- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara (UU 37 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara (UU 37 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_padang_lawas_utara_di_provi_37.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan
Kabupaten Tapanuli Selatan pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan, dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Tapanuli Selatan, perlu dilakukan pembentukan
Kabupaten Padang Lawas Utara di wilayah Provinsi
Sumatera Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara
diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera
Utara;
Mengingat: . . .
-2-
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor . . .
-3-
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI
SUMATERA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan . . .
-4-
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40).
4. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),
yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Padang
Lawas Utara.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Padang
Lawas Utara di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Padang Lawas Utara berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas
cakupan wilayah:
a. Kecamatan . . .
-5-
a. Kecamatan Dolok Sigompulon;
b. Kecamatan Dolok;
c. Kecamatan Halongonan;
d. Kecamatan Padang Bolak;
e. Kecamatan Padang Bolak Julu;
f. Kecamatan Portibi;
g. Kecamatan Batang Onang; dan
h. Kecamatan Simangambat.
(2) Cakupan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah
10 (sepuluh) desa dari wilayah Kecamatan Padang
Sidempuan Timur, yaitu Desa Pintu Bosi, Desa
Sidong-dong, Desa Simaninggir, Desa Pangirkiran,
Desa Sitabar, Desa Suka Dame, Desa Parmeraan,
Desa Simarloting, Desa Aek Godang, dan Desa Aek
Nauli, yang selanjutnya akan dibentuk menjadi
1 (satu) kecamatan tersendiri oleh Pemerintahan
Kabupaten Padang Lawas Utara paling lama
9 (sembilan) bulan sejak diresmikannya Kabupaten
Padang Lawas Utara.
(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Tapanuli Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
Bagian Ketiga . . .
-6-
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai batas-
batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan NA
IX-X, Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Sungai
Kanan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten
Labuhan Batu;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan
Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan
Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan
Sosopan Kabupaten Padang Lawas; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Batang Angkola, Kecamatan Padang Sidempuan
Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse,
Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek
Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Padang Lawas
Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak
diresmikannya Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) . . .
-7-
ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Utara serta dengan memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibukota
Pasal 7
Ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara berkedudukan di
Gunung Tua.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Padang Lawas Utara
mencakup urusan wajib dan urusan pilihan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan . . .
-8-
l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Padang Lawas Utara dan pelantikan
Penjabat Bupati Padang Lawas Utara dilakukan oleh
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama
6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Padang Lawas Utara dipilih dan disahkan
Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun
sejak terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri
sipil . . .
-9-
sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun
dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur
Sumatera Utara untuk melantik Penjabat Bupati
Padang Lawas Utara.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi
terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan
tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan
Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur.
Pasal 11
Pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Padang Lawas Utara dibentuk perangkat daerah yang
meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan . . .
- 10 -
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk
pertama kali dilakukan dengan cara penetapan
berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan yang asal daerah pemilihannya pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam
wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten
Padang Lawas Utara sebagai akibat dari Undang-
Undang ini, yang bersangkutan dapat mengisi
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara atau tetap berada
pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
dilaksanakan . . .
- 11 -
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah
pelantikan Penjabat Bupati Padang Lawas Utara.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Tapanuli Selatan bersama Penjabat Bupati
Padang Lawas Utara menginventarisasi, mengatur,
dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan
aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten
Padang Lawas Utara.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun
sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena
tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten
Padang Lawas Utara.
(5) Gubernur Sumatera Utara memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada
Kabupaten Padang Lawas Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja
personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak dan
tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang
berada dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas
Utara;
b. Badan . . .
- 12 -
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Padang Lawas Utara;
c. utang piutang Kabupaten Tapanuli Selatan yang
kegunaannya untuk Kabupaten Padang Lawas
Utara menjadi tanggung jawab Kabupaten Padang
Lawas Utara; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan
oleh Kabupaten Padang Lawas Utara.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gubernur
Sumatera Utara selaku wakil Pemerintah wajib
menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Utara
kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Padang Lawas Utara berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana
alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan wajib
memberikan hibah berupa uang untuk menunjang
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten
Padang Lawas Utara sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima . . .
- 13 -
(lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun
berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib
memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang
Lawas Utara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-
turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati
Padang Lawas Utara.
(4) Apabila Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memenuhi
kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari
Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
(5) Apabila Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi
kewajibannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Sumatera Utara untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
(6) Penjabat Bupati Padang Lawas Utara menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Tapanuli Selatan.
(7) Penjabat Bupati Padang Lawas Utara menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Sumatera
Utara.
Pasal 17
Penjabat Bupati Padang Lawas Utara berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII . . .
- 14 -
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara
khusus terhadap Kabupaten Padang Lawas Utara
dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sumatera Utara melakukan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Padang Lawas Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Sumatera Utara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Padang Lawas Utara
menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan . . .
- 15 -
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan
daerah dan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,
Peraturan dan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan
yang selama ini berlaku di Kabupaten Padang Lawas
Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 21
Dengan disahkannya Undang-Undang ini,
(1) Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan
kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.
(2) Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif,
pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 24
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal10 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 103
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
- 17 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
I. UMUM
Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah ± 72.427,81 km2
dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 12.333.974 jiwa
terdiri atas 19 (delapan belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, perlu
memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai luas wilayah
± 4.313,95 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2005
berjumlah 311.631 jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan.
Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut
di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat
ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dituangkan dalam Usulan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 0452/2490
tanggal 17 Maret 1992 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Padang
Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, Keputusan DPRD
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 15/KPTS/1992 tanggal 21
Maret 1992 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten
Daerah Tk.II Tapanuli Selatan tentang Persetujuan Pemekaran
Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Penetapan Ibu kota
Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas, surat
Usulan Pemekaran Kab. Tapanuli Selatan dari Gubernur Sumatera
Utara . . .
-2-
Utara Nomor 136/8360 tanggal 13 April 1992 dan
Nomor 135/0131/2003 tanggal 7 Januari 2003 jo. Nomor
146.1/7780, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 29/K/1992 tanggal 28 Maret 1992 tentang
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk
Kabupaten Padang Lawas Utara.
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas 8 (delapan)
kecamatan, yaitu Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Dolok,
Kecamatan Halongonan, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan
Padang Bolak Julu, Kecamatan Portibi, Kecamatan Batang Onang,
Kecamatan Simangambat, dan ditambah 10 (sepuluh) desa dari
Kecamatan Padang Sidempuan Timur. Kabupaten Padang Lawas
Utara memiliki luas wilayah keseluruhan ± 3.918,05 km2 dengan
jumlah penduduk ± 201.327 jiwa (data tahun 2007).
Dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban
membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan
efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu
dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan
dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas
Utara.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Padang Lawas
Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan
ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan,
pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-3-
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sebelum terbentuknya Kecamatan Definitif, Penjabat Bupati
Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan sementara
10 (sepuluh) desa dimaksud menjadi kecamatan yang
selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
pada saat peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-4-
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara harus benar-benar
serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan
sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata
Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Gunung Tua sebagai Ibukota Kabupaten
Padang Lawas Utara berada di Kecamatan Padang Bolak.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
bertempat di ibukota negara, atau ibukota provinsi, atau ibukota
kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Padang Lawas Utara diusulkan oleh Gubernur
Sumatera Utara dengan pertimbangan Bupati Tapanuli
Selatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
-5-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Padang Lawas Utara kepada APBD Provinsi Sumatera
Utara dan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan secara
proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing
daerah.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam wilayah calon
Kabupaten Padang Lawas Utara.
Dalam . . .
-6-
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara.
Demikian pulanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan, kegiatan,
dan lokasinya berada di Kabupaten Padang Lawas Utara,
untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk
Kabupaten Padang Lawas Utara diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Pemerintah Kabupaten
Padang Lawas Utara. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-7-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23 . . .
-8-
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4753
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_padang_lawas_utara_di_provi_37.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
