Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua (UU 35 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Biak Numfor, untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
Kabupaten Biak Numfor perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Supiori di Provinsi Papua;

c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Supiori;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI
PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Papua adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

3. Kabupaten Biak Numfor Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom Di Propinsi Irian Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Supiori di Provinsi Papua dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Supiori berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Biak Numfor yang
terdiri atas:
a. Distrik Supiori Utara;

b. Distrik Supiori Timur; dan

c. Distrik Supiori Selatan.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Supiori, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Biak Numfor dikurangi dengan wilayah Kabupaten Supiori
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Kabupaten Supiori mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;

b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Warsa dan Distrik Biak Barat
Kabupaten Biak Numfor;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Yapen; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Aruri.

(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta
wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.

(3)Penentuan batas wilayah Kabupaten Supiori secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Supiori sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pemerintah Kabupaten Supiori menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Supiori sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Supiori berkedudukan di Sorendiweri.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Supiori mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan
kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Supiori dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak
diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
daerah.

(2)Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Supiori melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Supiori.

(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori untuk pertama kali
dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2)Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Supiori, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati dan Wakil Bupati Supiori dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun
setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Supiori, Penjabat Bupati Supiori diangkat
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang
diusulkan Gubernur Papua untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3)Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4)Peresmian Kabupaten Supiori serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini
diundangkan.

(5)Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua untuk melantik

(6)Penjabat Bupati Supiori.
Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Papua melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Dengan diresmikannya Kabupaten Supiori dan dilantiknya Penjabat Bupati
Supiori dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemerintah Kabupaten Supiori memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1)Bupati Biak Numfor menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten Supiori hal-hal sebagai berikut :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Supiori;

b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang berada dalam wilayah
Kabupaten Supiori;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Supiori;

d. utang piutang Kabupaten Biak Numfor yang kegunaannya untuk
Kabupaten Supiori; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Supiori.

(2)Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Papua dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung
sejak pelantikan Penjabat Bupati Supiori.

(3)Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1)Kabupaten Supiori memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan retribusi
daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Supiori sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2)Kabupaten Supiori berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Kabupaten Biak Numfor wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten
Supiori selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana
yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama
belum dimekarkan.

(4)Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua untuk menunjang kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sampai dengan
ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori.

(5)Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Supiori menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai
dasar pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Penjabat Bupati.

(6)Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Papua.

(7)Penjabat Bupati Supiori melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dan
menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan
Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Papua.

(8)Penjabat Bupati Supiori menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana
Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan penjabat Bupati
sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Gubernur
Papua.

Pasal 16
(1)Sebelum Kabupaten Supiori dapat menetapkan Peraturan Daerah dan
membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua
Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Biak Numfor tetap berlaku dan
dilaksanakan di Kabupaten Supiori.

(2)Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Biak Numfor yang berlaku di
Kabupaten Supiori harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 17

(1)Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Supiori dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Biak Numfor.

(2)Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Supiori dilakukan setelah
pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Supiori.

(3)Pengajuan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Biak Numfor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 150
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI
DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM
2
Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah ? 421.981 km dengan penduduk pada tahun
2003 berjumlah 2.407.744 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Biak Numfor yang mempunyai luas wilayah ? 3.130 km 2 dengan penduduk pada
tahun 2003 berjumlah 126.013 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang
kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan
kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
khususnya di Provinsi Papua, dengan membentuk Kabupaten Supiori.

Kabupaten Supiori yang terdiri atas 3 (tiga) Distrik, yaitu Distrik Supiori Utara, Distrik Supiori
2
Timur, dan Distrik Supiori Selatan dengan luas wilayah keseluruhan ? 528 km dengan
penduduk pada tahun 2003 berjumlah 12.369 jiwa. Berdasarkan hal tersebut di atas dan
memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 4/DPRD/2002 tanggal 23 Mei 2002
tentang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Terhadap
Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 03/PIMP/DPRD-BN/2001 tanggal 13
Agustus 2001 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Supiori, dipandang
perlu membentuk Kabupaten Supiori sebagai Daerah Otonom.
Dengan terbentuknya Kabupaten Supiori sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi
Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang
efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian
pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat
saling membantu serta pembenahan dalam rangka optimalisasi pengelolaan luas wilayah
untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Supiori.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten
Supiori antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Supiori.
Meskipun Gubernur Papua memiliki kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Supiori,
dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Biak Numfor.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Supiori perlu melakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan,
pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan
sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Supiori
dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Supiori secara pasti di lapangan, ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Supiori berdasarkan hasil pengukuran
di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Supiori sesuai dengan potensi daerah,
khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Supiori harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan
sistem dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Papua, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.

Pasal 7
Yang dimaksud Sorendiweri sebagai ibu kota Kabupaten Supiori berada di Distrik Supiori
Timur.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu dapat
melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten Induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Biak
Numfor dengan Kabupaten Supiori.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4345

Silahkan download versi PDF nya sbb:

pembentukan_kabupaten_supiori_di_provinsi_papua_(_35.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Contoh surat keputusan bupati kabupaten biak numfor. Contoh surat pemerintah kab. supiori. Peraturan daerah kabupaten supiori tentang pembentukan dinas badan kantor. Laporan pertanggungjawaban kab.biak numfor. Tutup buku keuangan kab supiori.