- Home »
- Undang-Undang »
- 2006 » Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU 11 thn 2006)
2006
Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU 11 thn 2006)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pemerintahan_aceh_(uu_11_thn_2006)_11.pdf
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
Undang-Undang;
b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik
Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah
satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh
yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut
bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan
syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat,
sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya
mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta
pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi
manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu
dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik;
e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang
terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh
potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali
masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik
secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan
bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
f. bahwa . . .
-2-
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan
Aceh;
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal
18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);
7. Undang . . .
-3-
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : . . .
-4-
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan . . .
-5-
5. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah
Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang
terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut
pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas
bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah
kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya
disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang
selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota
(DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.
12. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah
KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum
Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK,
pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,
dan walikota/wakil walikota.
13. Partai . . .
-6-
13. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa,
dan negara melalui pemilihan umum.
14. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh
secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat,
bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK,
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota.
15. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah
kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana
kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang
merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
16. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat
MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan
cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah
Aceh dan DPRA.
17. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat
sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat
dan budaya.
18. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan.
19. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah
kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum
mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah
camat.
20. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau
nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangga sendiri.
21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
22. Qanun . . .
-7-
22. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-
undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang
mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang
selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan
qanun kabupaten/kota.
BAB II
PEMBAGIAN DAERAH ACEH DAN KAWASAN KHUSUS
Pasal 2
(1) Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota.
(2) Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan.
(3) Kecamatan dibagi atas mukim.
(4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.
Pasal 3
Daerah Aceh mempunyai batas-batas:
a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Pasal 4
(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh
dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi
pemerintahan tertentu yang bersifat khusus.
(2) Dalam . . .
-8-
(2) Dalam pembentukan kawasan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah wajib mengikutsertakan
Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(3) Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota dapat
mengusulkan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah mendapat persetujuan DPRA/DPRK.
(4) Kawasan khusus untuk perdagangan bebas dan/atau
pelabuhan bebas diatur dengan undang-undang.
(5) Kawasan khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah
Aceh/kabupaten/ kota dan badan pengelola kawasan khusus
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB III
KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 6
(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:
a. kota sebagai daerah otonom;
b. bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan
c. bagian dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan
langsung dan memiliki ciri perkotaan.
(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dikelola oleh pemerintah kota.
(3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dikelola oleh pemerintah kabupaten.
(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dapat dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten/kota
terkait.
(5) Pemerintah . . .
-9-
(5) Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk badan
pengelolaan pembangunan di kawasan gampong yang
direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan.
(6) Pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat
dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan kawasan perkotaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan qanun.
BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH DAN
KABUPATEN/KOTA
Pasal 7
(1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua
sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah.
(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional,
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang
agama.
(3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah dapat:
a. melaksanakan sendiri;
b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh
dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong
berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 8 . . .
- 10 -
Pasal 8
(1) Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung
dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah
dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
(2) Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan
Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan
pertimbangan DPRA.
(3) Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan
Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah
dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi dan
pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 9
(1) Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan
lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi
kewenangan Pemerintah.
(2) Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam
kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional.
(3) Dalam hal diadakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam naskah kerja sama tersebut dicantumkan
frasa Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 10
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut
Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali
yang menjadi kewenangan Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga,
badan dan/atau komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan qanun.
BAB V . . .
- 11 -
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 11
(1) Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota.
(2) Norma, standar, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh
Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(3) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat:
a. melaksanakan sendiri; dan/atau
b. melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah
untuk melaksanakan pengawasan terhadap
kabupaten/kota.
Pasal 12
(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus sendiri oleh
Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.
Pasal 13
(1) Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.
(2) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
Pasal 14 . . .
- 12 -
Pasal 14
(1) Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, baik
pada Pemerintahan di Aceh maupun pemerintahan di
kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antarpemerintahan di
Aceh.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
dilakukan dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 15
(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah
Aceh dan pemerintah kabupaten/kota disertai pendanaan,
pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang
dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur
disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan
yang didekonsentrasikan.
(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah
Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan gampong disertai
pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas
pembantuan.
Pasal 16
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan
urusan dalam skala Aceh yang meliputi:
a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
c. penyelenggaraan . . .
- 13 -
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya
manusia potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan
ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
lintas kabupaten/kota; dan
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat
dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.
(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara
lain meliputi:
a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk
pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh
dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat
beragama;
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama
Islam;
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at
Islam;
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.
(4) Pelaksanaan . . .
- 14 -
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala
kabupaten/kota meliputi:
a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan
ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
(2) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus
pemerintahan kabupaten/kota adalah pelaksanaan
keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:
a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk
pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh
dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat
beragama;
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama
Islam;
c. penyelenggaraan . . .
- 15 -
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta
menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at
Islam; dan
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.
(3) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan
meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
termasuk pemulihan psikososial sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan kabupaten/kota yang
bersangkutan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam qanun
kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 18
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan
menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah
tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola pelabuhan
dan bandar udara umum.
(2) Pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelabuhan dan bandar udara umum
yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang ini
diundangkan.
(3) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota dalam pengelolaan pelabuhan dan bandar
udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
BAB VI . . .
- 16 -
BAB VI
ASAS SERTA BENTUK DAN SUSUNAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
Pasal 20
Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas:
a. asas ke-Islaman;
b. asas kepastian hukum;
c. asas kepentingan umum;
d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan;
e. asas keterbukaan;
f. asas proporsionalitas;
g. asas profesionalitas;
h. asas akuntabilitas;
i. asas efisiensi;
j. asas efektivitas; dan
k. asas kesetaraan.
Pasal 21
(1) Penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri atas Pemerintah
Aceh dan DPRA.
(2) Penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota terdiri atas
pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.
(3) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Aceh dan
kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam qanun.
BAB VII . . .
- 17 -
BAB VII
DPRA DAN DPRK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1) DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.
(2) DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat
kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.
(3) Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua
puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 23
(1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur
untuk mendapat persetujuan bersama;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun
Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan
Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program
pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal
dan kerja sama internasional;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri;
e. memberitahukan . . .
- 18 -
e. memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan
berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
f. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya
kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh;
h. memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang
berkaitan langsung dengan Aceh;
i. memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang
legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan
langsung dengan Pemerintahan Aceh;
j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah;
k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk
penilaian kinerja pemerintahan;
l. mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia
Pengawas Pemilihan; dan
m. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan
dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam
penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.
(2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib
DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Pasal 24
(1) DPRK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan
bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun
kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan
lain;
c. melaksanakan . . .
- 19 -
c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan
pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan
program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta
penanaman modal dan kerja sama internasional;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
e. memberitahukan kepada bupati/walikota dan KIP
kabupaten/kota mengenai akan berakhirnya masa
jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
f. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadinya
kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
g. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan
kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana
kerja sama internasional di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap
rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan
kabupaten/kota;
i. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan
membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
j. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan
dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati
dan walikota/wakil walikota; dan
k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan
untuk penilaian kinerja pemerintahan.
(2) DPRK melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib
DPRK dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga . . .
- 20 -
Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban, dan Kode Etik
Pasal 25
(1) DPRA/DPRK mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket;
c. mengajukan pernyataan pendapat;
d. mengajukan rancangan qanun;
e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;
f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan
kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau
bupati/walikota;
g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan
fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota
dengan menggunakan standar harga yang disepakati
Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan
DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan
Peraturan bupati/walikota;
h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan
dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris
dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan
i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan
Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.
(2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna
DPRA/DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan
yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3
(dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir.
(3) Dalam . . .
- 21 -
(3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas
unsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama
60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya
kepada DPRA/ DPRK.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan
memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut
mengetahui masalah yang sedang diselidiki, serta meminta
menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan
hal yang sedang diselidiki.
(5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi
panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah
menurut peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara
berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), panitia angket memanggil secara
paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
(8) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan
huruf f diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
(9) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 26
(1) Anggota DPRA/DPRK mempunyai hak:
a. mengajukan usul rancangan qanun;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. protokoler;
e. keuangan dan administratif;
f. memilih . . .
- 22 -
f. memilih dan dipilih;
g. membela diri; dan
h. imunitas.
(2) Anggota DPRA/DPRK mempunyai kewajiban:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
menaati segala peraturan perundang-undangan;
b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota;
c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat;
d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima
keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi
tindak lanjut penyelesaiannya;
e. menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan
sumpah/janji anggota DPRA/DPRK;
f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan;
g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan
kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud
tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah
pemilihannya; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga yang terkait.
(3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata
Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27
(1) DPRA/DPRK wajib menyusun kode etik untuk menjaga
martabat dan kehormatan anggota DPRA/DPRK dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi:
a. pengertian kode etik;
b. tujuan kode etik;
c. pengaturan . . .
- 23 -
c. pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan
antarpenyelenggara pemerintahan daerah dan
antaranggota serta antara anggota DPRA/DPRK serta
pihak lain;
d. hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota
DPRA/DPRK;
e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban,
dan sanggahan; dan
f. sanksi dan rehabilitasi.
Bagian Keempat
Penyidikan dan Penuntutan
Pasal 28
(1) Anggota DPRA/DPRK tidak dapat dituntut di hadapan
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau
pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis
dalam rapat DPRA/DPRK sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud
oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara
dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Anggota DPRA/DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam
rapat DPRA/DPRK.
Pasal 29
(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRA dilaksanakan
setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden atau persetujuan
Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota
DPRK.
(2) Dalam . . .
- 24 -
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses
penyidikan dapat dilakukan.
(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan
diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
atau
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati atau tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara.
(5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada
pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
Bagian Kelima
Alat Kelengkapan DPRA/DPRK
Pasal 30
(1) Alat kelengkapan DPRA/DPRK terdiri atas:
a. pimpinan;
b. komisi;
c. panitia musyawarah;
d. panitia anggaran;
e. badan kehormatan;
f. panitia legislasi; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
(2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
Pasal 31 . . .
- 25 -
Pasal 31
(1) DPRA dapat membentuk paling sedikit 5 (lima) komisi dan
paling banyak 8 (delapan) komisi.
(2) DPRK yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 34
(tiga puluh empat) orang membentuk 4 (empat) komisi, dan
yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih
membentuk 5 (lima) komisi.
Pasal 32
(1) Badan Kehormatan DPRA/DPRK dibentuk dan ditetapkan
dengan keputusan DPRA/DPRK.
(2) Anggota Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota DPRA/DPRK
dengan ketentuan:
a. untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang; dan
b. untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga
puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk
DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau
lebih berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipilih oleh DPRA/DPRK.
(4) Pimpinan Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Kehormatan.
(5) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRA/DPRK.
(6) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.
Pasal 33
(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a. mengamati . . .
