Home
Undang-Undang
2003

2003

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara (UU 36 thn 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang
di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Toba Samosir dan
Kabupaten Deli Serdang perlu dimekarkan;

b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan
kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi
sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya,
dibentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara;

c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam
huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang
pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4251);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi
Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Propinsi.

3. Kabupaten Samosir adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Toba samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

4. Kabupaten Deli Serdang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Toba Samosir yang
terdiri atas:

a. Kecamatan Simanindo;

b. Kecamatan Onan Runggu;
c. Kecamatan Nainggolan;

d. Kecamatan Palipi;

e. Kecamatan Sitio-tio;

f. Kecamatan Harian;

g. Kecamatan Sianjur Mulamula;

h. Kecamatan Ronggur Nihuta; dan

i. Kecamatan Pangururan.

Pasal 4

Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Deli
Serdang yang terdiri atas:

a. Kecamatan Pantai Cermin;

b. Kecamatan Perbaungan;

c. Kecamatan Teluk Mengkudu;

d. Kecamatan Sei Rampah;

e. Kecamatan Tanjung Beringin;

f. Kecamatan Bandar Khalipah;

g. Kecamatan Tebing Tinggi;

h. Kecamatan Dolok Merawan;

i. Kecamatan Sipispis;

j. Kecamatan Dolok Masihul;

k. Kecamatan Kotarih;

l. Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya;
dan

m. Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular.

Pasal 5
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Toba Samosir dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Deli Serdang dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1) Kabupaten Samosir mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Danau Toba;

b. sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Danau Toba, Kecamatan Bhakti Raja,
Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;
dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan
Sumbul Kabupaten Dairi.

(2) Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan
Sei Suka Kabupaten Asahan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar,
Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten
Simalungun; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan
dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Undang-undang ini.

(4) Penentuan batas wilayah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1) Ibu kota Kabupaten Samosir berkedudukan di Pangururan.

(2) Ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Sei Rampah.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai mencakup
kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang
pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten Induk, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAERAH

Pasal 10

(1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan dan memfasilitasi
secara khusus terhadap Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan
penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan
sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum
Tahun 2004.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati Samosir dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang
Bedagai dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan
sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11.

Pasal 13

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai,
Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati Serdang Bedagai diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari Pegawai Negeri Sipil yang
diusulkan Gubernur Sumatera Utara untuk masa jabatan paling lama 1 (satu)
tahun.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang
pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.

(3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.

(4) Peresmian Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai serta
pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.

(5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Utara untuk
melantik Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati Serdang Bedagai.

(6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Utara melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dengan diresmikannya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai
dan dilantiknya Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati Serdang
Bedagai dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
(1) Bupati Toba Samosir menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Kabupaten Samosir dan Bupati Deli Serdang menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai hal-hal
sebagai berikut :

a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai;

b. barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan
barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang berada dalam wilayah
Kabupaten Samosir, dan barang milik/kekayaan daerah yang berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang
berada dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;

c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Toba Samosir yang kedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Samosir; dan Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Deli Serdang yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Serdang Bedagai;

d. utang piutang Kabupaten Toba Samosir yang kegunaannya untuk
Kabupaten Samosir; dan utang piutang Kabupaten Deli Serdang yang
kegunaannya untuk Kabupaten Serdang Bedagai; serta

e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.

(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi
oleh Gubernur Sumatera Utara dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati
Serdang Bedagai.

(3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kewenangan
atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sejak terbentuknya perangkat
daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang wajib memberikan
bantuan dana kepada Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya sebesar dana yang
dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum
dimekarkan.

(4) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran biaya melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk
menunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang.

(5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati
Samosir, dan Penjabat Bupati Serdang Bedagai menyusun Rencana
Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar pengelolaan
keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati.

(6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur
Sumatera Utara.

(7) Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati Serdang Bedagai melaksanakan
penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada
Gubernur Sumatera Utara.

(8) Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati Serdang Bedagai menyusun dan
menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)
dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggungjawaban
keuangan daerah kepada Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 17

(1) Sebelum Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai dapat
menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai
pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan
Bupati Toba Samosir dan Bupati Deli Serdang tetap berlaku dan dilaksanakan
di Kabupaten Samosir dan di Kabupaten Serdang Bedagai.

(2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Toba Samosir dan Bupati Deli
Serdang yang berlaku di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi
Pemilihan Umum di Kabupaten Samosir dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba Samosir, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten
Serdang Bedagai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang.

(2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai.

(3) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Samosir pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Toba Samosir, dan pengajuan
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang
Bedagai pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Deli Serdang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 151
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM
2
Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah ? 72.808,46 km dengan penduduk
pada tahun 2002 berjumlah 11.549.680 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2
Kabupaten Toba Samosir yang mempunyai luas wilayah ? 4.543,45 km dengan
penduduk pada tahun 2001 berjumlah 306.252 jiwa memiliki potensi daerah dan
kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai luas wilayah ? 4.397,94 km 2 dengan penduduk
pada tahun 2003 berjumlah 2.051.707 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan
ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk,
maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek
rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan
dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di Provinsi
Sumatera Utara, dengan membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai.

Kabupaten Samosir terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Simanindo,
Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Sitio-tio,
Kecamatan Harian, Kecamatan Sianjur Mulamula, Kecamatan Ronggur Nihuta, dan
Kecamatan Pangururan dengan luas wilayah keseluruhan ? 2.069,05 km 2.

Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan
Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Sei
Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalipah, Kecamatan Tebing
Tinggi, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Dolok Masihul,
Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai
Buaya; dan Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 20/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Persetujuan
Pembentukan Kabupaten Samosir; dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan
Pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul
Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Deli
Serdang (Induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai), dipandang perlu membentuk
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai
Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang dan Kabupaten Toba Samosir berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang
efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian
pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat
saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Samosir dan
Kabupaten Serdang Bedagai.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten
Samosir, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain tergambar
dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Samosir dan Penjabat Bupati Serdang
Bedagai. Meskipun Gubernur Sumatera Utara yang memiliki kewenangan mengusulkan
Penjabat Bupati Samosir dalam proses pengusulan dapat meminta pertimbangan dari
Bupati Toba Samosir, dan Penjabat Bupati Serdang Bedagai, dalam proses
pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Deli Serdang.

Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya
manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk lampiran Undang-undang.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Samosir
secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan hasil pengukuran di
lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai sesuai dengan potensi daerah, khususnya guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai harus benar-
benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud Pangururan sebagai ibu kota Kabupaten Samosir berada di
Kecamatan Pangururan.
Ayat (2)
Yang dimaksud Sei Rampah sebagai ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai berada
di Kecamatan Sei Rampah.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberi
bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia,
bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain yang diperlukan sehingga daerah itu
dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peresmian Kabupaten dan pelantikan penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup Kabupaten induk dan Kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerjasama.
Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari Kabupaten induk, Provinsi, dan
Pusat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Besaran bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara Kabupaten Toba
Samosir dan Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten
Serdang Bedagai.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berupa :
a. perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/Laporan Akhir
Tahun Anggaran;
b. pertanggungjawaban Penjabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4346

Silahkan download versi PDF nya sbb: