuk
melantik Penjabat Bupati Luwu Timur dan Penjabat Bupati Mamuju Utara.
(5) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sulawesi Selatan melakukan
pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di masing-masing Kabupaten dibentuk Sekretariat
Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas
Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur
dan Kabupaten Mamuju Utara, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu
Utara dan Bupati Mamuju sesuai dengan peraturan perundang-undangan
menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Mamuju
Utara hal-hal sebagai berikut:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan,
barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Mamuju yang berada dalam
wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara;
c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten
Mamuju yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten
Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara;
d. utang piutang Kabupaten Luwu Utara yang kegunaannya untuk
Kabupaten Luwu Timur, dan utang piutang Kabupaten Mamuju yang
kegunaannya untuk Kabupaten Mamuju Utara; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Luwu Timur dan
Penjabat Bupati Mamuju Utara.
(3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak dilaksanakan, peme- rintah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara dapat melakukan upaya hukum.
Pasal 15
(1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat
dibebankan kepada Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju sampai
dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara.
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari sebagian
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Luwu Utara
dan Kabupaten Mamuju, serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten
Luwu Utara, dan Kabupaten Mamuju yang diterima dari Pemerintah dan
Provinsi.
(3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari Dana Alokasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Luwu
Utara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Utara, dan Bupati Mamuju atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamuju pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mamuju.
(4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran biaya
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai
dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu
Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju
Utara.
Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Luwu Timur menetapkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati sebagai pelaksa-naan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Luwu Utara tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
(2) Sebelum Kabupaten Mamuju Utara menetapkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati sebagai pelaksa-naan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Mamuju tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
(3) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan
Keputusan Bupati Luwu Utara dan Bupati Mamuju harus disesuaikan
dengan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
I. UMUM
Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah ? 62.482,54 km 2 dengan jumlah
penduduk pada Tahun 2002 berjumlah 7.088.463 jiwa telah menunjukkan kemajuan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan
potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Utara yang
2
mempunyai luas wilayah ? 14.447,46 km perlu dibentuk Kabupaten Luwu Timur yang
terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Nuha,
Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu,
Kecamatan Burau, dan Kecamatan Tomoni dengan luas wilayah keseluruhan ? 6.944,88
2
km .
Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Mamuju yang mempunyai
luas wilayah ? 11.057,81 km 2 perlu dibentuk Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri atas 4
(empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu,
Kecamatan Baras, dan Kecamatan Sarudu dengan luas wilayah keseluruhan ? 3.043,75
km 2.
Dengan luas wilayah dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya
terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali
pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang
Persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2001 Tanggal 24
Mei 2001 tentang Persetujuan Usul Pemekaran Kabupaten Luwu Utara, Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21/I/Kpts/DPRD/2002
tanggal 28 Agustus 2002 tentang Persetujuan Kecamatan Pasangkayu sebagai Ibu Kota
Kabupaten Mamuju Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 24 Mei 2001 tentang Persetujuan Usul
Pemekaran Kabupaten Mamuju.
Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara sebagai
daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu
Utara dan Pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang
efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pengaturan dan
penyelesaian aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam
semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu
Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju
Utara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Luwu Timur
dan Kabupaten Mamuju Utara dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (4)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara secara
pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi
dengan titik koordinat batas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara
sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara harus benar-benar
serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Malili sebagai ibu kota Kabupaten Luwu Timur berada di
Kecamatan Malili.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pasangkayu sebagai ibu kota Kabupaten Mamuju Utara
berada di Kecamatan Pasangkayu.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Luwu Timur dan Penjabat Bupati Mamuju Utara diusulkan oleh
Gubernur Sulawesi Selatan kepada Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan
pertimbangan Bupati Luwu Utara dan Bupati Mamuju, dari pegawai negeri sipil yang
memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati dapat diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil
pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Untuk masa jabatan berikutnya Penjabat Bupati dapat diangkat kembali atau diganti
Penjabat lain.
Ayat (3)
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
memberikan dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal
di bidang penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas di kecamatan-kecamatan
dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta Kabupaten
Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara, pemerintah daerah yang bersangkutan
melakukan kerja sama.
Dalam rangka inventarisasi dan penyerahan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Upaya hukum merupakan upaya terakhir setelah ditempuh upaya musyawarah.
Pasal 15
Ayat (1)
Jangka waktu dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Pemerintah
Kabupaten Mamuju paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan
pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Luwu Utara dengan
Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Mamuju Utara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembagian secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam pembagian secara proporsional belum mencapai kesepakatan antara
Kabupaten Luwu Utara dengan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju
dengan Kabupaten Mamuju Utara, maka Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
memfasilitasi penyelesaiannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4270
LAMPIRAN 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN LUWU TIMUR
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
LAMPIRAN 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2003
TANGGAL 25 PEBRUARI 2003
PETA KABUPATEN MAMUJU UTARA
KETERANGAN :
++++++++ : Batas Provinsi
+-+-+-+-+-+- : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_luwu_timur_kabupaten_mamuju_7.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