- 26 -
a. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral
para anggota DPRA/DPRK dalam rangka menjaga martabat
dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRA/ DPRK;
b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota
DPRA/DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik
DPRA/DPRK serta sumpah/janji;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan pimpinan dan anggota DPRA/DPRK,
masyarakat dan/atau pemilih; dan
d. menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi,
dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c
sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
DPRA/DPRK.
(2) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan
Kehormatan dan disetujui oleh pimpinan DPRA/DPRK.
Pasal 34
(1) Panitia Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan
pembentukan qanun.
(2) Panitia Legislasi pada DPRA dibentuk oleh DPRA dan Panitia
Legislasi pada DPRK dibentuk oleh DPRK.
(3) Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) bersifat tetap.
Pasal 35
Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan
qanun adalah:
a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar
urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan
prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan
dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan
DPRA/DPRK;
b. menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA/DPRK
berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan
gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut
disampaikan kepada pimpinan dewan;
d. memberikan . . .
- 27 -
d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan
qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan
komisi di luar rancangan qanun yang terdaftar dalam program
legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun
berjalan;
e. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan
rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia
Musyawarah;
f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk
rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas
dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
materi qanun melalui koordinasi dengan komisi;
h. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun
lisan mengenai rancangan qanun;
i. memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang
sedang dibahas oleh Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota
dan DPRK; dan
j. menginventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-
undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA/DPRK untuk
dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Legislasi pada masa
keanggotaan berikutnya.
Bagian Keenam
Fraksi
Pasal 36
(1) Setiap anggota DPRA/DPRK wajib berhimpun dalam fraksi.
(2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah minimal
komisi di DPRA/DPRK.
(3) Anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari partai politik/partai politik lokal yang tidak memenuhi
syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung
dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRA/DPRK dari
partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi
syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(5) Dalam . . .
- 28 -
(5) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kemudian tidak lagi memenuhi syarat
sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan
tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi
gabungan lain yang memenuhi syarat.
(6) Partai politik/partai politik lokal yang memenuhi persyaratan
untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk 1 (satu)
fraksi.
(7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik/partai
politik lokal dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (5).
Bagian Ketujuh
Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRA/DPRK
Pasal 37
(1) Anggota DPRA/DPRK dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara;
b. hakim pada badan peradilan;
c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia
dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai
pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari
APBN/APBA/APBK.
(2) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan
swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara,
notaris, dokter praktik, jurnalis, dan pengelola media massa
serta pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA/DPRK.
(3) Anggota DPRA/DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan
nepotisme.
(4) Anggota DPRA/DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut
selama menjadi anggota DPRA/DPRK.
(5) Anggota . . .
- 29 -
(5) Anggota DPRA/DPRK yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan
pemberhentiannya berdasarkan hasil pemeriksaan Badan
Kehormatan DPRA/DPRK.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan
Tata Tertib DPRA/DPRK yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Anggota DPRA/DPRK berhenti antarwaktu sebagai anggota
karena:
a. meninggal dunia; atau
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
(2) Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antarwaktu karena:
a. diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal yang
bersangkutan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam)
bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRA/DPRK;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau
melanggar kode etik DPRA/ DPRK;
e. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRA/DPRK;
f. melanggar larangan bagi anggota DPRA/DPRK; atau
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
(3) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),
disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRA atau oleh
pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui bupati/walikota
bagi anggota DPRK untuk diresmikan pemberhentiannya.
(4) Pemberhentian . . .
- 30 -
(4) Pemberhentian anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
dilaksanakan setelah ada keputusan DPRA/DPRK
berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan
DPRA/DPRK.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata
Tertib DPRA/DPRK dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39
(1) Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai
Kepala Pemerintah Aceh dan dibantu oleh seorang Wakil
Gubernur.
(2) Gubernur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
perangkat daerah Aceh.
(3) Gubernur bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan
Pemerintah Aceh pada semua sektor pemerintahan
termasuk pelayanan masyarakat dan ketenteraman serta
ketertiban masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
(1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai
wakil Pemerintah.
(2) Dalam . . .
- 31 -
(2) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 41
(1) Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang
bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota
dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.
(2) Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
perangkat kabupaten/kota.
(3) Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan
kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor
pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban
masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), diatur dalam qanun kabupaten/kota dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 42
(1) Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan
wewenang:
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan
DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
b. mengajukan rancangan qanun;
c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan
bersama antara Gubernur dan DPRA, atau
bupati/walikota dan DPRK;
d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang
APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk
dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
syari'at Islam secara menyeluruh;
f. memberikan . . .
- 32 -
f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA
atau DPRK;
g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh
kepada Pemerintah;
h. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil
Pemerintah;
i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan
Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat;
j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
k. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan
dapat menguasakan kepada pihak lain sebagai kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan
pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang
ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan
Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 43
(1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan
wewenang mengoordinasikan:
a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten/kota;
b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan
kabupaten/kota;
c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota;
d. pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan
keistimewaan Aceh; dan
e. pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan
antarkabupaten/kota di Aceh.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat
menugaskan perangkat daerah Aceh.
(3) Dalam . . .
- 33 -
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Gubernur berhak untuk
memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif
kepada bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
kepada APBN.
(5) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas
dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas
dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Qanun Aceh.
Pasal 44
(1) Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam:
a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam
pelaksanaan syari'at Islam;
c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil
pengawasan aparatur pengawasan;
d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
e. pemberdayaan adat;
f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
g. pelestarian lingkungan hidup;
h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten/ kota;
i. pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila
Gubernur berhalangan; dan
j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya
yang diberikan oleh Gubernur.
(2) Dalam . . .
- 34 -
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada
Gubernur.
(3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa
jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban
selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa
jabatannya.
Pasal 45
(1) Wakil bupati/wakil walikota mempunyai tugas membantu
bupati/walikota dalam:
a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam
pelaksanaan syari'at Islam;
c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil
pengawasan aparatur pengawasan;
d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
e. pemberdayaan adat;
f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
g. pelestarian lingkungan hidup;
h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan, mukim, dan gampong;
i. pelaksanaan tugas dan wewenang bupati/walikota apabila
bupati/walikota berhalangan; dan
j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya
yang diberikan oleh bupati/walikota.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wakil bupati/walikota bertanggung jawab kepada
bupati/walikota.
(3) Wakil bupati/walikota menggantikan bupati/walikota sampai
habis masa jabatannya apabila bupati/walikota meninggal
dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus
dalam masa jabatannya.
Bagian Ketiga . . .
- 35 -
Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan
Pasal 46
(1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,
dan Pasal 45 mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan kedaulatan, dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. menjalankan syari'at agamanya;
c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
d. memelihara ketenteraman umum dan ketertiban
masyarakat;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
f. melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih,
baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan Aceh dan kabupaten/kota secara
transparan;
h. menyampaikan rencana penyelenggaraan Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di hadapan
paripurna DPRA/DPRK; dan
i. menjalin hubungan kerja dengan instansi pemerintah.
(2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur dan bupati/walikota mempunyai
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK, dan
menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada masyarakat.
(3) Ketentuan . . .
- 36 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Pasal 47
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan
tertentu, atau kelompok politik yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan
umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau
mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan
masyarakat lain;
b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik negara, milik
swasta maupun milik pemerintah Aceh, atau dalam yayasan
bidang apa pun;
c. melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan jabatan
yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara
langsung maupun tidak langsung;
d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf k.
f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatan; dan
g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan DPRA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 48 . . .
- 37 -
Pasal 48
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang
baru.
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan
wakil walikota;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur
dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota;
e. tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil
Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan
wakil walikota; atau
f. melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota.
(3) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2)
huruf a dan huruf b, diberitahukan oleh pimpinan
DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan
diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK.
(4) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. pemberhentian . . .
- 38 -
a. Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan
Mahkamah Agung atas pendapat DPRA/DPRK, bahwa
Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota dinyatakan melanggar
sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
b. Pendapat DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada
huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna
DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4
(tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
DPRA/DPRK yang hadir;
c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan
memutuskan pendapat DPRA/DPRK paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah permintaan DPRA/DPRK itu diterima
Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa
Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota terbukti melanggar
sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban, DPRA/DPRK menyelenggarakan rapat
paripurna DPRA/ DPRK yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPRA/DPRK yang hadir untuk memutuskan
usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota kepada Presiden; dan
e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak DPRA/DPRK menyampaikan usul.
Pasal 49 . . .
- 39 -
Pasal 49
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara
oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK, apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota diberhentikan oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK, apabila
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 50
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota diberhentikan sementara
oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRA/DPRK karena
didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.
(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota diberhentikan oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRA/ DPRK karena terbukti
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara
dan/atau tindak pidana lain yang dinyatakan dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Pasal 51
(1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota menghadapi krisis
kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan
tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya,
DPRA/DPRK menggunakan hak angket untuk
menanggapinya.
(2) Penggunaan . . .
- 40 -
(2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat
Paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota
DPRA/DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
DPRA/DPRK yang hadir untuk melakukan penyelidikan
terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota.
(3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRA/DPRK
menyerahkan proses penyelesaian kepada aparat penegak
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan
bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), DPRA/DPRK mengusulkan pemberhentian sementara
dengan keputusan DPRA/DPRK.
(5) Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan
pemberhentian sementara Gubernur dan Wakil Gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
(6) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota dinyatakan
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pimpinan DPRA/DPRK mengusulkan
pemberhentian berdasarkan keputusan rapat paripurna
DPRA/DPRK dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4
(tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan
putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang
hadir.
(7) Berdasarkan . . .
- 41 -
(7) Berdasarkan keputusan DPRA/DPRK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan
Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 52
(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5) setelah melalui
proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali
Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati,
serta walikota dan wakil walikota yang bersangkutan sampai
dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota yang
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden
merehabilitasikan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang
bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.
Pasal 53
(1) Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50
ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Wakil Gubernur/wakil
bupati/wakil walikota melaksanakan tugas dan kewajiban
Gubernur/bupati/walikota sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Apabila Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5),
tugas dan kewajiban Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil
walikota dilaksanakan oleh Gubernur/bupati/walikota
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila . . .
- 42 -
(3) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,
dan walikota/wakil walikota diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50
ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Presiden menetapkan
penjabat Gubernur/bupati/walikota dengan pertimbangan
DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan bupati/wakil
bupati dan walikota/wakil walikota dengan pertimbangan
DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan
penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 54
(1) Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan
kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/wakil
bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya
dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan
oleh Presiden.
(2) Apabila Gubernur/bupati/walikota berhenti karena
meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan
Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk mengisi
jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.
(3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil
bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas)
bulan, Gubernur/bupati/walikota mengusulkan 2 (dua)
orang calon Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota
untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK
berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik,
atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal,
atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang
pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota.
(4) Dalam . . .
- 43 -
(4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati
dan walikota/wakil walikota berhenti atau diberhentikan
secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna
DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk
menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota paling
lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya
penjabat Gubernur/bupati/walikota.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah
Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota melaksanakan
tugas sehari-hari Gubernur/bupati/walikota sampai dengan
Presiden mengangkat penjabat Gubernur/bupati/walikota.
