- Home »
- Undang-Undang »
- 2002 » Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di (UU 4 thn 2002)
2002
Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di (UU 4 thn 2002)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di :
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_aceh_barat_daya,_kabupaten_4.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES,
KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH
TAMIANG,
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada
umumnya dan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh
Barat, dan Kabupaten Aceh Timur pada khususnya, serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah,
dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Aceh Barat Daya
sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues sebagai
pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan
Raya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Aceh Tamiang
sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang akan dapat
mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu
membentuk undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten
Aceh Tamiang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1103);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3034);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3959);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3811);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi yang mempunyai Otonomi Khusus
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.
4. Kabupaten Aceh Barat adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Kabupaten Aceh Tenggara adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kabupaten Aceh Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten
Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
7. Kabupaten Aceh Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA
Pasal 2
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri
atas:
a. Kecamatan Blangpidie;
b. Kecamatan Manggeng;
c. Kecamatan Tangan-tangan;
d. Kecamatan Susoh;
e. Kecamatan Kuala Batee; dan
f. Kecamatan Babahrot.
Pasal 4
Kabupaten Gayo Lues berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri
atas:
a. Kecamatan Pinding;
b. Kecamatan Blangkejeren;
c. Kecamatan Kutapanjang;
d. Kecamatan Terangon; dan
e. Kecamatan Rikit Gaib.
Pasal 5
Kabupaten Aceh Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas:
a. Kecamatan Teunom;
b. Kecamatan Panga;
c. Kecamatan Krueng Sabee;
d. Kecamatan Setia Bakti;
e. Kecamatan Sampoi Niet; dan
f. Kecamatan Jaya.
Pasal 6
Kabupaten Nagan Raya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas:
a. Kecamatan Beutong;
b. Kecamatan Darul Makmur;
c. Kecamatan Kuala;
d. Kecamatan Seunagan; dan
e. Kecamatan Seunagan Timur.
Pasal 7
Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas:
a. Kecamatan Manyak Payed;
b. Kecamatan Bendahara;
c. Kecamatan Seruway;
d. Kecamatan Rantau;
e. Kecamatan Kota Kuala Simpang;
f. Kecamatan Karang Baru;
g. Kecamatan Kejuruan Muda; dan
h. Kecamatan Tamiang Hulu.
Pasal 8
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Aceh Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dengan terbentuknya Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah
Kabupaten Aceh Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten
Aceh Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan daerah Kabupaten Nagan Raya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4) Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Aceh Timur dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
Pasal 9
(1) Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Terangon Kabupaten Gayo Lues;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan
dan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
(2) Kabupaten Gayo Lues mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya,
Kecamatan Linge Isaq Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Serba Jadi Kabupaten
Aceh Timur;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamiang dan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah
Kabupaten Aceh Tenggara dan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya.
(3) Kabupaten Aceh Jaya mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lhoong, Kecamatan Indrapuri dan
Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tangse dan Kecamatan Geumpang
Kabupaten Pidie;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, dan
Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(4) Kabupaten Nagan Raya mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat,
Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Linge Isaq Kabupaten Aceh Tengah,
Kecamatan Terangon Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh
Barat Daya;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pantai
Ceureuman Kabupaten Aceh Barat.
(5) Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai batas-batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Selat
Malaka;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan
Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Lues; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Serba Jadi dan Kecamatan Bireun
Bayeum Kabupaten Aceh Timur.
(6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5),
digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(7) Penentuan batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang secara pasti di lapangan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Provinsi serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di
sekitarnya.
Pasal 11
(1) Ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya berkedudukan di Blangpidie.
(2) Ibu kota Kabupaten Gayo Lues berkedudukan di Blangkejeren.
(3) Ibu kota Kabupaten Aceh Jaya berkedudukan di Calang.
(4) Ibu kota Kabupaten Nagan Raya berkedudukan di Suka Makmue.
(5) Ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Karang Baru.
BAB III
KEWENANGAN DAERAH
Pasal 12
Kewenangan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang mencakup seluruh kewenangan bidang
pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Pertama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 13
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang.
(2) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk pertama kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta
Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(3) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Aceh Barat Daya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan
Raya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah dan komposisi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur tidak berubah sampai dengan
terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten induk sebagai hasil pemilihan umum
berikutnya.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan
sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang
keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues
dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya dengan sendirinya
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
(5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan sendirinya
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
(6) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur, yang keanggotaannya
mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan sendirinya
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
(7) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Aceh Barat
Daya.
(8) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Gayo
Lues.
(9) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Aceh Jaya
dan Kabupaten Nagan Raya.
(10) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Aceh
Tamiang.
(11) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Aceh Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur,
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), dilaksanakan setelah
pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 15
Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang
dipilih dan disahkan seorang bupati dan wakil bupati, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang.
Pasal 16
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh
Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Penjabat Bupati Aceh Barat Daya,
Penjabat Bupati Gayo Lues, Penjabat Bupati Aceh Jaya, Penjabat Bupati Nagan Raya, dan
Penjabat Bupati Aceh Tamiang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
berdasarkan usul Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
(2) Peresmian Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, serta pelantikan penjabat bupati
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Undang-undang ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kabupaten Aceh Barat
Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten
Aceh Tamiang dan/atau melantik Penjabat Bupati.
Pasal 17
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di
kabupaten masing-masing dibentuk Sekretariat Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten, dan Lembaga Teknis Kabupaten sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang,
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Nanggroe Aceh
Darussalam, Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Tenggara, Bupati Aceh Barat, dan Bupati Aceh
Timur sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah
Kabupaten Aceh Jaya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten
Aceh Tamiang;
b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak,
dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Aceh Selatan,
Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Timur yang
berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh
Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Timur
yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang;
d. utang-piutang Kabupaten Aceh Selatan yang kegunaannya untuk Kabupaten Aceh Barat
Daya, utang-piutang Kabupaten Aceh Tenggara yang kegunaannya untuk Kabupaten
Gayo Lues, utang-piutang Kabupaten Aceh Barat yang kegunaannya untuk Kabupaten
Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, dan utang-piutang Kabupaten Aceh Timur yang
kegunaannya untuk Kabupaten Aceh Tamiang; serta
e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten
Aceh Tamiang.
(2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling
lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten dan pelantikan Penjabat
Bupati Aceh Barat Daya, Penjabat Bupati Gayo Lues, Penjabat Bupati Aceh Jaya, Penjabat
Bupati Nagan Raya, dan Penjabat Bupati Aceh Tamiang.
(3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri yang pelaksanaannya oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat,
dan Kabupaten Aceh Timur terhitung sejak peresmian Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang
sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat
Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten
Aceh Tamiang.
Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh
Barat, dan Kabupaten Aceh Timur yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang.
(2) Dengan diberlakukannya Undang-undang ini, semua peraturan daerah dan keputusan kepala
daerah Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan
Kabupaten Aceh Timur harus disesuaikan dengan Undang-undang ini setelah ditetapkannya
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo
Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 17
Salinan sesuai denan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES,
KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
I. UMUM
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mempunyai luas wilayah 57.365,57
km 2 pada umumnya dan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara,
Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Timur pada khususnya, telah
menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang dalam perkembangannya
perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan kebutuhan
pada masa mendatang.
Kabupaten Aceh Selatan mempunyai luas wilayah 5.332,20 km 2. Dalam rangka
membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas 6
(enam) kecamatan yaitu Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Manggeng,
Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, dan
2
Kecamatan Babahrot dengan luas wilayah keseluruhan 1.490,60 km .
2
Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai luas wilayah 9.950,99 km . Dalam
rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Gayo Lues yang terdiri
atas 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pinding, Kecamatan Blangkejeren,
Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Terangon, dan Kecamatan Rikit Gaib
dengan luas wilayah keseluruhan 5.719,58 km 2.
2
Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.104,66 km . Dalam rangka
membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas 6 (enam)
kecamatan yaitu Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng
Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, dan Kecamatan Jaya
dengan luas wilayah keseluruhan 3.812,99 km 2, dan Kabupaten Nagan Raya
yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Beutong, Kecamatan Darul
Makmur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Seunagan
Timur dengan luas wilayah keseluruhan 3.363,72 km 2.
2
Kabupaten Aceh Timur mempunyai luas wilayah 8.242,73 Km . Dalam rangka
membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan, perlu dibentuk Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas 8
(delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Bendahara,
Kecamatan Seruway, Kecamatan Rantau, Kecamatan Kota Kuala Simpang,
Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kejuruan Muda, dan Kecamatan Tamiang
2
Hulu dengan luas wilayah keseluruhan 1.956,72 km .
