- Home »
- Undang-Undang »
- 2008 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara (UU 53 thn 2008)
2008
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara (UU 53 thn 2008)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_pulau_morotai_di_provinsi_m_53.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
DI PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara
pada umumnya dan Kabupaten Halmahera Utara pada
khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang
dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan
pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya
beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten
Halmahera Utara, dipandang perlu membentuk Kabupaten
Pulau Morotai di wilayah Provinsi Maluku Utara;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Pulau Morotai bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan
kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau
Morotai di Provinsi Maluku Utara;
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten
Maluku . . .
-2-
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1261);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
Dengan . . .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN
PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Maluku Utara adalah daerah otonom sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3895).
4. Kabupaten Halmahera Utara adalah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor . . .
-4-
Nomor 1261) yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pulau
Morotai.
BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pulau Morotai di
wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Bagian Kedua
Cakupan Wilayah
Pasal 3
(1) Kabupaten Pulau Morotai berasal dari sebagian wilayah
Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri atas cakupan wilayah:
a. Kecamatan Morotai Selatan;
b. Kecamatan Morotai Selatan Barat;
c. Kecamatan Morotai Jaya;
d. Kecamatan Morotai Utara; dan
e. Kecamatan Morotai Timur.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.
Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Halmahera Utara
dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Bagian . . .
-5-
Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5
(1) Kabupaten Pulau Morotai mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Halmahera;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Morotai; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Halmahera.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Pulau Morotai secara pasti di
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun
sejak diresmikannya Kabupaten Pulau Morotai.
Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kabupaten ini.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau
Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara serta dilakukan dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di
sekitarnya.
Bagian Keempat
Ibu Kota
Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Pulau Morotai berkedudukan di Kecamatan
Morotai Selatan.
BAB III . . .
-6-
BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Pulau Morotai mencakup urusan wajib dan urusan
pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang
bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
BAB IV . . .
-7-
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan Penjabat Kepala Daerah
Pasal 9
Peresmian Kabupaten Pulau Morotai dan pelantikan Penjabat
Bupati Pulau Morotai dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang
ini diundangkan.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Pulau Morotai, dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil
bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling
lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Pulau
Morotai.
(2) Sebelum bupati dan wakil bupati definitif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dari pegawai
negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan
dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usulan gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan
dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk
menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Maluku Utara
untuk melantik Penjabat Bupati Pulau Morotai.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati dan wakil bupati
definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali
penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur . . .
-8-
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
fasilitasi terhadap kinerja penjabat bupati dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan pemilihan bupati/wakil bupati.
Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Maluku Utara.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pulau
Morotai, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang
lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dibentuk oleh Penjabat Bupati Pulau Morotai paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal pelantikan Penjabat yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau
Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.
4. Peresmian . . .
-9-
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN
Pasal 14
(1) Bupati Halmahera Utara bersama Penjabat Bupati Pulau Morotai
menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan
personel, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan penjabat
bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan
penjabat bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan
kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pulau Morotai.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai difasilitasi dan
dikoordinasikan oleh Gubernur Maluku Utara.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan kerja personel
yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) meliputi:
a. barang milik dan/atau yang dikuasai baik barang bergerak
maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang berada dalam
wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Halmahera
Utara yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di
Kabupaten Pulau Morotai;
c. utang . . .
- 10 -
c. utang piutang Kabupaten Halmahera Utara yang
kegunaannya untuk Kabupaten Pulau Morotai; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh
Kabupaten Pulau Morotai.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh
Bupati Halmahera Utara, Gubernur Maluku Utara selaku wakil
Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Gubernur Maluku Utara kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA
Pasal 15
(1) Kabupaten Pulau Morotai berhak mendapatkan alokasi dana
perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sesuai kesanggupannya
memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai sebesar
Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) setiap
tahun selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta untuk
pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan bantuan dana
untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut
serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pulau Morotai pertama kali sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Pemberian . . .
- 11 -
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati Pulau Morotai.
(4) Apabila Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan hibah sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengurangi
penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Halmahera Utara
untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
(5) Apabila Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak memenuhi
kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Maluku
Utara untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai.
(6) Penjabat Bupati Pulau Morotai menyampaikan laporan realisasi
penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati Halmahera Utara.
(7) Penjabat Bupati Pulau Morotai menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
Gubernur Maluku Utara.
Pasal 17
Penjabat Bupati Pulau Morotai berkewajiban melakukan
penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan
pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten
Pulau Morotai dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama
Gubernur Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan
Gubernur Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB VIII . . .