(6) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa
jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Penyelidikan dan Penyidikan
Pasal 55
(1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari
Presiden atas permintaan penyidik.
(2) Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat
dilakukan.
(3) Penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan
diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Hal . . .
- 44 -
(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
atau
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan
tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
BAB IX
PENYELENGGARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Komisi Independen Pemilihan
Pasal 56
(1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum
Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan
pemilihan gubernur/wakil gubernur.
(2) KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum
Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK,
dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota.
(3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota
merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur.
(4) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh
KPU dan diresmikan oleh Gubernur.
(5) Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK
ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.
(6) Dalam . . .
- 45 -
(6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim
independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan
penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.
Pasal 57
(1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota
KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal
dari unsur masyarakat.
(2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan.
Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Pasal 58
(1) Tugas dan wewenang KIP:
a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan
mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan
kampanye serta pemungutan suara pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
e. menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta
pemilihan;
f. meneliti . . .
- 46 -
f. meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang
diusulkan;
g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi
persyaratan;
h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim
kampanye;
i. melakukan audit dan mengumumkan laporan
sumbangan dana kampanye;
j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota melalui rapat pleno;
k. melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada
DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota; dan
l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk membantu KIP dalam melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
Sekretariat KIP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 59
KIP berkewajiban:
a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
c. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan
kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP
kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya
kepada masyarakat;
d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola
barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
e. mempertanggungjawabkan . . .
- 47 -
e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada
Gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
f. melaksanakan semua tahap pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
secara tepat waktu.
Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 60
(1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota
dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat
ad hoc.
(2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-
Undang ini diundangkan.
(3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima)
orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.
(4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga)
bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan
Pasal 61
(1) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan:
a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota; dan
b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan . . .
- 48 -
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan melalui:
a. pengawasan semua tahap penyelenggaraan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
b. penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
c. penerusan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan
kepada instansi yang berwenang; dan
d. pengaturan hubungan koordinasi antara panitia pengawas
pada semua tingkatan.
Pasal 63
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini mengenai
pengawasan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pemantauan
Pasal 64
(1) Pemantauan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
dapat dilakukan oleh pemantau lokal, pemantau nasional
dan pemantau asing.
(2) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a. bersifat independen; dan
b. mempunyai sumber dana yang jelas.
(3) Pemantau . . .
- 49 -
(3) Pemantau asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
(4) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus
terdaftar di KIP sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB X
PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65
(1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui
pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta
dilaksanakan secara jujur dan adil.
(2) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama
hanya untuk satu kali masa jabatan.
(3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur
dibebankan pada APBA.
(4) Biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota dibebankan pada APBK dan APBA.
Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan
Pasal 66 . . .
- 50 -
Pasal 66
(1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan
oleh KIP.
(2) Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan melalui
tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta
pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.
(3) Tahap persiapan pemilihan meliputi:
a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP
kabupaten/kota;
b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai
berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
c. pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota
mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati,
dan walikota/wakil walikota;
d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata
cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
e. pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemilihan Gampong, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
(4) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
a. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
b. pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota;
c. kampanye;
d. pemungutan suara;
e. penghitungan suara; dan
f. penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
terpilih, pengesahan dan pelantikan.
(5) Pendaftaran . . .
- 51 -
(5) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b, meliputi:
a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
b. penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
c. pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat
paripurna istimewa DPRA/DPRK.
(6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.
Bagian Ketiga
Pencalonan
Pasal 67
(1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh :
a. partai politik atau gabungan partai politik;
b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;
c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau
d. perseorangan.
(2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. menjalankan syari'at agamanya;
c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan
tingkat atas atau yang sederajat;
e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter;
g. tidak . . .
- 52 -
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan
kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara
minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali
tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat
amnesti/rehabilitasi;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di
daerahnya;
k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia
untuk diumumkan;
l. tidak dalam status sebagai penjabat
Gubernur/bupati/walikota; dan
m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara.
Pasal 68
(1) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan
sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk
yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari
jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau
walikota/wakil walikota.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan
tertulis.
Pasal 69
Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur
terpilih meliputi:
a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP Aceh kepada DPRA dan
untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden;
b. pengesahan . . .
- 53 -
b. pengesahan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan
oleh Presiden; dan
c. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur/Wakil
Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah
Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna DPRA.
Pasal 70
Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota terpilih meliputi:
a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada
DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;
b. pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota
terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden; dan
c. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil
bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur
atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua
Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK.
Bagian Keempat
Pemilih dan Hak Pemilih
Pasal 71
(1) Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota adalah
warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atau
kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan suara
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah kawin;
b. tidak sedang terganggu jiwanya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan
d. terdaftar sebagai pemilih.
(2) Warga . . .
- 54 -
(2) Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam
daftar pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak
pilihnya.
Pasal 72
Pemilih di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
mempunyai hak:
a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota;
b. mengawasi proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
c. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota;
d. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan qanun;
dan
e. mengawasi penggunaan anggaran.
Pasal 73
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70,
Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan qanun dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa atas Hasil Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota
Pasal 74
(1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan
keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP.
(2) Keberatan . . .
- 55 -
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil
pemilihan ditetapkan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi
terpilihnya pasangan calon.
(4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya
permohonan keberatan.
(5) Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada:
a. KIP;
b. pasangan calon;
c. DPRA/DPRK;
d. Gubernur/bupati/walikota; dan
e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik
lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan
partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan
calon.
(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.
BAB XI
PARTAI POLITIK LOKAL
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 75
(1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
(2) Partai . . .
- 56 -
(2) Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik
Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan
telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga
puluh persen).
(3) Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga, serta struktur
kepengurusannya.
(4) Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota
Aceh.
(5) Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
(6) Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda
gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda
gambar partai politik atau partai politik lokal lain.
(7) Partai politik lokal mempunyai kantor tetap.
(8) Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan
hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai
kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen)
di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Pasal 76
(1) Partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 didaftarkan pada
dan disahkan sebagai badan hukum oleh kantor wilayah
departemen di Aceh yang ruang lingkup tugasnya di bidang
hukum dan hak asasi manusia, melalui pelimpahan
kewenangan dari Menteri yang berwenang.
(2) Pengesahan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara.
(3) Perubahan . . .
- 57 -
(3) Perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nama,
lambang, tanda gambar, dan kepengurusan partai politik
lokal didaftarkan pada kantor wilayah departemen di Aceh
yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak
asasi manusia.
Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Fungsi
Pasal 77
(1) Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
(2) Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang
mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi
kehidupan masyarakat Aceh.
Pasal 78
(1) Tujuan umum partai politik lokal adalah:
a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
Aceh.
(2) Tujuan khusus partai politik lokal adalah:
a. meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
b. memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.
(3) Tujuan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Pasal 79 . . .
- 58 -
Pasal 79
Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik rakyat;
dan
d. partisipasi politik rakyat.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 80
(1) Partai politik lokal berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil
dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara
mandiri;
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda
gambar partai dari departemen yang ruang lingkup
tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih
anggota DPRA dan DPRK;
e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan
DPRK;
f. mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan
DPRK;
g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya DPRA dan DPRK;
h. mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon
walikota dan wakil walikota di Aceh; dan
i. melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain
dengan sesama partai politik lokal atau partai politik
nasional.
(2) Pelaksanaan . . .
- 59 -
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diatur
dengan Qanun Aceh.
Pasal 81
Partai politik lokal berkewajiban:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan
perundang-undangan lain;
b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan
nasional;
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak
asasi manusia;
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi
politik anggotanya;
f. menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan
nasional;
g. melakukan pendataan dan memelihara data anggota;
h. membuat pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah
sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui
oleh masyarakat dan pemerintah;
i. membuat laporan keuangan secara berkala; dan
j. memiliki rekening khusus dana partai.
Bagian Keempat
Larangan
Pasal 82
(1) Partai politik lokal dilarang menggunakan nama, lambang,
atau tanda gambar yang sama dengan:
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. lambang . . .
- 60 -
c. lambang daerah Aceh;
d. nama, bendera, atau lambang negara lain atau
lembaga/badan internasional;
e. nama dan gambar seseorang; atau
f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan partai politik atau partai politik
lokal lain.
(2) Partai politik lokal dilarang:
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan
Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, atau peraturan perundang-
undangan lain;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menerima atau memberikan sumbangan kepada pihak
asing dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;
d. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun
uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan
identitas yang jelas;
e. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau
perusahaan/badan usaha melebihi batas yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
f. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik
desa, atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan.
(3) Partai politik lokal dilarang mendirikan badan usaha
dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
(4) Partai politik lokal dilarang menganut, mengembangkan,
dan menyebarkan ajaran komunisme dan marxisme-
leninisme.
Bagian Kelima
Keanggotan dan Kedaulatan Anggota
Pasal 83 . . .
- 61 -
Pasal 83
(1) Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di
Aceh dapat menjadi anggota partai politik lokal, apabila
telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
kawin.
(2) Keanggotaan partai politik lokal bersifat sukarela, terbuka,
dan tidak diskriminatif pada setiap warga negara Republik
Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh yang menyetujui
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik
lokal yang bersangkutan.
(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
merangkap keanggotaan salah satu partai politik.
(4) Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan partai
politik lokal diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga
partai politik lokal.
Bagian Keenam
Keuangan
Pasal 84
(1) Keuangan partai politik lokal bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan dari APBA dan APBK.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau
jasa.
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberikan secara proporsional kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di lembaga perwakilan masyarakat Aceh
dan kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
qanun.
Pasal 85 . . .
- 62 -
Pasal 85
Partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat
(1) huruf b dapat menerima sumbangan yang berasal dari:
a. anggota dan bukan anggota paling banyak senilai Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu)
tahun.
b. perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1
(satu) tahun.
Bagian Ketujuh
Sanksi
Pasal 86
(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memberikan
sumbangan kepada partai politik lokal melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus
juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mempengaruhi atau memaksa sehingga
seseorang dan/atau perusahaan/badan usaha memberikan
sumbangan kepada partai politik lokal melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah).
(3) Pengurus partai politik lokal yang:
a. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau
perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).
b. melakukan . . .
- 63 -
b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (2) huruf d dan huruf f diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
c. menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dituntut
karena kejahatan terhadap keamanan negara
berdasarkan Pasal 107 huruf c, huruf d, dan huruf e
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta partainya
dapat dibubarkan.
(4) Sumbangan yang diterima partai politik lokal dari
perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang
melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 disita untuk negara.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam:
a. Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai
partai politik lokal oleh kantor wilayah departemen yang
ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi
manusia.
b. Pasal 81 huruf h, dikenai sanksi administratif berupa
teguran secara terbuka oleh KIP Aceh.
c. Pasal 81 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi administratif
berupa penghentian bantuan dari APBA dan APBK.
Pasal 87
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa
penolakan pendaftaran partai politik lokal oleh kantor
wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan sementara partai politik
lokal paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai
politik lokal.
