- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (UU 7 thn 2002)
2002
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (UU 7 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_penajam_paser_utara_di_prov_7.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Timur
pada umumnya dan Kabupaten Pasir pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya, dipandang
perlu membentuk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pemekaran
Kabupaten Pasir;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan
dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3959);
6. 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3811);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Kalimantan Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Pasir adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-undang.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Penajam Paser Utara di
wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten
Pasir yang terdiri atas:
a. a. Kecamatan Sepaku;
b. b. Kecamatan Penajam
c. c. Kecamatan Waru; dan
d. d. Kecamatan Babulu.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pasir dikurangi dengan wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 5
(1) Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu dan
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja Kabupaten
Kutai, Kota Balikpapan, dan Selat Makasar;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten
Pasir dan Selat Makasar; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bongan Kabupaten
Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan
dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
undang ini.
(3) Penentuan batas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara pasti
di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara berkedudukan di Penajam.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 8
Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup seluruh
kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 9
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian
Kabupaten Penajam Paser Utara.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai
politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di
daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah dan
komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir
tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pasir sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
(2) (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang
keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan sendirinya menjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasir ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota
yang berpindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara.
(4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasir, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan
setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 11
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Penajam
Paser Utara dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 12
(1) (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, Penjabat
Bupati Penajam Paser Utara diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden berdasarkan usul Gubernur Kalimantan Timur.
(2) (2) Peresmian Kabupaten Penajam Paser Utara serta pelantikan
Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Undang-undang ini
diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan
Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau melantik Penjabat Bupati.
Pasal 13
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser
Utara dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan Lembaga Teknis Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
(1) (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Penajam Paser Utara, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah
Nondepartemen yang terkait, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Pasir
sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur
penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara;
b. b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah,
bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir yang berada dalam wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan
Kabupaten Pasir yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Penajam Paser Utara;
d. utang-piutang Kabupaten Pasir yang kegunaannya untuk Kabupaten
Penajam Paser Utara; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten
Penajam Paser Utara.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Penajam Paser
Utara.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh
Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 15
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasir terhitung sejak
peresmian Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.
Pasal 16
(1) Sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan peraturan
daerah dan keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-
undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
Kabupaten Pasir yang berlaku di wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah
dan keputusan kepala daerah Kabupaten Pasir harus disesuaikan
dengan Undang-undang ini setelah ditetapkannya peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 20
Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
I. UMUM
2
Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai luas wilayah 211.681,5 km pada umumnya dan
Kabupaten Pasir pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang dalam
perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan
kebutuhan pada masa mendatang.
2
Kabupaten Pasir mempunyai luas wilayah 11.063,94 km . Dalam rangka membantu tugas
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk
Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan
Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu dengan luas
wilayah keseluruhan 3.333,06 km 2.
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten tersebut di atas mempunyai
kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, serta diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu
penyesuaian struktur pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk di wilayah Pembantu Bupati Penajam berjumlah 102.135 jiwa
dan pada tahun 2000 berjumlah 109.988 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata
1,87 % per tahun. Pertambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin
bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di kecamatan-kecamatan
tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang
dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pasir tanggal 25 April 2000 Nomor 172.2/02/KEP.DPRD-PSR/2000
tentang Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasir Menjadi 2
(dua) Wilayah Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kalimantan Timur tanggal 4 Oktober 2000 Nomor 13 tahun 2000 tentang Persetujuan
terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Pasir Menjadi 2 (dua) Kabupaten. Untuk lebih
meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif
masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kabupaten Pasir ditata menjadi 2 (dua) daerah
otonom dengan membentuk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pemekaran
Kabupaten Pasir.
Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, daerah Kabupaten Pasir berkurang
seluas Kabupaten Penajam Paser Utara.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Penajam
Paser Utara dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (3)
Penentuan batas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang
dilampiri dengan peta batas daerah Kabupaten Penajam Paser Utara hasil
pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan
potensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
dan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, serta
pengembangan, sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan
adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang
terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan Penajam sebagai ibu kota Kabupaten Penajam Paser Utara
berada di Kecamatan Penajam.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing disesuaikan dengan hasil
perolehan suara partai politik tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang
dilaksanakan di daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun
1999 dengan berpedoman pada daftar calon tetap (DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Penjabat Bupati Penajam Paser Utara diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Timur
dengan pertimbangan Bupati Pasir, dari pegawai negeri sipil yang memiliki
kemampuan dan memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan itu.
Penjabat Bupati Penajam Paser Utara melaksanakan tugas dan kewajiban sampai
dengan dilantiknya bupati yang merupakan hasil pemilihan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya
dapat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan dukungan penyediaan lahan
untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang penegakan hukum dan
keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 14
Ayat (1)
Dengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencapai daya guna
dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada dan dipakai
selama ini dalam pelaksanaan tugas di Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam,
Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Pasir kepada
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi
Kalimantan Timur dan Kabupaten Pasir yang kedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Pasir, sesuai dengan wewenang dan
lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Penajam Paser
Utara diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Jangka waktu dukungan Kabupaten Pasir paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran
dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Pasir dengan
Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4182
LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2002
TANGGAL 10 APRIL 2002
PETA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KETERANGAN :
skala 1 : 150.000
+-+-+-+ : Batas Kabupaten
-.-.-.-.-.-.-.- : Batas Kecamatan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Edy Sudibyo
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_penajam_paser_utara_di_prov_7.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Penajam paser utara.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
