- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas (UU 38 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas (UU 38 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_padang_lawas_(uu_38_thn_200_38.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten
Tapanuli Selatan pada khususnya, serta adanya aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan, dan keamanan serta meningkatnya beban tugas
dan volume kerja dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tapanuli
Selatan, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Padang
Lawas di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas diharapkan
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam
bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Padang
Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik . . .
-3-
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi . . .
-4-
3. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092).
4. Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Padang
Lawas.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Padang Lawas
di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Padang Lawas berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas cakupan
wilayah:
a. Kecamatan Sosopan;
b. Kecamatan Barumun Tengah;
c. Kecamatan Huristak;
d. Kecamatan Lubuk Barumun;
e. Kecamatan Huta Raja Tinggi;
f. Kecamatan . . .
-5-
f. Kecamatan Ulu Barumun;
g. Kecamatan Barumun;
h. Kecamatan Sosa; dan
i. Kecamatan Batang Lubu Sutam.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Padang Lawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Padang Lawas mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang
Onang, Kecamatan Portibi, Kecamatan Padang Bolak,
Kecamatan Halongonan, Kecamatan Simangambat
Kabupaten Padang Lawas Utara;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung
Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan
Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Padang Lawas secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan . . .
-6-
dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling
lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Padang Lawas.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang
Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Ketiga
Ibukota
Pasal 7
Ibukota Kabupaten Padang Lawas berkedudukan di Sibuhuan.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Padang Lawas mencakup urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
d. penyediaan . . .
-7-
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Padang Lawas dan pelantikan Penjabat
Bupati Padang Lawas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah
Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian . . .
-8-
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Padang Lawas dipilih dan disahkan Bupati dan
Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya
Kabupaten Padang Lawas.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera
Utara untuk melantik Penjabat Bupati Padang Lawas.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan
dalam bidang pemerintahan serta dalam memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(6) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap
kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati
dilakukan oleh Gubernur.
Pasal 11
Pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal . . .
-9-
Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Padang Lawas dibentuk perangkat daerah yang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Lawas untuk pertama kali dilakukan
dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil
perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum
Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli
Selatan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan yang asal daerah pemilihannya pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah
Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas
sebagai . . .
- 10 -
sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan
dapat mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas, atau tetap berada pada
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan paling lama
6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Padang
Lawas.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Tapanuli Selatan bersama Penjabat Bupati Padang
Lawas menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan
Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Padang Lawas.
(5) Gubernur Sumatera Utara memfasilitasi pemindahan
personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten
Padang Lawas.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Padang Lawas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset . . .
- 11 -
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. sebagian barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada dalam wilayah
Kabupaten Padang Lawas;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Padang Lawas;
c. utang piutang Kabupaten Tapanuli Selatan yang
kegunaannya untuk Kabupaten Padang Lawas menjadi
tanggungjawab Kabupaten Padang Lawas; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Padang Lawas.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gubernur Sumatera Utara
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset
serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri
Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Padang Lawas berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16 . . .
- 12 -
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan wajib memberikan
hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas
sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap
tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar
Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2
(dua) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Padang Lawas.
(4) Apabila Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memenuhi
kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten
Tapanuli Selatan untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas.
(5) Apabila Provinsi Sumatera Utara tidak memenuhi
kewajibannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi
Sumatera Utara untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas.
(6) Penjabat Bupati Padang Lawas menyampaikan realisasi
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati Tapanuli Selatan.
(7) Penjabat Bupati Padang Lawas menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Sumatera Utara.
Pasal 17 . . .
- 13 -
Pasal 17
Penjabat Bupati Padang Lawas berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Padang Lawas dalam waktu 3 (tiga)
tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Padang
Lawas.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Padang Lawas menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Padang Lawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Sumatera Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Padang
Lawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20 . . .
- 14 -
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Padang Lawas menetapkan peraturan
daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati
Tapanuli Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,
Peraturan dan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan yang
selama ini berlaku di Kabupaten Padang Lawas harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 21
Dengan disahkannya undang-undang ini,
1. Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan
Kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.
2. Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang
ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan
telah berada di Sipirok.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Padang Lawas harus disesuaikan dengan Undang-
Undang ini.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 104
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_padang_lawas_(uu_38_thn_200_38.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