(3) Pelanggaran . . .
- 64 -
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf
f, dikenai sanksi administratif berupa teguran secara
terbuka oleh KIP Aceh.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa
larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya oleh
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
kedudukan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(5) Sebelum dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
pengurus partai politik lokal yang bersangkutan terlebih
dahulu didengar keterangannya.
Pasal 88
Partai politik lokal yang melakukan pelanggaran terhadap
(1)
Pasal 82 ayat (4), dibubarkan berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi.
Partai politik lokal yang telah dibekukan sebagaimana
(2)
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan melakukan
pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b,
dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Bagian Kedelapan
Persyaratan Mengikuti Pemilu Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
dan Walikota/Wakil Walikota
Pasal 89
(1) Untuk dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai
politik lokal harus memenuhi persyaratan:
a. telah disahkan sebagai badan hukum;
b. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3
(dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh;
c. memiliki . . .
- 65 -
c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3
(dua per tiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per
seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan
partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada huruf c
yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik
lokal;
e. pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c
harus mempunyai kantor tetap;
f. mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.
(2) Partai politik lokal yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
menjadi peserta pemilu DPRA/DPRK.
(3) KIP Aceh menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan
penelitian keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan
penetapan keabsahan kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KIP Aceh dan
bersifat final.
Pasal 90
Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal
peserta pemilu harus:
a. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah
kursi DPRA; atau
b. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah
kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½
(setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.
Pasal 91
(1) Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau
gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat
mengajukan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
(2) Partai . .
- 66 -
(2) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau
gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan
calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-
kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA
atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah
yang bersangkutan.
(3) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau
gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib membuka kesempatan yang
seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (2).
(4) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau
gabungan partai politik dan partai politik lokal, pada saat
mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan
partai politik lokal atau pimpinan partai politik lokal yang
bergabung;
b. kesepakatan tertulis antarpartai politik lokal yang
bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh
pimpinan partai politik lokal atau para pimpinan partai
politik lokal yang bergabung;
d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai
calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,
dan walikota/wakil walikota secara berpasangan;
e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai
pasangan calon;
f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari
jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri
bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit
Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
h. surat . . .
- 67 -
h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi
pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan
menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota
DPR, DPD, dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri
sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota;
j. kelengkapan persyaratan calon Gubernur/Wakil
Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
dan
k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon
secara tertulis.
(5) Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau
gabungan partai politik dan partai politik lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), hanya dapat mengusulkan satu
pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat
diusulkan lagi oleh partai politik lokal atau gabungan partai
politik lokal lain.
(6) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik lokal
atau gabungan partai politik lokal memperhatikan pendapat
dan tanggapan masyarakat.
(7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon.
Bagian Kesembilan
Pengawasan
Pasal 92
Pengawasan terhadap partai politik lokal meliputi hal-hal sebagai
berikut:
a. melakukan penelitian secara administratif dan substantif
terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik
lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77;
b. melakukan . . .
- 68 -
b. melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik
lokal yang tercantum dalam akta pendirian partai politik dan
kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75;
c. melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda
gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1);
d. menerima laporan perubahan anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai
politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3)
dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik
lokal;
e. meminta hasil audit laporan keuangan tahunan partai politik
lokal dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
huruf h, huruf i, dan huruf j; serta
f. melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya
pelanggaran terhadap larangan partai politik lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4).
Pasal 93
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
dilakukan oleh:
a. Kantor wilayah departemen yang ruang lingkup tugasnya
di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
b. Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e; dan
c. Gubernur selaku wakil pemerintah dalam pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f.
(2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 94 . . .
- 69 -
Pasal 94
Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten dan kota tidak
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi dan hak
partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan
Pasal 80.
Pasal 95
Ketentuan lebih lanjut mengenai partai politik lokal diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
LEMBAGA WALI NANGGROE
Pasal 96
(1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat
sebagai pemersatu masyarakat yang independen,
berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi
penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat
istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara
adat lainnya.
(2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga
pemerintahan di Aceh.
(3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat
personal dan independen.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata
cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan,
kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang
menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.
Pasal 97 . . .
- 70 -
Pasal 97
Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat
adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun
luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun
Aceh.
BAB XIII
LEMBAGA ADAT
Pasal 98
(1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di
bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan
ketertiban masyarakat.
(2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat
ditempuh melalui lembaga adat.
(3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), meliputi:
a. Majelis Adat Aceh;
b. imeum mukim atau nama lain;
c. imeum chik atau nama lain;
d. keuchik atau nama lain;
e. tuha peut atau nama lain;
f. tuha lapan atau nama lain;
g. imeum meunasah atau nama lain;
h. keujreun blang atau nama lain;
i. panglima laot atau nama lain;
j. pawang glee atau nama lain;
k. peutua seuneubok atau nama lain;
l. haria peukan atau nama lain; dan
m. syahbanda atau nama lain.
(4) Ketentuan . . .
- 71 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan
kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat
istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
Pasal 99
(1) Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan
sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan
kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai
syari'at Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.
(2) Penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada
masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan
pertimbangan Wali Nanggroe.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun Aceh.
BAB XIV
PERANGKAT DAERAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 100
(1) Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh,
Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh
yang diatur dengan Qanun Aceh.
(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat
daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas
kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota,
kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Sekretariat Daerah Aceh
Pasal 101 . . .
- 72 -
Pasal 101
(1) Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh Sekretaris Daerah
Aceh.
(2) Sekretaris Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang:
a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan;
b. mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan Provinsi
Aceh; dan
c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Aceh.
(3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah
Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4) Dalam hal Sekretaris Daerah Aceh berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Gubernur.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi,
tugas, dan wewenang Sekretariat Daerah Aceh diatur dalam
Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Pasal 102
(4) Sekretaris Daerah Aceh diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat.
(5) Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum
menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah Aceh.
(6) Gubernur menetapkan seorang calon Sekretaris Daerah
Aceh dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.
(7) Presiden menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Aceh dengan Keputusan
Presiden.
Pasal 103
Gubernur berkonsultasi dengan Presiden sebelum
(1)
Sekretaris Daerah Aceh diberhentikan.
(2) Gubernur . . .
- 73 -
Gubernur menetapkan Sekretaris Daerah Aceh untuk
(2)
diberhentikan dan disampaikan kepada Presiden.
Presiden menetapkan pemberhentian Sekretaris Daerah
(3)
Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan Presiden.
Bagian Ketiga
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 104
(1) Sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris
daerah kabupaten/kota.
(2) Sekretaris daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang:
a. membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan;
b. mengoordinasikan dinas, lembaga, dan badan
kabupaten/kota;
c. membina Pegawai Negeri Sipil dalam kabupaten/kota.
(3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah
kabupaten/kota bertanggung jawab kepada
bupati/walikota.
(4) Dalam hal sekretaris daerah kabupaten/kota berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris dilaksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk bupati/walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas
dan fungsi sekretariat daerah kabupaten/kota diatur dalam
qanun kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 105
(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum
menetapkan seorang calon sekretaris daerah
kabupaten/kota.
(3) Bupati . . .
- 74 -
(3) Bupati/walikota menetapkan seorang calon sekretaris
daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur
untuk ditetapkan.
(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Keputusan Gubernur.
Pasal 106
(1) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum
sekretaris daerah kabupaten/kota diberhentikan.
(2) Bupati/walikota menetapkan sekretaris daerah
kabupaten/kota untuk diberhentikan dan disampaikan
kepada Gubernur.
(3) Gubernur menetapkan pemberhentian sekretaris daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 107
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan
sekretaris daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keempat
Sekretariat DPRA
Pasal 108
(1) Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA.
(2) Sekretaris DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah
berkonsultasi dengan pimpinan DPRA.
(3) Sekretaris DPRA mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA;
b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan
menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan . . .
- 75 -
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran
belanja DPRA;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dan
e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4) Sekretaris DPRA dalam menyediakan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta
pertimbangan pimpinan DPRA.
(5) Sekretaris DPRA dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRA dan secara administratif berada di bawah
koordinasi Sekretaris Daerah Aceh.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi
Sekretariat DPRA diatur dalam Qanun Aceh.
Bagian Kelima
Sekretariat DPRK
Pasal 109
(1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
(2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah
berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
(3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan
menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran
belanja DPRK;
d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan
e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten/kota.
(4) Sekretaris . . .
- 76 -
(4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta
pertimbangan pimpinan DPRK.
(5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah
koordinasi sekretaris daerah kabupaten/kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi
sekretariat DPRK diatur dalam qanun kabupaten/kota.
Bagian Keenam
Dinas, Badan, dan Lembaga Teknis Aceh, Kabupaten/Kota
Pasal 110
(1) Dinas Aceh dan kabupaten/kota merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota.
(2) Dinas Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas
yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala Dinas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul
Sekretaris Daerah Aceh.
(4) Kepala dinas kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan
oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah
kabupaten/kota.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Aceh
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah Aceh.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas kabupaten/
kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui
sekretaris daerah kabupaten/kota.
Pasal 111 . . .
- 77 -
Pasal 111
(1) Lembaga Teknis Aceh merupakan unsur pendukung tugas
Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
Aceh yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan atau
kantor.
(2) Lembaga teknis kabupaten/kota merupakan unsur
pendukung tugas bupati/walikota dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota yang bersifat
spesifik dapat berbentuk badan atau kantor.
(3) Badan atau Kantor Aceh dan kabupaten/kota dipimpin oleh
kepala badan atau kantor yang diangkat dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Kepala Badan atau Kantor Aceh sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
atas usul Sekretaris Daerah Aceh.
(5) Kepala badan atau kantor kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh
bupati/walikota atas usul sekretaris daerah
kabupaten/kota.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan atau Kantor
Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah Aceh.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya kepala badan atau kantor
kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Bagian Ketujuh
Kecamatan
Pasal 112
(1) Kecamatan dipimpin oleh camat.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh
pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk
menangani urusan pemerintahan kabupaten/kota.
(3) Selain . . .
- 78 -
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat
juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
meliputi:
a. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan pada tingkat
kecamatan;
b. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim,
kelurahan, dan gampong;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan mukim, kelurahan, dan
gampong;
d. mengoordinasikan:
1) kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2) upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
3) penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; dan
4) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian camat dilakukan oleh
bupati/walikota.
(5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh
bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
(7) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
camat.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
dan ayat (7) diatur dengan peraturan bupati/walikota
dengan berpedoman pada qanun kabupaten/kota.
Bagian Kedelapan . . .
- 79 -
Bagian Kedelapan
Kelurahan
Pasal 113
(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan qanun
kabupaten/kota dan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan dari bupati/walikota.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah
mempunyai tugas:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. memberdayakan masyarakat;
c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
d. membina terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban
umum; dan
e. membangun serta memelihara prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
bupati/walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), lurah bertanggung jawab kepada camat.
(6) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
(7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
lurah.
(8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk
lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.
