Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (UU 39 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Provinsi Bengkulu :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
Kabupaten Rejang Lebong perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;

d. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN
KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

3. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan.yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Seluma,
Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten
Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang
terdiri atas:

a. Kecamatan Lebong Utara;

b. Kecamatan Lebong Tengah;
c. Kecamatan Rimbo Pengadang;

d. Kecamatan Lebong Selatan; dan

e. Kecamatan Lebong Atas.

Pasal 4

Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong
yang terdiri atas:

a. Kecamatan Ujan Mas;

b. Kecamatan Kepahiang;

c. Kecamatan Tebat Karai; dan

d. Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Rejang Lebong dikurangi dengan
wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah
Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6
(1) Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu
Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten
Bengkulu Utara; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya,
Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

(2) Kabupaten Kepahiang mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang
Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung
Kabupaten Bengkulu Utara; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten
Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan
dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-undang ini.

(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Lebong dan
Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bengkulu serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1) Ibu kota Kabupaten Lebong berkedudukan di Tubei.

(2) Ibu kota Kabupaten Kepahiang berkedudukan di Kepahiang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang mencakup
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang
pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten induk sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 10

(1) Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai
bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang untuk pertama kali dibentuk melalui hasil
Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lebong dan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati Lebong dan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dipilih dan
disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, Penjabat
Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Gubernur
Bengkulu untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang serta pelantikan
Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
setelah Undang-undang ini diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik
Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.

(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan
dilantiknya Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
(1) Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah
Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang hal-hal sebagai
berikut :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam wilayah
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang;

d. utang piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Lebong atau Kabupaten Kepahiang.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak pelantikan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang memiliki kewenangan atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten
Lebong dan Kabupaten Kepahiang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan
pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.

(4) Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk menunjang
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong
dan Kabupaten Kepahiang.

(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Bengkulu.

(7) Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang melaksanakan
penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada
Gubernur Bengkulu.

(8) Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang menyusun dan
menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)
dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban
keuangan daerah kepada Gubernur Bengkulu.

Pasal 17

(1) Sebelum Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dapat menetapkan
Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan
Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Rejang
Lebong berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang.

(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Rejang Lebong yang berlaku
masing-masing di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang.

(3) Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong
dan pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahk
an di
Jakart
a
pada
tangga
l 18
Desem
ber
2003
PRESI
DEN
REPU
BLIK
INDO
NESIA
,
ttd
MEGA
WATI
SOEK
ARNO
PUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 154
PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG
DI PROVINSI BENGKULU

I. UMUM
2
Provinsi Bengkulu yang memiliki luas wilayah ? 19.780,7 km dengan penduduk pada tahun
2002 berjumlah 1.563.622 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai luas wilayah ? 4.110 km 2 dengan penduduk
pada tahun 2003 berjumlah 433.150 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi
untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru.

Kabupaten Lebong terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Lebong Utara,
Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan,
2
dan Kecamatan Lebong Atas, dengan luas wilayah keseluruhan ? 1.929 km dengan
jumlah penduduk ? 87.354 jiwa.

Kabupaten Kepahiang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Ujan Mas,
Kecamatan Kepahiang, Kecamatan Tebat Karai, dan Kecamatan Bermani Ilir, dengan luas
wilayah keseluruhan ? 665 km 2 dengan jumlah penduduk ? 109.674 jiwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
28/KPTS/DPRD-I/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Rejang
Lebong Menjadi 3 (tiga) Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pemekaran
Wilayah Kabupaten Lebong dan Kepahiang, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan
pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat Kabupaten Rejang Lebong serta Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten
Lebong, dan Kabupaten Kepahiang antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan
Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.

Meskipun Gubernur Bengkulu memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Lebong
dan Penjabat Bupati Kepahiang, dalam proses pengusulannya dapat meminta
pertimbangan dari Bupati Rejang Lebong.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan
prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta
optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Lebong
dan Kabupaten Kepahiang dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (4)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara
pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten
Lebong dan Kabupaten Kepahiang berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang
dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong
dan Kabupaten Kepahiang harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya
dalam satu kesatuan dengan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu, dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud Tubei sebagai ibu kota Kabupaten Lebong berada di Kecamatan
Lebong Atas.
Ayat (2)
Yang dimaksud Kepahiang sebagai ibu kota Kabupaten Kepahiang berada di
Kecamatan Kepahiang.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Rejang
Lebong dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4349

Lampiran >>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

c. c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut
dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN
KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang
terdiri atas:

a. Kecamatan Lebong Utara;

b. Kecamatan Lebong Tengah;

c. Kecamatan Rimbo Pengadang;
d. Kecamatan Lebong Selatan; dan

e. Kecamatan Lebong Atas.

Pasal 4

Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong
yang terdiri atas:

a. Kecamatan Ujan Mas;

b. Kecamatan Kepahiang;

c. Kecamatan Tebat Karai; dan

d. Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 5

Pasal 6
(1) Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu
Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten
Bengkulu Utara; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya,
Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

(2) Kabupaten Kepahiang mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang
Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera
Selatan;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung
Kabupaten Bengkulu Utara; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten
Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan
dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-undang ini.

(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Ibu kota Kabupaten Lebong berkedudukan di Tubei.

(2) Ibu kota Kabupaten Kepahiang berkedudukan di Kepahiang.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 10

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan sebagai
bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang untuk pertama kali dibentuk melalui hasil
Pemilihan Umum Tahun 2004.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pasal 13

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang serta pelantikan
Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
setelah Undang-undang ini diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Bengkulu untuk melantik
Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.

(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Bengkulu melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(2) Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang
memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang;

d. utang piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Lebong atau Kabupaten Kepahiang.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(2) Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang menyusun Rencana Pembiayaan
Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.
(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Bengkulu.

Pasal 17

(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Rejang Lebong yang berlaku
masing-masing di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang harus
disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 154
PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG
DI PROVINSI BENGKULU

Meskipun Gubernur Bengkulu memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Lebong
dan Penjabat Bupati Kepahiang, dalam proses pengusulannya dapat meminta
pertimbangan dari Bupati Rejang Lebong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4349

Silahkan download versi PDF nya sbb: