- Home »
- Undang-Undang »
- 1990 » Undang-Undang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (UU 11 thn 1990)
1990
Undang-Undang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (UU 11 thn 1990)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
susunan_pemerintahan_daerah_khusus_ibukota_negara_11.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG
SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki
kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung
dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik
Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang
sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia;
b. bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peranan di atas.
upaya pembangunan dan pengembangan Jakarta sebagai ibukota
Negara Republik Indonesia perlu dilaksanakan secara selaras dan
serasi dengan kedudukan dan peranan tersebut,
c. bahwa untuk dapat lebih mewujudkan sasaran pembangunan dan
pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan
pengaturan tersendiri mengenai susunan pemerintahan Jakarta
sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, dipandang perlu
menetapkan pengaturan mengenai susunan pemerintahan Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dalam suatu
Undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Republik
Indonesia Nomor Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor
2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3282);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta.
Pasal 2
(1) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, kecuali hal-hal yang diatur
tersendiri dalam undang-undang ini.
(2) Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta yang diatur dalam Undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian
Wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, perangkat pemerintahan, dan
pembiayaannya.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 3
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan tempat kedudukan
pusat pemerintahan Negara.
Pasal 4
Ibukota Negara Republik Indonesia adalah (daerah khusus yang selanjutnya disebut
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 5
(1) Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Daerah Tingkat I yang batas-batasnya
sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam
peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.
Pasal 6
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta.
BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 7
(1) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagi dalam Wilayah-wilayah
Kotamadya.
(2) Wilayah Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan.
(3) Wilayah Kecamatan dibagi dalam Wilayah-wilayah Kelurahan.
Pasal 8
(1) Pembentukan, perubahan, nama, batas, dan penghapusan Wilayah Kotamadya
dan Wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pembentukan, nama, dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Pasal 9
(1) Gubernur Kepala Daerah disamping, menyelenggarakan hak, wewenang, dan
kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 81 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, juga
menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus.
(2) Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini merupakan akibat langsung dari kedudukan Jakarta
sebagai Ibukota Negara.
Pasal 10
(1) Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Gubernur Kepala Daerah bertanggungjawab
kepada Presiden.
(2) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari
Menteri.
Pasal 11
(1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang disetujui Presiden.
(2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dan bimbingan Departemen,
Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah lainnya serta adanya koordinasi dengan
Daerah sekitarnya.
BAB V
PERANGKAT PEMERINTAHAN
Pasal 12
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dipilih dan
diangkat seorang Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 13
(1) Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil
Gubernur Kepala Daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dan
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wakil Gubernur Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab
kepada Gubernur Kepala Daerah.
(3) Pembidangan tugas Wakil Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah,
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 14
(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat yang bergerak dalam bidang
legislatif, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disusun Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan hususan Ibukota
Negara sebagai Daerah Tingkat I.
Pasal 15
(1) Wilayah Kotamadya dikepalai oleh Walikotamadya.
(2) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung
kepada Gubernur Kepala Daerah.
(3) Walikotamadya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil
Walikotamadya.
(4) Wakil Walikotamdaya dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada
Walikotamadya.
Pasal 16
Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal
balik pada tingkat Kotamadya, dibentuk Lembaga Musyawarah Kota yang
keanggotaannya terdiri dari organisasi kekuatan sosial politik, ABRI, dan unsur
pemerintah yang selanjutnya diatur oleh Menteri.
Pasal 17
Pembentukan dan pengembangan perangkat Wilayah dan Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan,
kedudukan, dan fungsinya sebagai Ibukota Negara.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18
(1) Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat khusus
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat
khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dari
Belanja Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan
dari :
a. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor
274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2316) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun 1963 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117);
b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan
Nama Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671);
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang
baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961
tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps Tahun
1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 117), dan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Raya. Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2671), dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 21
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MOERDIONO
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1990
TENTANG
SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK
INDONESIA JAKARTA
UMUM
Bahwa sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang terkait dengan Ibukota Negara
Republik Indonesia Jakarta telah ada sejak tanggal 22 Juni 1527, yaitu pada saat
Fatahillah mengalahkan armada asing, yang kemudian mengganti nama Sunda Kelapa
menjadi Jayakarta dan peristiwa ini selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota
Jakarta.
Dalam perkembangan selanjutnya Jakarta mempunyai peranan penting baik dalam
sejarah perjuangan bangsa maupun dalam ketatanegaraan Indonesia. Banyak
momentum penting dalam sejarah kebangkitan nasional, kesatuan dan persatuan
bangsa, serta sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti
lahirnya Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai sejarah tersebut sangat besar
artinya bagi usaha pembinaan bangsa dan pengembangan lebih lanjut Jakarta sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia.
Mengingat pentingnya kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka telah
dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus
yaitu Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Pnps
Tahun 1963 yang menetapkan antara lain bahwa Jakarta dikuasai langsung oleh
Presiden, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama
Jakarta, yang menyatakan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap sebagai Ibukota
Negara. Namun kedua Undang-undang ini tidak memenuhi lagi tuntutan pertumbuhan
dan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Oleh karena itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Pemerintahan Di Daerah dalam Pasal 6 menyatakan bahwa: "Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai
dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, yang
pencaturannya ditetapkan dengan Undang- undang."
Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang setingkat dengan Propinsi
adalah Daerah Tingkat I. Sebagai Daerah Tingkat I, Jakarta mempunyai ciri tersendiri
berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung
jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan itu berkaitan
erat dengan faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang
tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman,
taan wilayah, transportasi, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Untuk menjawab
tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya membina dan
menumbuh-kembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah
sekitarnya. Dengan demikian diharapkan Jakarta akan mampu memberikan pelayanan
yang cepat, terpadu, dan terkendali.
Berhubung Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini terbagi dalam 5 (lima) Wilayah
Kotamadya, maka di setiap Kotamadya dibentuk Lembaga Musyawarah Kota (LMK)
dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi
tempat penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, pusat kegiatan penyelenggaraan pcmerintahan negara, pusat kegiatan
kehidupan politik nasional, tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan, tempat
kedudukan kedutaan negara lain, serta tempat pengaturan dan pembinaan Wilayah
Daerah Khusus Ibukota sehingga mencerminkan citra masyarakat Indonesia yang
berkepribadian nasional. Hal-hal tersebut tidak hanya akan menambah beban tugas,
tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi, tetapi juga akan selalu mewarnai
setiap derap langkah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Secara nyata setiap beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi
Jakarta selaku Ibukota Negara sekaligus juga merupakan beban Jakarta selaku Daerah
Tingkat I, baik di bidang-pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan yang
bermuara pada terwujudnya masyarakat sejahtera lahir batin. Oleh karena itu dalam
melaksanakan tugas dari tanggung jawab di atas diperlukan dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didukung oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Mengingat beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk memberikan
kelonggaran dalam mengembangkan dan membentuk perangkat Daerah dan Wilayah
yang lebih fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan nyata serta tetap
memperhatikan prinsip dayaguna dan hasilguna. Sejalan dengan itu maka pengaturan
mengenai jumlah keanggotaan dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
Daerah Khusus Ibukota Jakarta disesuaikan dengan beban tugas dan tanggung jawab
tersebut di atas.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia, maka Jakarta adalah tempat kedudukan pusat pemerintahan Negara.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Wilayah-wilayah Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada pada
saat diundangkannya Undang-undang ini menjadi Wilayah- wilayah
Kotamadya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kelurahan adalah wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Hak, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah berkaitan dengan kedudukan Gubernur Kepala Daerah selaku
pimpinan pemerintahan Daerah dan pertanggungjawabannya; sedangkan
Pasal 81 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berkaitan dengan
kedudukan Gubernur Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bersifat khusus dalam ayat ini adalah :
a. tempat penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat:
b. pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara;
c. pusat kegiatan kehidupan politik nasional;
d. tempat penyelenggaraan acara-acara kenegaraan;
e. tempat kedudukan kedutaan negara lain;
f. tempat pengaturan dan pembinaan wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sehingga mencerminkan citra masyarakat indonesia yang
berkepribadian nasional.
Pasal 10
Ayat ( 1)
Mengingat permasalahan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
bersifat kompleks, maka untuk kelancaran dan kecepatan pelaksanaan
tugas yang bersifat khusus, Gubernur Kepala Daerah berdasarkan
Undang-undang ini ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden.
Ayat (2)
Sekalipun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat
khusus Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang ini
bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi dalam
pelaksanaannya juga memperhatikan dan memperoleh petunjuk serta
bimbingan dari Menteri.
Pasal 11
Dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta disadari
perlunya kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Gubernur
Kepala Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambangan
pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyesuaikan dengan aspek
teknis perencanaan Departemen, Lembaga, dan Badan-badan Pemerintah
lainnya, demikian sebaliknya Departemen, Lembaga, dan Badan-badan
Pemerintah lainnya menyesuaikan perencanaannya dengan pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Oleh karena itu setiap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan yang dituangkan dalam rencana
induk pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu mendapatkan
petunjuk dan persetujuan Presiden. Yang dimaksud dengan koordinasi adalah
kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai pengaturan pembangunan di
daerah yang berbatasan yaitu Bogor, Tangerang, dan Bekasi (BOTABEK) untuk
mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang pelaksanaannya
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat ( 1)
Jumlah Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memperhatikan kekhususan dalam ayat ini ialah
bahwa dalam menentukan jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memperhatikan
dinamika dan masalah-masalah masyarakat Ibukota Jakarta yang
kompleks.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Yang dimaksud dengan organisasi kekuatan sosial politik dalam pasal ini ialah
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan
Karya.
Pasal 17
Pembentukan dan pengembangan perangkat Wilayah dan Daerah sesuai dengan
kebutuhan diartikan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengingat
kekhususannya, dapat membentuk perangkat baru dan mengembangkan
perangkat yang sudah ada untuk menampung dan mengatasi dinamika beban
tugas yang demikian berat dan kompleks sesuai dengan prinsip dayaguna dan
hasilguna.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembiayaan tugas-tugas pemerintahan yang
bersifat khusus dalam ayat ini meliputi :
a. penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
b. pembangunan di daerah perbatasan yang bersifat menyangga Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Bogor, Tangerang, Bekasi) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11;
c. penyelenggaraan Lembaga Musyawarah Kota di setiap wilayah
Kotamadya dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana
dimaksud Pasal 16.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Silahkan download versi PDF nya sbb:
susunan_pemerintahan_daerah_khusus_ibukota_negara_11.pdf
(ogi/Carapedia)
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
