Home
Undang-Undang
2008

2008

Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku (UU 31 thn 2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan
Provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat, dipandang
perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Maluku Barat Daya di wilayah Provinsi Maluku;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta
memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Maluku
Barat Daya di Provinsi Maluku;

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

Nomor . . .
-2-
Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1645);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

9. Undang-Undang . . .
-3-
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Maluku adalah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1617) yang wilayahnya
telah dikurangi dengan Provinsi Maluku Utara berdasarkan
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Kabupaten . . .
-4-

4. Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3895) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten
Maluku Barat Daya.

BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Maluku Barat
Daya di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

(1) Kabupaten Maluku Barat Daya berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terdiri atas cakupan
wilayah:
a. Kecamatan Moa Lakor;
b. Kecamatan Damer;
c. Kecamatan Mdona Hiera;
d. Kecamatan Pulau-pulau Babar;
e. Kecamatan Pulau-pulau Babar Timur;
f. Kecamatan Wetar;
g. Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan; dan
h. Kecamatan Leti Moa Lakor.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 4 . . .
-5-
Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai batas-batas
wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Selat
Wetar; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Alor.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya
secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten
Maluku Barat Daya.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah
Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga)
tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku
Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku serta dilakukan
dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota di sekitarnya.

Bagian Keempat . . .
-6-
Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7

Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya berkedudukan di Tiakur
Kecamatan Moa Lakor.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Maluku Barat Daya mencakup urusan wajib dan
urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV . . .
-7-
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Maluku Barat Daya dan pelantikan
Penjabat Bupati Maluku Barat Daya dilakukan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, dipilih dan disahkan seorang
bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya
Kabupaten Maluku Barat Daya.
(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya
penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling
lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman
jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi
persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku
untuk melantik Penjabat Bupati Maluku Barat Daya.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan
penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur . . .
-8-
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
bupati/wakil bupati.
Pasal 11

Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

Pasal 12

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Maluku
Barat Daya, dibentuk perangkat daerah yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur
perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh penjabat bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku
Tenggara Barat.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V . . .
-9-
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Maluku Tenggara Barat bersama Penjabat Bupati
Maluku Barat Daya menginventarisasi, mengatur, dan
melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta
dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan
penjabat bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Maluku Barat
Daya.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
kepada Kabupaten Maluku Barat Daya difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Maluku.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Maluku Barat Daya dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja dari asal satuan kerja personel yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak
dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten
Maluku Barat Daya yang berada dalam wilayah Kabupaten
Maluku Barat Daya;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Maluku
Tenggara Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya
berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
c. utang piutang Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
kegunaannya untuk Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Maluku Barat Daya.
(8) Apabila . . .
- 10 -
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Maluku Tenggara Barat, Gubernur Maluku selaku
wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh Gubernur Maluku kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Maluku Barat Daya berhak mendapatkan alokasi
dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus
prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai
dengan kesanggupannya memberikan hibah berupa
uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya
pertama kali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
ratus juta rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Maluku memberikan bantuan
dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama
3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya
pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Maluku
Barat Daya.

(4) Apabila . . .
- 11 -
(4) Apabila Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten
Maluku Tenggara Barat untuk diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Maluku Barat Daya.
(5) Apabila Provinsi Maluku tidak memenuhi kesanggupannya
memberikan bantuan dana sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Maluku
untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat
Daya.
(6) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan laporan
realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati Maluku Tenggara Barat.
(7) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan
dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Maluku.

Pasal 17

Penjabat Bupati Maluku Barat Daya berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku
melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap
Kabupaten Maluku Barat Daya dalam waktu 3 (tiga) tahun
sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Maluku melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat
Daya.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur
Maluku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .
- 12 -

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyusun Rancangan
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tahun
anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
disahkan oleh Gubernur Maluku.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Maluku
Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Sebelum Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan
Bupati Maluku Tenggara Barat sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Maluku Barat Daya harus disesuaikan dengan
Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DI PROVINSI MALUKU

I. UMUM
Provinsi Maluku yang memiliki luas wilayah � 46.914,03 km2 dengan penduduk
pada tahun 2007 berjumlah 1.407.921 jiwa terdiri atas 7 (tujuh) kabupaten dan
2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mempunyai luas wilayah � 9.046,85
km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 165.825 jiwa terdiri atas 17
(tujuh belas) kecamatan. Kabupaten tersebut memiliki potensi yang dapat
dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek
rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru
sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 15/SK/DPRD-MTB/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang
Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang
Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten/Kota dan Ibukota Menetapkan
Tiakur di Kecamatan Moa Lakor sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Barat
Daya, Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 138/679/2004 tanggal 8
Juli 2004 perihal Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Maluku Barat Daya,
Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 900 - 187 � Tahun 2004
tanggal 29 September 2004 tentang Kesanggupan Dukungan Dana Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat bagi Kabupaten Maluku Barat Daya,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 07/SK/DPRD-MTB/IX/2004 tanggal 27 September 2004 tentang
Kesanggupan Dukungan Dana Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
bagi Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Maluku Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 17 September 2004
tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya,
Surat Gubernur Maluku Nomor 135/2194 tanggal 14 September 2004 perihal
Usulan Pemekaran Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Surat Gubernur

Maluku . . .
-2-

Maluku Nomor 136/974 tanggal 27 April 2006 perihal Dukungan Dana
Pemerintah Provinsi Maluku bagi Calon Kabupaten Maluku Barat Daya,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 19/SK/DPRD-MTB/XI/07 tanggal 27 November 2007 tentang
Penetapan Tempat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penetapan Ibukota
Definitif Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Surat Bupati Maluku Tenggara
Barat Nomor 028/407/08 tanggal 29 April 2008 perihal Penyerahan Aset, Surat
Pernyataan Kesanggupan Mengalokasikan Dana Nomor 900/003/PYT/08
tanggal 29 April 2008, Surat Pernyataan Dukungan Dana Pilkada
Nomor 279/002/PYT/08 tanggal 29 April 2008, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008
tentang Penetapan Ibukota Definitif Calon Kabupaten Maluku Barat Daya,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10
Tahun 2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana
Pembiayaan Pemekaran dan Dana Pemilihan Pertama Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kepada Calon Kabupaten Maluku Barat Daya, Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 903/996 tanggal 2 Mei 2008 perihal Dukungan Dana
Pemerintah Provinsi Maluku Bagi Calon Kabupaten Maluku Barat Daya,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 07/SK/DPRD-MTB/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang
Konkritisasi Kesanggupan Dukungan Dana Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat kepada Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 08/SK/DPRD-MTB/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Perubahan
Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat Nomor 19/SK/DPRD-MTB/XI/2007 tentang Penetapan Ibukota Definitif
Calon Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kabupaten Maluku Barat
Daya.
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu
Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Babar, Kecamatan Mdona Hiera,
Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Leti Moa Lakor,
Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar. Kabupaten Maluku
Barat Daya memiliki luas wilayah keseluruhan � 4.581,06 km2 dengan
penduduk pada tahun 2007 berjumlah � 66.627 jiwa.
Dengan terbentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Maluku berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat
daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,
serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan pemindahan personel,
pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan

pemerintahan . . .
-3-
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku
Barat Daya.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Maluku Barat Daya perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber
daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada saat dilakukan peresmian
sebagai daerah otonom baru.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Maluku Barat Daya,
khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada masa
yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya

kesatuan . . .
-4-
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Maluku Barat Daya harus benar-benar serasi dan terpadu
penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang
wilayah yang terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki, antara lain, pertambangan,
perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Barat Daya dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari sampai
dengan bulan Juli 2009.

Ayat (2)
Penjabat Bupati Maluku Barat Daya diusulkan oleh Gubernur Maluku
dengan pertimbangan Bupati Maluku Tenggara Barat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .
-5-
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Maluku Barat Daya kepada APBD Provinsi Maluku dan APBD Kabupaten
Maluku Tenggara Barat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan
tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
antara lain penetapan daerah pemilihan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan
perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada
selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam . . .
-6-
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa
penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat
Daya.
Demikian pula BUMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Maluku
Barat Daya, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup
kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerja sama.
Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten
Maluku Barat Daya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara Barat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah pemberian
sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Nomor 07/SK/DPRD-MTB/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam ketentuan
ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan
Gubernur Nomor 903/996 tanggal 2 Mei 2008 dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2008
tanggal 2 Mei 2008.

Ayat (3) . . .
-7-

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Barat yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah dana
sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Maluku yang belum
dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4877

Silahkan download versi PDF nya sbb:

pembentukan_kabupaten_maluku_barat_daya_di_provin_31.pdf

(ogi/Carapedia)

Pencarian Terbaru

Bumd yg ada di kabupaten maluku tenggara barat.. Pejabat bumd maluku barat tenggara. Uud yang mengatur tentang pembentukan kab.maluku barat daya. Nama dinas teknis yang ada di maluku barat daya.