Home
Undang-Undang
2008

2008

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua (UU 4 thn 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua
pada umumnya dan Kabupaten Jayawijaya pada khususnya serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan
ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan
keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja
dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
Kabupaten Jayawijaya, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten
Yalimo di wilayah Provinsi Papua;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Yalimo diharapkan akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan.
2. Undang-Undang . .
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di
Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
2

bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan .
8. Undang-Undang . .
8.
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
YALIMO DI PROVINSI PAPUA.

Otonomi . . .
3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Barat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151).

4. Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907), yang
merupakan kabupaten asal Kabupaten Yalimo.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Yalimo di wilayah Provinsi
Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Yalimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya
yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Distrik Elelim;
b. Distrik Apalapsili;
c. Distrik Abenaho;
d. Distrik Benawa; dan
e. Distrik Welarek.

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 4 . . .
Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Yalimo, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Jayawijaya dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Yalimo mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Airu Kabupaten Jayapura;
b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Anggruk Kabupaten
Yahukimo;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Walelagama dan Distrik
Kurulu Kabupaten Jayawijaya; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kobakma, dan Distrik
Megambilis Kabupaten Mamberamo Tengah.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.

(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Yalimo secara pasti di lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya
5

Kabupaten Yalimo.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Yalimo menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yalimo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua serta
dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Bagian Keempat . . .
Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Yalimo berkedudukan di Elelim.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten
Yalimo mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olah raga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6

p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik luar negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik . . .
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Yalimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Yalimo dan pelantikan Penjabat Bupati Yalimo
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6
(enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yalimo,
dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Yalimo.

(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dari
pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan
7

dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan
usulan Gubernur.

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam
bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki
jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pengalaman . . .

(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua untuk melantik
Penjabat Bupati Yalimo.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam
Negeri dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya
dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi
terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Yalimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Yalimo, dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh
Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga . . .
8

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Yalimo dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Yalimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
KPU Kabupaten Jayawijaya.

(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Yalimo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Jayawijaya bersama Penjabat Bupati Yalimo menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh
Kabupaten Yalimo.

(5) Pemindahan . . .
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada
Kabupaten Yalimo difasilitasi oleh Gubernur Papua.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Yalimo dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari
9

asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo yang berada
dalam wilayah Kabupaten Yalimo;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jayawijaya yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Yalimo;
c. utang piutang Kabupaten Jayawijaya yang kegunaannya untuk
Kabupaten Yalimo; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Yalimo.

(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Jayawijaya,
Gubernur Papua selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua
kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Yalimo berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan kesanggupannya
memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Yalimo sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap tahun selama 2
(dua) tahun berturut-turut.
10

(2) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan dana untuk menunjang
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Yalimo sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua)
tahun berturut-turut.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian
bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak
pelantikan Penjabat Bupati Yalimo.

(4) Apabila Kabupaten Jayawijaya tidak memenuhi kesanggupannya
memberikan hibah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum
Kabupaten Jayawijaya untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Yalimo.

(5) Apabila Provinsi Papua tidak memenuhi kesanggupannya memberikan
bantuan dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Papua untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo.

(6) Penjabat Bupati Yalimo menyampaikan realisasi penggunaan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Jayawijaya.

(7) Penjabat . . .

(7) Penjabat Bupati Yalimo menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Papua.

Pasal 17

Penjabat Bupati Yalimo berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan dan
fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Yalimo dalam waktu 3
(tiga) tahun sejak diresmikan.
11

(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur
Papua melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Yalimo.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan
kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Papua sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat
Bupati Yalimo menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yalimo untuk
tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan . . .

(2) Rancangan Peraturan Bupati Yalimo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua.

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Yalimo sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Yalimo menetapkan peraturan daerah dan peraturan
bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah
dan Peraturan Bupati Jayawijaya sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Yalimo.

