Home
Undang-Undang
2002

2002

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Rote-ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (UU 9 thn 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Nusa Tenggara
Timur pada umumnya, dan Kabupaten Kupang pada khususnya, serta
adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang
perlu membentuk Kabupaten Rote-Ndao sebagai pemekaran Kabupaten
Kupang;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Rote-Ndao akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Rote-Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1655);
4. 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3959);
6. 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Kupang adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Rote-Ndao di wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Rote-Ndao berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kupang
yang terdiri atas:
a. Kecamatan Rote Timur;
b. Kecamatan Pantai Baru;
c. Kecamatan Rote Tengah;
d. Kecamatan Lobalain;
e. Kecamatan Rote Barat Daya; dan
f. Kecamatan Rote Barat Laut.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wilayah Kabupaten Kupang dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Rote-Ndao, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) (1) Kabupaten Rote-Ndao mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu dan Teluk Ungga;
b. sebelah timur Teluk berbatasan dengan Tanjung Pukuafu, dan Laut
Timor;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Rote-Ndao secara pasti di
lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, Pemerintah Kabupaten
Rote-Ndao menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote-
Ndao sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote-Ndao,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Rote-Ndao berkedudukan di Baa.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8

Kewenangan Kabupaten Rote-Ndao mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 9

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote-Ndao dibentuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Kabupaten Rote-Ndao.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rote-Ndao untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di
daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rote-Ndao, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, jumlah dan komposisi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang tidak
berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang
keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah
Kabupaten Rote-Ndao dengan sendirinya menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote-Ndao.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi
anggota yang berpindah ke Kabupaten Rote-Ndao.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Pewakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rote-Ndao.

Bagian Kedua
Pemerintahan Daerah

Pasal 11

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote-Ndao
dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao.
Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, Penjabat Bupati Rote-
Ndao diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur Nusa Tenggara Timur.
(2) Peresmian Kabupaten Rote-Ndao serta pelantikan Penjabat Bupati
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat
1 (satu) bulan setelah Undang-undang ini diundangkan, di tempat dan
pada waktu yang sama.
(3) (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk
meresmikan Kabupaten Rote-Ndao dan/atau melantik Penjabat Bupati.

Pasal 13

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Rote-Ndao
dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan Lembaga Teknis Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rote-
Ndao, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepar-temen yang
terkait, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati Kupang sesuai
dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan
kepada Pemerintah Kabupaten Rote-Ndao sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang meliputi:
a. a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Rote-Ndao;
b. b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dan Kabupaten Kupang yang berada dalam
wilayah Kabupaten Rote-Ndao;
c. c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Kabupaten Kupang yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Rote-Ndao;

d. d. utang-piutang Kabupaten Kupang yang kegunaannya untuk
Kabupaten Rote-Ndao; serta
e. e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Rote-Ndao.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
peresmian Kabupaten Rote-Ndao dan pelantikan Penjabat Bupati Rote-
Ndao.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh
Gubernur Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang terhitung
sejak peresmian Kabupaten Rote-Ndao sampai dengan ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote-Ndao.

Pasal 16

(1) (1) Sebelum Kabupaten Rote-Ndao menetapkan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini,
semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten
Kupang yang berlaku di wilayah Kabupaten Rote-Ndao tetap berlaku dan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote-Ndao.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah
dan keputusan kepala daerah Kabupaten Kupang harus disesuaikan
dengan Undang-undang ini setelah ditetapkannya peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Rote-Ndao.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 22

Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM
2
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai luas wilayah 47.350,70 km pada
umumnya dan Kabupaten Kupang pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan yang dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi
daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
2
Kabupaten Kupang mempunyai luas wilayah 8.458,28 km . Dalam rangka membantu tugas
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, perlu
dibentuk Kabupaten Rote-Ndao yang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan
Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Lobalain,
Kecamatan Rote Barat Daya, dan Kecamatan Rote Barat Laut dengan luas wilayah
keseluruhan 1.280,0 km 2.
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten tersebut di atas mempunyai
kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup
pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, serta diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu
penyesuaian struktur pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut berjumlah 96.078 jiwa dan
pada tahun 2000 berjumlah 97.974 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,49
% pertahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin
bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kecamatan-
kecamatan tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 17/DPRD/1999 tanggal 8 November
1999 tentang Dukungan Peningkatan Status Wilayah Rote-Ndao menjadi Kabupaten Rote-
Ndao dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
tanggal 24 Nopember 1999 Nomor 32/Pimp.DPRD/1999 tentang Dukungan Peningkatan
Status Wilayah Pemerintah Pembantu Bupati Kupang untuk Rote-Ndao menjadi Kabupaten
Daerah Tingkat II, untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk
lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten
Kupang ditata menjadi 2 (dua) daerah otonom dengan membentuk Kabupaten Rote-Ndao
sebagai pemekaran Kabupaten Kupang.
Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, wilayah Kabupaten Kupang berkurang seluas
Kabupaten Rote-Ndao.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten
Rote-Ndao dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Rote-Ndao yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan peta batas daerah Kabupaten Rote-Ndao hasil pengukuran di
lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Rote-Ndao sesuai dengan potensi
daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan,
diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote-Ndao harus benar-benar serasi dan
terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang
Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan Kota Baa sebagai ibu kota Kabupaten Rote-Ndao berada di
Kecamatan Lobalain.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan
hasil perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun
1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote-
Ndao diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun
1999 dengan berpedoman pada daftar calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote-
Ndao ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Rote-Ndao diusulkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur
dengan pertimbangan Bupati Kupang dari pegawai negeri sipil yang memiliki
kemampuan dan memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Rote-Ndao melaksanakan tugas dan kewajiban sampai
dengan dilantiknya bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rote-Ndao.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat
pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota
kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Rote-Ndao memberikan dukungan penyediaan lahan untuk
pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan keagamaan
sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Rote-Ndao, untuk mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum
yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan
Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan
Lobalain, Kecamatan Rote Barat Daya, dan Kecamatan Rote Barat Laut.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa
penyerahan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah
Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Kabupaten Rote-Ndao. Demikian pula
halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara
Timur dan Kabupaten Kupang yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Rote-Ndao, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Kupang, sesuai
dengan wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Rote-
Ndao.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Rote-Ndao
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rote-Ndao.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Jangka waktu dukungan Kabupaten Kupang paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan
besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Kupang
dengan Kabupaten Rote-Ndao.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4184
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002

PETA KABUPATEN ROTE NDAO
skala 1 : 250.000

KETERANGAN :

+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II