(9) Ketentuan . . .
- 80 -
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
diatur dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB XV
MUKIM DAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Mukim
Pasal 114
(1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang
terdiri atas beberapa gampong.
(2) Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara
tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet
mukim atau nama lain.
(3) Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk
masa jabatan 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi,
dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun
kabupaten/kota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imeum
mukim diatur dengan Qanun Aceh.
Bagian Kedua
Gampong
Pasal 115
(1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau
nama lain.
(2) Pemerintahan gampong terdiri atas keuchik dan badan
permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau
nama lain.
(3) Gampong . . .
- 81 -
(3) Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara
langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa
jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 116
(1) Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu perangkat
gampong yang terdiri atas sekretaris gampong dan
perangkat gampong lainnya.
(2) Sekretaris gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris gampong dan
perangkat gampong lainnya bertanggung jawab kepada
keuchik.
Pasal 117
(1) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan
gampong dilakukan dengan memperhatikan asal-usul dan
prakarsa masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi,
pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan
gampong atau nama lain diatur dengan qanun
kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
keuchik diatur dengan Qanun Aceh.
BAB XVI
KEPEGAWAIAN
Pasal 118
(1) Pegawai Negeri Sipil di Aceh merupakan satu kesatuan
manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.
(2) Manajemen . . .
- 82 -
(2) Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi,
pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,
penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan
kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi,
dan pengendalian jumlah.
(3) Pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan pelaksanaannya
kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota.
Pasal 119
(1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan
dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan
oleh Gubernur.
(2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan
dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota
ditetapkan oleh bupati/walikota.
Pasal 120
(1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota
dalam Aceh ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antarkabupaten/kota
antarprovinsi dan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.
(3) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Aceh/kabupaten/kota
ke departemen/lembaga pemerintah non-departemen atau
sebaliknya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(4) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada norma,
standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Pasal 121
Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah setiap tahun
anggaran diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Menteri Dalam Negeri.
Pasal 122 . . .
- 83 -
Pasal 122
Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas,
pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi
antardaerah, dan kompetensi.
Pasal 123
(1) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di daerah
dibebankan pada APBA/APBK yang bersumber dari alokasi
dasar dalam dana alokasi umum.
(2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan,
pemberhentian, dan/atau pemindahan Pegawai Negeri Sipil
di daerah dilaksanakan setiap tahun.
(3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Undang-Undang tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
(4) Untuk penghitungan penyesuaian alokasi dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
melakukan pemutakhiran data pengangkatan,
pemberhentian, dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil
Aceh/kabupaten/ kota.
Pasal 124
(1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil
Aceh/kabupaten/kota pada tingkat nasional
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat
Aceh/kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
(2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan
Pegawai Negeri Sipil Aceh/kabupaten/kota diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB XVII . . .
- 84 -
BAB XVII
SYARI'AT ISLAM DAN PELAKSANAANNYA
Pasal 125
(1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah,
syar'iyah dan akhlak.
(2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah
(hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha'
(peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan
pembelaan Islam.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun
Aceh.
Pasal 126
(1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan
mengamalkan syari'at Islam.
(2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh
wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.
Pasal 127
(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan
syari'at Islam.
(2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati
nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan
melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan
ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
(3) Pemerintah . . .
- 85 -
(3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya
lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam.
(4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari
Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun
yang memperhatikan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII
MAHKAMAH SYAR'IYAH
Pasal 128
(1) Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem
peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang
dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari
pengaruh pihak mana pun.
(2) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap
orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
(3) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang
ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum
perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas
syari'at Islam.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-
syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata),
dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.
Pasal 129
(1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di
antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama
bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara
sukarela pada hukum jinayah.
(2) Setiap . . .
- 86 -
(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan
perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab
Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
(3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar
Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 130
Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai
pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh
sebagai pengadilan tingkat banding.
Pasal 131
(1) Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (1) dapat dimintakan kasasi kepada
Mahkamah Agung.
(2) Perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan oleh
Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung.
(3) Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau
Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila
terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.
(4) Perkara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk
diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung.
Pasal 132
(1) Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah
adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.
(2) Sebelum . . .
- 87 -
(2) Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1)
dibentuk:
a. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah
sepanjang mengenai ahwal al-syakhsiyah dan muamalah
adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali
yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
b. hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah
sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara
sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara
khusus dalam Undang-Undang ini.
Pasal 133
Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at
Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang
mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 134
(1) Perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta
pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 difasilitasi
oleh Kepolisan Negara Republik Indonesia Aceh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan,
persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Qanun Aceh.
Pasal 135
(1) Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Dalam . . .
- 88 -
(2) Dalam hal adanya perkara tertentu yang memerlukan
keahlian khusus, Ketua Mahkamah Agung dapat
mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah
Syar'iyah kepada Presiden.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diangkat
oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan
pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah
Syar'iyah Aceh.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah
kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas
usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
Pasal 136
Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan
(1)
finansial Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan
(2)
kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBA,
dan APBK.
Pasal 137
Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan
dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah
Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.
BAB XIX
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
Pasal 138
(1) MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya
terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang
memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan.
(2) MPU . . .
- 89 -
(2) MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
independen dan kepengurusannya dipilih dalam
musyawarah ulama.
(3) MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh,
pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata
kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan
dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.
Pasal 139
(1) MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah
satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan
daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan,
pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Qanun Aceh.
Pasal 140
(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat
(1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta
terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan,
pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
b. memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada
masyarakat dalam masalah keagamaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam
bidang keilmuan terkait.
BAB XX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG
Pasal 141 . . .
- 90 -
Pasal 141
(1) Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun
secara komprehensif sebagai bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan:
a. nilai-nilai Islam;
b. sosial budaya;
c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
d. keadilan dan pemerataan; dan
e. kebutuhan.
(2) Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
(3) Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan
secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan
perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota
melalui penjaringan aspirasi dari bawah.
Pasal 142
(1) Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma,
standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota
dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh
didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan
saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang
kabupaten/kota.
(3) Kewenangan pemerintah Aceh dalam perencanaan,
pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh
bersifat lintas kabupaten/kota.
(4) Kewenangan . . .
- 91 -
(4) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam
perencanaan, pengaturan, penetapan, dan pemanfaatan tata
ruang kabupaten/kota memperhatikan:
a. adat budaya setempat;
b. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum,
jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;
c. keberpihakan kepada masyarakat miskin;
d. daerah-daerah rawan bencana;
e. penyediaan kawasan lindung dan ruang terbuka hijau
serta untuk pelestarian taman nasional;
f. pemberian insentif dan disinsentif;
g. pemberian sanksi; dan
h. pengendalian pemanfaatan ruang.
(5) Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara
lisan maupun tertulis dalam perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata ruang Aceh dan kabupaten/kota.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan qanun.
Pasal 143
(1) Pembangunan Aceh dan kabupaten/kota dilaksanakan
secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan
taraf hidup dan kemakmuran rakyat.
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan berkewajiban
memperhatikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan
menegakkan hak-hak masyarakat Aceh.
(3) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam
penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.
(4) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tata
ruang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Aceh dan
pemerintahan kabupaten/kota.
(5) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berkewajiban memasyarakatkan informasi tata ruang yang
sudah ditetapkan.
(6) Ketentuan . . .
- 92 -
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang
berkelanjutan di Aceh diatur dengan qanun.
Pasal 144
(1) Dalam hal penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan
umum, jaringan prasarana jalan, serta pengairan dan
utilitas, pelepasan hak atas tanah dilakukan menurut
Undang-Undang ini.
(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan dengan memberikan penggantian yang
layak yang disepakati bersama sebagai imbalan atas
pencabutan hak.
(3) Untuk melaksanakan pelepasan, Gubernur membentuk Tim
Penilai Pencabutan Hak dan Penggantian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan hak
atas tanah dan besarnya penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun
Aceh.
Pasal 145
Segala kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus memenuhi
persyaratan:
a. sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. bebas dari segala sengketa hak perseorangan dan komunitas
sosial atas tanah; dan
c. bebas dari status tanah yang peruntukannya digunakan
untuk kepentingan agama.
Pasal 146
(1) Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang
berkelanjutan di Aceh, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota berkewajiban menyediakan tanah untuk
pembangunan pemerintahan dan fasilitas umum lain.
(2) Untuk . . .
- 93 -
(2) Untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota dapat memiliki aset berupa tanah yang hak
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 147
Pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota
dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan
tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan
hidup, kemanfaatan, dan keadilan.
Pasal 148
Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
(1)
kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak
masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan
memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan.
Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam
(2)
pengelolaan lingkungan hidup.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan
(3)
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur
dalam qanun.
Pasal 149
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup
secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang,
melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam
nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan
keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak
masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan penduduk.
(2) Pemerintah . . .
- 94 -
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota berkewajiban melindungi, menjaga,
memelihara, dan melestarikan Taman Nasional dan
kawasan lindung.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berkewajiban mengelola kawasan lindung untuk melindungi
keanekaragaman hayati dan ekologi.
(4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib
mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat yang
memenuhi syarat dalam pengelolaan dan pelindungan
lingkungan hidup.
(5) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 150
(1) Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk
melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di
wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan,
pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan
secara lestari.
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah
kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin pengusahaan
hutan dalam kawasan ekosistem Leuser sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Aceh melakukan koordinasi
dengan pemerintah kabupaten/kota dan dapat melakukan
kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain.
(4) Dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran,
sarana, dan prasarana.
BAB XXI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pasal 151 . . .
- 95 -
Pasal 151
(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika, pemerintah
kabupaten/kota berwenang melaksanakan urusan bidang
pos yang meliputi:
a. pemberian izin pembentukan usaha jasa titipan;
b. pemberian izin usaha jasa titipan untuk kantor cabang;
dan
c. penertiban usaha jasa titipan untuk kantor cabang.
(2) Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan urusan bidang
telekomunikasi yang meliputi:
a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana
telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja
operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus, dan
kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
b. pemberian izin untuk penyelenggaraan telekomunikasi
khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum
di wilayah Aceh sepanjang tidak menggunakan spektrum
frekuensi radio;
c. pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi;
d. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin
penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis kabel
cakupan provinsi;
e. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban
pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
f. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan
telekomunikasi di wilayah Aceh; dan
g. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan
operator.
(3) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan pedoman
pembuatan menara dan pemberian izin galian untuk
keperluan penarikan kabel telekomunikasi lintas
kabupaten/jalan provinsi.
(4) Kewenangan lain di bidang pos, telekomunikasi, dan
informatika bagi Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 152 . . .
- 96 -
Pasal 152
(1) Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan
pembangunan infrastruktur telekomunikasi perdesaan di
Aceh.
(2) Pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain bersumber dari pendapatan negara bukan
pajak sektor telekomunikasi.
Pasal 153
(1) Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan
ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai
Islam.
(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh berkoordinasi
dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh
menetapkan pedoman etika penyiaran dan standar program
siaran.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.
(4) Kewenangan lain di bidang pers dan penyiaran bagi
Pemerintah Aceh, selain yang diatur dalam ayat (1) dan ayat
(2), dilakukan dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
BAB XXII
PEREKONOMIAN
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar
Pasal 154
(1) Perekonomian di Aceh merupakan perekonomian yang
terbuka dan tanpa hambatan dalam investasi sebagai
bagian dari sistem perekonomian nasional.
(2) Perekonomian . . .
- 97 -
(2) Perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasar atas asas
kekeluargaan dan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan serta menjaga keseimbangan
kemajuan kabupaten/kota yang ada di Aceh.
(3) Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian
lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat,
pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya
kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta
pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.
Bagian Kedua
Arah Perekonomian
Pasal 155
(1) Perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas dan daya saing demi terwujudnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi
rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan
berkelanjutan.
(2) Perekonomian di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan
sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai
tambah yang sebesar-besarnya.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya
iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan
kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewenangan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pasal 156 . . .
- 98 -
Pasal 156
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun
di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan
kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi,
dan budidaya.
(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas
pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang
kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan yang
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan
pembangunan berkelanjutan.
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemerintah Aceh dapat:
a. membentuk badan usaha milik daerah; dan
b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Negara.
(5) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta
lokal, nasional, maupun asing.
(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) berpedoman pada standar, norma, dan
prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
(7) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (5), pelaksana kegiatan usaha wajib
mengikutsertakan sumber daya manusia setempat dan
memanfaatkan sumber daya lain yang ada di Aceh.
Pasal 157
(1) Setiap pelaku kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 156 bertanggung jawab untuk melakukan reklamasi
dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.
(2) Sebelum . . .
- 99 -
(2) Sebelum melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib
menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang
besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan
kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi.
Pasal 158
Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota
melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan
kesehatan yang seimbang sebagai kompensasi atas eksploitasi
sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Pasal 159
(1) Setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan
kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban
menyiapkan dana pengembangan masyarakat.
(2) Dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, dan
pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen)
dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.
(3) Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna
membiayai program yang disusun bersama dengan
memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan
usaha dan masyarakat di tempat lain serta
mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan diatur
lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
(4) Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan
dana pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola sendiri oleh pelaku usaha
yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi
Pasal 160 . . .
- 100 -
Pasal 160
(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan
bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang
berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
(2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk
atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan
bersama.
(3) Kontrak kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi dalam rangka pengelolaan minyak
dan gas bumi dapat dilakukan jika keseluruhan isi
perjanjian kontrak kerja sama telah disepakati bersama oleh
Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
(4) Sebelum melakukan pembicaraan dengan Pemerintah
mengenai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah Aceh harus mendapat persetujuan
DPRA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 161
Perjanjian kontrak kerja sama antara Pemerintah dan pihak lain
yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dapat
diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara Pemerintah
dan Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan yang dimaksud
dalam Pasal 160 ayat (3).
Bagian Kelima
Perikanan dan Kelautan
Pasal 162 . . .
- 101 -
Pasal 162
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berwenang untuk mengelola sumber daya alam yang hidup
di laut wilayah Aceh.
(2) Kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang
hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut;
b. pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan
dan/atau pembudidayaan ikan;
c. pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-
pulau kecil;
d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan
atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya;
e. pemeliharaan hukum adat laut dan membantu
keamanan laut; dan
f. keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan
pengusahaan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar
Aceh sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.
Bagian Keenam
Perdagangan dan Investasi
Pasal 163
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah
kabupaten/kota menjamin pelaksanaan perdagangan
internal di Aceh bebas dari hambatan.
(2) Penduduk . . .
- 102 -
(2) Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan secara bebas
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
darat, laut dan udara tanpa hambatan pajak, bea, atau
hambatan perdagangan lainnya, kecuali perdagangan dari
daerah yang terpisah dari daerah pabean Indonesia.
Pasal 164
Setiap pelaku usaha di Aceh dapat membentuk organisasi,
asosiasi profesi, dan asosiasi bisnis yang berbasis lokal dan
mandiri.
Pasal 165
(1) Penduduk di Aceh dapat melakukan perdagangan dan
investasi secara internal dan internasional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya, dapat menarik wisatawan asing
dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam
bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal
asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma,
standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar,
dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:
a. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
b. izin konversi kawasan hutan;
c. izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari
wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah
kabupaten/kota;
d. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala
jenis dan ukuran;
e. izin penggunaan air permukaan dan air laut;
f. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pengusahaan hutan; dan
g. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.
(4) Pemberian . . .
- 103 -
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) harus mengacu pada prinsip-prisip pelayanan
publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang
sederhana.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur dengan qanun.
Pasal 166
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat
menyediakan fasilitas perpajakan berupa keringanan pajak,
pembebasan bea masuk, pembebasan pajak-pajak dalam rangka
impor barang modal, dan bahan baku ke Aceh dan ekspor barang
jadi dari Aceh, fasilitas investasi, dan lain-lain fasilitas fiskal yang
diusulkan oleh Pemerintah Aceh.
Bagian Ketujuh
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Pasal 167
(1) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
daerah pabean sehingga bebas dari:
a. tata niaga;
b. pengenaan bea masuk;
c. pajak pertambahan nilai; dan
d. pajak penjualan atas barang mewah.
(2) Ketentuan mengenai bebas dari tata niaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak meliputi barang-
barang yang dikenakan aturan karantina dan jenis
barang/jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang
serta tidak berlaku untuk perdagangan antara kawasan
Sabang dengan daerah pabean Indonesia dan sebaliknya.
(3) Untuk . . .
- 104 -
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh
berkewajiban membangun dan menyiapkan infrastruktur
ekonomi yang dibutuhkan untuk efektivitas perdagangan
Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.
Pasal 168
Gubernur selaku wakil Pemerintah berwenang melarang jenis
barang tertentu untuk dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan
dari kawasan Sabang.
Pasal 169
(1) Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan
Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan,
jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan
maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi,
pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil
pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari
kawasan sekitarnya.
(2) Pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan
perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang
dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas
dilarang oleh undang-undang.
Pasal 170
(1) Untuk memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan
Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169,
Pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan
dan kewenangan lain yang diperlukan kepada Dewan
Kawasan Sabang.
(2) Selain . . .
- 105 -
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dewan Kawasan Sabang menerima pendelegasian
kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang
diperlukan untuk pengembangan Kawasan Sabang, dari
Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan
Pemerintah Kota Sabang.
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan dan
pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4) Kewenangan Dewan Kawasan Sabang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk mengeluarkan
izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para
pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di
Kawasan Sabang.
Bagian Kedelapan
Peruntukan Lahan dan Pemanfaatan Ruang
Pasal 171
(1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan
ruang untuk kepentingan pembangunan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan dan
pemanfaatan ruang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Qanun Aceh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan lahan dan
pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan qanun kabupaten/kota.
Bagian Kesembilan . . .
- 106 -
Bagian Kesembilan
Infrastruktur Ekonomi
Pasal 172
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah
kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan dan bandar
udara umum di Aceh.
(2) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun
oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan
pengelolaan pelabuhan dan bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan qanun
dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang
berlaku.
Pasal 173
(1) Pelabuhan dan bandar udara umum yang pada saat
Undang-Undang ini diundangkan, dikelola oleh badan
usaha milik negara (BUMN) dikerjasamakan pengelolaannya
dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
(2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat berbentuk perusahaan patungan yang
dilaksanakan sesuai dengan norma, standard dan prosedur
yang berlaku.
(3) Pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran dan keselamatan
penerbangan bagi pelabuhan dan bandar udara umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan . . .
- 107 -
(4) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan pelabuhan dan bandar
udara umum yang dikelola oleh badan usaha milik negara
(BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
BAB XXIII
TENAGA KERJA
Pasal 174
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan
tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(2) Setiap tenaga kerja berhak mendapat pelindungan dan
kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap badan usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar
negeri berkewajiban mengadakan pendidikan dan pelatihan
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tempat
bekerja.
(4) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota memberikan pelindungan bagi tenaga kerja
yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di
luar negeri bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja
ke luar negeri dan tata cara pelindungan diatur dalam
qanun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 175
(1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk
mendapat pekerjaan yang layak di Aceh.
(2) Pemerintah . . .
- 108 -
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
memberikan kesempatan dan pelindungan kerja bagi tenaga
kerja di Aceh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota asal tenaga kerja yang
bersangkutan.
(3) Semua tenaga kerja di Aceh sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus terdaftar pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan masing-masing
kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan
pelindungan tenaga kerja diatur dalam qanun.
Pasal 176
(1) Tenaga kerja asing dapat bekerja di Aceh setelah
memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
diberikan setelah pemberi kerja membuat rencana
penggunaan tenaga asing sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang disahkan oleh instansi
Pemerintah Aceh yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
diberikan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu setelah
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Aceh.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk
jabatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu serta
mekanisme memberikan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Qanun Aceh.
Pasal 177
(1) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
memfasilitasi sarana mengenai organisasi dan keanggotaan
dalam organisasi pekerja/buruh.
(3) Ketentuan . . .
- 109 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan
dan syarat keanggotaan dalam organisasi pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan qanun.
BAB XXIV
KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 178
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada
pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Aceh dan kabupaten/kota dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi didanai dari dan atas beban
APBA dan APBK.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah disertai
dengan pendanaan dari APBN dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi.
(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan
kepada Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota,
dan gampong disertai dengan pendanaan dari APBN dalam
rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
Bagian Kedua
Sumber Penerimaan dan Pengelolaan
Pasal 179
(1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
(2) Pendapatan . . .
- 110 -
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan;
c. Dana Otonomi Khusus; dan
d. lain-lain pendapatan yang sah.
Pasal 180
(1) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2)
huruf a terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik
Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal
Aceh/kabupaten/kota;
d. zakat; dan
e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli
kabupaten/kota yang sah.
(2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Pasal 181
(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179
ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil pajak, yaitu:
1) bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh
persen);
2) bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80%
(delapan puluh persen); dan
3) bagian . . .
- 111 -
3) bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh
Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua
puluh persen).
b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan
sumber daya alam lain, yaitu:
1) bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan
puluh persen);
2) bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan
puluh persen);
3) bagian dari pertambangan umum sebesar 80%
(delapan puluh persen);
4) bagian dari pertambangan panas bumi sebesar
80% (delapan puluh persen);
5) bagian dari pertambangan minyak sebesar 15%
(lima belas persen); dan
6) bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30%
(tiga puluh persen).
c. Dana Alokasi Umum.
d. Dana Alokasi Khusus.
(2) Pembagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi
Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari
penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu:
a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima
puluh lima persen); dan
b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40%
(empat puluh persen).
Pasal 182
(1) Pemerintah Aceh berwenang mengelola tambahan Dana Bagi
Hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 181 ayat (3).
(2) Dana . . .
- 112 -
(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pendapatan dalam APBA.
(3) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk
membiayai pendidikan di Aceh.
(4) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk
membiayai program pembangunan yang disepakati bersama
antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah
kabupaten/kota.
(5) Program pembangunan yang sudah disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dalam Qanun Aceh.
(7) Pemerintah Aceh menyampaikan laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pengalokasian dan penggunaan
tambahan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Pemerintah.
Pasal 183
(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah
Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan
terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan,
serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan
rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima
belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon
Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam
belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya
setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum
Nasional.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(4) Program . . .
- 113 -
(4) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan
kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan
keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/
kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi
khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada
Pemerintah Provinsi Aceh.
(5) Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang
diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
Pasal 184
Untuk mengkoordinasikan tambahan Dana Bagi Hasil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dan Dana
Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat
(2), Gubernur dapat membentuk satuan unit kerja.
Pasal 185
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 ayat (1)
bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Pasal 186
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
memperoleh pinjaman dari Pemerintah yang dananya
bersumber dari luar negeri atau bersumber selain dari
pinjaman luar negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
memperoleh pinjaman dari dalam negeri yang bukan berasal
dari pemerintah dengan pertimbangan Menteri Dalam
Negeri.
(3) Ketentuan . . .
- 114 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pinjaman dari dalam
dan/atau luar negeri dan bantuan luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Qanun
Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
(4) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban
memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRA/DPRK.
(5) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersifat:
a. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah,
Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota;
b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota;
c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
d. tidak bertentangan dengan ideologi negara.
(6) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi
Pemerintah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman dan
yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus
dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada
DPRA/DPRK.
Pasal 187
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
menerbitkan obligasi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 188
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
menyediakan dana cadangan yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Pasal 189 . . .
- 115 -
Pasal 189
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha
milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan.
(2) Penyertaan modal/kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain,
dan/atau dapat dilakukan divestasi atau dialihkan kepada
badan usaha milik daerah.
(3) Penyertaan modal/kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ditetapkan dengan qanun.
(4) Anggaran yang timbul akibat penyertaan modal/kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam
APBA/APBK.
Pasal 190
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
mengelola APBA/APBK secara tertib, taat kepada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2) Pengelolaan APBA dan APBK dilaksanakan melalui suatu
sistem yang diwujudkan dalam APBA dan APBK yang setiap
tahun diatur dalam qanun.
(3) Alokasi anggaran belanja untuk pelayanan publik dalam
APBA/APBK lebih besar dari alokasi anggaran belanja untuk
aparatur.
(4) Dalam keadaan tertentu, Pemerintahan Aceh dan
pemerintahan kabupaten/kota dapat menyusun
APBA/APBK yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 191 . . .
- 116 -
Pasal 191
(8) Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul
Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.
Pasal 192
Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah
pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
Pasal 193
(1) Anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari APBA/APBK dan
diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah.
(2) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota dalam pertanggungjawaban
APBA/APBK.
(3) Alokasi dan pengelolaan dana pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara Pemerintah Aceh
dan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan qanun.
Pasal 194
(1) Pemerintah melaksanakan prinsip transparansi dalam
pengumpulan dan pengalokasian pendapatan yang berasal
dari Aceh.
(2) Dalam melaksanakan transparansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menggunakan auditor
independen yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan
untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
Pasal 195 . . .
- 117 -
Pasal 195
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
berwenang mengatur tata cara Pengadaan Barang dan Jasa
yang menggunakan dana APBA dan APBK dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Aceh menetapkan sistem akuntansi keuangan
dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
(3) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 196
(1) Pemerintah Aceh berwenang menetapkan persyaratan untuk
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan
bank dalam penyaluran kredit di Aceh sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Aceh dapat menetapkan tingkat suku bunga
tertentu setelah mendapatkan kesepakatan dengan lembaga
keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank terkait.
(3) Pemerintah Aceh dapat menanggung beban bunga akibat
tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk program pembangunan tertentu yang telah disepakati
dengan DPRA.
(4) Bank asing dapat membuka cabang atau perwakilan di Aceh
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 197
Tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, perubahan,
perhitungan, pertanggungjawaban dan pengawasan APBA/APBK,
diatur dalam qanun dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
Pasal 198
(1) Setiap pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah di Aceh disertai dengan dana.
(2) Kegiatan . . .
- 118 -
(2) Kegiatan dekonsentrasi di Aceh dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Gubernur Aceh memberitahukan rencana kerja dan
anggaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas yang
dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi kepada DPRA.
Pasal 199
(1) Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi
menjadi barang milik negara.
(2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dihibahkan kepada Pemerintah Aceh.
Pasal 200
(1) Setiap tugas pembantuan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota,
mukim/gampong disertai dengan dana.
(2) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh
Gubernur/bupati/walikota.
(3) Gubernur/bupati/walikota memberitahukan rencana kerja
dan anggaran Pemerintah yang berkaitan dengan tugas
pembantuan kepada DPRA/DPRK.
Pasal 201
(1) Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan
menjadi barang milik negara.
(2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dihibahkan kepada Pemerintah Aceh, pemerintah
kabupaten/kota, dan mukim/gampong.
BAB XXV . . .
- 119 -
BAB XXV
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pasal 202
(1) Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab
menyelenggarakan pertahanan negara dan tugas lain di
Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi memelihara, melindungi dan mempertahankan
keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) seperti penanggulangan bencana alam, pembangunan
sarana dan prasarana perhubungan, serta tugas-tugas
kemanusiaan lain dilakukan setelah berkonsultasi dengan
Gubernur Aceh.
(4) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh
tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi
manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh.
Pasal 203
(1) Tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara
Nasional Indonesia di Aceh diadili sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Peradilan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
terbuka dan dibuka untuk umum kecuali undang-undang
menentukan lain.
BAB XXVI
KEPOLISIAN
Pasal 204 . . .
- 120 -
Pasal 204
(1) Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(2) Kepolisian di Aceh bertugas menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Kebijakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Aceh
dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada
Gubernur.
(4) Pelaksanaan tugas kepolisian di bidang ketenteraman dan
ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Aceh kepada
Gubernur.
(5) Kepala Kepolisian Aceh bertanggung jawab kepada Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pembinaan
kepolisian di Aceh dalam kerangka pelaksanaan tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 205
(1) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan
Gubernur.
(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan
diterima.
(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Kepolisian Republik Indonesia mengangkat Kepala
Kepolisian di Aceh.
(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan
satu kali lagi calon lain.
(5) Pemberhentian . . .
- 121 -
(5) Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 206
Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengangkat pejabat
sementara Kepala Kepolisian di Aceh sambil menunggu
persetujuan Gubernur.
Pasal 207
(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian
Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh
Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum,
syari'at Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan
Gubernur Aceh.
(2) Pendidikan dasar bagi calon bintara dan pelatihan umum
bagi bintara Kepolisian Aceh diberi kurikulum muatan lokal
dan dengan penekanan terhadap hak asasi manusia.
(3) Pendidikan dan pembinaan perwira Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berasal dari Aceh dilaksanakan
secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik
Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan
atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum,
syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat.
BAB XXVII
KEJAKSAAN
Pasal 208
(1) Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.
(2) Kejaksaan . . .
- 122 -
(2) Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan
teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan
syari'at Islam.
Pasal 209
(1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh
Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.
(2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan
diterima.
(3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa
Agung mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.
(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan
Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain.
(5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan
oleh Jaksa Agung.
Pasal 210
Seleksi dan penempatan jaksa di Aceh dilakukan oleh Kejaksaan
Agung dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam,
budaya, dan adat istiadat Aceh.
BAB XXVIII
KEPENDUDUKAN
Pasal 211
(1) Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau
memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh
maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang
Aceh.
(2) Pemerintah . . .
- 123 -
(2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah
kabupaten/kota mengakui, menghormati, dan melindungi
keanekaragaman etnik di Aceh.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui
dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh
untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi,
sosial, dan budaya.
Pasal 212
(1) Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal
secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras,
agama, dan keturunan.
(2) Setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 (tujuh belas)
tahun dan/atau telah menikah wajib memiliki kartu tanda
penduduk.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
mengelola data kependudukan sesuai dengan kewenangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kependudukan dan
identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan qanun yang berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
BAB XXIX
PERTANAHAN
Pasal 213
(1) Setiap warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki
hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota
berwenang mengatur dan mengurus peruntukan,
pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak
atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi
hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai
dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara
nasional.
(3) Hak . . .
- 124 -
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kewenangan Pemerintah Aceh dan/atau
pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan hak guna
bangunan dan hak guna usaha sesuai dengan norma,
standar, dan prosedur yang berlaku.
(4) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota
wajib melakukan pelindungan hukum terhadap tanah-tanah
wakaf, harta agama, dan keperluan suci lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak
atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan qanun yang memperhatikan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 214
(1) Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna
bangunan dan hak guna usaha bagi penanaman modal
dalam negeri dan penanaman modal asing sesuai dengan
norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun
Aceh.
BAB XXX
PENDIDIKAN
Pasal 215
Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu
(1)
kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang
disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan
masyarakat setempat.
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua
(2)
komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan
melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pengendalian mutu layanan.
Pasal 216 . . .
- 125 -
Pasal 216
Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang
(1)
bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2)
diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi
dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.
Pasal 217
(1) Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15
(lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa
dipungut biaya.
(2) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan
kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai
pendidikan dasar dan menengah.
(3) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk
Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang.
(4) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota
menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi penduduk
Aceh yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa.
Pasal 218
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan
pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan
nonformal lain melalui penetapan kurikulum inti dan
standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Alokasi dana pendidikan melalui APBA/APBK hanya
diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah.
(3) Pemerintah . . .
- 126 -
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan,
organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat
dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan
mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 219
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional
dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penyelenggara pendidikan di Aceh dapat bekerja sama
dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 220
(1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan
Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi
masyarakat dalam bidang pendidikan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun
Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
BAB XXXI
KEBUDAYAAN
Pasal 221
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah
kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan
kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai
Islam.
(2) Dalam . . .
- 127 -
(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah
kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dan lembaga
sosial.
(3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota, mengakui, menghormati dan melindungi
warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai
muatan lokal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan qanun.
Pasal 222
(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh memelihara dan
mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang
hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan
budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Qanun Aceh.
BAB XXXII
SOSIAL
Pasal 223
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota berkewajiban untuk:
a. memberikan pelindungan dan pelayanan sosial dasar
kepada penyandang masalah sosial;
b. menyediakan akses yang memudahkan perikehidupan
penduduk Aceh yang menyandang masalah sosial;
c. mengupayakan . . .
- 128 -
c. mengupayakan penanganan/penanggulangan korban
bencana (alam dan sosial); dan
d. merehabilitasi sarana publik dan membantu
merehabilitasi harta benda perseorangan yang hancur
akibat bencana.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
membangun panti sosial bagi penyandang masalah sosial.
(3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
memberikan peran kepada masyarakat termasuk lembaga
swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam qanun.
BAB XXXIII
KESEHATAN
Pasal 224
(1) Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
(2) Setiap penduduk Aceh berkewajiban untuk ikut serta dalam
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
perorangan, keluarga, dan lingkungan.
(3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan
standar pelayanan minimal.
(4) Setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur dalam qanun.
Pasal 225 . . .
- 129 -
Pasal 225
(1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib
memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standar
pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at
Islam.
(2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk
berperan dalam bidang kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan qanun.
Pasal 226
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat
(1)
mengikutsertakan lembaga sosial kemasyarakatan untuk
berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial,
dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam.
Perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana
(2)
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
budaya Aceh dan memaksimalkan peran masyarakat
setempat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai program sebagaimana
(3)
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam qanun.
BAB XXXIV
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 227
(1) Setiap penduduk berhak:
a. atas kedudukan yang sama di depan hukum;
b. atas . . .
- 130 -
b. atas kebebasan berbicara, kebebasan pers dan publikasi,
kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, bergerak
dari satu tempat ke tempat lain, berdemonstrasi secara
damai, dan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam
serikat pekerja dan hak mogok;
c. atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik,
kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak
bertentangan dengan syari'at Islam;
d. memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang
ditentukan dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, fasilitasi
melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat
hukum untuk pelindungan pada saat dibutuhkan atas
hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan
pengadilan.
(2) Terhadap penduduk tidak dibenarkan untuk:
a. dilakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-
wenang atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian,
pencabutan atau perampasan hak, atau pembatasan atas
kebebasan setiap orang;
b. dilakukan penyiksaan secara sewenang-wenang dan
pencabutan atas hak hidup secara melawan hukum; dan
c. ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjarakan secara
melawan hukum.
Pasal 228
(1) Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi
sesudah Undang-Undang ini diundangkan dibentuk
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.
(2) Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain
pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi
korban pelanggaran hak asasi manusia.
Pasal 229 . . .
- 131 -
Pasal 229
(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-
Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Aceh.
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasi
manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang
hidup dalam masyarakat.
Pasal 230
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa
tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 231`
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah
kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban
memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak
serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun.
BAB XXXV
QANUN, PERATURAN GUBERNUR, DAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Pasal 232 . . .
- 132 -
Pasal 232
(1) Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat
persetujuan bersama dengan DPRA.
(2) Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota
setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.
Pasal 233
(1) Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan
penyelenggaraan tugas pembantuan.
(2) Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku
setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau
Lembaran Daerah kabupaten/kota.
Pasal 234
(1) Dalam hal rancangan qanun yang telah disetujui bersama
oleh DPRA dan Gubernur atau DPRK dan bupati/walikota
tidak disahkan oleh Gubernur atau bupati/walikota dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui,
rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib
diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam hal sahnya rancangan qanun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rumusan kalimat pengesahan berbunyi
"Qanun ini dinyatakan sah".
(3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), beserta tanggal jatuh sahnya, harus
dibubuhkan dalam halaman terakhir qanun sebelum
pengundangan naskah qanun dalam Lembaran Daerah Aceh
atau Lembaran Daerah kabupaten/kota.
Pasal 235
(1) Pengawasan Pemerintah terhadap qanun dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah . . .
- 133 -
(2) Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan
dengan :
a. kepentingan umum;
b. antarqanun; dan
c. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali
diatur lain dalam Undang-Undang ini.
(3) Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur
tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan
melalui uji materi oleh Mahkamah Agung
(5) Sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA,
serta bupati/walikota dan DPRK, Pemerintah mengevaluasi
rancangan qanun tentang APBA dan Gubernur
mengevaluasi rancangan APBK.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat
mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk
dilaksanakan.
Pasal 236
Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. keterlaksanaan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Pasal 237
(1) Materi muatan qanun mengandung asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan . . .
- 134 -
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. keanekaragaman;
f. keadilan;
g. nondiskriminasi;
h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan
keselarasan.
(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun
dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan
qanun yang bersangkutan.
Pasal 238
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau
tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan
rancangan qanun.
(2) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan qanun harus
terjamin adanya ruang partisipasi publik.
Pasal 239
(1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRA, Gubernur dan
DPRK, atau bupati/walikota.
(2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRA atau Gubernur dan
DPRK atau bupati/walikota menyampaikan rancangan
qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas
adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh
DPRA/DPRK, sedangkan rancangan qanun yang
disampaikan Gubernur dan bupati/walikota digunakan
sebagai bahan untuk dipersandingkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan
rancangan qanun yang berasal dari Gubernur dan
bupati/walikota diatur dengan qanun.
Pasal 240 . . .
- 135 -
Pasal 240
(1) Penyebarluasan rancangan qanun yang berasal dari
DPRA/DPRK dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
(2) Penyebarluasan rancangan qanun yang berasal dari
Gubernur, bupati/walikota dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah Aceh dan sekretariat daerah kabupaten/kota.
Pasal 241
(1) Qanun dapat memuat ketentuan pembebanan biaya
paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian,
kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.
50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Qanun dapat memuat ancaman pidana atau denda selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
(4) Qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari
ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Pasal 242
Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan qanun, Gubernur dan
bupati/walikota dapat menetapkan Peraturan/Keputusan
Gubernur atau peraturan/keputusan bupati/walikota.
Pasal 243
(1) Qanun diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau
Lembaran Daerah kabupaten/kota.
(2) Peraturan Gubernur, peraturan bupati/walikota
diundangkan dalam Berita Daerah Aceh atau Berita Daerah
kabupaten/kota.
(3) Pengundangan qanun dan Peraturan Gubernur dilakukan
oleh Sekretaris Daerah Aceh.
(4) Pengundangan . . .
- 136 -
(4) Pengundangan qanun dan peraturan bupati/walikota
dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota
(5) Pemerintah Aceh wajib menyebarluaskan qanun dan
Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Aceh dan Berita Daerah Aceh.
(6) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyebarluaskan qanun
dan peraturan bupati/walikota yang telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah kabupaten/kota dan Berita Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 244
(1) Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun
dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun
Syar'iyah dalam pelaksanaan syari'at Islam dapat
membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari
Satuan Polisi Pamong Praja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan
penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun
yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 245
(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas
qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XXXVI
BENDERA, LAMBANG, DAN HIMNE
Pasal 246 . . .
- 137 -
Pasal 246
(1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan
menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang
mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
(3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol
kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera
kedaulatan di Aceh.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai
lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Pasal 247
(1) Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol
keistimewaan dan kekhususan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun
Aceh.
Pasal 248
(1) Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan yang bersifat
nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai
pencerminan keistimewaan dan kekhususan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne Aceh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh.
BAB XXXVII . . .
- 138 -
BAB XXXVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
Pasal 249
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh
dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 250
(1) Gubernur menyelesaikan perselisihan jika terjadi
perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan
antarkabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.
(2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan jika
terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan
kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan
kabupaten/kota di luar wilayahnya.
(3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final dan
mengikat.
BAB XXXVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 251
(1) Nama Aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar
pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh
DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009.
(2) Sebelum . . .
- 139 -
(2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap
digunakan sebagai nama provinsi.
(3) Nama dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul
dari DPRA dan Gubernur Aceh.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota hasil pemilihan umum
tahun 2004 tetap melaksanakan tugasnya sampai habis
masa baktinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB XXXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 252
(1) Perjanjian antara Pemerintah dengan negara asing atau
pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian
bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh,
dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa
perjanjian.
(2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa
berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak
yang mengadakan perjanjian.
Pasal 253
(1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan
Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat
Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling
lambat awal tahun anggaran 2008.
(2) Ketentuan . . .
- 140 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 254
(1) Penyerahan kewenangan pengelolaan pelabuhan dan bandar
udara umum dari Pemerintah kepada pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dilaksanakan paling lambat awal tahun anggaran 2008.
(2) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum yang
sudah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan
dikerjasamakan antara badan usaha milik negara,
Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dilaksanakan
paling lambat awal tahun anggaran 2008.
Pasal 255
Pengaturan tentang Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 256
Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau
walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk
pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 257
Peraturan Pemerintah mengenai partai politik lokal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 diterbitkan paling lambat Februari
2007.
Pasal 258 . . .
- 141 -
Pasal 258
(1) Pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) dan Pasal
182 mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.
(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak
tahun anggaran 2008.
Pasal 259
Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 260
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 berlaku efektif paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 261
(1) Penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota yang masa jabatannya telah
berakhir pada saat Undang-Undang ini diundangkan,
dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur.
(2) Penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota yang masa jabatannya berakhir
pada bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Januari
2007, dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemilihan
Gubernur/Wakil Gubernur.
(3) Penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota untuk
pertama kali sejak Undang-Undang ini disahkan
dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang
ada.
(4) Tata . . .
- 142 -
(4) Tata cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota setelah
Undang-Undang ini diundangkan dapat berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sepanjang tidak
bertentangan dan belum diubah sesuai dengan Undang-
Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain.
Pasal 262
Dalam hal terdapat izin pengusahaan hutan dalam kawasan
ekosistem Leuser di wilayah Provinsi Aceh yang telah
dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku, ditinjau kembali,
dan/atau disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat
6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 263
Penyerahan prasarana, pendanaan, personil, dan dokumen yang
berkaitan dengan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah
tsanawiyah dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota
di Aceh dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran
2008.
Pasal 264
Penyerahan prasarana, pendanaan, personil, dan dokumen yang
berkaitan dengan pelabuhan dan bandar udara umum dari
Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh
dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008.
Pasal 265
KIP yang ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap
menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir.
Pasal 266
(1) Untuk pertama kali pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Aceh dilakukan oleh DPRA.
(2) Pembentukan . . .
- 143 -
(2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota
dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh.
Pasal 267
(1) Kelurahan di Provinsi Aceh dihapus secara bertahap
menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota.
(2) Penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pengalihan sumber pendanaan, sarana dan
prasarana, serta kepegawaian dan dokumen kelurahan
dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
(3) Pengalihan pegawai kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat ditempatkan sebagai sekretaris gampong,
pegawai kecamatan, pegawai kabupaten/kota, atau pegawai
provinsi.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan qanun kabupaten/kota.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan keputusan bupati/walikota atau
Keputusan Gubernur.
Pasal 268
Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang
dilaksanakan pertama kali sejak Undang-Undang ini
diundangkan dibebankan pada APBN, APBA, dan APBK.
BAB XL
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 269
(1) Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat
Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
(2) Peraturan . . .
- 144 -
(2) Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus
bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.
(3) Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini
dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan
mendapatkan pertimbangan DPRA.
Pasal 270
(1) Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional dan
pelaksanaan Undang-Undang ini yang menyangkut
kewenangan Pemerintah diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan
Undang-Undang ini diatur dengan Qanun Aceh.
(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentang
pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan qanun
kabupaten/kota.
Pasal 271
Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang ini yang menjadi
kewajiban Pemerintah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 272
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 273
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
- 145 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 62
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,
Abdul Wahid
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pemerintahan_aceh_(uu_11_thn_2006)_11.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Pengertian apbk3.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