- 12 -
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Penjabat Bupati Pulau Morotai menyusun Rancangan Peraturan
Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Pulau Morotai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh
Gubernur Maluku Utara.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Pulau
Morotai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Sebelum Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menetapkan
peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan
Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati
Halmahera Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Kabupaten Pulau Morotai harus disesuaikan dengan Undang-Undang
ini.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini
diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 190
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
DI PROVINSI MALUKU UTARA
I. UMUM
Provinsi Maluku Utara yang memiliki luas wilayah ± 31.982,50 km2 dengan
penduduk pada tahun 2005 berjumlah ± 970.443 jiwa, terdiri atas 6 (enam)
kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Kabupaten Halmahera Utara yang mempunyai luas wilayah ± 6.372,90 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 220.765 jiwa, terdiri
atas 22 (dua puluh dua) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang
dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum
sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah
otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Nomor 09/KPTS/DPRD-HALUT/2006 tanggal 2 November 2006 tentang
Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Atas Deklarasi Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor
02/KPTS/DPRD-HALUT/2007, tanggal 16 April 2007 tentang Persetujuan
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Surat Bupati Halmahera Utara
Nomor 135/834 tanggal 19 April 2007, perihal Persetujuan Pembentukan
Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Maluku Utara Nomor 05 Tahun 2007, tanggal 16 Mei 2007 tentang
Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, Surat Gubernur Maluku
Utara Nomor 129/697 tanggal 23 April 2007 perihal Usul Pembentukan
Kabupaten Pulau Morotai, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03/KPTS/DPRD-HALUT/2007 tanggal
09 Mei 2007 . . .
-2-
09 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai,
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Nomor 04/KPTS/DPRD-HALUT/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang
Kesanggupan Dukungan Dana Kepada Calon Kabupaten Pulau Morotai, dan
Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 135/154/HU/2007, tanggal 23
April 2007 tentang Persetujuan Pengalokasian Dana Bantuan Kepada Calon
Kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pulau Morotai.
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan
Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Morotai Jaya,
Kecamatan Morotai Utara, dan Kecamatan Morotai Timur. Kabupaten Pulau
Morotai memiliki luas wilayah keseluruhan ± 2.476 km2 dengan jumlah
penduduk ± 54.876 jiwa pada tahun 2007.
Dengan terbentuknya Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah otonom,
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkewajiban membantu dan memfasilitasi
terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat
Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,
serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset dan
dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pulau Morotai perlu
melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan
sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan
sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4 . . .
-3-
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara pada saat dilakukan
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pulau Morotai, khususnya
guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan
datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pulau Morotai harus disusun secara serasi dan terpadu
dalam satu kesatuan sistem rencana tata ruang wilayah yang
terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan yang secara nyata ada"
dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan yang sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain
pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
pariwisata.
Pasal 9 . . .
-4-
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan
secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota
negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Pemilihan, pengesahan, dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Pulau Morotai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan, kecuali pada bulan Januari
sampai dengan bulan Juli 2009.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Pulau Morotai diusulkan oleh Gubernur Maluku
Utara dengan pertimbangan Bupati Halmahera Utara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau
Morotai pada APBD Provinsi Maluku Utara dan APBD Kabupaten
Halmahera Utara dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan
tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
antara lain penetapan daerah pemilihan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-5-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran
dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah
ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten
Halmahera Utara dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah
Kabupaten Halmahera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Pulau
Morotai.
Demikian pula BUMD Kabupaten Halmahera Utara yang
kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pulau
Morotai, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya
mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah
daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten
Pulau Morotai diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera
Utara kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Berkenaan
dengan pengaturan penyerahan tersebut perlu dibuat daftar
inventaris.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9) . . .
-6-
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hibah" dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Nomor 04/KPTS/DPRD-HALUT/2007 tanggal 09 Mei 2007
dan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 135/154/HU/2007
tanggal 23 April 2007.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan dana" dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang
didasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Utara
Nomor 116.1/KPTS/MU/2008 tanggal 7 Oktober 2008 serta untuk
pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai
pertama kali sesuai dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara
Nomor 116.2/KPTS/MU/2008 tanggal 7 Oktober 2008.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Utara yang belum dibayarkan.
Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah pengurangan sejumlah
dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
yang belum dibayarkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19 . . .
-7-
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4937
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_pulau_morotai_di_provinsi_m_53.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Pelantikan anggota dprd kabupaten pulau morotai maluku utara. Sejarah pemekaran kab pulau morotai. Laporan realisasi anggaran kabupaten pulau morotai. Penjelasan uu no.1 tahun 2003 tentang daerah otonomi baru kabupaten halmahera timur serta peta nya penjabaran toritorial.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