(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya serta Peraturan dan
Keputusan Bupati Jayawijaya yang selama ini berlaku di Kabupaten
Yalimo harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
12

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Yalimo harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diatur
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Agar . . .
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN dengan aslinya
Salinan sesuai NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 4
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO
DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM
Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah � 309.934,40 km2 dengan penduduk pada
tahun 2005 berjumlah � 1.841.548 jiwa terdiri atas 20 (dua puluh) kabupaten dan 1
(satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai luas wilayah � 6.585 km2 dengan jumlah
penduduk pada tahun 2005 berjumlah 209.881 jiwa terdiri atas 39 (tiga puluh
sembilan) Distrik. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya
terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali
pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik
dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat
Keputusan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor
10/DPRD-JWY/2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten
Yalimo, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya
Nomor 08/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Revisi Kedua
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 05/PIM/DPRD-JWY/2007
tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Pemekaran Baru di Kabupaten
Jayawijaya, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jayawijaya Nomor 02/PIMP/DPRD-JWY/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang
Persetujuan Dukungan Dana PBD Kabupaten Jayawijaya Bagi Calon Kabupaten
Pemekaran Yalimo, Lani Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2007,
Surat Bupati Nomor 130/868/BUP tanggal 4 November 2004 perihal Pembentukan
Kabupaten Yalimo, Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2007
tanggal 5 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Jayawijaya
Bagi Calon Kabupaten Yalimo, Lani Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah, Keputusan
Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang
Penetapan Cakupan Wilayah dan Ibukota Calon Kabupaten Baru Lani Jaya, Yalimo,
Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Papua Nomor 8/PIM-DPRD/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang .
Tengah . .
Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Yalimo, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Nomor 039/DPRD/Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007
2

tentang Pemberian Dana dari APBD Provinsi Papua untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Bagi Calon Yalimo,
Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 135/709/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usul
Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Baru, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor
400/1190/SET tanggal 31 Mei 2005 perihal Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru
di Provinsi Papua, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 130/520/SET tanggal 1 Maret
2007 perihal Pemekaran 6 (enam) Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua, dan Surat
Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor 05/MRP/PD-JT/2006 tanggal 18 Juni 2006
tentang Persetujuan dan Mendukung Pemerintah Pusat untuk dimekarkan 4 (empat)
Kabupaten Baru dari Kabupaten Induk Jayawijaya, yaitu Kabupaten Mamberamo
Tangah, Lani Jaya, Nduga, dan Yalimo.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa
pemerintah perlu membentuk Kabupaten Yalimo.
Pembentukan Kabupaten Yalimo yang merupakan pemekaran dari Kabupaten
Jayawijaya terdiri atas 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Elelim, Distrik Apalapsili, Distrik
Abenaho, Distrik Benawa, Distrik Welarek. Kabupaten Yalimo memiliki luas wilayah
keseluruhan � 1.253 km2 dengan jumlah penduduk 34.057 jiwa.
Dengan terbentuknya Kabupaten Yalimo sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi
Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Yalimo.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Yalimo perlu melakukan berbagai
upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana
pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:50.000
diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Papua pada saat peresmian sebagai daerah otonom baru.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Yalimo khususnya guna perencanaan
dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan
prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Yalimo harus disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan
sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Elelim sebagai ibu kota Kabupaten Yalimo berada di Distrik Elelim.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9 . . .

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Yalimo diusulkan oleh Gubernur Papua dengan pertimbangan
Bupati Jayawijaya.

Ayat (3)
Cukup jelas.
4

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo kepada
APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan secara
proposional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah sesuai
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 039/DPRD/Tahun 2007
tanggal 28 Februari 2007.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan pegawai,
tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah
Kabupaten Jayawijaya dalam wilayah calon Kabupaten Yalimo.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa
penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo.
5

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Jayawijaya yang berkedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Yalimo, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Kabupaten Yalimo.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten
induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan
kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Yalimo
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah
Kabupaten Yalimo. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut perlu
dibuat daftar inventaris.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16 . . .

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah
uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya
Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya 02/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 26
Januari 2007.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
6

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan
kesanggupan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan
kesanggupan Pemerintah Provinsi Papua yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22 . . .
Pasal 22
Cukup jelas.