- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung (UU 50 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung (UU 50 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_tulang_bawang_barat_di_prov_50.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DI PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Lampung pada
umumnya dan Kabupaten Tulang Bawang pada khususnya,
serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat,
dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tulang
Bawang, dipandang perlu membentuk Kabupaten Tulang
Bawang Barat di wilayah Provinsi Lampung;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tulang
Bawang Barat di Provinsi Lampung;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
-2-
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Lampung, sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang . . .
-3-
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut . . .
-4-
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688).
4. Kabupaten Tulang Bawang adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten
Tulang Bawang Barat.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Tulang
Bawang Barat di wilayah Provinsi Lampung dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Tulang Bawang Barat berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri atas
cakupan wilayah:
a. Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
b. Kecamatan . . .
-5-
b. Kecamatan Tumijajar;
c. Kecamatan Tulang Bawang Udik;
d. Kecamatan Gunung Terang;
e. Kecamatan Gunung Agung;
f. Kecamatan Way Kenanga;
g. Kecamatan Lambu Kibang; dan
h. Kecamatan Pagar Dewa.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Tulang Bawang dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan
Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta
Kecamatan Wayserdang dan Kecamatan Mesuji Timur
Kabupaten Mesuji;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar
Margo, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan
Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri
Besar, Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
(3) Penegasan . . .
-6-
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
paling lambat 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Tulang Bawang Barat.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang
Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung serta
dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat berkedudukan di
Kecamatan Tulang Bawang Tengah.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Tulang Bawang Barat mencakup urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan . . .
-7-
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pelantikan
Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Tulang Bawang Barat, dipilih dan disahkan
seorang bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan . . .
-8-
perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Lampung
untuk melantik Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati dan
wakil bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali penjabat bupati untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau
menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan
bupati/wakil bupati.
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Tulang
Bawang Barat, dibentuk perangkat daerah yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur
perangkat . . .
-9-
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Penjabat yang
bersangkutan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten
Tulang Bawang.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Tulang Bawang bersama Penjabat Bupati Tulang
Bawang Barat menginventarisasi, mengatur, serta
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset dan
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.
(3) Penyerahan . . .
- 10 -
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Tulang Bawang
Barat.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Lampung.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari
asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang
bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat yang berada dalam wilayah Kabupaten
Tulang Bawang Barat;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tulang
Bawang yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada
di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
c. utang piutang Kabupaten Tulang Bawang yang
kegunaannya untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat;
dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Tulang Bawang, Gubernur Lampung selaku
wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam
Negeri.
BAB VI . . .
- 11 -
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Tulang Bawang Barat berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama
2 (dua) tahun berturut-turut serta untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
pertama kali sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Tulang
Bawang Barat.
(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak
memenuhi kesanggupannya memberikan hibah sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum
Kabupaten Tulang Bawang untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
(5) Apabila . . .
- 12 -
(5) Apabila Pemerintah Provinsi Lampung tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi
Lampung untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat.
(6) Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat menyampaikan
laporan realisasi penggunaan dana hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Tulang Bawang.
(7) Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana
hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Lampung.
Pasal 17
Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap
Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Lampung melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang
Barat.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh
Pemerintah dan Gubernur Lampung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII . . .
- 13 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun
anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Lampung.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20
Sebelum Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Tulang Bawang sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Tulang Bawang Barat harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 14 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 187
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DI PROVINSI LAMPUNG
I. UMUM
Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah ± 34.623,80 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 7.348.623 jiwa, terdiri atas
9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai luas wilayah ± 6.851,32 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa,
terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kecamatan. Kabupaten ini memiliki
potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan
daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Surat Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/49/DPRD-TB/2006 tanggal 24
Februari 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mesuji dan
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Bupati Tulang Bawang Nomor
135/830/I.01/TB/2006 tanggal 6 Maret 2006 perihal Usulan
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Gubernur
Lampung Nomor 135/2702/01/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Usul
Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat, Keputusan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 170/90/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang
Persetujuan Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Mesuji dan Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/91/Kep/DPRD-TB/2007
tanggal 15 Agustus 2007 tentang Persetujuan Bantuan Penyelenggaraan
Daerah . . .
-2-
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan untuk Daerah
Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 170/92/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Agustus
2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana/Pembiayaan PILKADA
Pertama Kali di Daerah Kabupaten Baru Kabupaten Mesuji dan
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Bupati Tulang Bawang
Nomor B/171/BG.I/HK/TB/2007 tanggal 19 April 2007 tentang
Persetujuan Dukungan Dana/Pembiayaan PILKADA Pertama Kali di
Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Keputusan Bupati Tulang Bawang
Nomor B/283/BG.I/HK/TB/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang
Persetujuan Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan untuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 26 September
2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang
Barat, Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 130/18/I.01/TB/2008
tanggal 12 Februari 2008 perihal Dukungan Dana Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah, Keputusan
Gubernur Lampung Nomor G/115/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008
tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan
Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten
Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Surat Pernyataan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor
160/379/13.01/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Persetujuan
Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pilkada di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah
dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Tulang Bawang
Barat.
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 8 (delapan)
kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu
Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way
Kenanga, dan Kecamatan Pagar Dewa. Kabupaten Tulang Bawang
Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.201,00 km2 dengan jumlah
penduduk ± 233.360 jiwa pada tahun 2006.
Dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
Dalam . . .
-3-
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada saat
dilakukan peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Tulang Bawang Barat,
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
Ruang . . .
-4-
masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan
sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tulang Bawang Barat harus disusun secara serasi dan terpadu
dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah yang
terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata
ada" dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki
antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan,
kehutanan, dan pariwisata.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan paling
lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,
kecuali bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat diusulkan oleh Gubernur
Lampung dengan pertimbangan Bupati Tulang Bawang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
-5-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tulang Bawang Barat pada APBD Provinsi Lampung dan APBD
Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan secara proporsional sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme,
dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
-6-
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang
telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang dalam wilayah Kabupaten ada . . .
Tulang
Bawang Barat.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Demikian pula BUMD Kabupaten Tulang Bawang yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten
Tulang Bawang Barat, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk
Kabupaten Tulang Bawang Barat diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang kepada Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat. Berkenaan dengan pengaturan
penyerahan tersebut perlu dibuat daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
-7-
Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/91/Kep/DPRD-TB/2006
tanggal 15 Agustus 2007 dan Keputusan Bupati Tulang Bawang
Nomor B/283/BG.I/HK/TB/2007 tanggal 9 Juli 2007.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang
didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Lampung
Nomor G/115/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan Surat
Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung
Nomor 160/379/13.01/2008 tanggal 9 April 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Lampung
yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
-8-
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4934
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_tulang_bawang_barat_di_prov_50.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Pilkada tulang bawang 2007. Hasil pilkada tulang bawang 2007.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
