Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (UU 34 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang
berkembang di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Sintang dan Kabupaten
Sanggau perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya,
kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan
lainnya, dibentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantan Barat;

c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN
KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur.

3. Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Melawi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sintang yang terdiri
atas:

a. Kecamatan Sokan;

b. Kecamatan Tanah Pinoh;

c. Kecamatan Belimbing;
d. Kecamatan Sayan;

e. Kecamatan Nanga Pinoh;

f. Kecamatan Ella Hilir; dan

g. Kecamatan Menukung.

Pasal 4

Kabupaten Sekadau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sanggau yang
terdiri atas:

a. Kecamatan Belitang Hulu;

b. Kecamatan Belitang;

c. Kecamatan Belitang Hilir;

d. Kecamatan Sekadau Hilir;

e. Kecamatan Sekadau Hulu;

f. Kecamatan Nanga Taman; dan

g. Kecamatan Nanga Mahap.

Pasal 5
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Sintang dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Melawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Sanggau dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Kabupaten Melawi mempunyai batas wilayah :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan
Kayan Hilir, dan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten
Sintang;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sandai Kabupaten
Ketapang, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, dan Kecamatan
Sei Tebelian Kabupaten Sintang.

(2) Kabupaten Sekadau mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hulu
Kabupaten Sintang;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah,
Kecamatan Ketungau Hilir, dan Kecamatan Sepauk Kabupaten
Sintang;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kecamatan
Sungai Laur, dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meliau, Kecamatan
Kapuas, Kecamatan Mukok, dan Kecamatan Jangkang Kabupaten
Sanggau.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Melawi dan
Pemerintah Kabupaten Sekadau menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1) Ibu kota Kabupaten Melawi berkedudukan di Nanga Pinoh.

(2) Ibu kota Kabupaten Sekadau berkedudukan di Sekadau.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau mencakup
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang
pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 10
(1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembinaan dan
memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau untuk pertama kali dibentuk
melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Melawi dan Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dipilih dan
disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Pasal 13

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau, Penjabat
Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
Gubernur Kalimantan Barat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai
negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau serta pelantikan
Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
setelah Undang-undang ini diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Kalimantan Barat untuk
melantik Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau.

(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Kalimantan Barat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau dan
dilantiknya Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundangan.
(2) Pemerintah Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Sekadau
memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Bupati Sintang menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah
Kabupaten Melawi dan Bupati Sanggau menginventarisasi, mengatur, dan
melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau hal-hal sebagai berikut :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Sekadau;

b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang berada dalam wilayah
Kabupaten Melawi; dan barang milik/kekayaan daerah yang berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau yang
berada dalam wilayah Kabupaten Sekadau;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sintang yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Melawi; dan Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Sanggau yang kedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Sekadau;

d. utang piutang Kabupaten Sintang yang kegunaannya untuk
Kabupaten Melawi; dan utang piutang Kabupaten Sanggau yang
kegunaannya untuk Kabupaten Sekadau; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Sekadau.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Kalimantan Barat dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat
Bupati Sekadau.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau memiliki kewenangan atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat
daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kabupaten Sintang wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten
Melawi; dan Kabupaten Sanggau wajib memberikan bantuan dana kepada
Kabupaten Sekadau, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-
kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di
daerah pemekaran selama belum dimekarkan.

(4) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran biaya
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Barat untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.

(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Melawi dan Kabupaten Sekadau menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.

(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Kalimantan Barat.

(7) Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau melaksanakan
penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada
Gubernur Kalimantan Barat.

(8) Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau menyusun dan
menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten
(RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar
pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 17

(1) Sebelum Kabupaten Melawi dan Sekadau dapat menetapkan Peraturan
Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-
undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang dan
Bupati Sanggau tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Melawi dan
Kabupaten Sekadau.

(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang yang berlaku di
Kabupaten Melawi; dan semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati
Sanggau yang berlaku di Kabupaten Sekadau, harus disesuaikan dengan
Undang-undang ini.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya
Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Melawi dan di Kabupaten Sekadau
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dan
Kabupaten Sanggau.

(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Melawi dan di
Kabupaten Sekadau dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Melawi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.

(3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Melawi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang dan pengajuan calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum di Kabupaten Sanggau.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 149
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI
DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM
2
Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas wilayah ? 146.807 km dengan penduduk pada
tahun 2003 berjumlah 3.958.448 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Sintang mempunyai luas wilayah ? 32.279 km 2 dengan penduduk pada Tahun
2003 berjumlah 477.391 jiwa dan Kabupaten Sanggau yang mempunyai luas wilayah ?
18.302 km 2 dengan penduduk pada tahun 2003 berjumlah 525.749 jiwa, memiliki potensi
daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka
sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, dengan membentuk Kabupaten Melawi dan
Kabupaten Sekadau.
2
Kabupaten Sintang yang mempunyai luas ? 32.279 km perlu dibentuk Kabupaten Melawi
yang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sokan, Kecamatan Tanah Pinoh,
Kecamatan Belimbing, Kecamatan Sayan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan Ella Hilir,
dan Kecamatan Menukung dengan luas wilayah keseluruhan ? 10.640,80 km 2 dengan jumlah
penduduk tahun 2003 ? 155.701 jiwa.
2
Kabupaten Sanggau yang mempunyai luas wilayah ? 18.302 km perlu dibentuk Kabupaten
Sekadau yang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Belitang Hulu, Kecamatan
Belitang, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu,
Kecamatan Nanga Taman, dan Kecamatan Nanga Mahap dengan luas wilayah keseluruhan
? 5.444,2 km 2 dengan jumlah penduduk tahun 2003 ? 168.132 jiwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 28 Mei 2002 tentang Persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan
Barat Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Sintang, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 1 Juni 2001 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Terhadap Rencana
Pemekaran Daerah Kabupaten Sintang, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang
Persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Barat Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten
Sanggau, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10
Tahun 2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Persetujuan DPRD Mengenai Pemekaran
Kabupaten Sanggau; dipandang perlu membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sebagai Daerah Otonom,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten
Sanggau berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan
dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi,
Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, antara lain tergambar dalam
mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Melawi dan Penjabat Bupati Sekadau. Meskipun
Gubernur Kalimantan Barat memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Melawi
dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Sintang, dan
Penjabat Bupati Sekadau, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari
Bupati Sanggau.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan
prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta
optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Melawi
dan Kabupaten Sekadau dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (4)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau secara pasti
di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Melawi dan
Kabupaten Sekadau berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi
dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sesuai
dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau harus benar-benar serasi dan
terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud Nanga Pinoh sebagai ibu kota Kabupaten Melawi berada di
Kecamatan Nanga Pinoh.
Ayat (2)
Yang dimaksud Sekadau sebagai ibu kota Kabupaten Sekadau berada di
Kecamatan Sekadau Hilir.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10

Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.

Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Sintang
dengan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4344

Silahkan download versi PDF nya sbb: