- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua (UU 19 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua (UU 19 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_mamberamo_raya_di_provinsi_19.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DI PROVINSI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Sarmi
dan Kabupaten Waropen pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Sarmi dan Kabupaten Waropen, dipandang perlu
membentuk Kabupaten Mamberamo Raya di wilayah
Provinsi Papua;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam
pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua;
Mengingat: . . .
-2-
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal 20, dan Pasal
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor . . .
-3-
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan . . .
-4-
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Barat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151).
4. Kabupaten Sarmi adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten
Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4245).
5. Kabupaten Waropen adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang . . .
-5-
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten
Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4245).
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,
DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten
Mamberamo Raya di wilayah Provinsi Papua dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Mamberamo Raya berasal dari:
a. sebagian wilayah Kabupaten Sarmi yang terdiri atas
cakupan wilayah Distrik Mamberamo Tengah, Distrik
Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik
Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hilir;
dan
b. sebagian wilayah Kabupaten Waropen yang terdiri
atas cakupan wilayah Distrik Waropen Atas, Distrik
Benuki, dan Distrik Sawai.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Mamberamo Raya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Sarmi dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a . . .
-6-
huruf a dan wilayah Kabupaten Waropen dikurangi
dengan wilayah Kabupaten Mamberamo Raya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Mamberamo Raya mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera
Pasifik;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Sarmi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten
Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Waropen dan Kabupaten Yapen.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan
wilayah Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana
tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas
tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang
merupakan wilayah Kabupaten Mamberamo Raya
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-
Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Mamberamo
Raya secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
(6) Ketentuan . . .
-7-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas
wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Mamberamo Raya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Papua serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya berkedudukan di
Burmeso.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Mamberamo Raya mencakup
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan . . .
-8-
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pembangunan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
m.pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV . . .
-9-
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
Dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Mamberamo Raya dan pelantikan
Penjabat Bupati Mamberamo Raya dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 10
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya untuk pertama
kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan
perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten
Waropen.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo
Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sarmi yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan
Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah
Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya,
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Waropen yang asal daerah pemilihannya
pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Waropen dan Kabupaten
Mamberamo Raya sebagai akibat dari Undang-
Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk
mengisi . . .
- 10 -
mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya atau tetap pada
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
pelantikan Penjabat Bupati Mamberamo Raya.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 11
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Mamberamo Raya dipilih dan disahkan
Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Mamberamo Raya.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Papua untuk melantik Penjabat Bupati Mamberamo
Raya.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila . . .
- 11 -
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat
Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.
Pasal 12
Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Memberamo Raya dengan dukungan dana dari:
a. Kabupaten Sarmi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah);
b. Kabupaten Waropen sebesar Rp.2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
c. Provinsi Papua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 13
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Mamberamo Raya dibentuk perangkat daerah yang
meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
BAB V . . .
- 12 -
BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Sarmi dan Bupati Waropen bersama Penjabat
Bupati Mamberamo Raya menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel,
penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten Mamberamo Raya.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3
(tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten
Mamberamo Raya.
(5) Gubernur Papua memfasilitasi pemindahan personel,
penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten
Mamberamo Raya.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja
personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sarmi dan/atau Kabupaten Waropen
yang berada dalam wilayah Kabupaten
Mamberamo Raya;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
Sarmi dan/atau Kabupaten Waropen yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Mamberamo Raya;
c. utang . . .
- 13 -
c. utang piutang Kabupaten Sarmi dan/atau
Kabupaten Waropen yang kegunaannya untuk
Kabupaten Mamberamo Raya menjadi tanggung
jawab Kabupaten Mamberamo Raya; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya
diperlukan oleh Kabupaten Mamberamo Raya.
(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Sarmi dan/atau Bupati
Waropen, Gubernur Papua selaku wakil Pemerintah
wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaporkan oleh Gubernur Papua kepada Menteri
Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Mamberamo Raya berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai dana perimbangan
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Sarmi sesuai kesanggupannya
memberikan hibah berupa uang untuk menunjang
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
Mamberamo Raya sebesar Rp.12.000.000.000 (dua
belas miliar rupiah) setiap tahun selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut, dan Kabupaten Waropen sesuai
kesanggupannya . . .
- 14 -
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya sebesar
Rp.9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah) setiap
tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya sebesar
Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) setiap tahun
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan
Penjabat Bupati Mamberamo Raya.
(4) Apabila Kabupaten Sarmi dan/atau Kabupaten
Waropen tidak memenuhi kesanggupannya
memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi
penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten
Sarmi dan/atau Kabupaten Waropen untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
(5) Apabila Provinsi Papua tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Papua untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
(6) Penjabat Bupati Mamberamo Raya menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Sarmi dan Bupati
Waropen.
(7) Penjabat Bupati Mamberamo Raya menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur
Papua.
Pasal 17
Penjabat Bupati Mamberamo Raya berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan.
BAB VII . . .
- 15 -
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu
3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Papua melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
Mamberamo Raya.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Papua sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Mamberamo Raya menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mamberamo Raya untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Mamberamo Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Papua.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Mamberamo Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20 . . .
- 16 -
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Mamberamo Raya menetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Sarmi dan/atau
Peraturan Bupati Waropen tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Mamberamo Raya.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi dan/atau
Peraturan Daerah Kabupaten Waropen, Peraturan
dan Keputusan Bupati Sarmi dan/atau Peraturan dan
Keputusan Bupati Waropen yang selama ini berlaku
di Kabupaten Mamberamo Raya harus disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Mamberamo Raya
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 17 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 44
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
- 18 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DI PROVINSI PAPUA
I. UMUM
Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah ± 309.934,40 km2 dengan
penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 1.841.548 jiwa terdiri atas
19 (sembilan belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Sarmi yang mempunyai luas wilayah 35.589 km2 dengan
jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 31.383 jiwa.
Kabupaten Waropen yang mempunyai luas wilayah 16.944 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 berjumlah 21.503 jiwa.
Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut
di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat
ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dituangkan dalam Surat Bupati Sarmi kepada Gubernur Papua
Nomor 136/143/2003 pada tanggal 22 Oktober 2003 perihal
persetujuan pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor
05/KPTS/DPRD-SARMI/PIMP/2005 tanggal 12 September 2005
tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi
Nomor 06/KPTS/DPRD-SARMI/PIMP/2005 tanggal 12 September
2005 tentang Persetujuan Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya,
Rekomendasi Bupati Waropen Nomor 136/125/SET pada tanggal 26
Oktober 2003 tentang Dukungan Terhadap Usul Pemekaran Wilayah
Mamberamo . . .
-2-
Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Waropen Nomor 268/KPTS/PIMP/DPRD-WRP/2005
tanggal 15 September 2005 tentang Persetujuan Pembentukan
Kabupaten Mamberamo Raya, Surat Gubernur Papua kepada
Menteri Dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 2003 Nomor
135/4692/SET perihal usul pembentukan/pemekaran Kabupaten
Mamberamo Raya di Provinsi Papua, Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 17/PIM-
DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Dukungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Terhadap Pembentukan
Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Nomor 022/SK/-
Kt/WRP/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen Memberikan
Dukungan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemerintahan Selama 3
(tiga) Tahun Berturut-turut dan Pembiayaan Pilkada Pertama Kali
Bagi Kabupaten Mamberamo Raya, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 03/KPTS/DPRD-
SARMI/PIMP/2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang Persetujuan
Kabupaten Sarmi Memberikan Dukungan Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemerintahan Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut
dan Pembiayaan Pilkada Pertama Kali Bagi Kabupaten Mamberamo
Raya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nomor
02/PIM-DPRP/2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang Bantuan Dana
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah Pertama Bagi Calon Kabupaten Mamberamo Raya,
dan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2007
tanggal 2 Februari 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah Pertama Bagi Calon Kabupaten Mamberamo Raya.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk
Kabupaten Mamberamo Raya.
Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya merupakan pemekaran
dari Kabupaten Sarmi yang terdiri atas 5 (lima) distrik, yaitu Distrik
Mamberamo Hulu, Distrik Mamberamo Tengah, Distrik Mamberamo
Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hilir, Distrik Rufaer dan
Kabupaten Waropen yang terdiri atas 3 (tiga) distrik, yaitu Distrik
Waropen Atas, Distrik Sawai dan Distrik Benuki. Kabupaten
Mamberamo Raya memiliki luas wilayah keseluruhan ± 23.813,91
km2 . . .
-3-
km2 dengan jumlah penduduk ± 23.926 jiwa pada tahun 2006.
Berdasarkan Surat Gubernur Papua Nomor 155/078/SET tanggal 9
Januari 2007 perihal laporan rapat koordinasi dalam rangka
percepatan pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, dalam
lampiran surat dinyatakan sesuai dengan permintaan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sarmi, untuk menjadikan satu-satunya
kabupaten induk bagi Kabupaten Mamberamo Raya, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen telah menyetujui
permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk menjadi
satu-satunya kabupaten induk bagi Kabupaten Mamberamo Raya.
Dengan terbentuknya Kabupaten Mamberamo Raya sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mamberamo Raya
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya
alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 . . .
-4-
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala
1:50.000.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Mamberamo Raya
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya harus benar-
benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu
kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu
dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7 . . .
-5-
Pasal 7
Burmeso sebagai Ibu Kota Kabupaten Mamberamo Raya berada
di Distrik Mamberamo Tengah.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu
kota kabupaten.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Mamberamo Raya diusulkan oleh
Gubernur Papua dengan pertimbangan Bupati Sarmi dan
Bupati Waropen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12 . . .
-6-
Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Mamberamo Raya kepada APBD Provinsi Papua, APBD
Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen dilaksanakan secara
proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-
masing daerah, sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi
Percepatan Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya pada
tanggal 5 Januari 2007, yang hasil Berita Acaranya
ditandatangani oleh Wakil Bupati Sarmi, Bupati Waropen, Ketua
DPRD Kabupaten Sarmi, Ketua DPRD Kabupetan Waropen,
Ketua DPRP dan Gubernur Papua.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen
dalam wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen
dari . . .
-7-
dari Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen
kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
Demikian pula BUMD Kabupaten Sarmi dan/atau
Kabupaten Waropen yang berkedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Mamberamo Raya, untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Sarmi dan/atau Kabupaten
Waropen kepada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten Sarmi dan/atau Kabupaten Waropen
dan Kabupaten Mamberamo Raya, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk
Kabupaten Mamberamo Raya diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sarmi dan/atau Kabupaten Waropen kepada
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Berkenaan
dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16 . . .
-8-
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah
uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Nomor
03/KPTS/DPRD-SARMI/PIMP/2007 tanggal 30 Januari
2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Waropen Nomor 022/SK/-Kt/WRP/I/2007
tanggal 30 Januari 2007.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" adalah
pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Pimpinan DPRP Nomor 02/PIMP-DPRP/2007 tanggal 2
Februari 2007 dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 11
Tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten
Sarmi dan Kabupaten Waropen yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi
Papua yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17 . . .
-9-
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4709
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_mamberamo_raya_di_provinsi_19.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
