- Home »
- Undang-Undang »
- 2007 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU 36 thn 2007)
2007
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU 36 thn 2007)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_manggarai_timur_di_provinsi_36.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan
Kabupaten Manggarai pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu
dilakukan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban
tugas serta volume kerja dalam bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Manggarai, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten
Manggarai Timur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Manggarai Timur
diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan
dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk . . .
-2-
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan . . .
-3-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.
BAB I . . .
-4-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649).
4. Kabupaten Manggarai adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655), yang merupakan kabupaten asal
Kabupaten Manggarai Timur.
BAB II . . .
-5-
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten
Manggarai Timur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Manggarai Timur berasal dari sebagian
wilayah Kabupaten Manggarai yang terdiri atas
cakupan wilayah:
a. Kecamatan Borong,
b. Kecamatan Poco Ranaka,
c. Kecamatan Lamba Leda,
d. Kecamatan Sambi Rampas,
e. Kecamatan Elar; dan
f. Kecamatan Kota Komba.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Manggarai dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian Ketiga . . .
-6-
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Manggarai Timur mempunyai batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Riung,
Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Bajawa Utara,
dan Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Satar
Mese, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Cibal, dan
Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Manggarai Timur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama
5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Manggarai Timur.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Manggarai Timur menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan . . .
-7-
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur serta memperhatikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibukota
Pasal 7
Ibukota Kabupaten Manggarai Timur berkedudukan di
Borong.
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangan Kabupaten Manggarai Timur mencakup
urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan . . .
-8-
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
usaha menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Manggarai Timur dan pelantikan
Penjabat Bupati Manggarai Timur dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Bagian Kedua . . .
-9-
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di
Kabupaten Manggarai Timur dipilih dan disahkan
Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur.
(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama
kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri
sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun
dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden berdasarkan usul Gubernur Nusa Tenggara
Timur.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nusa
Tenggara Timur untuk melantik Penjabat Bupati
Manggarai Timur.
(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan
pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum
dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)
tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi
terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan
tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan
Perwakilan . . .
- 10 -
Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan
Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur.
Pasal 11
Pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Manggarai Timur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten
Manggarai Timur dibentuk perangkat daerah yang
meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain
dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal pelantikan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk pertama
kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan
perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta . . .
- 11 -
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang
dilaksanakan di Kabupaten Manggarai.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
KPU Kabupaten Manggarai.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Manggarai yang asal daerah pemilihannya pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah
Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur
sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang
bersangkutan dapat mengisi keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Timur, atau tetap berada pada keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah
pelantikan Penjabat Bupati Manggarai Timur.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Manggarai bersama Penjabat Bupati Manggarai
Timur menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan
pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
(2) Pemindahan . . .
- 12 -
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas
dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten
Manggarai Timur.
(5) Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasi
pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen
kepada Kabupaten Manggarai Timur.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Manggarai Timur dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja dari asal satuan kerja personel yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak
bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah
Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah
Kabupaten Manggarai Timur;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Manggarai
yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Manggarai Timur;
c. utang piutang Kabupaten Manggarai yang
kegunaannya untuk Kabupaten Manggarai Timur
menjadi tanggung jawab Kabupaten Manggarai
Timur; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan
oleh Kabupaten Manggarai Timur.
(8) Apabila . . .
- 13 -
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak
dilaksanakan oleh Bupati Manggarai, Gubernur Nusa
Tenggara Timur selaku wakil Pemerintah wajib
menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan
aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara
Timur kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Manggarai Timur berhak mendapatkan
alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi
khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai dengan
kesanggupannya memberikan hibah berupa uang
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun
selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan
bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Manggarai
Timur . . .
- 14 -
Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati
Manggarai Timur.
(4) Apabila Kabupaten Manggarai tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari
Kabupaten Manggarai untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
(5) Apabila Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi
umum dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai
Timur.
(6) Penjabat Bupati Manggarai Timur menyampaikan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati Manggarai.
(7) Penjabat Bupati Manggarai Timur menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nusa
Tenggara Timur.
Pasal 17
Penjabat Bupati Manggarai Timur berkewajiban
melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII . . .
- 15 -
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur melakukan pembinaan dan fasilitasi
secara khusus terhadap Kabupaten Manggarai Timur
dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah
bersama Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah
dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Penjabat Bupati Manggarai Timur menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai
Timur untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Timur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah disahkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati
Manggarai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 20 . . .
- 16 -
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Manggarai Timur menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai
pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan
daerah dan Peraturan Bupati Manggarai sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap
berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Manggarai Timur.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai serta
Peraturan dan Keputusan Bupati Manggarai yang
selama ini berlaku di Kabupaten Manggarai Timur
harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Kabupaten Manggarai Timur harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-
Undang ini diatur dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 17 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal10 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 2007
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
- 18 -
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
I. UMUM
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah
± 46.137,87 km2 dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah
4.174.571 jiwa terdiri atas 18 (delapan belas) kabupaten dan 1 (satu)
kota, perlu memacu peningkatan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Kabupaten Manggarai yang mempunyai luas wilayah ± 4.739,37 km2
dengan jumlah penduduk pada Tahun 2005 berjumlah 482.339 jiwa
terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi
yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti
tersebut, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat
ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Manggarai Nomor 01/PERNY. DPRD/2000 tanggal 29
Mei . . .
