- Home »
- Undang-Undang »
- 1999 » Undang-Undang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (UU 34 thn 1999)
1999
Undang-Undang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (UU 34 thn 1999)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pemerintahan_propinsi_daerah_khusus_ibukota_negar_34.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki peranan
yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik
Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera, dan mewujudkan citra
bangsa Indonesia;
b. bahwa dengan memperhatikan perariannya sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia perlu memberikan kedudukan yang khusus dalam penyelenggaraan
pemerintahan kepada Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
C. bahwa untuk melaksanakan ixa nan dan kedudukan yang khusus itu, perlu
mengadakan pengaturan tersendiri mengenai pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
d. bahwa berhubung dengan itu sesuai dengan ketentuan Undang2 No.2 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai
pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta dalam suatu Undang2 untuk mengganti Undang2 nomor 11 tahun 1990
Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(LN Tahun 1999 No. 60, TLN No.3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Memutuskan:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas
Pembantuan, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, dan Wilayah Administrasi
adalah sama dengan yang termuat dalam Undang2 No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
(2) Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan Daerah
Khusus, yang selanjutnya disebut Propinsi DKI Jakarta.
(3) Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta.
(4) Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja perangkat
Propinsi yang terdiri atas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
(5) Dewan Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah mitra kerja Pemerintah
Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam merumuskan kebijakan2 operasional
pemerintahan, yang selanjutnya disebut Dewan Kota/Kabupaten.
(6) Dewan Kelurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 2
(1) Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta diatur dengan berpedoman kepada Undang2
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang diatur
tersendiri dalam Undang2 ini.
(2) Aspek2 pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Undang2 ini
meliputi keduclukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan
susunan pemerintahan, pembiayaan, dan kerja sama antar-Daerah.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 3
Propinsi DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan negara.
Pasal 4
(1) Otonomi Propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup Propinsi.
(2) Otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas
desentralisasi, clekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Pasal 5
(1) Propinsi DKI Jakarta memiliki batas2 :
a. sebelah utara dengan Laut Jawa;
b. sebelah timur dengan Kab. Bekasi dan Kota Bekasi;
c. sebelah selatan dengan Kota Depok; dan
d. sebelah barat dengan Kab. Tangerang dan Kota Tangerana.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang2 ini.
BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 6
(1) Wilayah Propinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kotamadya dan Kabupaten
Administrasi.
(2) Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam Kecamatan.
(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Kelurahan.
Pasal 7
Wilayah Propinsi DKI Jakarta terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut
sejauh dua belas mil laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Pembentukan,. perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kotamadya serta
Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kecamatan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
(3) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Kelurahan ditetapkan
dengan Keputusan Gubemur.
BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
Pasal 9
(1) Kewenangan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta mencakup kewenangan dalam
seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
bidang lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta sebagai wilayah administrasi
mencakup kewenangari dalam bidang pemerintahan
yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.
(3) Kewenangan Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta mencakup kewenangan dalam
menetapkan seluruh kebijakan pemerintah Daerah, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dari
Belanja Daerah.
(4) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melimpahkan kewenangan yang luas kepada
Kotamadya dan Kabupaten Administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.
Pasal 10
(1) Kewenangan Pemerintah kotamadya dan Kabupaten Administrasi mencakup
kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan pelayanan
masyarakat yang terdiri atas :
a. penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Kotamadya/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan;
b. perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasa perkotaan,
sarana, dan prasarana Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
C. perencanaan program pelayanan masyarakat;
d. penyeienggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak didelegasikan
kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
e. pengawasan pelaksan-jan kegiatan pelayanan masyarakat;
f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketenteraman
dan ketertiban;
g. pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
h. perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
i. pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
j. pengelolaan sumber daya kelautan sesuai dengan kewenangannya;
k. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan wisata laut; dan
kewenangan lain yang dilimpahkan kemudian.
