- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU 19 thn 2006)
2006
Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU 19 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
dewan_pertimbangan_presiden_(uu_19_thn_2006)_19.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Presiden dalam menjalankan kewenangannya
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar memerlukan nasihat dan
pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta
kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian
tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk
suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang
selanjutnya diatur dalam Undang-Undang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden;
Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN
PRESIDEN.
BAB I . . .
-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Presiden Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut
Presiden, adalah pemegang kekuasaan pemerintahan
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 3
Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat
kedudukan Presiden.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4
(1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam
menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.
(2) Pemberian . . .
-3-
(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan
Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak
diminta oleh Presiden.
(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun
sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh
anggota dewan.
Pasal 5
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden
melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait
dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.
Pasal 6
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan
Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan
keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi
nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya,
anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan
Presiden dapat:
a. mengikuti sidang kabinet;
b. mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan
kenegaraan.
BAB III
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 7
(1) Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua
merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat
secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh
Presiden.
Bagian Kedua . . . .
-4-
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 8
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan
Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai sifat kenegarawanan;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
h. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan
negara.
Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 9
(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan
Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
(3) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh
Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal Presiden terpilih dilantik.
Pasal 10
Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden
berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan
Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 11 . . .
-5-
Pasal 11
(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari
jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara
tertulis;
c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam)
bulan secara berturut-turut;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8;
e. alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.
(2) Presiden memberhentikan sementara anggota Dewan
Pertimbangan Presiden yang didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.
Pasal 12
(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak boleh
merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
b. pejabat struktural pada instansi pemerintah;
c. pejabat lain;
d. pimpinan partai politik, pimpinan organisasi
kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya
masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan
usaha milik negara atau badan usaha milik swasta,
pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural
pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
(2) Dalam hal pejabat atau pimpinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, dalam waktu paling lambat 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan wajib
mengundurkan diri dari jabatan atau pimpinan tersebut.
Pasal 13
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya,
Dewan Pertimbangan Presiden dibantu oleh sebuah
sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB IV . . .
-6-
BAB IV
MEKANISME KERJA
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan
ketentuan mengenai pengangkatan Ketua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB V
PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN
Pasal 15
(1) Pembiayaan Dewan Pertimbangan Presiden dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Anggaran Dewan Pertimbangan Presiden ditempatkan
pada anggaran Sekretariat Negara.
(3) Hak keuangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden
ditetapkan dengan Peraturan Presiden sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Undang-
Undang ini, Dewan Pertimbangan Presiden harus sudah
terbentuk.
Pasal 17
Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Dewan Pertimbangan Presiden dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 18
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
-7-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 108
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ABDUL WAHID
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
I. UMUM
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dilakukan 4 (empat) kali berturut-turut sejak tahun 1999 sampai dengan
tahun 2002 telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang
kehidupan ketatanegaraan. Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut
penataan kembali kelembagaan negara, baik berupa penghapusan atau
pembentukan lembaga baru maupun pendefinisian ulang tugas, fungsi, dan
kedudukan lembaga negara.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah
dikenal dan telah berlangsung sejak lama, yang dilakukan oleh Dewan
Pertimbangan Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
dan pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967
tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978
tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967
tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 1978, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3123).
Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang
dihapuskan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Sebelum perubahan, Dewan Pertimbangan Agung
diatur dalam bab tersendiri, yakni BAB IV Dewan Pertimbangan Agung. Setelah
perubahan, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung diganti dengan suatu
dewan pertimbangan yang ditempatkan dalam satu rumpun bab yang diatur
dalam BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Perubahan tersebut
menunjukkan bahwa keberadaan suatu dewan yang mempunyai tugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden masih tetap
diperlukan, tetapi statusnya menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan
negara yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
Keberadaan . . .
-2-
Keberadaan suatu dewan pertimbangan diperlukan oleh Presiden agar
kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi,
serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara
sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus
dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan
pertimbangan yang matang dan cermat. Mengingat keanggotaan Dewan
Pertimbangan Presiden terdiri atas orang-orang yang jujur, adil, berkelakuan
tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian di bidangnya, Presiden
tentunya secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan
pertimbangannya.
Undang-Undang ini mengatur keberadaan suatu dewan pertimbangan
dengan penyebutan Dewan Pertimbangan Presiden. Walaupun demikian,
kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden tidak dimaknai sebagai sebuah
dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain
seperti Dewan Pertimbangan Agung pada masa sebelum perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan dan
keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja, serta
pembiayaan dan hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan
Presiden, Presiden dapat melakukan pembidangan, antara lain bidang
politik, pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan,
dan bidang kesejahteraan rakyat.
Pasal 6 . . .
-3-
Pasal 6
Ayat (1)
Keterangan dan pernyataan yang tidak dapat disebarluaskan
kepada pihak mana pun adalah keterangan dan pernyataan
tentang isi nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh
Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden .
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sifat kenegarawanan" adalah bersikap
konsisten mengutamakan kepentingan negara dan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan
tercela" adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan
norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11 . . .
-4-
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan
tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut",
antara lain, tidak dapat melaksanakan tugas secara
berturut-turut karena sakit, baik fisik maupun mental
tidak dapat berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "alasan lain" antara lain,
anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak
melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pejabat negara" adalah
pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara
lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pejabat struktural pada
instansi pemerintah" adalah pejabat struktural pada
kementerian/departemen dan lembaga pemerintah
lainnya seperti Lembaga Pemerintah Non-Departemen
dan/atau pejabat struktural yang dipersamakan di
lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pejabat lain" meliputi
pimpinan dan anggota komisi, badan, lembaga yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Huruf d . . .
-5-
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik"
adalah ketua umum atau sebutan lain dan pengurus
harian.
Yang dimaksud dengan "pimpinan organisasi
kemasyarakatan" adalah ketua umum atau sebutan
lain dan pengurus harian.
Yang dimaksud dengan "pimpinan lembaga swadaya
masyarakat" adalah ketua umum atau sebutan lain
dan pengurus harian.
Yang dimaksud dengan "pimpinan yayasan" adalah
pembina dan pengurus yayasan.
Yang dimaksud dengan "pimpinan badan usaha milik
negara atau badan usaha milik swasta" adalah
komisaris dan direksi.
Yang dimaksud dengan "pimpinan organisasi profesi"
adalah ketua umum atau sebutan lain dan pengurus
harian.
Yang dimaksud dengan "pejabat struktural pada
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta" adalah
rektor dan pembantu rektor serta dekan dan pembantu
dekan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4670
Silahkan download versi PDF nya sbb:
dewan_pertimbangan_presiden_(uu_19_thn_2006)_19.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Pengganti dewan pertimbangan agung. Pengganti posisi dewan perwakilan agung. Nama pengganti dewan pertimbangan agung.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