Secara geografis kecamatan-kecamatan di kabupaten-kabupaten tersebut di
atas mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan, telah menunjukkan perkembangan
dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta diikuti pula
dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga perlu penyesuaian struktur
pemerintahannya.
Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Manggeng,
Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee, dan
Kecamatan Babahrot berjumlah 99.516 jiwa dan pada tahun 2000 berjumlah
107.236 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,01 % pertahun.
Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Pinding, Kecamatan Blangkejeren,
Kecamatan Kutapanjang, Kecamatan Terangon, dan Kecamatan Rikit Gaib
berjumlah 66.214 jiwa dan pada tahun 2000 berjumlah 720.147 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk rata-rata 1,96 % pertahun.
Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga,
Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, dan
Kecamatan Jaya berjumlah 86.611 jiwa dan pada tahun 2000 berjumlah 90.993
jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 3,9 % pertahun.
Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Beutong, Kecamatan Darul Makmur,
Kecamatan Kuala, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Seunagan Timur
berjumlah 189.201 jiwa dan pada tahun 2000 berjumlah 205.971 jiwa dengan
laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,9 % pertahun.
Pada tahun 1996 penduduk di Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan
Bendahara, Kecamatan Seruway, Kecamatan Rantau, Kecamatan Kota Kuala
Simpang, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Kejuruan Muda, dan Kecamatan
Tamiang Hulu berjumlah 189.201 jiwa dan pada tahun 2000 berjumlah 205.971
jiwa dengan laju penduduk rata-rata 1,91 % pertahun.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang dan selanjutnya secara formal dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor
06/KPTS/DPRD/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Dukungan terhadap
Rencana Pemekaran Kabupaten Aceh Selatan dan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Persetujuan
Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 135/3036 tanggal 23
Juli 2000.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor
161/DPRD/1999 tanggal 1 Juni 1999 tentang Dukungan terhadap Rencana
Pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara dan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Persetujuan
Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 135/3171 tanggal 9
Agustus 1999.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor
135/543/I/DPRD tanggal 7 Nopember 2000 tentang Dukungan terhadap
Rencana Pemekaran Kabupaten Aceh Barat Menjadi Beberapa Kabupaten Baru
dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh
Barat Nomor 138/8333 tanggal 20 Juli 2000.
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor
1086/100-A/2000 tanggal 9 Mei 2000 tentang Dukungan terhadap Rencana
Pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Persetujuan Pengembangan
Wilayah Kabupaten Aceh Timur Nomor 138/83333 tanggal 20 Juli 2000.
Untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan
serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu
daerah Kabupaten Aceh Selatan ditata menjadi Kabupaten Daerah Otonom
dengan membentuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai pemekaran Kabupaten
Aceh Selatan, menata Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kabupaten Daerah
Otonom dengan membentuk Kabupaten Gayo Lues sebagai pemekaran
Kabupaten Aceh Tenggara, menata Kabupaten Aceh Barat menjadi 2 (dua)
Daerah Otonom dengan membentuk Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten
Nagan Raya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Barat, serta menata
Kabupaten Aceh Timur menjadi Daerah Otonom dengan membentuk Kabupaten
Aceh Tamiang sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Timur.
Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, wilayah Kabupaten Aceh
Selatan berkurang seluas Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan terbentuknya
Kabupaten Gayo Lues, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara berkurang seluas
Kabupaten Gayo Lues, dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Jaya dan
Kabupaten Nagan Raya, wilayah Kabupaten Aceh Barat berkurang seluas
Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, dan dengan terbentuknya
Kabupaten Aceh Tamiang, wilayah Kabupaten Aceh Timur berkurang seluas
Kabupaten Aceh Tamiang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang dalam bentuk lampiran Undang-undang ini.
Ayat (7)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri yang dilampiri dengan peta batas daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan
titik koordinat batas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Aceh Barat Daya,
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya guna
perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan
pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan
pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya
dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang
terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota di sekitarnya.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Blangpidie sebagai ibu kota Kabupaten
Aceh Barat Daya berada di Kecamatan Blangpidie.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Blangkejeren sebagai ibu kota
Kabupaten Gayo Lues berada di Kecamatan Blangkejeren.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Calang sebagai ibu kota Kabupaten Aceh
Jaya berada di Kecamatan Krueng Sabee.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Suka Makmue sebagai ibu kota
Kabupaten Nagan Raya berada di Kecamatan Seunagan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Karang Baru ibu kota Kabupaten Aceh
Tamiang berada di Kecamatan Karang Baru.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Komposisi perolehan kursi partai politik masing-masing
disesuaikan dengan hasil perolehan suara partai politik tersebut
dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di
daerah tersebut.
Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh
Tamiang diajukan oleh pimpinan partai politik peserta Pemilihan
Umum Tahun 1999 dengan berpedoman pada daftar calon tetap
(DCT).
Ayat (3)
Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gayo Lues, Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Jaya,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk di daerah yang
bersangkutan.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Penjabat Bupati Aceh Barat Daya, Penjabat Bupati Gayo Lues,
Penjabat Bupati Aceh Jaya, Penjabat Bupati Nagan Raya, dan
Penjabat Bupati Aceh Tamiang diusulkan oleh Gubernur
Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertimbangan bupati
kabupaten induk, dari pegawai negeri sipil yang memiliki
kemampuan dan memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan
itu.
Penjabat Bupati Aceh Barat Daya, Penjabat Bupati Gayo Lues,
Penjabat Bupati Aceh Jaya, Penjabat Bupati Nagan Raya, dan
Penjabat Bupati Aceh Tamiang melaksanakan tugas dan
kewajiban sampai dengan dilantiknya bupati yang merupakan
hasil pemilihan masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten.
Ayat (2)
Peresmian dan pelantikan dilakukan secara bersamaan dan
tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota negara, atau ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Pembentukan dinas kabupaten dan lembaga teknis kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Gayo
Lues, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan dukungan
penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal di bidang
penegakan hukum dan keagamaan sesuai dengan kemampuan daerah.
Pasal 18
Ayat (1)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada dan dipakai selama ini dalam pelaksanaan
tugas di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Manggeng,
Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Susoh, Kecamatan
Kuala Batee, dan Kecamatan Babahrot di Kabupaten Aceh Barat
Daya, Kecamatan Pinding, Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan
Kutapanjang, Kecamatan Terangon, dan Kecamatan Rikit Gaib di
Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga,
Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan
Sampoi Niet, dan Kecamatan Jaya di Kabupaten Aceh Jaya,
Kecamatan Beutong, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan
Kuala, Kecamatan Seunagan, dan Kecamatan Seunagan Timur
di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Manyak Payed,
Kecamatan Bendahara, Kecamatan Seruway, Kecamatan
Rantau, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kecamatan Karang
Baru, Kecamatan Kejuruan Muda, dan Kecamatan Tamiang Hulu
di Kabupaten Aceh Tamiang.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum
berupa penyerahan dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh
Tenggara kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dan Pemerintah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Kabupaten Aceh
Timur kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD)
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Aceh
Selatan yang berkedudukan dan kegiatannya berada di
Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mencapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sesuai
dengan wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing kepada
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD)
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Aceh
Tenggara yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten
Gayo Lues, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah
Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan wewenang dan
lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD)
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Aceh Barat
yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Aceh
Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, untuk mencapai daya guna
dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu,
diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten
Aceh Jaya dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
Demikian pula halnya dengan badan usaha milik daerah (BUMD)
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Aceh Timur
yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kabupaten Aceh
Tamiang, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam
penyelenggaraanya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan wewenang dan lingkup
tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Begitu juga utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten
Aceh Barat Daya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya, dan utang-piutang yang kegunaannya untuk
Kabupaten Gayo Lues diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten
Gayo Lues, utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten
Aceh Jaya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya,
utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Nagan Raya
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dan
utang-piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Aceh
Tamiang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang.
Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuat
daftar inventaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Jangka waktu dukungan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh
Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Timur paling
lama 3 (tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan
didasarkan pada kesepakatan Kabupaten Aceh Selatan dengan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tenggara dengan
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Aceh
Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, serta Kabupaten Aceh Timur dengan
Kabupaten Aceh Tamiang.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4179
Silahkan download versi PDF nya sbb:
pembentukan_kabupaten_aceh_barat_daya,_kabupaten_4.pdf
(ogi/Carapedia)
Pencarian Terbaru
Nama kabiro suara samudera kabupaten langkat.
Tambahkan komentar baru
Komentar Sebelumnya (0)
