- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung (UU 33 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung (UU 33 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_pesawaran_di_provinsi_lampu_33.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten
Lampung Selatan pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu
dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan, dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Lampung Selatan, perlu dilakukan pembentukan
Kabupaten Pesawaran di wilayah Provinsi Lampung;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Pesawaran diharapkan
akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam
bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang . . .
-2-
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II, Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas . . .
-3-
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3. Provinsi . . .
-4-
3. Provinsi Lampung adalah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688).
4. Kabupaten Lampung Selatan adalah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang.
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821), yang merupakan
kabupaten asal Kabupaten Pesawaran.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pesawaran
di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Bagian . . .
-5-
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Pesawaran berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri atas cakupan
wilayah:
a. Kecamatan Gedong Tataan;
b. Kecamatan Negeri Katon;
c. Kecamatan Tegineneng;
d. Kecamatan Way Lima;
e. Kecamatan Padang Cermin;
f. Kecamatan Punduh Pidada; dan
g. Kecamatan Kedondong.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lampung
Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pesawaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Pesawaran mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo,
Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban,
dan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kemiling dan
Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung,
Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus; dan
d. sebelah . . .
-6-
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan
Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gading
Rejo, dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Tanggamus.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Pesawaran secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling
lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Pesawaran.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pesawaran
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibukota
Pasal 7
Ibukota Kabupaten Pesawaran berkedudukan di Gedong
Tataan.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Pesawaran mencakup urusan wajib dan urusan
pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan . . .
-7-
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
usaha menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Pesawaran dan pelantikan Penjabat
Bupati Pesawaran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama . . .
-8-
nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-
Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Pesawaran dipilih dan disahkan Bupati dan
Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya
Kabupaten Pesawaran.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil
dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Lampung
untuk melantik Penjabat Bupati Pesawaran.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik
Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat
kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya
dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(6) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap
kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas
pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati
dilakukan oleh Gubernur.
Pasal 11 . . .
-9-
Pasal 11
Pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Pesawaran dibentuk perangkat daerah yang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesawaran untuk pertama kali dilakukan
dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil
perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum
Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung
Selatan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Lampung Selatan.
(4) Anggota . . .
- 10 -
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan yang asal daerah pemilihannya pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah
Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran
sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang
bersangkutan dapat mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran, atau
tetap berada pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pesawaran dilaksanakan paling lama
6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati
Pesawaran.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Lampung Selatan bersama Penjabat Bupati
Pesawaran menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan
Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pesawaran.
(5) Gubernur Lampung memfasilitasi pemindahan personel,
penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten
Pesawaran.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesawaran . . .
- 11 -
Pesawaran, dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan yang berada dalam
wilayah Kabupaten Pesawaran;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung
Selatan yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Pesawaran;
c. utang piutang Kabupaten Lampung Selatan yang
kegunaannya untuk Kabupaten Pesawaran menjadi
tanggungjawab Kabupaten Pesawaran; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan
oleh Kabupaten Pesawaran.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Lampung Selatan, Gubernur Lampung selaku
wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset
serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam
Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Pesawaran berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16 . . .
- 12 -
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Pesawaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-
turut.
(2) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Pesawaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-
turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati
Pesawaran.
(4) Apabila Kabupaten Lampung Selatan tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari
Kabupaten Lampung Selatan untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
(5) Apabila Provinsi Lampung tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum
dari Provinsi Lampung untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Pesawaran.
(6) Penjabat Bupati Pesawaran menyampaikan realisasi
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati Lampung Selatan.
(7) Penjabat Bupati Pesawaran menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Lampung.
Pasal 17 . . .
- 13 -
Pasal 17
Penjabat Bupati Pesawaran berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Pesawaran dalam waktu 3 (tiga)
tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Provinsi Lampung melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
Pesawaran.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah
dan Gubernur Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Pesawaran menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran untuk tahun
anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan
oleh Gubernur Lampung.
(3) Proses . . .
- 14 -
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Pesawaran menetapkan peraturan
daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Lampung Selatan sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku
dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan,
Peraturan dan Keputusan Bupati Lampung Selatan yang
selama ini berlaku di Kabupaten Pesawaran harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Kabupaten Pesawaran harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang
ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 99
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_pesawaran_di_provinsi_lampu_33.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Perda no. 6 th 2010 pesawaran.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