(2) Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi melimpahkan kewenangan yang
luas kepada Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 11
(1) Kewenangan Pemerintah Kecamatan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat
yang terdiri atas :
a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi
kewenangannya; .
b. pemeliharaan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat;
C. pelaksanaan kegiatan untuk terselenggaranya ketenteraman dan
ketertiban;
d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; dan
e. pembinaan pemerintahan Kelurahan.
(2) Pemerintah Kecamatan melimpahkan kewenangan secara luas kepada Kelurahan
dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 12
Kewenangan Pemerintah Kelurahan mencakup pelaksanaan pelayanan masyarakat
yang terdiri atas :
a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya;
b. penyusunan dan penetapan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang tumbuh atas
inisiatif masyarakat;
C. pemeliharaan terciptanya ketenteraman dan ketertiban; dan
d. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 13
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan
Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Di Propinsi DKI Jakarta dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif
Daerah.
(2) Pemerintah Propinsi DIG Jakarta terdiri atas Gubemur dan perangkat
Daerah.
(3) Di Kotamadya dibentuk Pemerintah Kotamadya dan Dewan Kota.
(4) Di Kabupaten Administrasi dibentuk Pemerintah Kabupaten Administrasi dan
Dewan Kabupaten.
(5) Di Kecamatan dibentuk Pemerintah Kecamatan.
(6) Di Kelurahan dibentuk Pemerintah Kelurahan dan Dewan Kelurahan.
Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 15
(1) Untuk melaksanakan fungsi legislatif Daerah, dibentuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta memberikan
persetujuan terhadap calon Walikotaniadya/Bupati yang diajukan oleh Gubernur.
Bagian Ketiga
Gubernur dan Wakil Gubernur
Pasal 16
(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah berlaku pula bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi
DKI Jakarta.
(2) Nama2 calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden.
Bagian Keempat
Gubernur dan Wakil Gubernur
Pasal 17
(1) Perangkat Propinsi DKI Jakarta terdiri atas Sekretariat Propinsi, Dinas
Propinsi, Kotamadya, Kabupaten Administrasi, dan lembaga teknis lain.
(2) Segara ketentuan tentang perangkat Propinsi berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 18
(1) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat.
(3) Sekretaris Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4) Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah
Administrasi.
Pasal 19
(1) Dinas Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah propinsi.
(2) Dinas Propinsi dipimpin oleh Kepala Dinas diangkat oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah
Propinsi.
(3) Kepala Dinas Propinsi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah Propinsi.
Pasal 20
(1) Kotamadya/Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Walikotamadya/Bupati.
(2) Walikotamadya/Bupati diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat.
(3) Walikotamadya/Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4) Walikotamadya/Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seseorang
Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati.
(5) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat.
(6) Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Walikotamadya/
Bupati.
Pasal 21
Di Propinsi DKI Jakarta dapat dibentuk lembaga teknis sesuai dengan
kebutuhan.
Pasal 22
(1) Perangkat Kota madya/Kabupaten Administrasi terdiri atas Sekretariat Kota
madya/Kabupaten Administrasi, suku dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga
teknis lainnya.
(2) Sekretariat Kota madya/ Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Sekretaris
Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
(3) Sekretaris Kotamadya/Kabupaten Administrasi diangkat oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuni syarat berdasarkan usai Walikotamadya/
Bupati.
Pasal 23
(1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh seorang Wakil Camat.
(2) Camat dan Wakil Camat diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat.
(3) Camat bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati.
(4) Wakil Camat bertanggung jawab kepada Camat.
Pasal 24
(1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh seorang Wakil Lurah.
(2) Lurah dan Wakil Lurah diangkat oleh Walikotamadya/Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat.
(3) Lurah bertanggung jawab kepada camat.
(4) Wakil Lurah bertanggung jawab kepada Lurah.
Pasal 25
(1) Susunan organisasi perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten
Administrasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Formasi dan persyaratan jaDatan perangkat Daerah Propinsi, Kotamadya dan
Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Bagian Kelima
Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan
Pasal 26
(1) Untuk membantu Walikotamadya/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
kotamadya/Kabupaten Administrasi, dibentuk Dewan Kota/Kabupaten.