-2-
Mei 2000 tentang Dukungan Terhadap Usulan Pemekaran Kabupaten
Manggarai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Manggarai Nomor 06/DPRD/2002 tanggal 10 Agustus 2002 tentang
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Manggarai, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Nomor
05/DPRD/2006 tanggal 17 Februari 2006 Tentang Dukungan DPRD
Kabupaten Manggarai Terhadap Pernyataan DPRD Kabupaten
Manggarai Nomor 1/PERNY.DPRD/2000 tentang Dukungan
Terhadap Usulan Pemekaran Kabupaten Manggarai dan Keputusan
DPRD Kabupaten Manggarai Nomor 06/DPRD/2002 tentang
Persetujuan Pemekaran Kabupaten Manggarai, Keputusan DPRD
Kabupaten Manggarai Nomor 03/DPRD/2006 tanggal 4 Februari
2006 Tentang Kesanggupan Dukungan Dana Dari Kabupaten
Manggarai, Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Nomor
04/DPRD/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Persetujuan Calon
Nama Kabupaten, Calon Ibukota Kabupaten dan Batas Wilayah
Kabupaten Manggarai Timur, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 01/PIMP/DPRD/2007 tanggal
11 Januari 2007 tentang Dukungan Dana Dalam APBD Kabupaten
Manggarai Bagi Calon Kabupaten Manggarai Timur, Surat Bupati
Kabupaten Manggarai Nomor Pem.135/22/I/2006 tanggal 23 Januari
2006 perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Manggarai, Keputusan
Bupati Manggarai Nomor HK/52/2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang
Dukungan Dana Kabupaten Manggarai Terhadap Pembentukan
Calon Kabupaten Manggarai Timur, Keputusan Bupati Manggarai
Nomor HK/4/2007 Tanggal 12 Januari 2007 tentang Dukungan
Dana Dalam APBD Kabupaten Manggarai Bagi Calon Kabupaten
Manggarai Timur, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 04/PIMP.DPRD/2006 tanggal 1 Februari 2006
tentang Pemberian Dukungan Pemekaran Kabupaten Manggarai
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 12/PIMP.DPRD/2006 tanggal 30 Mei
2006 tentang Dukungan Dana Calon Kabupaten Manggarai Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rekomendasi DPRD Provinsi Nusa
Tenggara . . .
-3-
Tenggara Timur Nomor 27/B/DPRD/2007 perihal Dukungan Dana
Pilkada Untuk Pertama Kali, Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor Pem.135/04/2006 tanggal 27 Januari 2006 perihal Usulan
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur sebagai Pemekaran
Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.135/08/2006 tanggal 9
Maret 2006 tentang Bantuan Dana Awal Kepada Pemerintah
Kabupaten Baru Hasil Pemekaran Kabupaten Manggarai dan
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96/KEP/HK/2007
tanggal 21 Maret 2007 tentang Pemberian Bantuan Dana Bagi
Kabupaten Pemekaran Manggarai Timur di Wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan
daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk
Kabupaten Manggarai Timur.
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Manggarai terdiri atas 6 (enam)
kecamatan, yaitu Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Lamba Leda,
Kecamatan Elar, Kecamatan Sambi Rampas, Kecamatan Borong, dan
Kecamatan Kota Komba. Kabupaten Manggarai Timur memiliki luas
wilayah ± 2.642,93 km2 dengan jumlah penduduk berjumlah 224.207
jiwa (data tahun 2005).
Dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Timur sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban
membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat Daerah yang efisien dan
efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu
dan memfasilitasi penyelesaian pengalihan aset dan dokumen untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur.
Dalam . . .
-4-
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Manggarai Timur
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya
alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada
saat peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6 . . .
-5-
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Manggarai Timur
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan
sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Manggarai Timur harus disusun secara serasi dan terpadu
dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang
terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
Pasal 7
Borong sebagai ibu Kota Kabupaten Manggarai Timur berada di
Kecamatan Borong.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
dilakukan di ibukota negara, ibukota provinsi, atau ibukota
kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
-6-
Ayat (2)
Penjabat Bupati Manggarai Timur diusulkan oleh Gubernur
Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan Bupati Manggarai.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Manggarai Timur kepada APBD Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan APBD Kabupaten Manggarai dilaksanakan secara
proposional sesuai dengan kemampuan keuangan setiap daerah.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
-7-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam wilayah calon
Kabupaten Manggarai Timur.
Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari
Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah
Kabupaten Manggarai Timur.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Manggarai yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten
Manggarai Timur, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten
Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
Dalam hal badan usaha milik daerah (BUMD) yang
pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten
induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk
Kabupaten Manggarai Timur diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten
Manggarai Timur. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan
tersebut perlu dibuatkan daftar inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
-8-
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian sejumlah
uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan DPRD Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Nomor
01/PIMP/DPRD/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan Keputusan
Bupati Manggarai Nomor HK/4/2007 tanggal 12 Januari 2007.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan dana" adalah
pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96/KEP/HK/2007
tanggal 21 Meret 2007 dan Keputusan DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 12/PIMP.DPRD/2006 tanggal 30 Mei
2006 tentang Dukungan Dana Calon Kabupaten Manggarai
Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Manggarai
yang belum dibayarkan.
Ayat (5) . . .
-9-
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4752
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_manggarai_timur_di_provinsi_36.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
