- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (UU 26 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (UU 26 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_lombok_utara_di_provinsi_nu_26.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan
Kabupaten Lombok Barat pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang
perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Lombok
Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lombok
Utara di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Lombok Utara bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok
Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat . . .
-2-
Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
4. Kabupaten Lombok Barat adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655) yang merupakan kabupaten asal
Kabupaten Lombok Utara.
BAB II . . .
-4-
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lombok Utara
di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Lombok Utara berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Lombok Barat yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Tanjung;
b. Kecamatan Gangga;
c. Kecamatan Kayangan;
d. Kecamatan Bayan; dan
e. Kecamatan Pemenang.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Lombok Barat
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Lombok Utara mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sambelia
Kabupaten Lombok Timur;
c. sebelah . . .
-5-
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung
Sari, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Layar.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Lombok Utara secara
pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama
5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Lombok
Utara.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu
paling lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok
Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta
dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Lombok Utara berkedudukan di Kecamatan
Tanjung.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Lombok Utara mencakup urusan wajib dan
urusan . . .
-6-
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Lombok Utara dan pelantikan Penjabat
Bupati Lombok Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama . . .
-7-
nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-
Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Lombok Utara, dipilih dan disahkan seorang
bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Lombok Utara.
(2) Sebelum Bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan
paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nusa
Tenggara Barat untuk melantik Penjabat Bupati Lombok
Utara.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,
dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja . . .
-8-
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Lombok
Utara, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah
yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Utara dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok
Barat.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Lombok Barat bersama Penjabat Bupati Lombok Utara
menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan
personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara.
(2) Pemindahan . . .
-9-
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Lombok Utara.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Lombok Utara difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal
satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Utara yang berada dalam wilayah Kabupaten
Lombok Utara;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lombok
Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Lombok Utara;
c. utang piutang Kabupaten Lombok Barat yang
kegunaannya untuk Kabupaten Lombok Utara; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Lombok Utara.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan
oleh Bupati Lombok Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat
selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada
Menteri Dalam Negeri.
BAB VI . . .
- 10 -
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Lombok Utara berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang untuk
menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang
dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintahan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar) dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lombok Utara pertama kali sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Lombok Utara sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam jangka waktu
3 (tiga) tahun yang dipergunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima
ratus juta rupiah) dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Lombok Utara pertama kali sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Lombok
Utara.
(4) Apabila Kabupaten Lombok Barat tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Lombok Barat untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara.
(5) Apabila . . .
- 11 -
(5) Apabila Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Lombok Utara.
(6) Penjabat Bupati Lombok Utara menyampaikan laporan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Lombok Barat.
(7) Penjabat Bupati Lombok Utara menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Pasal 17
Penjabat Bupati Lombok Utara berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Lombok Utara dalam waktu
3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lombok
Utara.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII . . .
- 12 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Lombok Utara menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk tahun anggaran
berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Lombok Utara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Nusa Tenggara Barat.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Lombok
Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Sebelum Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan
Bupati Lombok Barat sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Lombok Utara harus disesuaikan dengan Undang-
Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 99
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I. UMUM
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah ± 19.708,79 km2
dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 4.364.141 jiwa terdiri atas
7 (tujuh) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai luas wilayah ± 1.672,81 km2
dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 739.725 jiwa terdiri atas
15 (lima belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat
dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di
atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 6/KEP/DPRD/2006 tanggal 6 Mei 2006 tentang Persetujuan
Pemekaran Kabupaten Lombok Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 02/KEP/DPRD/2007 tanggal
24 Januari 2007 tentang Penetapan Kecamatan Tanjung sebagai Calon Ibu
Kota Kabupaten Lombok Utara, Surat Bupati Lombok Barat
Nomor 100/56/Pem.Otdes tanggal 6 Juni 2006 tentang Rekomendasi
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, Keputusan Bupati Lombok Barat
Nomor 341A/27A/Pem/Tahun 2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Lombok, Surat Pernyataan Bupati
Lombok Barat Nomor 900/03/Keu/2006 tanggal 10 Desember 2006 tentang
Kesanggupan Memberikan Dukungan Dana, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 09/KPTS/DPRD/2006
tanggal 24 Agustus 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Pembentukan Kabupaten
Lombok Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat, Keputusan
Gubernur . . .
-2-
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 301 Tahun 2006 tanggal
7 Agustus 2006 Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Lombok
Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat, Surat Gubernur
Nusa Tenggara Barat Nomor 125/522-A/Pem tanggal 31 Agustus 2006
perihal Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 08/KEP/DPRD/2007. tanggal 17 Maret 2007 tentang Pemberian
Dukungan Dana kepada Calon Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran
dari Kabupaten Lombok Barat, Keputusan Bupati Lombok Barat
Nomor 176/10/PEM/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pemberian
Dukungan Dana kepada Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran dari
Kabupaten Lombok Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 04/KPTS/DPRD/2008 tanggal
10 Mei 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana kepada
Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat,
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 126 Tahun 2008 tanggal
1 April 2008 tentang Pemberian Dukungan Dana kepada Calon Kabupaten
Lombok Utara sebagai Pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat, dan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 09/KEP/DPRD/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pemberian
Dukungan Dana kepada Calon Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemekaran
dari Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kabupaten Lombok
Utara.
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Lombok Barat, terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan
Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Bayan, dan
Kecamatan Pemenang. Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah
± 776,25 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 204.556 jiwa.
Dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban membantu dan
memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
penyelesaian pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Lombok Utara.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lombok Utara perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
II. PASAL . . .
-3-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala
1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat
dilakukan peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Lombok Utara,
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa
yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara harus benar-benar serasi
dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana
tata ruang wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional,
provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
-4-
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pariwisata.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan penjabat bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari
sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Lombok Utara diusulkan oleh Gubernur Nusa
Tenggara Barat dengan pertimbangan Bupati Lombok Barat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Utara kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD
Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan secara proporsional sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 12 . . .
-5-
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pengaturan tentang jumlah, mekanisme,
dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah" antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat dalam wilayah Kabupaten Lombok Utara.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok
Utara.
Demikian pula BUMD Kabupaten Lombok Barat yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten
Lombok Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya . . .
-6-
penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten
Lombok Utara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berkenaan
dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 176/10/PEM/2008 tanggal
23 April 2008 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 09/KEP/DPRD/2008 tanggal
11 Juni 2008.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan
pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 126
Tahun 2008 tanggal 1 April 2008 dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 04/KPTS/DPRD/2008 tanggal 10 Mei 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-7-
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4872
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_lombok_utara_di_provinsi_nu_26.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