(2) Dewan Kota/Kabupaten adalah mitra kerja Pemerintah Kotamadya Kabupaten
Administrasi dalam nenentukan kebijakan2 operasional Pemerintah Kotamadya/
Kabupaten Administrasi.
(3) Dewan Kota/Kabupaten mempunyai tugas untuk menampung aspirasi masyarakat,
memberi masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi,
menjelaskan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat, dan ikut mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Kota/
Kabupaten mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat.
(5) Anggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih oieh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dari tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Dewan Kelurahan.
(6) Jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan yang ada
di Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
Pasal 27
(1) Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah Kelurahan, dibentuk
Dewan Kelurahan.
(2) Anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh Ketua Rukun Warga dari tokoh masyarakat
Kelurahan yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah Rukun Warga yang
terdapat di Kelurahan.
(3) Dewan Kelurahan mempunyai tugas untuk menampung aspirasi warga Kelurahan,
memberikan usul dan saran kepada lurah tentang penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan, menjelaskan kebijakan Pemerintah Kelurahan kepada warga
Kelurahan, membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, dan mengajukan calon anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan
Perwaldlan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing2.
Pasal 28
Pengaturan lebih lanjut tentang Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan
diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 29
(1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Daerah
berlaku pula bagi Propinsi Jakarta.
(2) Selain ketentuan ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan pengaturan di bidang
pembiayaan yang khusus berlaku bagi Propinsi DKI Jakarta.
(3) Kewenangan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)terdiri dari:
a. anggaran belanja setiap Kotamadya dan Kabupaten Administrasi yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta; dan
b. pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang
dilaksanakan oleh Walikotamadya/Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan
Surat Keputusan Gubernur.
BAB VII
KERJA SAMA ANTAR DAERAH
Pasal 30
(1) Semua ketentuan tentang kerja sama antar-Daerah berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Propinsl DKI Jakarta dapat membentuk lembaga bersama dengan
Pemerintah Kota/Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk
mengelola kawasan secara terpadu.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
(1) Kewenangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku juga di kawasan otorita, yang
meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan
kehutanan, kawasan perumahan, kawasan Industri, kawasan pariwisata, kawasan
jalan bebas hambatan, kawasan kepulauan, dan kawasan lain yang sejenis.
(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
(1) Kecamatan Kepulauan Seribu ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu.
(2) Peningkatan status, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Undang2 ini.
Pasal 33
Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dan Dewan Kelurahan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah
berlakunya Undang2 ini.
Pasal 34
Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang2 ini, seluruh
instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang2 ini
dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 35
Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya
Undang2 ini tetap sebagai Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 36
Gubernur KDKI Jakarta, Wakil Gubemur, Walikotamadya, dan Wakil Walikotamadya,
Camat, Wakil Camat, dan Lurah beserta perangkatnya yang ada, pada saat mulai
berlakunya Undang2 ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain
berdasarkan Undang2 ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Pada saat berlakunya Undang2 ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Undang2
No.11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta (LN RI Tahun 1990 No. 84, TLN No. 3430);
Pasal 38
(1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang2 ini sudah selesai
selambat-lambatnya satu tahun sejak Undang-undang ini ditetapkan.
(2) Pelaksanaan Undang-undang Ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya
dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya Undang2 ini.
Pasal 39
Undang2 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 146
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
I. UMUM
Sejarah kota Jakarta yang terkait erat dengan perjuangan bangsa telah ada
sejak tgl. 22 Juni 1527, yaitu pada saat Fatahillah mengalahkan armada asing, dan
kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta Peristiwa ini selanjutnya
diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya
Jakarta mempunyai peranan penting dalam,sejarah perjuangan bangsa. Banyak
momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan
bangsa serta sejarah kebangkitan Indonesia yang terjadi di kota Jakarta, seperti
lahirnya Boedi Oetomoe, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai2 sejarah tsb sangat besar artinya
bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut kota Jakarta.
Mengingat pentingnya peranan dan kedudukan kota Jakarta dalam sejarah
perjuangan bangsa seperti di atas, maka telah dikeluarkan beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor 2
Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKi Jakarta Raya sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 15 Pnps Ibhun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya,
Undang2 No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta, dan Undang2 No.11 Tahun
1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta. Namun, peraturan perundang-undangan tsb tidak lagi memenuhi tuntutan
pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara dan semangat
desentralisasi sesuai dengan jiwa Undang2 No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang dalam Pasal 117 dinyatakan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang2.
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Daerah Propinsi
yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan Daerah Propinsi lainnya yang
bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks.
Kompleksitas permasalah itu juga berkaitan erat dengan keberadaannya sebagai
pusat pemerintahan negara, faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi
penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek2
pemukiman , penataan wilayah, transportasi, komunikasi, dan faktor2 lainnya.
Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya
pemberian otonomi hanya pada lingkup Propinsi agar dapat membina dan menumbuh
kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
Dengan demikian, diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan yang cepat,
tepat, dan terpadu kepada masyarakat.
Propinsi DKI Jakarta terbagi dalam wilayah Kotamadya/Kabupaten yang bukan
merupakan Daerah Otonom. Keberadaan wilayah Kabupaten adalah untuk
mengakomodasikan peningkatan status Kepulauan Seribu sebagai bagian dari wilayah
Propinsi DKI Jakarta. Peningkatan status Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten
dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan Kepulauan Seribu yang terdiri atas 110
pulau dalam segala aspek antara lain kelestarian lingkungan, konservasi sumber
daya alam, ekonomi, kesejahteraan rakyat~ dan sosial budaya.
Untuk memberikan peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang
transparan dan demokratis, di setiap Kotamadya/Kabupaten dibentuk Dewan Kota/
Kabupaten sebagai wadah komunikasi timbal balik antara warga dan Pemerintah
Kotamadya/Kabupaten. Sernentara itu, di tingkat Kelurahan dibentuk Dewan
Kelurahan yang berfungsi sebagai forum pemberdayaan masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup Propinsi adalah
bahwa otonomi hanya berada pada Propinsi DKI Jakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Wilayah Kotamadya sebagai wilayah Administrasi di ProPinsi DKI Jakarta yang
Pada pada saat diundangkannya Undang2 ini menjadi Katamadya perangkat
Propinsi DKI Jakarta dan Kecamatan kepulauan Seri seribu ditingkatkan
statusnya menjadi Kabupaten Administrasi.
Pasal 7 s/d Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Pemberian persetujuan terhadap calon Walikotamadya/Bupati oleh pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk memberi peluang kepada
rakyat ikut serta dalam menentukan pemimpin Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten
Administrasi. Pemberian persetujuan tidak dilakukan melalui pemilihan yang
mekanismenya berpedoman pada tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Konsultasi tsb mengandung makna persetujuan Presiden atas nama2 calon
Gubernur dan calon Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta.
Pasal 17 s/d Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan demokratis
dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang profesional di bidangnya dalam
membantu penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (2) s/d Ayat (4)
cukup jelas
Ayat (5)
Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang berasal dari partai politik tidak mewakili
partai politiknya.
Ayat (6
cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Pembentukan Dewan Kelurahan dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang transparan,
demokratis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28 s/d Pasal Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang2 ini
sudah harus selesai selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun.
Ayat (2)
Pelaksanaan penataan dimulai sejak ditetapkannya Undang2 ini dan harus sudah
selesai dalam waktu dua tahun.
Pasal 39
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3878
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pemerintahan_propinsi_daerah_khusus_ibukota_negar_34.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Uu no 34 tahun 1999 ditetapkan dki jakarta sebagai.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
